Sebutkan Rumusan Dasar Negara Menurut Piagam Jakarta

sebutkan rumusan dasar negara menurut piagam jakarta – Piagam Jakarta adalah sebuah dokumen penting dalam sejarah Indonesia yang dibuat pada tanggal 22 Juni 1945 oleh para pemimpin perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dokumen ini merupakan hasil dari persatuan dan kesepakatan para pemimpin yang menghadiri Konferensi Meja Bundar pada saat itu. Piagam Jakarta memuat beberapa rumusan dasar negara yang menjadi dasar bagi pembentukan negara Indonesia.

Rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta terdiri dari beberapa prinsip-prinsip yang mengatur tata negara Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut meliputi Pancasila sebagai dasar negara, kedaulatan rakyat, persatuan, kerakyatan, perikehidupan yang adil dan makmur, dan kebebasan berserikat, berorganisasi, dan berpendapat.

Pancasila sebagai dasar negara merupakan rumusan dasar negara yang paling mendasar dalam Piagam Jakarta. Pancasila adalah sebuah konsep yang berisi lima nilai dasar yang menjadi panduan bagi kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Lima nilai tersebut meliputi Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Kedaulatan rakyat merupakan prinsip yang mengatur tentang kekuasaan yang menjadi hak rakyat. Kedaulatan rakyat adalah prinsip yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, keputusan yang diambil didasarkan pada suara mayoritas rakyat. Dengan demikian, kekuasaan dalam sebuah negara harus berada di tangan rakyat.

Persatuan adalah prinsip yang mengatur tentang kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Persatuan sangat penting dalam menjaga keutuhan dan keberlangsungan negara Indonesia. Persatuan juga mengajarkan tentang pentingnya saling menghormati dan saling menghargai antara satu dengan yang lainnya.

Kerakyatan adalah prinsip yang mengatur tentang pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemerintahan harus berpihak pada rakyat dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan perikehidupan yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perikehidupan yang adil dan makmur merupakan prinsip yang mengatur tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan rakyat mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan.

Kebebasan berserikat, berorganisasi, dan berpendapat adalah prinsip yang mengatur tentang hak asasi manusia. Prinsip ini menjamin hak setiap warga negara Indonesia untuk berserikat, berorganisasi, dan berpendapat sesuai dengan kehendaknya. Kebebasan ini juga dijamin oleh konstitusi Indonesia.

Dalam kesimpulannya, rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta merupakan sebuah panduan dasar dalam tata negara Indonesia. Rumusan dasar negara ini sangat penting dalam menjaga keutuhan dan keberlangsungan negara Indonesia. Prinsip-prinsip dalam rumusan dasar negara ini harus selalu dipegang teguh oleh seluruh rakyat Indonesia untuk menciptakan Indonesia yang adil dan makmur.

Rangkuman:

Penjelasan: sebutkan rumusan dasar negara menurut piagam jakarta

1. Piagam Jakarta merupakan dokumen penting dalam sejarah Indonesia.

Piagam Jakarta merupakan dokumen penting dalam sejarah Indonesia karena dokumen ini merupakan hasil dari persatuan dan kesepakatan para pemimpin perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dokumen ini dibuat pada tanggal 22 Juni 1945 oleh para pemimpin yang menghadiri Konferensi Meja Bundar pada saat itu. Piagam Jakarta memuat beberapa rumusan dasar negara yang menjadi dasar bagi pembentukan negara Indonesia.

Piagam Jakarta merupakan hasil dari perjuangan panjang para pemimpin Indonesia untuk merdeka dari penjajahan Belanda. Konferensi Meja Bundar yang menghasilkan Piagam Jakarta adalah sebuah pertemuan antara pihak Indonesia dan pihak Belanda untuk membahas masa depan Indonesia setelah kemerdekaannya. Pihak Indonesia dipimpin oleh Soekarno dan Hatta, sedangkan pihak Belanda dipimpin oleh Letnan Jenderal van Mook.

Dalam Konferensi Meja Bundar, terjadi perdebatan panjang antara pihak Indonesia dan pihak Belanda mengenai masa depan Indonesia. Pihak Indonesia menolak usulan pihak Belanda yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara federasi yang dipimpin oleh Belanda. Pihak Indonesia menuntut kemerdekaan secara penuh dan merdeka tanpa syarat.

