sebutkan rumusan dasar negara sesuai piagam jakarta – Piagam Jakarta adalah dokumen penting yang berisi tentang rumusan dasar negara Indonesia. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam piagam Jakarta menjadi landasan bagi negara Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai negara. Sebagai negara yang merdeka, Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar negara yang tertuang dalam piagam Jakarta.
Rumusan dasar negara yang tercantum dalam piagam Jakarta meliputi beberapa aspek, di antaranya adalah kedaulatan rakyat, persatuan, keadilan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kedaulatan rakyat menjadi salah satu prinsip dasar negara yang paling penting, karena negara Indonesia dijalankan oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus selalu memperhatikan kepentingan rakyat.
Selain kedaulatan rakyat, persatuan juga merupakan prinsip dasar negara yang sangat penting. Persatuan adalah faktor penting untuk menjaga stabilitas dan keutuhan negara. Dalam konteks Indonesia, persatuan mengacu pada persatuan antara berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus senantiasa menjaga persatuan dan menghindari segala bentuk tindakan yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.
Keadilan juga menjadi salah satu prinsip dasar negara yang penting. Keadilan adalah prinsip yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, serta antara manusia dengan lingkungan di sekitarnya. Keadilan harus dijunjung tinggi dalam semua aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Pemerintah harus memastikan bahwa keadilan ditegakkan dalam semua kebijakan dan keputusan yang diambil.
Kemanusiaan yang adil dan beradab juga menjadi salah satu prinsip dasar negara yang sangat penting. Prinsip ini menuntut perlakuan yang adil bagi semua orang, tanpa membedakan status, agama, ras, atau jenis kelamin. Kemanusiaan yang adil dan beradab juga menuntut perlakuan yang menghormati martabat manusia dan tidak merugikan orang lain.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai negara, pemerintah harus senantiasa memperhatikan rumusan dasar negara yang tercantum dalam piagam Jakarta. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil selalu memperhatikan kepentingan rakyat, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, menegakkan keadilan, dan menghormati martabat manusia. Dengan demikian, Indonesia dapat menjadi negara yang maju dan sejahtera, serta mampu memenuhi harapan dan kebutuhan rakyatnya.
Rangkuman:
Penjelasan: sebutkan rumusan dasar negara sesuai piagam jakarta
1. Kedaulatan rakyat merupakan prinsip dasar negara yang paling penting.
Kedaulatan rakyat merupakan prinsip dasar negara yang paling penting dan menjadi salah satu landasan utama dalam sistem pemerintahan Indonesia. Prinsip ini tercantum dalam rumusan dasar negara yang terdapat dalam piagam Jakarta. Kedaulatan rakyat berarti bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara Indonesia berada pada rakyat dan bukan pada pihak lain, termasuk pada pemerintah.
Dalam sistem pemerintahan Indonesia, kedaulatan rakyat diwujudkan melalui pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur. Melalui pemilihan umum, rakyat memiliki hak untuk memilih wakil-wakilnya yang akan mewakili mereka di dalam lembaga-lembaga pemerintahan, seperti DPR, DPD, dan Presiden. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
Kedaulatan rakyat juga berarti bahwa rakyat memiliki hak untuk memberikan pendapat dan mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti demonstrasi, unjuk rasa, serta media sosial. Pemerintah harus memperhatikan pendapat rakyat dan memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil selalu memperhatikan kepentingan rakyat.
Prinsip kedaulatan rakyat juga menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah. Pemerintah harus memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada rakyat mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil, serta bertanggung jawab atas keputusan-keputusan yang diambil.
Dalam kesimpulannya, kedaulatan rakyat merupakan prinsip dasar negara yang paling penting dan menjadi landasan utama dalam sistem pemerintahan Indonesia. Prinsip ini menunjukkan bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara Indonesia berada pada rakyat dan bukan pada pihak lain, termasuk pada pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah harus memperhatikan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan dan keputusan yang diambil, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan yang dilakukan.
2. Persatuan adalah prinsip dasar negara yang sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keutuhan negara.
Persatuan adalah prinsip dasar negara yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keutuhan negara. Dalam konteks Indonesia, persatuan mengacu pada persatuan antara berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Persatuan menjadi sangat penting mengingat Indonesia memiliki banyak keragaman yang dapat memicu konflik antar kelompok.
Oleh karena itu, pemerintah harus senantiasa menjaga persatuan dan menghindari segala bentuk tindakan yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Pemerintah harus memastikan bahwa seluruh warga negara Indonesia merasa diperlakukan dengan adil dan merasa menjadi bagian dari negara. Selain itu, pemerintah juga harus proaktif dalam menyikapi adanya perbedaan yang muncul di masyarakat dan mengupayakan penyelesaian yang damai.
