sebutkan prinsip prinsip kedaulatan nkri sesuai dengan uud 1945 – Kedaulatan negara merupakan konsep yang fundamental dalam politik modern. Kedaulatan negara menunjukkan bahwa negara memiliki hak untuk mengendalikan wilayahnya dan menentukan kebijakan dalam wilayah tersebut. Prinsip-prinsip kedaulatan NKRI sesuai dengan UUD 1945 mencakup prinsip-prinsip yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat, serta hubungan antara pemerintah dan negara lain.
Prinsip pertama dari kedaulatan NKRI adalah prinsip negara hukum. Negara hukum mengacu pada negara yang diatur oleh hukum yang bersifat universal dan berlaku bagi semua orang tanpa kecuali. Prinsip ini mengatur bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah sesuai dengan hukum dan tidak melanggar hak asasi manusia. Dalam prinsip negara hukum, kedaulatan negara tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk melanggar hak asasi manusia.
Prinsip kedua dari kedaulatan NKRI adalah prinsip demokrasi. Prinsip ini menentukan bahwa keputusan-keputusan penting harus dibuat melalui proses demokratis, yang melibatkan partisipasi rakyat melalui pemilihan umum. Prinsip demokrasi juga menjamin kebebasan berbicara dan beropini, kebebasan pers, dan hak untuk membentuk organisasi politik dan sosial.
Prinsip ketiga dari kedaulatan NKRI adalah prinsip kemandirian. Prinsip ini menunjukkan bahwa negara Indonesia harus mandiri dan tidak bergantung pada negara lain dalam menentukan kebijakan dan mengendalikan wilayahnya. Kemandirian juga menuntut bahwa Indonesia harus memiliki industri yang kuat dan berdaya saing, sehingga mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Prinsip keempat dari kedaulatan NKRI adalah prinsip persatuan dan kesatuan. Prinsip ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah satu negara yang terdiri dari banyak suku, agama, dan budaya. Persatuan dan kesatuan harus dipertahankan dan diperkuat, sehingga Indonesia tetap menjadi negara yang kuat dan stabil. Prinsip ini juga menuntut bahwa semua warga negara harus merasa diakui dan dihargai, tanpa diskriminasi terhadap suku, agama, dan budaya.
Prinsip kelima dari kedaulatan NKRI adalah prinsip perdamaian dan keamanan. Prinsip ini menunjukkan bahwa Indonesia harus selalu menjaga perdamaian dan keamanan dalam negeri, serta menjalin hubungan baik dengan negara lain. Prinsip ini juga menuntut bahwa Indonesia harus menghindari konflik dan kekerasan, serta memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara.
Prinsip keenam dari kedaulatan NKRI adalah prinsip keadilan sosial. Prinsip ini menunjukkan bahwa Indonesia harus mengupayakan pembangunan yang merata dan adil, sehingga setiap warga negara dapat merasakan manfaat dari pembangunan. Keadilan sosial juga menuntut bahwa Indonesia harus mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi, dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial.
Prinsip ketujuh dan terakhir dari kedaulatan NKRI adalah prinsip keberlanjutan lingkungan. Prinsip ini menunjukkan bahwa Indonesia harus menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam, sehingga dapat terus dimanfaatkan untuk kepentingan generasi masa depan. Prinsip ini juga menuntut bahwa Indonesia harus mengurangi dampak negatif dari pembangunan terhadap lingkungan hidup dan memperkuat sistem perlindungan lingkungan.
Dalam kesimpulannya, prinsip-prinsip kedaulatan NKRI sesuai dengan UUD 1945 mencakup prinsip-prinsip yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat, serta hubungan antara pemerintah dan negara lain. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang mandiri, demokratis, dan berkeadilan sosial, serta menjaga persatuan dan kesatuan, perdamaian dan keamanan, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan memperkuat prinsip-prinsip ini, Indonesia dapat menjadi negara yang kuat, stabil, dan sejahtera.
Rangkuman:
Penjelasan: sebutkan prinsip prinsip kedaulatan nkri sesuai dengan uud 1945
1. Prinsip negara hukum
Prinsip negara hukum adalah salah satu prinsip kedaulatan NKRI yang sangat penting. Prinsip ini menunjukan bahwa negara Indonesia diatur oleh hukum yang bersifat universal dan berlaku bagi semua orang tanpa kecuali. Dalam prinsip negara hukum, pemerintah harus bertindak sesuai dengan hukum dan tidak melanggar hak asasi manusia.
