Sebutkan Ciri Ciri Demokrasi Pancasila Pada Masa Orde Baru

sebutkan ciri ciri demokrasi pancasila pada masa orde baru – Demokrasi Pancasila adalah sebuah sistem pemerintahan di Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Sistem ini diterapkan selama masa Orde Baru di Indonesia yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Orde Baru adalah sebuah periode pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, dan di masa ini, sistem demokrasi Pancasila mengalami beberapa perubahan dan pergeseran.

Salah satu ciri-ciri demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru adalah otoritarianisme. Pemerintahan Orde Baru dikenal dengan kebijakan-kebijakan yang sangat otoriter, di mana pemerintah memiliki kontrol penuh atas kehidupan politik, ekonomi, dan sosial masyarakat. Hal ini tercermin dalam sistem politik Indonesia pada masa Orde Baru yang sangat terpusat pada pemerintah pusat dan diatur oleh undang-undang yang sangat ketat.

Namun, meskipun terkesan otoriter, sistem demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru juga memiliki kebijakan yang inklusif. Pemerintah Orde Baru memberikan perhatian pada partisipasi masyarakat dalam sistem politik, meskipun hanya terbatas pada partisipasi dalam program-program pemerintah yang telah ditentukan. Program-program ini, seperti Program Kecamatan Pembangunan (PKP), Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM), dan Program Kesejahteraan Sosial (PKS), memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan dan program-program sosial.

Selain itu, pemerintahan Orde Baru juga mengadopsi konsep pembangunan nasional yang berlandaskan pada Pancasila. Konsep ini mengedepankan kepentingan nasional dan pembangunan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan pada masa Orde Baru bertujuan untuk meningkatkan produksi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, kebijakan pembangunan pada masa Orde Baru juga dikritik karena tidak memperhatikan hak-hak asasi manusia dan lingkungan. Pemerintah Orde Baru sering kali mengabaikan hak-hak masyarakat dalam pembangunan yang dilakukan, seperti hak atas tanah dan lingkungan. Hal ini menyebabkan banyak konflik antara pemerintah dan masyarakat terutama di wilayah pedesaan.

Selain itu, sistem demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru juga cenderung membatasi kebebasan pers dan media. Pemerintah Orde Baru sering kali mengontrol media massa dan menyensor berita-berita yang dianggap mengganggu stabilitas politik dan keamanan nasional. Selain itu, pemerintah juga mengambil tindakan tegas terhadap wartawan dan jurnalis yang dianggap melanggar aturan yang telah ditetapkan.

Namun, pada akhir-akhir masa pemerintahan Orde Baru, terjadi perubahan arah dalam sistem demokrasi Pancasila. Pemerintah mulai memberikan ruang bagi partai politik dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam sistem politik. Hal ini tercermin dalam pemilihan umum pada tahun 1997 yang dianggap sebagai pemilihan umum yang paling bebas dan demokratis dalam sejarah Indonesia pada masa itu.

Secara keseluruhan, sistem demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru memiliki ciri-ciri yang otoriter dan inklusif. Meskipun terkesan otoriter, pemerintah Orde Baru memberikan perhatian pada partisipasi masyarakat dalam sistem politik dan pembangunan nasional. Namun, kebijakan pembangunan yang dilakukan sering kali mengabaikan hak-hak masyarakat dan lingkungan. Pada akhir masa pemerintahan Orde Baru, terjadi perubahan arah dalam sistem demokrasi Pancasila, dimana pemerintah mulai memberikan ruang bagi partai politik dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam sistem politik.

Rangkuman:

Penjelasan: sebutkan ciri ciri demokrasi pancasila pada masa orde baru

1. Otoritarianisme adalah salah satu ciri-ciri demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru.

Otoritarianisme adalah salah satu ciri-ciri demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru dikenal dengan kebijakan-kebijakan yang sangat otoriter, di mana pemerintah memiliki kontrol penuh atas kehidupan politik, ekonomi, dan sosial masyarakat. Hal ini tercermin dalam sistem politik Indonesia pada masa Orde Baru yang sangat terpusat pada pemerintah pusat dan diatur oleh undang-undang yang sangat ketat.