Dalam konteks persatuan, pemerintah juga memiliki peran penting dalam menjaga hubungan baik antara Indonesia dengan negara-negara lain. Pemerintah harus mampu menjalin hubungan diplomatik yang baik dengan negara lain dan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang muncul dengan negara-negara tetangga. Dengan menjaga hubungan baik dengan negara lain, Indonesia dapat memperkuat posisinya di arena internasional dan memperjuangkan kepentingan nasionalnya.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai negara, pemerintah harus selalu memperhatikan prinsip dasar negara yang tercantum dalam piagam Jakarta, termasuk prinsip persatuan. Dengan menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, Indonesia dapat menjadi negara yang stabil dan maju serta mampu menyatukan kekayaan keragaman budaya, agama, bahasa dan suku bangsa yang dimilikinya.
3. Keadilan harus dijunjung tinggi dalam semua aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik.
Keadilan adalah prinsip dasar negara yang sangat penting, yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, serta antara manusia dengan lingkungan di sekitarnya. Prinsip ini memastikan bahwa semua orang diperlakukan secara adil tanpa memandang status, agama, ras, atau jenis kelamin. Keadilan harus dijunjung tinggi dalam semua aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik.
Dalam bidang ekonomi, keadilan memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih keberhasilan dan kemakmuran. Keadilan sosial memastikan bahwa semua orang memperoleh hak yang sama dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan akses terhadap fasilitas umum lainnya. Keadilan politik memastikan bahwa semua orang memiliki hak yang sama dalam memilih pemimpin dan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan negara.
Pemerintah harus memastikan bahwa keadilan ditegakkan dalam semua kebijakan dan keputusan yang diambil. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan akses yang sama bagi semua orang dalam mendapatkan layanan publik, menghapuskan segala bentuk diskriminasi, dan memastikan bahwa hak-hak asasi manusia selalu dijunjung tinggi. Dengan demikian, keadilan dapat menjadi landasan dalam pembangunan negara dan mampu menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.
Dalam konteks keadilan, Indonesia telah memperkenalkan berbagai program dan kebijakan seperti Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Pintar, dan Kredit Usaha Rakyat. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang dalam mengakses layanan publik dan mendapatkan peluang dalam bidang ekonomi. Dengan memperhatikan prinsip keadilan, Indonesia dapat menjadi negara yang maju dan sejahtera serta mampu memenuhi kebutuhan dan harapan rakyatnya.
4. Kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut perlakuan yang adil bagi semua orang, tanpa membedakan status, agama, ras, atau jenis kelamin.
Poin keempat dalam rumusan dasar negara sesuai Piagam Jakarta adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menuntut perlakuan yang adil bagi semua orang, tanpa membedakan status, agama, ras, atau jenis kelamin. Prinsip ini mendasarkan bahwa setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak diskriminatif.
Kemanusiaan yang adil dan beradab juga menuntut perlakuan yang menghormati martabat manusia dan tidak merugikan orang lain. Prinsip ini mencakup hak asasi manusia, kesejahteraan sosial, dan hak untuk hidup dengan martabat yang sama. Negara harus memastikan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dan tidak diperlakukan secara diskriminatif, serta tidak mengalami ketidakadilan baik dalam hal ekonomi, sosial, maupun politik.
Dalam konteks Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab sangat penting untuk membangun masyarakat yang inklusif dan menghargai keberagaman. Indonesia adalah negara yang memiliki beragam suku, agama, dan budaya, sehingga prinsip ini sangat penting untuk menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat yang harmonis.
Negara harus memberikan perlindungan dan keamanan bagi setiap warga negara, tanpa terkecuali. Negara harus menjamin hak asasi manusia dan memastikan bahwa kebijakan dan aturan yang dibuat tidak merugikan masyarakat dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Jika prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dijunjung tinggi, maka Indonesia dapat menjadi negara yang lebih maju, sejahtera, dan aman bagi semua warganya.
5. Pemerintah harus memperhatikan rumusan dasar negara yang tercantum dalam piagam Jakarta dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai negara.
Poin ke-5 dalam rumusan dasar negara sesuai piagam Jakarta menyatakan bahwa pemerintah harus memperhatikan rumusan dasar negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai negara. Hal ini menunjukkan bahwa piagam Jakarta bukanlah dokumen yang hanya memiliki nilai sejarah, melainkan juga menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Rumusan dasar negara yang tercantum dalam piagam Jakarta mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh negara Indonesia, antara lain kedaulatan rakyat, persatuan, keadilan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, pemerintah harus memperhatikan nilai-nilai tersebut dalam setiap kebijakan dan keputusan yang diambil.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai negara, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil selalu memperhatikan kepentingan rakyat. Kebijakan-kebijakan tersebut harus mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjaga kestabilan sosial di masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga harus menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Persatuan antar berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya yang ada di Indonesia harus tetap dijaga dan diperkuat. Pemerintah harus memastikan bahwa tidak ada tindakan atau kebijakan yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.