Prinsip negara hukum ini mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat. Dalam hal ini, pemerintah harus memperhatikan hak-hak dasar warga negaranya seperti hak atas kebebasan berekspresi, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak atas keadilan. Dalam prakteknya, pemerintah harus menghormati dan melindungi hak-hak tersebut dengan cara membuat kebijakan yang sesuai dengan hukum.
Selain itu, prinsip negara hukum juga mengatur hubungan antara pemerintah dan negara lain. Dalam hal ini, Indonesia harus mematuhi hukum internasional dan menjalin hubungan baik dengan negara lain. Indonesia juga harus memperhatikan hak asasi manusia di negara-negara lain dan tidak terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.
Dalam konteks kedaulatan NKRI, prinsip negara hukum sangat penting untuk memastikan bahwa pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaannya dan memperlakukan rakyatnya secara adil. Prinsip ini juga menunjukkan bahwa kedaulatan negara tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk melanggar hak asasi manusia.
Dalam penerapannya, prinsip negara hukum juga menuntut adanya sistem peradilan yang independen dan profesional. Sistem peradilan yang independen dan profesional akan menjamin bahwa keputusan hukum diambil secara obyektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kepentingan pribadi.
Dengan menerapkan prinsip negara hukum dengan baik, Indonesia dapat memastikan bahwa negara ini diatur oleh hukum dan tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, prinsip negara hukum juga akan memperkuat hubungan antara pemerintah dan rakyat, serta hubungan antara Indonesia dan negara-negara lain.
2. Prinsip demokrasi
Prinsip demokrasi merupakan prinsip yang sangat penting dalam kedaulatan negara Indonesia. Prinsip ini menunjukkan bahwa keputusan-keputusan penting harus dibuat melalui proses demokratis, yang melibatkan partisipasi rakyat melalui pemilihan umum. Prinsip demokrasi juga menjamin kebebasan berbicara dan beropini, kebebasan pers, dan hak untuk membentuk organisasi politik dan sosial.
Dalam prinsip demokrasi, rakyat memiliki hak suara dan dapat memilih pemimpin mereka secara demokratis. Pemimpin yang dipilih oleh rakyat harus mampu memimpin negara dan melindungi hak-hak rakyat. Prinsip demokrasi juga menjamin bahwa rakyat dapat mengkritik dan mengawasi kegiatan pemerintah, sehingga pemerintah dapat bekerja dengan lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan rakyat.
Selain itu, prinsip demokrasi juga menuntut bahwa setiap warga negara harus diperlakukan sama dan diakui hak-haknya tanpa diskriminasi. Semua warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan mempengaruhi keputusan-keputusan penting yang memengaruhi kehidupan mereka.
Prinsip demokrasi juga menjamin kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Warga negara memiliki hak untuk menyatakan pendapat mereka tanpa takut dihukum atau dibatasi oleh pemerintah. Kebebasan pers juga menjamin bahwa media memiliki kebebasan untuk memberitakan berita tanpa takut dihukum atau dibatasi oleh pemerintah.
Dalam prinsip demokrasi, hak-hak rakyat harus dilindungi oleh pemerintah. Pemerintah harus bekerja untuk melindungi hak-hak rakyat dan memastikan bahwa keputusan-keputusan penting dibuat melalui proses demokratis. Prinsip demokrasi juga memastikan bahwa rakyat dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dan memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.
Dalam kesimpulannya, prinsip demokrasi adalah prinsip fundamental dalam kedaulatan negara Indonesia. Prinsip ini menunjukkan bahwa keputusan-keputusan penting harus dibuat melalui proses demokratis, yang melibatkan partisipasi rakyat melalui pemilihan umum. Prinsip demokrasi juga menjamin kebebasan berbicara dan beropini, kebebasan pers, dan hak untuk membentuk organisasi politik dan sosial. Dengan memperkuat prinsip demokrasi, Indonesia dapat menjadi negara yang lebih demokratis, stabil, dan sejahtera.
3. Prinsip kemandirian
Prinsip kemandirian adalah salah satu prinsip kedaulatan NKRI yang sangat penting, karena menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara harus memiliki kemampuan untuk mengendalikan wilayahnya sendiri dan menentukan kebijakan tanpa tergantung pada negara lain. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian adalah prinsip yang sangat penting bagi kedaulatan negara.
