jelaskan pelaksanaan demokrasi pancasila masa orde baru –
Demokrasi Pancasila merupakan suatu sistem pemerintahan yang digunakan oleh Indonesia sejak masa Orde Baru atau Orde Reformasi. Orde Baru dalam hal ini berarti era yang dimulai pada tahun 1966 dan berakhir pada tahun 1998. Masa Orde Baru adalah masa peralihan dari masa Orde Lama di mana Pancasila mulai diterapkan sebagai dasar filosofi dan ideologi negara.
Pelaksanaan demokrasi Pancasila saat masa Orde Baru dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan suatu sistem politik yang bersifat konservatif dan anti-komunis. Tujuan ini dipertegas dengan adanya penegakan aturan dan pengawasan yang ketat oleh Pemerintah Orde Baru terhadap kegiatan politik, ekonomi, dan sosial masyarakat.
Pelaksanaan demokrasi Pancasila saat masa Orde Baru terdiri dari beberapa langkah, antara lain:
Pertama, Pemerintah Orde Baru telah menetapkan berbagai peraturan dan kebijakan yang bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai luhur Pancasila. Peraturan dan kebijakan ini antara lain meliputi pengawasan terhadap kegiatan politik, pengawasan terhadap media, pengawasan terhadap kegiatan sosial, dan pengawasan terhadap konten di internet.
Kedua, Pemerintah Orde Baru telah menerapkan sistem pemilu yang berbasis Demokrasi Pancasila. Dalam sistem ini, setiap warga negara memiliki hak untuk memilih atau menentukan pemimpin negara yang akan menjalankan pemerintahan.
Ketiga, untuk menegakkan demokrasi Pancasila, Pemerintah Orde Baru juga melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan atau membatasi kekuasaan kelompok-kelompok tertentu. Upaya ini dilakukan dengan menerapkan berbagai peraturan yang berlaku bagi semua warga negara.
Keempat, Pemerintah Orde Baru juga telah melakukan berbagai upaya untuk menumbuhkan jiwa patriot dan nasionalisme di kalangan masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan mengadakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, jiwa nasionalisme, dan rasa persatuan dan kesatuan bangsa.
Dengan pelaksanaan Demokrasi Pancasila, diharapkan Pemerintah Orde Baru dapat menciptakan suasana politik yang kondusif dan mampu menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan stabilitas politik dan ekonomi Indonesia.
Rangkuman:
Penjelasan Lengkap: jelaskan pelaksanaan demokrasi pancasila masa orde baru
1. Penerapan Demokrasi Pancasila sebagai sistem pemerintahan di masa Orde Baru.
Penerapan Demokrasi Pancasila sebagai sistem pemerintahan di masa Orde Baru merupakan suatu bentuk pemerintahan yang berdasarkan dari sistem demokrasi Pancasila. Sistem pemerintahan ini didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, yang menekankan pada nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pemerintahan di masa Orde Baru bercirikan oleh pengaruh militer yaitu pemerintahan otoriter yang dipimpin oleh Presiden Soeharto.
Pemerintahan Orde Baru melaksanakan sistem demokrasi Pancasila dengan cara membentuk lembaga-lembaga negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Pertimbangan Agung (DPP), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). DPR merupakan lembaga yang bertugas untuk mewakili kepentingan rakyat secara keseluruhan. DPP adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengendalikan kebijakan pemerintahan. MPR adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan dan mengesahkan peraturan-peraturan yang dibuat oleh DPR dan DPP.
Selain itu, di masa Orde Baru, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga dibentuk untuk mewakili rakyat di daerah-daerah di Indonesia. DPD memiliki wewenang untuk membuat keputusan mengenai pembangunan daerah dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
Untuk menjamin keadilan dan keterbukaan dalam sistem demokrasi Pancasila, Orde Baru juga membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK bertugas untuk mencegah dan mengusut tuntas tindak pidana korupsi. KPK juga bertindak sebagai penyelidik dan pengadilan independen yang bertanggung jawab atas penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Selain itu, Orde Baru juga membentuk Dewan Keamanan Nasional (DKP). DKP bertugas untuk menyelenggarakan keamanan dan stabilitas nasional. DKP bertugas untuk melindungi kepentingan nasional dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Meskipun demikian, penerapan sistem demokrasi Pancasila di masa Orde Baru juga menimbulkan berbagai masalah. Masalah tersebut di antaranya adalah kurangnya partisipasi politik, kontrol terhadap media, kurangnya akses publik terhadap informasi pemerintah, dan pelanggaran hak asasi manusia.