Keadilan juga harus dijunjung tinggi dalam semua aspek kehidupan. Pemerintah harus memastikan bahwa keadilan ditegakkan dalam semua kebijakan dan keputusan yang diambil, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Keadilan harus diterapkan tanpa pandang bulu, sehingga semua warga negara dapat merasakan manfaat dari kebijakan yang diambil.
Terakhir, pemerintah harus menghormati martabat manusia dan menjamin perlindungan hak-hak asasi manusia. Setiap orang harus diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif, tanpa membedakan status, agama, ras, atau jenis kelamin. Pemerintah harus memastikan bahwa hak-hak asasi manusia dijamin dan dilindungi oleh negara.
Dengan memperhatikan rumusan dasar negara yang tercantum dalam piagam Jakarta, pemerintah dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai negara dengan baik dan memberikan manfaat yang besar bagi rakyatnya. Oleh karena itu, rumusan dasar negara harus dijunjung tinggi dan menjadi pedoman dalam setiap keputusan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
6. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil selalu memperhatikan kepentingan rakyat.
Poin keenam dari rumusan dasar negara sesuai piagam Jakarta adalah bahwa pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil selalu memperhatikan kepentingan rakyat. Hal ini berarti bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai negara, pemerintah harus selalu memperhatikan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.
Dalam konteks ini, pemerintah harus senantiasa memperhatikan aspirasi dan kebutuhan rakyat dalam membuat kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut tidak hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok, tetapi juga menguntungkan seluruh rakyat Indonesia.
Selain itu, pemerintah harus membuka diri terhadap kritik dan saran dari masyarakat dalam membuat kebijakan-kebijakan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil dapat memenuhi kebutuhan dan harapan rakyat, serta tidak merugikan masyarakat.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai negara, pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi ketimpangan sosial, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat kedaulatan negara.
Dengan memperhatikan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil, pemerintah dapat memastikan bahwa negara Indonesia dapat berkembang dengan baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyatnya.
7. Pemerintah harus menjaga persatuan dan keutuhan bangsa.
Persatuan dan keutuhan bangsa merupakan prinsip dasar negara yang sangat penting. Pemerintah memiliki tugas untuk menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, dengan mengedepankan kesetaraan dan keadilan bagi semua warga negara. Dalam konteks Indonesia, persatuan mengacu pada persatuan antara berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya yang ada di Indonesia.
Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil tidak merugikan kelompok tertentu, namun menjunjung tinggi kepentingan bangsa secara keseluruhan. Pemerintah juga harus mengedepankan dialog dan kerjasama antara berbagai kelompok di dalam masyarakat, sehingga tercipta harmoni dan persatuan di antara mereka.
Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa provokasi dan tindakan yang dapat memecah belah persatuan bangsa dihindari. Pemerintah harus tegas dalam menindak tindakan yang merugikan persatuan dan keutuhan bangsa. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah harus senantiasa memperhatikan rumusan dasar negara yang tercantum dalam piagam Jakarta, seperti persatuan, keadilan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab.
Dengan menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, Indonesia dapat terus maju sebagai negara yang demokratis, berdaulat, dan sejahtera. Persatuan dan keutuhan bangsa juga sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Oleh karena itu, pemerintah harus senantiasa memperhatikan dan menjaga persatuan dan keutuhan bangsa sebagai prinsip dasar negara yang sangat penting.
8. Pemerintah harus menegakkan keadilan dan menghormati martabat manusia.
Rumusan dasar negara sesuai Piagam Jakarta adalah landasan bagi negara Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai negara. Piagam Jakarta menekankan bahwa prinsip-prinsip dasar negara harus dijunjung tinggi dalam semua aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Beberapa prinsip dasar negara yang tertuang dalam Piagam Jakarta adalah kedaulatan rakyat, persatuan, keadilan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab.
Pada poin ke-8, terdapat prinsip dasar negara yang menuntut pemerintah untuk menegakkan keadilan dan menghormati martabat manusia. Prinsip ini menekankan bahwa semua orang harus diperlakukan dengan adil tanpa membedakan status, agama, ras, atau jenis kelamin. Keadilan harus dijunjung tinggi dalam semua aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Keadilan ekonomi, misalnya, memastikan bahwa semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk meraih keberhasilan dalam hidup, tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil.
Selain itu, pemerintah juga harus menghormati martabat manusia. Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang pantas dan menghargai hak asasi manusia. Pemerintah harus menjamin bahwa hak-hak asasi manusia tidak dilanggar dalam segala kegiatan dan kebijakan yang diambil. Pemerintah juga harus memberikan perlindungan dan jaminan bagi semua orang, terutama mereka yang berada pada posisi yang rentan.