Prinsip kemandirian berarti bahwa Indonesia harus memiliki kemampuan untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan dalam negeri. Indonesia harus mampu mengembangkan industri yang kuat dan berdaya saing sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Indonesia juga harus mampu mengembangkan teknologi dan sumber daya manusia yang cukup sehingga dapat mengembangkan potensi dalam negeri.
Prinsip kemandirian juga menuntut Indonesia untuk memiliki kebijakan ekonomi yang mandiri dan tidak bergantung pada negara lain. Indonesia harus mampu mengatur kebijakan ekonomi yang sesuai dengan kondisi dalam negeri dan mampu mengatasi masalah-masalah ekonomi yang ada. Indonesia juga harus mampu mengatasi krisis ekonomi dan keuangan dengan mandiri dan memiliki kebijakan yang tepat.
Prinsip kemandirian juga menuntut Indonesia untuk memiliki kebijakan luar negeri yang mandiri dan tidak tergantung pada negara lain. Indonesia harus memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain yang menguntungkan dan tidak merugikan kedaulatan negara. Indonesia juga harus memiliki kebijakan luar negeri yang berlandaskan pada prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan.
Dalam kesimpulannya, prinsip kemandirian adalah salah satu prinsip kedaulatan NKRI yang sangat penting. Prinsip ini menunjukkan bahwa Indonesia harus mandiri dalam mengendalikan wilayahnya dan menentukan kebijakan tanpa tergantung pada negara lain. Prinsip kemandirian juga menuntut Indonesia untuk memiliki kemampuan untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan dalam negeri serta memiliki kebijakan ekonomi dan luar negeri yang mandiri.
4. Prinsip persatuan dan kesatuan
Prinsip persatuan dan kesatuan dalam kedaulatan NKRI sesuai dengan UUD 1945 menunjukkan bahwa Indonesia adalah satu negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Prinsip ini menuntut agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga dan diperkuat agar Indonesia tetap menjadi negara yang kuat dan stabil.
Dalam prinsip ini, semua warga negara harus merasa diakui dan dihargai, tanpa adanya diskriminasi terhadap suku, agama, dan budaya. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip persatuan dan kesatuan harus dijalankan dengan cara menghargai perbedaan yang ada dan menghindari tindakan diskriminatif.
Selain itu, prinsip persatuan dan kesatuan juga menuntut bahwa Indonesia harus menjaga integrasi wilayah dan tidak membiarkan adanya pemberontakan atau separatisme yang dapat mengancam kedaulatan negara. Oleh karena itu, pemerintah harus membuka diri untuk berdialog dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi, dan mengatasi masalah-masalah yang menyebabkan ketidakpuasan masyarakat.
Dalam kesimpulannya, prinsip persatuan dan kesatuan adalah prinsip kedaulatan NKRI yang sangat penting agar Indonesia tetap menjadi negara yang kuat dan stabil. Prinsip ini menuntut untuk menghargai perbedaan, menjaga integrasi wilayah, dan menghindari tindakan diskriminatif. Dengan menjalankan prinsip persatuan dan kesatuan dengan baik, Indonesia dapat memperkuat kedaulatan negara dan membangun harmoni dalam keragaman.
5. Prinsip perdamaian dan keamanan
Poin kelima dari prinsip kedaulatan NKRI adalah prinsip perdamaian dan keamanan. Prinsip ini menunjukkan bahwa Indonesia harus selalu menjaga perdamaian dan keamanan dalam negeri serta menjalin hubungan baik dengan negara lain. Prinsip perdamaian dan keamanan merupakan prinsip yang sangat penting dalam menjaga stabilitas nasional dan hubungan internasional Indonesia.
Dalam konteks domestik, prinsip perdamaian dan keamanan menuntut agar pemerintah Indonesia harus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di dalam negeri. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat aparat keamanan seperti kepolisian dan TNI, serta melaksanakan hukum dan peraturan dengan tegas dan adil. Pemerintah juga harus mencegah terjadinya konflik antar kelompok masyarakat dan memperkuat toleransi antar agama dan suku.