Otoritarianisme pada masa Orde Baru ditandai dengan adanya pemisahan kekuasaan antara lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Kekuasaan yang terpusat pada Presiden Soeharto dan Partai Golongan Karya (Golkar) menyebabkan terjadinya kebijakan-kebijakan yang sangat otoriter. Misalnya, pemerintah Orde Baru melakukan pengawasan yang ketat terhadap partai politik dan organisasi masyarakat sipil, termasuk membatasi kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat.

Selain itu, pemerintah Orde Baru juga melakukan tindakan represif terhadap pihak-pihak yang dianggap mengancam keamanan nasional, seperti kelompok-kelompok separatisme, gerakan kiri, dan kelompok-kelompok agama yang dianggap mengganggu stabilitas politik. Tindakan represif ini dilakukan melalui Operasi Keamanan dan Ketertiban (Operasi Keamanan dan Ketertiban atau Operasi Kopkamtib) yang dilakukan oleh militer.

Pemerintah Orde Baru juga melakukan pemaksaan terhadap masyarakat untuk mematuhi kebijakan-kebijakan pemerintah, seperti pada program transmigrasi dan pembangunan infrastruktur. Pemaksaan ini seringkali mengabaikan hak-hak masyarakat, seperti hak atas tanah dan lingkungan. Hal ini menyebabkan banyak konflik antara pemerintah dan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.

Dalam hal ini, otoritarianisme pada masa Orde Baru dapat dikatakan sebagai kelemahan dari sistem demokrasi Pancasila. Meskipun sistem demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru memiliki kebijakan inklusif, namun kebijakan ini masih terkendala oleh otoritarianisme yang mengekang kebebasan dan hak-hak asasi manusia.

2. Sistem politik Indonesia pada masa Orde Baru sangat terpusat pada pemerintah pusat dan diatur oleh undang-undang yang sangat ketat.

Ciri-ciri demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru yang pertama adalah otoritarianisme. Hal ini tercermin dalam sistem politik Indonesia pada masa Orde Baru yang sangat terpusat pada pemerintah pusat dan diatur oleh undang-undang yang sangat ketat. Pemerintah Orde Baru membentuk organisasi dan lembaga yang mendukung kebijakan otoriter tersebut, seperti Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Sistem politik yang terpusat pada pemerintah pusat dan diatur oleh undang-undang yang sangat ketat membuat partai politik dan organisasi masyarakat sipil sulit untuk berkembang dan bersaing dalam arena politik. Pemerintah Orde Baru membatasi kebebasan berbicara dan berkumpul, serta melakukan tindakan tegas terhadap siapa pun yang dianggap mengancam kestabilan politik dan keamanan nasional. Hal ini terlihat dalam penggunaan hukum yang sangat ketat dan penindasan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang dianggap sebagai ancaman, seperti kelompok Islam radikal dan aktivis hak asasi manusia.

Selain itu, sistem politik pada masa Orde Baru juga didukung oleh lembaga-lembaga yang memperkuat kebijakan otoriter tersebut. Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin) dan Badan Intelijen Negara (BIN) adalah dua lembaga yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas politik pada masa Orde Baru. Kedua lembaga ini memiliki wewenang yang sangat besar dalam mengumpulkan informasi dan melakukan tindakan terhadap kelompok masyarakat yang dianggap sebagai ancaman terhadap pemerintah.

Namun, kebijakan otoriter pada masa Orde Baru juga mendapatkan kritik dari berbagai kalangan, baik nasional maupun internasional. Banyak yang menilai bahwa kebijakan tersebut merugikan hak-hak masyarakat dan menghambat perkembangan demokrasi di Indonesia. Meskipun begitu, pemerintah Orde Baru tetap mempertahankan kebijakan otoriter tersebut hingga jatuhnya pemerintahan Soeharto pada tahun 1998.