Dalam konteks Indonesia, prinsip keadilan dan martabat manusia sangat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan beradab. Keadilan dan martabat manusia adalah prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi agar tercipta masyarakat yang merdeka, bersatu, dan sejahtera. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil selalu memperhatikan prinsip dasar negara, termasuk prinsip keadilan dan martabat manusia.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai negara, pemerintah harus senantiasa memperhatikan rumusan dasar negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil selalu memperhatikan kepentingan rakyat, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, menegakkan keadilan, dan menghormati martabat manusia. Dengan demikian, Indonesia dapat menjadi negara yang maju dan sejahtera, serta mampu memenuhi harapan dan kebutuhan rakyatnya.
9. Indonesia dapat menjadi negara yang maju dan sejahtera jika rumusan dasar negara yang tercantum dalam piagam Jakarta dijunjung tinggi.
Piagam Jakarta adalah dokumen penting yang merumuskan dasar negara Indonesia. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam piagam Jakarta menjadi landasan bagi negara Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai negara. Terdapat sembilan poin dalam piagam Jakarta yang masing-masing memiliki nilai penting dan keterkaitan yang erat dengan prinsip dasar negara. Berikut ini adalah penjelasan lengkap mengenai poin-poin yang terdapat dalam piagam Jakarta.
Poin pertama dalam piagam Jakarta adalah kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat merupakan prinsip dasar negara yang paling penting. Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara berada pada rakyat. Oleh karena itu, negara harus dijalankan oleh rakyat dan untuk rakyat. Keputusan yang diambil oleh pemerintah harus selalu memperhatikan kepentingan rakyat. Dalam konteks Indonesia, kedaulatan rakyat juga mencakup hak-hak politik dan partisipasi aktif rakyat dalam proses pembuatan keputusan.
Poin kedua dalam piagam Jakarta adalah persatuan. Persatuan adalah prinsip dasar negara yang sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keutuhan negara. Dalam konteks Indonesia, persatuan mengacu pada persatuan antara berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Pemerintah harus senantiasa menjaga persatuan dan menghindari segala bentuk tindakan yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam menjaga persatuan, pemerintah harus memperhatikan kepentingan seluruh rakyat dan bukan hanya kelompok tertentu.
Poin ketiga dalam piagam Jakarta adalah keadilan. Keadilan harus dijunjung tinggi dalam semua aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Keadilan adalah prinsip yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, serta antara manusia dengan lingkungan di sekitarnya. Pemerintah harus memastikan bahwa keadilan ditegakkan dalam semua kebijakan dan keputusan yang diambil. Dalam konteks ekonomi, keadilan diwujudkan melalui distribusi yang adil dari sumber daya ekonomi. Dalam konteks sosial, keadilan diwujudkan melalui perlakuan yang adil bagi semua orang tanpa diskriminasi.
Poin keempat dalam piagam Jakarta adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini menuntut perlakuan yang adil bagi semua orang, tanpa membedakan status, agama, ras, atau jenis kelamin. Kemanusiaan yang adil dan beradab juga menuntut perlakuan yang menghormati martabat manusia dan tidak merugikan orang lain. Dalam konteks Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan melalui perlindungan terhadap hak asasi manusia, penghapusan segala bentuk diskriminasi, dan perlakuan yang manusiawi bagi para korban kekerasan.
Poin kelima dalam piagam Jakarta adalah bahwa pemerintah harus memperhatikan rumusan dasar negara yang tercantum dalam piagam Jakarta dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai negara. Pemerintah harus mengedepankan prinsip-prinsip dasar negara dalam setiap kebijakan dan keputusan yang diambil. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan prinsip dasar negara.
Poin keenam dalam piagam Jakarta adalah bahwa pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil selalu memperhatikan kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat harus selalu diutamakan dalam semua kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat bagi rakyat dan tidak merugikan kepentingan mereka.
Poin ketujuh dalam piagam Jakarta adalah bahwa pemerintah harus menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Persatuan dan keutuhan bangsa adalah prasyarat bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Pemerintah harus memastikan bahwa tindakan yang diambil selalu mendukung persatuan dan keutuhan bangsa.
Poin kedelapan dalam piagam Jakarta adalah bahwa pemerintah harus menegakkan keadilan dan menghormati martabat manusia. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap orang diperlakukan secara adil dan tidak merugikan martabatnya sebagai manusia. Keadilan harus dijunjung tinggi dalam semua aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik.
Poin kesembilan dalam piagam Jakarta adalah bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang maju dan sejahtera jika rumusan dasar negara yang tercantum dalam piagam Jakarta dijunjung tinggi. Jika pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia dapat memperhatikan prinsip-prinsip dasar negara yang tercantum dalam piagam Jakarta, maka Indonesia dapat menjadi negara yang maju, sejahtera, dan bermartabat.