Selain itu, prinsip perdamaian dan keamanan juga melibatkan hubungan Indonesia dengan negara lain. Indonesia harus menjaga hubungan yang baik dengan negara-negara di kawasan dan di dunia secara keseluruhan. Indonesia harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian internasional dan memperkuat kerjasama ekonomi dan politik dengan negara-negara lain. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadopsi kebijakan luar negeri yang bijaksana dan mengutamakan diplomasi sebagai cara untuk menyelesaikan konflik.
Prinsip perdamaian dan keamanan juga melibatkan upaya Indonesia dalam menjaga stabilitas regional dan global. Indonesia harus berperan aktif dalam organisasi internasional seperti PBB dan ASEAN untuk mempromosikan perdamaian dan keamanan di dunia. Indonesia juga harus mendorong dialog dan kerjasama antar negara untuk mengatasi masalah global seperti terorisme, perdagangan manusia, dan penyebaran senjata nuklir.
Dalam kesimpulannya, prinsip perdamaian dan keamanan merupakan prinsip yang sangat penting dalam menjaga stabilitas nasional dan hubungan internasional Indonesia. Prinsip ini menuntut agar Indonesia harus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di dalam negeri, menjalin hubungan baik dengan negara lain, dan berperan aktif dalam menjaga perdamaian regional dan global. Dengan memperkuat prinsip ini, Indonesia dapat menjadi negara yang kuat, stabil, dan sejahtera.
6. Prinsip keadilan sosial
Prinsip keadilan sosial adalah salah satu prinsip dalam kedaulatan NKRI sesuai dengan UUD 1945. Prinsip ini menunjukkan bahwa Indonesia harus mengupayakan pembangunan yang merata dan adil, sehingga setiap warga negara dapat merasakan manfaat dari pembangunan.
Prinsip keadilan sosial menuntut bahwa Indonesia harus mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada, sehingga tidak ada lagi kesenjangan yang terlalu besar antara golongan masyarakat satu dengan yang lainnya. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat sistem kesejahteraan sosial, seperti memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu, memberikan akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta membuka lapangan kerja yang lebih luas.
Prinsip keadilan sosial juga menuntut bahwa setiap warga negara harus memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses sumber daya dan fasilitas yang ada. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat program-program pemerintah yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara, seperti program beasiswa, program pelatihan, dan program pemberdayaan masyarakat.
Selain itu, prinsip keadilan sosial juga menuntut bahwa Indonesia harus memperkuat sistem peradilan yang adil dan transparan, sehingga setiap orang memiliki hak yang sama dalam mendapatkan keadilan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat lembaga-lembaga peradilan, memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat dalam mendapatkan bantuan hukum, dan memperkuat sistem hukum yang berkeadilan.
Dalam prakteknya, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan prinsip keadilan sosial, seperti dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu melalui program-program sosial. Namun demikian, masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan prinsip keadilan sosial secara menyeluruh di Indonesia, seperti kesenjangan ekonomi yang masih terlalu besar dan sulitnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar dari berbagai pihak untuk mewujudkan prinsip keadilan sosial secara menyeluruh di Indonesia.
7. Prinsip keberlanjutan lingkungan.
Poin tujuh dari prinsip-prinsip kedaulatan NKRI sesuai dengan UUD 1945 adalah prinsip keberlanjutan lingkungan. Prinsip ini menunjukkan bahwa Indonesia harus menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam. Prinsip ini juga menekankan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan, sehingga dapat terus dimanfaatkan untuk kepentingan generasi masa depan.
Prinsip keberlanjutan lingkungan ini sangat penting untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, seperti hutan, sungai, dan laut yang menjadi sumber daya utama bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Namun, seringkali pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan menyebabkan kerusakan lingkungan hidup yang berdampak pada kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
Oleh karena itu, prinsip keberlanjutan lingkungan menuntut Indonesia untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan cara mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Salah satu contoh pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan adalah pengelolaan hutan yang dilakukan dengan cara menjaga keseimbangan ekosistem, menghindari penebangan liar, dan melakukan penghijauan.