Secara keseluruhan, otoritarianisme merupakan salah satu ciri-ciri demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru. Sistem politik Indonesia pada masa itu sangat terpusat pada pemerintah pusat dan diatur oleh undang-undang yang sangat ketat. Hal ini membuat partai politik dan organisasi masyarakat sipil sulit untuk berkembang dan bersaing dalam arena politik. Meskipun mendapat kritik dari berbagai kalangan, pemerintah Orde Baru tetap mempertahankan kebijakan otoriter tersebut hingga akhir masa pemerintahannya.

3. Meskipun terkesan otoriter, sistem demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru juga memiliki kebijakan yang inklusif.

Meskipun terkesan otoriter, sistem demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru juga memiliki kebijakan yang inklusif. Hal ini tercermin dalam upaya pemerintah Orde Baru untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem politik dan pembangunan nasional. Pemerintah Orde Baru memperkenalkan berbagai program yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan dan program-program sosial. Program-program ini, seperti Program Kecamatan Pembangunan (PKP), Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM), dan Program Kesejahteraan Sosial (PKS) memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun negara.

Namun, partisipasi masyarakat dalam sistem politik pada masa Orde Baru terbatas hanya pada program-program pemerintah yang telah ditentukan. Partisipasi masyarakat dalam agenda politik masih sangat terbatas dan diatur oleh pemerintah pusat. Keterbatasan partisipasi ini terlihat dalam pemilihan umum yang seringkali diatur oleh pemerintah dan tidak memberikan ruang bagi partai politik alternatif.

Kebijakan inklusif pada masa Orde Baru juga tercermin dalam konsep pembangunan nasional yang berlandaskan pada Pancasila. Konsep ini mengedepankan kepentingan nasional dan pembangunan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan pada masa Orde Baru bertujuan untuk meningkatkan produksi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun demikian, kebijakan pembangunan pada masa Orde Baru juga dikritik karena tidak memperhatikan hak-hak asasi manusia dan lingkungan. Pemerintah Orde Baru seringkali mengabaikan hak-hak masyarakat dalam pembangunan yang dilakukan, seperti hak atas tanah dan lingkungan. Hal ini menyebabkan banyak konflik antara pemerintah dan masyarakat terutama di wilayah pedesaan.

Dalam hal partisipasi politik, sistem demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru terkesan inklusif, namun dalam kenyataannya partisipasi masyarakat masih sangat terbatas dan diatur oleh pemerintah pusat. Meskipun demikian, konsep pembangunan nasional yang berlandaskan pada Pancasila memberikan perhatian pada kesejahteraan masyarakat. Namun, kebijakan pembangunan tidak memperhatikan hak-hak asasi manusia dan lingkungan, menyebabkan terjadinya konflik antara pemerintah dan masyarakat.

4. Pemerintah Orde Baru memberikan perhatian pada partisipasi masyarakat dalam sistem politik, meskipun hanya terbatas pada program-program pemerintah yang telah ditentukan.

Poin keempat dalam tema “sebutkan ciri-ciri demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru” adalah bahwa pemerintah memberikan perhatian pada partisipasi masyarakat dalam sistem politik, meskipun hanya terbatas pada program-program pemerintah yang telah ditentukan.

Pemerintahan Orde Baru memperkenalkan program-program pembangunan dan kesejahteraan sosial seperti Program Kecamatan Pembangunan (PKP), Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM), dan Program Kesejahteraan Sosial (PKS). Program-program ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan dan program-program sosial.

Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan organisasi-organisasi massa seperti Golkar dan Pemuda Pancasila yang berperan dalam memobilisasi dukungan masyarakat untuk program-program pemerintah. Organisasi-organisasi ini memainkan peran penting dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam sistem politik.

Namun, partisipasi masyarakat dalam sistem politik pada masa Orde Baru terbatas karena pemerintah tidak memberikan ruang yang cukup bagi opini dan aspirasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat juga hanya dibatasi pada program-program pemerintah yang telah ditentukan, sehingga tidak memungkinkan adanya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang lebih luas.