Kesimpulannya, penerapan sistem demokrasi Pancasila di masa Orde Baru merupakan suatu bentuk pemerintahan otoriter yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Sistem pemerintahan ini dilaksanakan dengan membentuk lembaga-lembaga negara seperti DPR, DPP, MPR, DPD, dan KPK. Meskipun demikian, penerapan sistem demokrasi Pancasila juga menimbulkan berbagai masalah.
2. Penegakan aturan dan pengawasan ketat oleh Pemerintah Orde Baru terhadap kegiatan politik, ekonomi, dan sosial masyarakat.
Pada masa Orde Baru, demokrasi Pancasila diimplementasikan dengan penegakan aturan dan pengawasan ketat oleh Pemerintah Orde Baru terhadap kegiatan politik, ekonomi dan sosial masyarakat. Pemerintah Orde Baru melihat kegiatan politik, ekonomi dan sosial sebagai faktor penting yang mempengaruhi stabilitas dan keselamatan negara. Oleh karena itu, Pemerintah Orde Baru menegakkan aturan ketat dan melakukan pengawasan ketat terhadap kegiatan politik, ekonomi dan sosial masyarakat.
Pemerintah Orde Baru melakukan berbagai cara untuk menegakkan aturan dan melakukan pengawasan ketat terhadap kegiatan politik, ekonomi dan sosial masyarakat. Salah satu cara yang digunakan adalah mengeluarkan peraturan dan undang-undang yang mengatur kegiatan-kegiatan tersebut. Beberapa diantaranya adalah Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 5 tahun 1959 tentang Pemilu, UU No. 5 tahun 1974 tentang Partai Politik dan UU No. 5 tahun 1985 tentang Pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi yang lebih spesifik untuk mengatur kegiatan-kegiatan politik, ekonomi dan sosial masyarakat.
Selain itu, Pemerintah Orde Baru juga melakukan pengawasan ketat melalui berbagai cara. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan mendirikan lembaga-lembaga pengawas yang diberi wewenang untuk memantau kegiatan politik, ekonomi dan sosial masyarakat. Beberapa lembaga pengawas yang ditunjuk oleh Pemerintah Orde Baru antara lain Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).
Selain itu, Pemerintah Orde Baru juga melakukan pengawasan ketat melalui media massa. Media massa di masa Orde Baru dimonopoli oleh pemerintah dan digunakan untuk menyebarkan informasi dan propaganda yang mendukung kebijakan pemerintah. Selain itu, media massa juga digunakan untuk memantau dan mengawasi kegiatan-kegiatan politik, ekonomi dan sosial masyarakat.
Dengan penegakan aturan dan pengawasan ketat oleh Pemerintah Orde Baru, demokrasi Pancasila dapat diimplementasikan dengan baik. Aturan dan pengawasan ketat ini memastikan bahwa kegiatan politik, ekonomi dan sosial masyarakat dapat dilakukan dengan aman dan stabil, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, aturan dan pengawasan ketat ini juga dapat meminimalisir kemungkinan aksi tertentu yang dapat mengganggu stabilitas politik, ekonomi dan sosial negara.
3. Penetapan berbagai peraturan dan kebijakan yang bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai luhur Pancasila.
Pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru dilakukan melalui beberapa tahapan, salah satunya adalah penetapan berbagai peraturan dan kebijakan yang bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai luhur Pancasila.
Pertama, untuk menegakkan nilai-nilai luhur Pancasila, pemerintah Orde Baru mengambil langkah-langkah keras untuk mengkriminalisasi semua aksi yang menyerang nilai-nilai luhur Pancasila. Pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan untuk menjamin perlindungan terhadap nilai-nilai luhur Pancasila. Peraturan-peraturan ini termasuk larangan terhadap tindakan yang bertentangan dengan Pancasila, seperti pemujaan terhadap agama lain, larangan terhadap komunisme, serta larangan terhadap aksi-aksi yang bertujuan untuk mengganggu keamanan dan stabilitas negara.
Kedua, pemerintah juga mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mempromosikan nilai-nilai luhur Pancasila. Salah satu kebijakannya adalah melalui pendidikan. Pemerintah Orde Baru menjadikan Pancasila sebagai dasar bagi semua pelajaran di sekolah-sekolah. Selain itu, pemerintah juga mendorong penggunaan simbol-simbol Pancasila di seluruh lingkungan, termasuk di lingkungan sekolah.
Ketiga, pemerintah juga mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mempromosikan kerukunan antar umat beragama. Kebijakan ini termasuk dalam program Pembinaan Umat Beragama (PUB) yang bertujuan untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Dalam program ini, pemerintah mengajak umat beragama untuk saling menghormati dan bersikap toleran terhadap perbedaan agama.