Setelah perdebatan yang panjang, akhirnya tercapai kesepakatan antara pihak Indonesia dan pihak Belanda untuk membentuk sebuah komite yang akan membuat sebuah dokumen yang menjadi dasar bagi pembentukan negara Indonesia. Komite tersebut dipimpin oleh Soekarno dan Hatta.

Hasil dari komite tersebut adalah Piagam Jakarta yang memuat beberapa rumusan dasar negara yang menjadi dasar bagi pembentukan negara Indonesia. Piagam Jakarta menjadi dasar bagi penyusunan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang kemudian disahkan pada 18 Agustus 1945.

Dengan demikian, Piagam Jakarta merupakan dokumen penting dalam sejarah Indonesia karena dokumen ini menjadi dasar bagi pembentukan negara Indonesia. Piagam Jakarta menunjukkan kesatuan dan kesepakatan para pemimpin Indonesia dalam meraih kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Piagam Jakarta juga menunjukkan tekad dan semangat para pemimpin Indonesia untuk membangun sebuah negara yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta terdiri dari beberapa prinsip-prinsip.

Piagam Jakarta adalah dokumen penting dalam sejarah Indonesia yang disusun pada tanggal 22 Juni 1945 oleh para pemimpin perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dokumen ini berisi rumusan dasar negara yang menjadi panduan bagi pembentukan negara Indonesia. Rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta terdiri dari beberapa prinsip-prinsip yang mengatur tata negara Indonesia.

Prinsip-prinsip dalam rumusan dasar negara tersebut meliputi Pancasila sebagai dasar negara, kedaulatan rakyat, persatuan, kerakyatan, perikehidupan yang adil dan makmur, dan kebebasan berserikat, berorganisasi, dan berpendapat. Pancasila sebagai dasar negara merupakan rumusan dasar negara yang paling mendasar dalam Piagam Jakarta. Pancasila adalah konsep yang mengandung lima nilai dasar yang menjadi panduan bagi kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

Kedaulatan rakyat adalah prinsip yang mengatur tentang kekuasaan yang menjadi hak rakyat. Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan dalam sebuah negara harus berada di tangan rakyat, bukan di tangan penguasa atau elit politik. Persatuan adalah prinsip yang mengatur tentang kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Prinsip ini sangat penting dalam menjaga keutuhan dan keberlangsungan negara Indonesia.

Kerakyatan adalah prinsip yang mengatur tentang pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat. Prinsip ini menegaskan bahwa pemerintahan harus berpihak pada rakyat dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Perikehidupan yang adil dan makmur adalah prinsip yang mengatur tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara keseluruhan, rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta menjadi dasar bagi pembentukan negara Indonesia. Prinsip-prinsip dalam rumusan dasar negara tersebut harus selalu dipegang teguh oleh seluruh rakyat Indonesia untuk menciptakan Indonesia yang adil dan makmur. Oleh karena itu, pemahaman dan pengaplikasian rumusan dasar negara ini menjadi sangat penting bagi keberlangsungan negara Indonesia.

3. Pancasila sebagai dasar negara merupakan rumusan dasar negara yang paling mendasar dalam Piagam Jakarta.

Pancasila sebagai dasar negara merupakan rumusan dasar negara yang paling mendasar dalam Piagam Jakarta. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila terdiri dari lima nilai dasar yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Ketuhanan Yang Maha Esa mengajarkan manusia untuk selalu mengakui dan menghormati keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta dan segala isinya. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mengajarkan tentang pentingnya menjunjung tinggi martabat manusia, menghargai hak asasi manusia, serta menjaga keadilan dan kesetaraan di antara manusia. Persatuan Indonesia mengajarkan tentang pentingnya menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, serta menghargai perbedaan dan keberagaman yang ada di Indonesia.

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan mengajarkan tentang pentingnya menjunjung tinggi demokrasi dan kebebasan berserikat, berorganisasi, dan berpendapat. Prinsip ini mengajarkan bahwa kekuasaan dalam sebuah negara harus dipegang oleh rakyat dan pemerintah harus memperjuangkan kepentingan rakyat. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengajarkan tentang pentingnya menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dan mengatasi kesenjangan sosial yang ada.

Dalam Piagam Jakarta, Pancasila diakui sebagai dasar negara Indonesia dan menjadi panduan dalam tata negara Indonesia. Pancasila menjadi dasar dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi Indonesia hingga saat ini. Pancasila diakui sebagai identitas bangsa Indonesia dan menjadi landasan dalam menjaga keutuhan dan keberlangsungan negara Indonesia.

Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar negara merupakan rumusan dasar negara yang paling mendasar dalam Piagam Jakarta. Pancasila mengajarkan tentang pentingnya menjaga persatuan, keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

4. Kedaulatan rakyat merupakan prinsip yang mengatur tentang kekuasaan yang menjadi hak rakyat.

Poin keempat dari rumusan dasar negara menurut Piagam Jakarta adalah kedaulatan rakyat. Prinsip ini mengatur tentang kekuasaan yang menjadi hak rakyat. Kedaulatan rakyat adalah prinsip yang sangat penting dalam sistem demokrasi, di mana keputusan yang diambil didasarkan pada suara mayoritas rakyat. Dalam praktiknya, kedaulatan rakyat di Indonesia diwujudkan melalui pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan dalam sebuah negara harus berada di tangan rakyat.

Kedaulatan rakyat juga mengandung arti bahwa negara harus mampu mewujudkan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah harus memperjuangkan kepentingan rakyat dan memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sistem demokrasi, pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat, dan rakyat memiliki hak untuk memilih dan mengganti pemerintah yang dipilihnya jika pemerintah tidak mampu memenuhi kepentingan rakyat.

Kedaulatan rakyat juga menjadi landasan bagi terciptanya keamanan dan stabilitas politik di Indonesia. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan yang berada di tangan rakyat dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan penyelewengan kekuasaan oleh pejabat pemerintah. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat merupakan prinsip yang sangat penting dalam membangun negara yang demokratis dan menjaga keberlangsungan negara Indonesia.

Secara keseluruhan, prinsip kedaulatan rakyat merupakan salah satu rumusan dasar negara yang penting dalam Piagam Jakarta. Prinsip ini mengatur tentang kekuasaan yang menjadi hak rakyat dan menjadi landasan bagi terciptanya keadilan sosial, keamanan, dan stabilitas politik di Indonesia. Oleh karena itu, prinsip kedaulatan rakyat harus dipegang teguh dan diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.

5. Persatuan adalah prinsip yang mengatur tentang kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.

Poin kelima dari tema “sebutkan rumusan dasar negara menurut Piagam Jakarta” adalah persatuan. Persatuan adalah prinsip yang mengatur tentang kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Prinsip ini menjadi sangat penting dalam menjaga keutuhan dan keberlangsungan negara Indonesia.

Dalam Piagam Jakarta, persatuan diartikan sebagai kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia yang berlandaskan kepada keadilan dan kesetaraan. Persatuan ini diwujudkan dengan menghormati keanekaragaman budaya dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta kebersamaan dan kesatuan di antara seluruh rakyat Indonesia.

Selama masa penjajahan, bangsa Indonesia mengalami perpecahan yang sering dimanfaatkan oleh penjajah untuk memperlemah perjuangan kemerdekaan. Namun, dengan adanya persatuan, rakyat Indonesia dapat bersatu untuk mengusir penjajah dan memperjuangkan kemerdekaan.

Setelah Indonesia merdeka, persatuan tetap menjadi prinsip penting dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Persatuan juga menjadi landasan bagi pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Dalam praktiknya, persatuan diwujudkan dengan berbagai cara, seperti menjaga kerukunan antarumat beragama dan antarsuku, menghargai perbedaan pendapat, menghormati hak asasi manusia, serta memperjuangkan kepentingan bersama.

Dengan adanya persatuan, bangsa Indonesia dapat menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi dengan lebih kuat dan solid. Oleh karena itu, prinsip persatuan dalam rumusan dasar negara Piagam Jakarta harus selalu dipegang teguh oleh seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga keutuhan dan keberlangsungan negara Indonesia.

6. Kerakyatan adalah prinsip yang mengatur tentang pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat.

Poin keenam dari rumusan dasar negara menurut Piagam Jakarta adalah kerakyatan, yang mengatur tentang pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat. Prinsip kerakyatan ini menunjukkan bahwa rakyat adalah sumber kekuasaan tertinggi dalam negara. Oleh karena itu, pemerintahan dalam negara Indonesia harus dilakukan secara demokratis dan partisipatif sehingga dapat memperjuangkan kepentingan rakyat.