Pada akhirnya, meskipun ada upaya untuk memberikan perhatian pada partisipasi masyarakat dalam sistem politik, partisipasi tersebut tetap dibatasi oleh pemerintah. Hal ini dapat disebabkan oleh kebijakan otoriter yang diterapkan pada masa Orde Baru, di mana pemerintah memiliki kontrol penuh terhadap kehidupan politik dan sosial masyarakat.

5. Sistem demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru mengadopsi konsep pembangunan nasional yang berlandaskan pada Pancasila.

Poin kelima dari tema “sebutkan ciri-ciri demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru” adalah bahwa sistem demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru mengadopsi konsep pembangunan nasional yang berlandaskan pada Pancasila.

Pada masa Orde Baru, pembangunan nasional menjadi fokus utama pemerintah. Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan produksi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pembangunan pada masa Orde Baru tidak hanya sebatas pembangunan ekonomi, tetapi juga mengadopsi nilai-nilai Pancasila sebagai panduan dalam pembangunan.

Konsep pembangunan nasional yang berlandaskan pada Pancasila ini mengedepankan kepentingan nasional dan pembangunan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah melaksanakan pembangunan dengan memperhatikan keseluruhan aspek kehidupan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Pemerintah Orde Baru juga menciptakan program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti Program Kecamatan Pembangunan (PKP), Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM), dan Program Kesejahteraan Sosial (PKS). Program-program ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan dan program-program sosial.

Dalam konteks ini, konsep pembangunan nasional yang berlandaskan pada Pancasila pada masa Orde Baru menjadi kontroversial. Walaupun pada satu sisi, pemerintah memberikan fokus pada pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat, namun di sisi lain, kebijakan pembangunan tersebut sering kali mengabaikan hak-hak asasi manusia dan lingkungan.

6. Kebijakan pembangunan pada masa Orde Baru seringkali dikritik karena tidak memperhatikan hak-hak asasi manusia dan lingkungan.

Poin keenam dari tema “sebutkan ciri-ciri demokrasi pancasila pada masa orde baru” adalah kebijakan pembangunan pada masa Orde Baru seringkali dikritik karena tidak memperhatikan hak-hak asasi manusia dan lingkungan. Pemerintah Orde Baru mengadopsi konsep pembangunan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan modernisasi. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.

Namun, kebijakan pembangunan ini seringkali memihak pada korporasi besar dan tidak memperhatikan hak-hak asasi manusia dan lingkungan. Banyak proyek pembangunan besar yang dijalankan oleh pemerintah Orde Baru mengabaikan hak-hak masyarakat, seperti hak atas tanah, air, dan sumber daya alam lainnya. Banyak masyarakat yang terpaksa kehilangan rumah dan mata pencaharian mereka karena proyek-proyek ini.

Selain itu, kebijakan pembangunan pada masa Orde Baru juga seringkali mengeksploitasi lingkungan. Proyek-proyek pembangunan besar seperti bendungan, jalan tol, dan pabrik seringkali merusak lingkungan dan ekosistem alami. Banyak masyarakat yang terpaksa hidup di lingkungan yang tercemar dan merusak kesehatan mereka.

Kebijakan pembangunan pada masa Orde Baru juga menimbulkan konflik antara pemerintah dan masyarakat. Banyak masyarakat yang menentang proyek-proyek pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah karena merugikan mereka. Konflik ini seringkali diabaikan oleh pemerintah dan bahkan diatasi dengan cara yang kasar dan represif.

Meskipun pemerintah Orde Baru mengadopsi konsep pembangunan nasional yang berlandaskan pada Pancasila, kebijakan pembangunan ini seringkali mengabaikan hak-hak asasi manusia dan lingkungan. Hal ini menimbulkan banyak konflik antara pemerintah dan masyarakat, dan merusak lingkungan serta kesejahteraan masyarakat. Kritik terhadap kebijakan pembangunan pada masa Orde Baru menjadi salah satu faktor penting yang memicu perubahan sistem politik di Indonesia pasca-Orde Baru.

7. Sistem demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru cenderung membatasi kebebasan pers dan media.

Salah satu ciri-ciri demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru adalah pembatasan terhadap kebebasan pers dan media. Pemerintah Orde Baru seringkali mengontrol dan mengawasi media massa serta menyensor berita-berita yang dianggap mengganggu stabilitas politik dan keamanan nasional.