Kesimpulannya, pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru dilakukan melalui beberapa tahapan, salah satunya adalah penetapan berbagai peraturan dan kebijakan yang bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai luhur Pancasila. Peraturan dan kebijakan ini meliputi kriminalisasi aksi yang bertentangan dengan Pancasila, promosi nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan, serta promosi kerukunan antar umat beragama. Dengan demikian, pemerintah Orde Baru berupaya untuk menegakkan nilai-nilai luhur Pancasila di Indonesia.
4. Menerapkan sistem pemilu yang berbasis Demokrasi Pancasila.
Demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan yang dipilih secara demokratis dan dipegang teguh oleh negara-negara di seluruh dunia. Pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto merupakan pemimpin yang menegakkan sistem tersebut.
Sistem Demokrasi Pancasila yang diterapkan pada masa Orde Baru meliputi empat aspek utama, yaitu: kebebasan, kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum, dan keseimbangan kekuasaan. Semua aspek ini saling mendukung satu sama lain untuk menjamin keadilan bagi semua warga negara.
Salah satu cara untuk menerapkan Demokrasi Pancasila adalah melalui sistem pemilu yang berbasis demokrasi. Sistem pemilu yang berbasis demokrasi pada masa Orde Baru meliputi beberapa aspek utama. Pertama, pemilu dilakukan secara langsung dan warga negara diberi hak untuk memilih pemimpin mereka sendiri. Kedua, peraturan pemilu harus mengikuti prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, seperti hak untuk memilih, keadilan, dan rasa hormat.
Ketiga, sistem pemilu harus menjamin keadilan dan transparansi. Pemilu harus menjamin bahwa setiap warga negara dapat mengakses informasi yang relevan tentang pemilu dan hak-hak mereka yang berlaku. Keempat, sistem pemilu harus memastikan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam pemilu.
Pada masa Orde Baru, sistem pemilu yang berbasis demokrasi telah diimplementasikan dengan baik. Pemilu telah dilaksanakan secara langsung dan warga negara diberi hak untuk memilih pemimpin mereka sendiri. Selain itu, peraturan pemilu juga diatur berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila.
Demikianlah pelaksanaan sistem pemilu yang berbasis Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru. Sistem ini memastikan bahwa setiap warga negara diberikan hak yang sama untuk memilih pemimpin mereka sendiri, serta menjamin keadilan dan transparansi dalam proses pemilu. Dengan demikian, sistem pemilu yang berbasis Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru telah membantu memastikan bahwa setiap warga negara berhak atas hak-hak yang sama.
5. Membatasi kekuasaan kelompok-kelompok tertentu dengan menerapkan berbagai peraturan yang berlaku bagi semua warga negara.
Pelaksanaan demokrasi Pancasila masa Orde Baru merupakan konsep yang mengintegrasikan konsep Pancasila sebagai dasar filosofis dalam pengambilan keputusan politik dan pembangunan sosial di Indonesia. Pada masa Orde Baru, sistem kekuasaan yang berlaku di Indonesia merupakan kombinasi antara sistem presidensial dan parlemen. Kemudian, sistem ini digabungkan dengan konsep Pancasila untuk menciptakan sistem demokrasi Pancasila.
Salah satu prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila masa Orde Baru adalah membatasi kekuasaan kelompok-kelompok tertentu dengan menerapkan berbagai peraturan yang berlaku bagi semua warga negara. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya kekuasaan yang berlebihan dan menjanjikan perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan di bawah hukum.
Untuk mewujudkan prinsip ini, pemerintah Orde Baru menerapkan berbagai aturan untuk membatasi kekuasaan kelompok-kelompok tertentu, seperti menghapus hak asasi politik, seperti hak untuk memilih dan dipilih. Pemerintah juga mengawasi partai politik, media, dan organisasi-organisasi sosial untuk memastikan bahwa tidak ada kelompok yang berlebihan menguasai kekuasaan.
Selain itu, pemerintah Orde Baru juga membatasi kekuasaan kelompok-kelompok tertentu dengan menerapkan undang-undang tentang ketertiban umum. Undang-undang ini membatasi aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan oleh kelompok tertentu, seperti demonstrasi atau aksi unjuk rasa. Pemerintah juga mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti pendidikan, ekonomi, dan sosial, untuk memastikan bahwa tidak ada kelompok yang berlebihan menguasai kekuasaan.
Pada masa Orde Baru, pemerintah juga menghapus hak-hak yang dikaitkan dengan kebebasan beragama. Pemerintah melarang berbagai aktivitas yang dapat mengancam keutuhan negara atau berdampak pada kondisi sosial dan politik. Salah satu contohnya adalah larangan untuk mengajarkan ajaran agama di sekolah. Selain itu, pemerintah juga melarang kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan agama, seperti mengadakan ibadah secara beramai-ramai.
Kesimpulannya, pelaksanaan demokrasi Pancasila masa Orde Baru meliputi berbagai prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, seperti membatasi kekuasaan kelompok-kelompok tertentu dengan menerapkan berbagai peraturan yang berlaku bagi semua warga negara. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya kekuasaan yang berlebihan dan menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan di bawah hukum.
6. Mengadakan berbagai kegiatan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, jiwa nasionalisme, dan rasa persatuan dan kesatuan bangsa.
Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru merupakan sistem politik yang dianut oleh Indonesia pada saat tersebut. Konsep ini dikembangkan oleh Pemerintah Orde Baru untuk menciptakan sistem politik yang memberikan keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban warga negaranya. Demokrasi Pancasila merupakan sistem yang menciptakan keseimbangan antara kewajiban dan hak-hak warga negara, serta menyediakan jaminan keadilan bagi semua warga negara.
Salah satu pelaksanaan Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru adalah mengadakan berbagai kegiatan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, jiwa nasionalisme, dan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Kegiatan ini bertujuan untuk membangkitkan semangat patriotisme warga negara Indonesia, khususnya generasi muda.
Untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, Orde Baru menyelenggarakan berbagai acara seperti hari kemerdekaan, hari sumpah pemuda, hari lahir Pancasila, dan lain-lain. Hal ini bertujuan untuk mengingatkan warga negara akan pentingnya menghormati, menghargai, dan melindungi kemerdekaan Indonesia. Selain itu, berbagai kegiatan juga diselenggarakan untuk menyatukan semua warga negara dalam rangka membangun persatuan dan kesatuan bangsa.
Kegiatan lain yang diselenggarakan oleh Orde Baru untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme adalah mengadakan berbagai kegiatan mengenai sejarah Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk mengingatkan warga negara tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam membangun negeri ini. Selain itu, Orde Baru juga mengadakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan budaya dan bahasa Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa bangga dan cinta terhadap bahasa dan budaya Indonesia.
Selain mengadakan berbagai kegiatan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, jiwa nasionalisme, dan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, Orde Baru juga menerapkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk melindungi dan menghormati hak-hak warga negara. Kebijakan ini meliputi hak-hak asasi manusia, hak-hak politik, hak-hak sosial, dan hak-hak lainnya. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa warga negara Indonesia mendapatkan perlindungan dan hak-hak yang sama.
Kesimpulannya, pelaksanaan Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru merupakan usaha yang dilakukan Pemerintah Orde Baru untuk menciptakan sistem politik yang memberikan keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban warga negaranya. Salah satu pelaksanaan Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru adalah mengadakan berbagai kegiatan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, jiwa nasionalisme, dan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Kegiatan ini bertujuan untuk membangkitkan semangat patriotisme warga negara Indonesia, khususnya generasi muda.
7. Menciptakan suasana politik yang kondusif dan mampu menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
Pelaksanaan Demokrasi Pancasila dalam masa Orde Baru adalah implementasi prinsip-prinsip konstitusional yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan mengacu pada Pancasila, sistem demokrasi berfokus pada perwujudan nilai-nilai luhur, keadilan sosial, dan keseimbangan dalam masyarakat.
Pelaksanaan demokrasi Pancasila dalam masa Orde Baru sangat berpengaruh terhadap suasana politik di Indonesia. Orde Baru menciptakan stabilitas politik dan mengupayakan terciptanya kondisi yang kondusif bagi masyarakat dan bangsa. Orde Baru mencoba untuk menghilangkan kekerasan dan konflik politik dengan menciptakan suasana yang damai. Hal ini dicapai dengan cara mengatur partai politik dan mengendalikan kebebasan berpendapat.
Selain itu, Orde Baru juga memberikan perhatian khusus pada pengembangan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Orde Baru mengupayakan untuk meningkatkan keharmonisan antar etnis, agama, dan golongan. Hal ini dicapai dengan cara mempromosikan nilai-nilai budaya lokal dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan keanekaragaman budaya.
Selain itu, Orde Baru juga menciptakan ruang-ruang partisipasi politik bagi masyarakat. Partisipasi politik diarahkan untuk mempromosikan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini dicapai melalui pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kesadaran mereka tentang hak-hak politik.
Orde Baru juga menciptakan suasana yang kondusif bagi masyarakat dengan menerapkan berbagai program pemerataan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
Pada akhirnya, pelaksanaan demokrasi Pancasila dalam masa Orde Baru berhasil menciptakan suasana politik yang kondusif dan mampu menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Semangat keharmonisan ini telah menjadi salah satu landasan penting bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dengan demikian, pelaksanaan demokrasi Pancasila dalam masa Orde Baru telah berhasil menciptakan kondisi yang kondusif bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.