Kerakyatan juga menekankan pentingnya peran rakyat dalam pengambilan keputusan negara. Hal ini dapat dilakukan melalui musyawarah atau perwakilan. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, rakyat memiliki hak untuk memilih wakilnya di tingkat daerah maupun nasional. Wakil rakyat ini nantinya akan menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah dalam mengambil keputusan.

Selain itu, prinsip kerakyatan juga menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam pembangunan negara. Rakyat memiliki hak untuk terlibat dalam program pembangunan negara dan turut serta dalam mengawasi jalannya pembangunan tersebut. Dengan demikian, partisipasi rakyat dalam pembangunan dapat meningkatkan kualitas dan keberhasilan pembangunan tersebut.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, prinsip kerakyatan diwujudkan melalui adanya pemilihan umum yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur. Selain itu, prinsip kerakyatan juga diwujudkan melalui keberadaan lembaga-lembaga negara yang bertanggung jawab terhadap pengawasan dan penegakan hukum, seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam kesimpulannya, prinsip kerakyatan merupakan salah satu prinsip penting dalam rumusan dasar negara menurut Piagam Jakarta. Prinsip ini menunjukkan bahwa pemerintahan Indonesia harus dilakukan secara partisipatif dan demokratis, dengan melibatkan peran serta rakyat dalam setiap tahap pembangunan negara. Dengan demikian, kepentingan rakyat dapat terpenuhi dan negara dapat mencapai kemajuan yang berkelanjutan.

7. Perikehidupan yang adil dan makmur merupakan prinsip yang mengatur tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Poin ke-7 dari rumusan dasar negara menurut Piagam Jakarta adalah perikehidupan yang adil dan makmur merupakan prinsip yang mengatur tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana segala hak dan kepentingan mereka dilindungi dan dihargai.

Dalam prinsip ini, negara diharapkan dapat menjamin dan memperjuangkan hak-hak rakyat, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Dengan adanya keadilan sosial, diharapkan seluruh rakyat Indonesia dapat memperoleh manfaat dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Selain itu, prinsip ini juga menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Hal ini juga mencakup perlindungan terhadap anak-anak, orang tua, orang sakit, dan orang yang tidak mampu. Dengan demikian, prinsip ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan merata.

Dalam rangka mencapai perikehidupan yang adil dan makmur, negara diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan rakyat yang lemah dan rentan, serta menghindari tindakan yang merugikan rakyat. Prinsip ini juga menegaskan bahwa negara harus menjamin dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan berpendapat, berorganisasi, dan berserikat.

Dalam kesimpulannya, prinsip perikehidupan yang adil dan makmur merupakan salah satu rumusan dasar negara menurut Piagam Jakarta yang sangat penting dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan kesejahteraan masyarakat secara merata. Oleh karena itu, prinsip ini harus tetap dipegang teguh oleh seluruh rakyat Indonesia untuk menciptakan negara yang adil dan makmur.

8. Kebebasan berserikat, berorganisasi, dan berpendapat adalah prinsip yang mengatur tentang hak asasi manusia.

Poin ke-8 dalam rumusan dasar negara menurut Piagam Jakarta adalah kebebasan berserikat, berorganisasi, dan berpendapat. Prinsip ini adalah hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Kebebasan berserikat, berorganisasi, dan berpendapat dijamin oleh konstitusi Indonesia dan merupakan salah satu dasar dari sistem demokrasi.

Kebebasan berserikat berarti setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk membentuk kelompok atau organisasi yang sesuai dengan kehendaknya, tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain. Kebebasan ini juga berarti bahwa setiap warga negara berhak untuk bergabung dengan kelompok atau organisasi yang diinginkan.

Selain itu, kebebasan berorganisasi juga menjamin hak setiap warga negara untuk membentuk organisasi yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan mereka. Organisasi tersebut dapat berupa organisasi politik, sosial, keagamaan, atau lainnya.

Sedangkan kebebasan berpendapat menjamin hak setiap warga negara Indonesia untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas dan tanpa rasa takut di depan publik. Kebebasan berpendapat juga menjamin bahwa setiap warga negara berhak mengekspresikan pandangannya secara bebas, baik secara lisan, tulisan, atau melalui media lain.

Prinsip kebebasan berserikat, berorganisasi, dan berpendapat sangat penting dalam mewujudkan sistem demokrasi yang sehat di Indonesia. Dengan adanya kebebasan ini, setiap warga negara dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik, menjaga keterbukaan dalam menerima berbagai pandangan, serta memperjuangkan hak-hak mereka secara adil dan makmur.

Namun, kebebasan ini juga harus diimbangi dengan tanggung jawab yang berarti, seperti tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak melakukan kekerasan, tidak melakukan kegiatan yang merusak moral, dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Oleh karena itu, kebebasan berserikat, berorganisasi, dan berpendapat harus dijaga dan dilindungi oleh negara, tetapi juga harus digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab oleh setiap warga negara Indonesia.

9. Rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta merupakan sebuah panduan dasar dalam tata negara Indonesia.

Poin kesembilan dari rumusan dasar negara menurut Piagam Jakarta adalah bahwa rumusan dasar negara ini merupakan sebuah panduan dasar dalam tata negara Indonesia. Piagam Jakarta menjabarkan beberapa prinsip-prinsip yang terdiri dari nilai-nilai yang dipegang teguh oleh bangsa Indonesia. Hal ini menjadikan Piagam Jakarta sebagai sebuah dokumen yang sangat penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Dalam menjalankan pemerintahannya, negara Indonesia selalu merujuk pada rumusan dasar negara yang tertuang dalam Piagam Jakarta. Pemerintah Indonesia selalu berupaya untuk mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam Jakarta, seperti pancasila sebagai dasar negara, kedaulatan rakyat, persatuan, kerakyatan, perikehidupan yang adil dan makmur, dan kebebasan berserikat, berorganisasi, dan berpendapat.

Piagam Jakarta sendiri telah menginspirasi pembentukan konstitusi Indonesia, yaitu UUD 1945. Konstitusi Indonesia mengambil banyak unsur dari Piagam Jakarta, terutama dalam hal nilai-nilai dasar negara. Oleh karena itu, Piagam Jakarta menjadi sebuah panduan dasar dalam tata negara Indonesia yang selalu dipegang teguh oleh seluruh warga negara Indonesia.

Dalam upaya menjaga keutuhan dan kedaulatan negara Indonesia, rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta menjadi sangat penting. Nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam Jakarta harus terus dijaga dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menciptakan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan rumusan dasar negara menurut Piagam Jakarta, maka seluruh warga negara Indonesia harus turut serta dalam membangun negara. Seluruh warga negara Indonesia harus menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam Jakarta. Seluruh warga negara Indonesia harus bekerja sama dan bergotong royong untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik di masa depan.

10. Prinsip-prinsip dalam rumusan dasar negara ini harus selalu dipegang teguh oleh seluruh rakyat Indonesia untuk menciptakan Indonesia yang adil dan makmur.

Piagam Jakarta merupakan dokumen penting dalam sejarah Indonesia dan di dalamnya terdapat rumusan dasar negara yang menjadi panduan dalam tata negara Indonesia. Rumusan dasar negara ini terdiri dari beberapa prinsip-prinsip yang mencakup Pancasila sebagai dasar negara, kedaulatan rakyat, persatuan, kerakyatan, perikehidupan yang adil dan makmur, serta kebebasan berserikat, berorganisasi, dan berpendapat.

Pancasila sebagai dasar negara merupakan rumusan dasar negara yang paling mendasar dalam Piagam Jakarta. Pancasila terdiri dari lima nilai dasar, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pancasila menjadi dasar negara yang harus dipegang teguh oleh seluruh warga negara Indonesia.

Kedaulatan rakyat merupakan prinsip yang mengatur tentang kekuasaan yang menjadi hak rakyat. Prinsip ini menekankan bahwa kekuasaan dalam sebuah negara harus berada di tangan rakyat dan keputusan yang diambil didasarkan pada suara mayoritas rakyat.

Rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta merupakan sebuah panduan dasar dalam tata negara Indonesia. Rumusan ini harus dipegang teguh oleh seluruh rakyat Indonesia untuk menciptakan Indonesia yang adil dan makmur. Adanya rumusan dasar negara ini membantu mengatur kehidupan bermasyarakat agar tetap teratur dan terarah.

Dalam kesimpulannya, prinsip-prinsip dalam rumusan dasar negara Piagam Jakarta harus selalu dipegang teguh oleh seluruh rakyat Indonesia. Hal ini penting untuk menciptakan Indonesia yang adil dan makmur serta menjaga keutuhan negara.