Pada masa Orde Baru, kebebasan pers dan media sangat dibatasi oleh pemerintah. Pemerintah mengontrol semua bentuk media massa, termasuk koran, majalah, radio, dan televisi. Pemerintah juga membentuk lembaga sensor yang bertanggung jawab untuk memeriksa semua isi media massa dan menentukan apakah konten tersebut dapat dipublikasikan atau tidak.

Pengawasan media massa pada masa Orde Baru dilakukan dengan tujuan untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Namun, seringkali pengawasan ini digunakan untuk membungkam kritik dan opini yang berbeda dengan pemerintah. Kritikus pemerintah, aktivis hak asasi manusia, dan wartawan seringkali menjadi sasaran pengawasan dan tindakan represif dari pemerintah.

Pembatasan kebebasan pers dan media pada masa Orde Baru juga berdampak pada kualitas jurnalisme dan media di Indonesia. Media massa tidak bebas untuk melaporkan berita secara independen dan objektif, sehingga masyarakat seringkali tidak mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang.

Pembatasan kebebasan pers dan media pada masa Orde Baru memunculkan kekhawatiran akan hilangnya hak-hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi di Indonesia. Namun, pada akhir masa pemerintahan Orde Baru, terjadi perubahan arah dalam sistem demokrasi Pancasila, dimana pemerintah mulai memberikan ruang bagi pers dan media untuk bersuara dan melaporkan berita secara bebas.

8. Pada akhir-akhir masa pemerintahan Orde Baru, terjadi perubahan arah dalam sistem demokrasi Pancasila dengan memberikan ruang bagi partai politik dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam sistem politik.

Poin 1. Otoritarianisme adalah salah satu ciri-ciri demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru.

Otoritarianisme adalah salah satu ciri khas dari sistem demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto, yang memerintah dengan tangan besi selama lebih dari 30 tahun. Di bawah pemerintahannya, sistem politik Indonesia sangat terpusat pada pemerintah pusat dan diatur dengan undang-undang yang sangat ketat.

Pemerintah Orde Baru memiliki kendali penuh atas kehidupan politik, ekonomi, dan sosial masyarakat. Hal ini tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang sangat otoriter, seperti larangan terhadap partai politik dan organisasi masyarakat sipil yang dianggap mengancam stabilitas nasional. Selain itu, pemerintah juga melakukan pengawasan ketat terhadap media massa dan melakukan tindakan represif terhadap mereka yang dianggap melanggar aturan.

Namun, di balik kebijakan-kebijakan otoriter tersebut, sistem demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru juga memiliki kebijakan yang inklusif, seperti memberikan perhatian pada partisipasi masyarakat dalam sistem politik dan pembangunan nasional. Meskipun terbatas pada program-program pemerintah yang telah ditentukan, kebijakan-kebijakan inklusif tersebut memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan dan program-program sosial.

Poin 2. Sistem politik Indonesia pada masa Orde Baru sangat terpusat pada pemerintah pusat dan diatur oleh undang-undang yang sangat ketat.

Pada masa Orde Baru, sistem politik Indonesia sangat terpusat pada pemerintah pusat dan diatur oleh undang-undang yang sangat ketat. Hal ini tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Soeharto, yang memusatkan kekuasaan pada dirinya dan kelompok elit yang mendukungnya.

Pemerintah Orde Baru menguasai semua aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial masyarakat. Partai politik hanya diizinkan jika mendapat persetujuan dari pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil yang dianggap mengancam stabilitas nasional dilarang beroperasi. Selain itu, pemerintah juga mengontrol penuh media massa dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat.

Namun, pada akhir masa pemerintahan Orde Baru, terjadi perubahan arah dalam sistem demokrasi Pancasila dengan memberikan ruang bagi partai politik dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam sistem politik. Hal ini tercermin dalam pemilihan umum pada tahun 1997, yang dianggap sebagai pemilihan umum yang paling bebas dan demokratis dalam sejarah Indonesia pada masa itu.

Poin 3. Meskipun terkesan otoriter, sistem demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru juga memiliki kebijakan yang inklusif.

Meskipun terkesan otoriter, sistem demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru juga memiliki kebijakan yang inklusif. Pemerintah Orde Baru memberikan perhatian pada partisipasi masyarakat dalam sistem politik dan pembangunan nasional, meskipun hanya terbatas pada program-program pemerintah yang telah ditentukan.

Program-program seperti Program Kecamatan Pembangunan (PKP), Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM), dan Program Kesejahteraan Sosial (PKS) memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan dan program-program sosial.

Namun, kebijakan pembangunan pada masa Orde Baru seringkali dikritik karena tidak memperhatikan hak-hak asasi manusia dan lingkungan. Pemerintah Orde Baru sering kali mengabaikan hak-hak masyarakat dalam pembangunan yang dilakukan, seperti hak atas tanah dan lingkungan. Hal ini menyebabkan banyak konflik antara pemerintah dan masyarakat terutama di wilayah pedesaan.

Poin 4. Pemerintah Orde Baru memberikan perhatian pada partisipasi masyarakat dalam sistem politik, meskipun hanya terbatas pada program-program pemerintah yang telah ditentukan.

Pemerintah Orde Baru memberikan perhatian pada partisipasi masyarakat dalam sistem politik, meskipun hanya terbatas pada program-program pemerintah yang telah ditentukan. Program-program seperti PKP, PPM, dan PKS memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan dan program-program sosial.

Namun, partisipasi masyarakat terbatas pada program-program yang telah ditentukan oleh pemerintah. Partai politik dan organisasi masyarakat sipil yang dianggap mengancam stabilitas nasional dilarang beroperasi, sehingga partisipasi masyarakat dalam sistem politik sangat terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa otoritarianisme masih menjadi ciri khas dari sistem demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru.

Poin 5. Sistem demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru mengadopsi konsep pembangunan nasional yang berlandaskan pada Pancasila.

Sistem demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru mengadopsi konsep pembangunan nasional yang berlandaskan pada Pancasila. Konsep ini mengedepankan kepentingan nasional dan pembangunan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan pada masa Orde Baru bertujuan untuk meningkatkan produksi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, kebijakan pembangunan pada masa Orde Baru seringkali dikritik karena tidak memperhatikan hak-hak asasi manusia dan lingkungan. Pemerintah seringkali mengabaikan hak-hak masyarakat dalam pembangunan yang dilakukan, seperti hak atas tanah dan lingkungan. Hal ini menyebabkan banyak konflik antara pemerintah dan masyarakat terutama di wilayah pedesaan.

Poin 6. Sistem demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru cenderung membatasi kebebasan pers dan media.

Sistem demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru cenderung membatasi kebebasan pers dan media. Pemerintah Orde Baru mengontrol media massa dan melakukan pengawasan ketat terhadap kegiatan masyarakat. Pemerintah juga melakukan tindakan represif terhadap wartawan dan jurnalis yang dianggap melanggar aturan.

Poin 7. Pada akhir-akhir masa pemerintahan Orde Baru, terjadi perubahan arah dalam sistem demokrasi Pancasila dengan memberikan ruang bagi partai politik dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam sistem politik.

Pada akhir-akhir masa pemerintahan Orde Baru, terjadi perubahan arah dalam sistem demokrasi Pancasila dengan memberikan ruang bagi partai politik dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam sistem politik. Hal ini tercermin dalam pemilihan umum pada tahun 1997, yang dianggap sebagai pemilihan umum yang paling bebas dan demokratis dalam sejarah Indonesia pada masa itu.

Perubahan arah ini menunjukkan bahwa sistem demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru tidak lagi seketat sebelumnya. Pemerintah mulai memberikan ruang bagi partai politik dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam sistem politik. Hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengekspresikan aspirasi dan pandangan mereka dalam bidang politik dan sosial.

Namun, perubahan ini terlamb