Selain itu, prinsip keberlanjutan lingkungan juga menuntut Indonesia untuk mengurangi dampak negatif dari pembangunan terhadap lingkungan hidup. Pengelolaan limbah dan penggunaan energi terbarukan adalah beberapa cara untuk mengurangi dampak negatif dari pembangunan terhadap lingkungan hidup. Dalam hal ini, pemerintah memegang peran penting dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan program-program yang mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Dalam menjalankan prinsip keberlanjutan lingkungan, Indonesia juga harus memperkuat sistem perlindungan lingkungan. Perlindungan lingkungan harus dilakukan dengan cara menegakkan hukum dan memperketat pengawasan terhadap kegiatan yang merusak lingkungan hidup. Selain itu, masyarakat juga harus diberi kesadaran untuk menjaga lingkungan hidup melalui kampanye-kampanye lingkungan yang edukatif.
Dalam kesimpulannya, prinsip keberlanjutan lingkungan merupakan salah satu prinsip penting dari kedaulatan NKRI yang mengatur hubungan antara pemerintah dan lingkungan hidup. Prinsip ini menuntut Indonesia untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta melakukan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan menjalankan prinsip ini, Indonesia dapat memastikan bahwa sumber daya alam dapat terus dimanfaatkan untuk kepentingan generasi masa depan.
Kedaulatan NKRI dalam UUD 1945 mencakup prinsip-prinsip seperti negara hukum, demokrasi, kemandirian, persatuan dan kesatuan, perdamaian dan keamanan, keadilan sosial, serta keberlanjutan lingkungan.
Kedaulatan NKRI dalam UUD 1945 mencakup prinsip-prinsip yang sangat penting untuk menjaga kestabilan dan keberlangsungan negara Indonesia. Prinsip-prinsip ini berupa negara hukum, demokrasi, kemandirian, persatuan dan kesatuan, perdamaian dan keamanan, keadilan sosial, serta keberlanjutan lingkungan.
Prinsip negara hukum menunjukkan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Prinsip ini menjamin bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus sesuai dengan aturan hukum dan tidak melanggar hak asasi manusia. Dalam prinsip negara hukum, kedaulatan negara tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk melanggar hak asasi manusia.
Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa keputusan-keputusan penting harus dibuat melalui proses demokratis, yang melibatkan partisipasi rakyat melalui pemilihan umum. Prinsip ini menjamin kebebasan berbicara dan beropini, kebebasan pers, dan hak untuk membentuk organisasi politik dan sosial. Prinsip demokrasi juga menjamin akses yang adil dan merata terhadap kekayaan dan sumber daya nasional.
Prinsip kemandirian menunjukkan bahwa Indonesia harus mandiri dan tidak bergantung pada negara lain dalam menentukan kebijakan dan mengendalikan wilayahnya. Kemandirian juga menuntut bahwa Indonesia harus memiliki industri yang kuat dan berdaya saing, sehingga mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Prinsip persatuan dan kesatuan menunjukkan bahwa Indonesia adalah satu negara yang terdiri dari banyak suku, agama, dan budaya. Persatuan dan kesatuan harus dipertahankan dan diperkuat, sehingga Indonesia tetap menjadi negara yang kuat dan stabil. Prinsip ini juga menuntut bahwa semua warga negara harus merasa diakui dan dihargai, tanpa diskriminasi terhadap suku, agama, dan budaya.
Prinsip perdamaian dan keamanan menunjukkan bahwa Indonesia harus selalu menjaga perdamaian dan keamanan dalam negeri, serta menjalin hubungan baik dengan negara lain. Prinsip ini juga menuntut bahwa Indonesia harus menghindari konflik dan kekerasan, serta memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara.
Prinsip keadilan sosial menunjukkan bahwa Indonesia harus mengupayakan pembangunan yang merata dan adil, sehingga setiap warga negara dapat merasakan manfaat dari pembangunan. Keadilan sosial juga menuntut bahwa Indonesia harus mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi, dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial.
Prinsip keberlanjutan lingkungan menunjukkan bahwa Indonesia harus menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam, sehingga dapat terus dimanfaatkan untuk kepentingan generasi masa depan. Prinsip ini juga menuntut bahwa Indonesia harus mengurangi dampak negatif dari pembangunan terhadap lingkungan hidup dan memperkuat sistem perlindungan lingkungan.
Keseluruhan prinsip-prinsip ini merupakan dasar dan pijakan untuk menjaga dan memperkuat kedaulatan negara Indonesia. Dengan memperkuat prinsip-prinsip ini, Indonesia akan menjadi negara yang kuat, stabil, dan sejahtera serta dapat menjalin hubungan yang baik dengan negara lain. Oleh karena itu, para pemimpin dan warga negara Indonesia harus memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari.