penjelasan uud 1945 ditulis oleh –
Penjelasan UUD 1945 Ditulis Oleh
UUD 1945 atau Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. UUD 1945 terdiri dari 18 pasal dan disusun oleh Panitia Sembilan yang dibentuk oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Konsep Undang-Undang Dasar 1945 didasarkan pada Pancasila dan kesepakatan bersama antara para pemimpin bangsa Indonesia.
UUD 1945 ini ditulis oleh para anggota Panitia Sembilan yang terdiri dari Mohammad Yamin (Ketua), Soetardjo Kartohadikoesoemo, Amir Sjarifuddin, Soebardjo Wirjopranoto, Sutan Sjahrir, Abikoesno Tjokrosoejoso, Sutardji Calzoum Bachri, Radjiman Wedyodiningrat, dan Soewardi Soerjaningrat. Mereka adalah para tokoh nasional yang terkemuka pada masa itu yang menyumbangkan pemikiran dan gagasan mereka ke dalam pembuatan UUD 1945.
Mereka menyusun UUD 1945 berdasarkan Pancasila dan kesepakatan bersama. UUD 1945 menggariskan hak-hak asasi manusia dan menyatakan bahwa semua warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam hal politik, ekonomi, sosial, dan budaya. UUD 1945 juga menekankan pentingnya kesetaraan gender, kesetaraan ras, dan perlindungan hak asasi manusia. UUD 1945 juga merinci bagaimana pemerintah harus beroperasi dan bagaimana para warga negara harus berpartisipasi dalam pemerintahan.
Selain itu, UUD 1945 juga mengatur tentang pemisahan kekuasaan antara pemerintah, legislatif, dan yudikatif. UUD 1945 juga menegaskan bahwa semua warga negara Indonesia harus mentaati hukum yang berlaku dan bahwa setiap warga negara harus memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. UUD 1945 juga mengatur tentang pemilihan umum dan sistem pemerintahan.
UUD 1945 ini ditulis oleh para anggota Panitia Sembilan untuk menggantikan UUD Sementara yang ditulis oleh Bung Karno. UUD 1945 ini menjadi acuan bagi pemerintahan Indonesia hingga saat ini dan menjadi pedoman bagi semua warga negara untuk menjalankan kehidupan demokratis. UUD 1945 ini memberikan landasan bagi Indonesia untuk menjadi negara yang maju, aman, dan adil.
Rangkuman:
Penjelasan Lengkap: penjelasan uud 1945 ditulis oleh
1. UUD 1945 ditulis oleh Panitia Sembilan yang terdiri dari para tokoh nasional terkemuka.
UUD 1945 adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dasar konstitusi Republik Indonesia. UUD 1945 ditulis oleh Panitia Sembilan yang terdiri dari para tokoh nasional terkemuka yang dipimpin oleh Soetomo. Panitia ini dibentuk pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai bagian dari Komite Nasional Indonesia Pusat.
Pada saat itu, Republik Indonesia masih berada dalam situasi perang, dan UUD 1945 harus ditulis dalam waktu yang sangat singkat. Panitia Sembilan berusaha untuk menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu kurang dari dua bulan. Sebelum ditandatangani, UUD 1945 harus disetujui oleh Dewan Konstituante.
Panitia Sembilan terdiri dari tokoh-tokoh nasional yang terkenal di Indonesia. Soetomo adalah ketua panitia ini. Beberapa anggota lainnya adalah Soepomo, A.A. Maramis, Sutan Syahrir, Ki Hadjar Dewantara, Abdul Muis, Soewardi Soerjaningrat, dan Mohammad Roem. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pemikiran politik yang berbeda dan berasal dari berbagai latar belakang etnis dan agama.
UUD 1945 yang ditulis oleh Panitia Sembilan berisi tujuh buah pasal yang menetapkan hukum dasar bagi Republik Indonesia. UUD 1945 mengatur berbagai hal seperti hak asasi manusia, hak-hak politik, hak-hak ekonomi, kewarganegaraan, dan hubungan internasional. UUD 1945 juga menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar filosofis dan ideologis dari Republik Indonesia.
UUD 1945 telah menjadi dasar konstitusi Republik Indonesia selama lebih dari 70 tahun. UUD 1945 telah menjadi dasar dari berbagai undang-undang lain yang mengatur berbagai hal, mulai dari hak-hak sipil hingga politik dan ekonomi. UUD 1945 juga telah menjadi dasar bagi berbagai perubahan yang telah terjadi di Indonesia selama bertahun-tahun.
Dalam UUD 1945, Panitia Sembilan telah berhasil memberikan dasar hukum yang kuat untuk Republik Indonesia. UUD 1945 memberikan hak-hak kepada rakyat Indonesia, serta menjamin bahwa setiap orang akan mendapatkan perlindungan hukum yang sama. UUD 1945 telah membantu Republik Indonesia untuk berkembang menjadi demokrasi yang berkeadilan.
2. UUD 1945 didasarkan pada Pancasila dan kesepakatan bersama antara para pemimpin bangsa Indonesia.
Konstitusi Pemerintah Republik Indonesia atau yang lebih dikenal dengan UUD 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) merupakan konstitusi yang mengatur struktur pemerintahan Indonesia. UUD 1945 ditulis oleh para pemimpin bangsa Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan kesepakatan bersama. UUD 1945 ini merupakan hasil konferensi meja bundar yang diselenggarakan oleh pemerintah Sekutu di Jakarta pada bulan Juli 1945. Konferensi meja bundar tersebut bertujuan untuk menyusun sebuah konstitusi yang dapat mengatur pemerintahan Negara Indonesia.
Para pemimpin yang terlibat dalam penulisan UUD 1945 adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Soejono, Ki Hadjar Dewantara, Abdul Muis, dan lain-lain. Para pemimpin ini berkumpul untuk membahas isi dari UUD 1945 yang akan mereka tulis. Mereka membuat kesepakatan bersama untuk memastikan bahwa UUD 1945 yang mereka tulis akan memenuhi tujuan konferensi meja bundar dan dapat menjamin keutuhan dan kesatuan Negara Indonesia.
UUD 1945 ini didasarkan pada Pancasila yang merupakan lima prinsip dasar Negara Indonesia. Pancasila ini menjadi dasar filosofis untuk menetapkan sebuah konstitusi yang akan mengatur pemerintahan Negara Indonesia. Saat itu, Pancasila dipilih karena para pemimpin bangsa Indonesia yakin bahwa Pancasila dapat menciptakan suatu Negara yang berdaulat, demokratis, dan berkeadilan.
Selain itu, kesepakatan bersama juga menjadi dasar bagi para pemimpin bangsa Indonesia untuk menulis UUD 1945. Para pemimpin tersebut bersama-sama menyepakati isi dari UUD 1945 yang akan mereka tulis. Mereka menyepakati bahwa UUD 1945 yang akan mereka tulis harus dapat menjamin keutuhan dan kesatuan Negara Indonesia, menjamin hak-hak asasi warga Negara Indonesia, serta menjamin perlindungan hukum dan kedaulatan hukum di Indonesia.
Kesimpulannya, UUD 1945 yang ditulis oleh para pemimpin bangsa Indonesia didasarkan pada Pancasila dan kesepakatan bersama. UUD 1945 ini merupakan hasil konferensi meja bundar yang diselenggarakan oleh pemerintah Sekutu di Jakarta pada bulan Juli 1945. UUD 1945 ini diharapkan dapat menjamin keutuhan dan kesatuan Negara Indonesia, menjamin hak-hak asasi warga Negara Indonesia, serta menjamin perlindungan hukum dan kedaulatan hukum di Indonesia. UUD 1945 ini menjadi dasar bagi pemerintah Indonesia hingga saat ini.
3. UUD 1945 menggariskan hak-hak asasi manusia dan menjamin kesetaraan gender, ras, dan perlindungan hak asasi manusia.
UUD 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) merupakan konstitusi Indonesia yang mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945. Konstitusi ini merupakan hasil penyempurnaan dari konstitusi yang disebut Undang-Undang Dasar Sementara yang mulai berlaku pada tanggal 5 Juli 1945. UUD 1945 adalah dasar hukum bagi pemerintah Indonesia dan mengatur hak-hak dan kewajiban rakyat dan pemerintah.
UUD 1945 juga menggariskan hak-hak asasi manusia dan menjamin kesetaraan gender, ras, dan perlindungan hak asasi manusia. Pasal 28A UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan terhadap pengakuan, penghormatan, dan perlindungan atas hak-haknya secara adil dan sama tanpa membedakan jenis kelamin, ras, agama, dan keyakinan.” Pasal 28B UUD 1945 selanjutnya menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mendapat perlakuan yang sama dalam hukum tanpa membedakan jenis kelamin, ras, agama, dan keyakinan.”
Selain itu, UUD 1945 juga menjamin hak-hak asasi lainnya yang tercantum dalam Pasal 27 UUD 1945. Pasal 27 UUD 1945 menyatakan bahwa “Semua warga negara berhak atas kebebasan berpendapat, berserikat, dan berorganisasi.” Selain itu, Pasal 28 UUD 1945 juga menyatakan bahwa “Semua orang berhak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.”
Ketentuan-ketentuan UUD 1945 tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia, tanpa membedakan jenis kelamin, ras, agama, dan keyakinan. Hal ini menunjukkan bahwa UUD 1945 memiliki tujuan yang jelas untuk menjamin kesetaraan gender, ras, dan perlindungan hak asasi manusia.
Selain itu, UUD 1945 juga menjamin hak-hak lainnya bagi warga negara Indonesia. Pasal 30 UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan tertulis dalam hukum.” Pasal 31 UUD 1945 juga menyatakan bahwa “Semua orang berhak atas perlindungan hukum yang adil.”
Dengan demikian, UUD 1945 menggariskan hak-hak asasi manusia dan menjamin kesetaraan gender, ras, dan perlindungan hak asasi manusia. Hak-hak asasi yang dijamin oleh UUD 1945 memberikan rakyat Indonesia perlindungan yang adil dan sama tanpa membedakan gender, ras, agama, dan keyakinan. UUD 1945 juga menjamin kebebasan berpendapat, berserikat, dan berorganisasi bagi warga negara Indonesia.
4. UUD 1945 mengatur tentang pemisahan kekuasaan antara pemerintah, legislatif, dan yudikatif.
UUD 1945 adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dasar hukum Negara Republik Indonesia. UUD 1945 berisi pasal-pasal yang mengatur kehidupan bernegara di Indonesia. Salah satu poin penting dalam UUD 1945 adalah pemisahan kekuasaan antara pemerintah, legislatif, dan yudikatif.
Pembagian kekuasaan ini dikenal sebagai prinsip trias politika, yang bertujuan untuk menghindari penggunaan kekuasaan secara berlebihan oleh satu pihak. Prinsip ini juga diperkenalkan oleh Thomas Jefferson pada tahun 1789 di Amerika Serikat. Prinsip ini meliputi tiga pihak yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Eksekutif adalah pihak yang bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan suatu negara. Di Indonesia, eksekutif adalah pemerintah. Pemerintah membuat, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan-kebijakan yang berlaku di Indonesia.
Legislatif adalah pihak yang bertanggung jawab untuk membuat undang-undang. Di Indonesia, legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR memiliki kewenangan untuk mengubah, menambah, atau menghapus pasal-pasal UUD 1945.
Yudikatif adalah pihak yang bertanggung jawab untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana. Di Indonesia, yudikatif adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengadili kasus-kasus yang diajukan kepadanya.
UUD 1945 mengatur tentang pembagian kekuasaan antara pemerintah, legislatif, dan yudikatif. UUD 1945 menetapkan bahwa ketiga pihak tersebut memiliki kewenangan yang berbeda-beda. Hal ini bertujuan untuk menghindari penggunaan kekuasaan secara berlebihan oleh satu pihak. Dengan demikian, UUD 1945 dapat dianggap sebagai sebuah sistem yang menjamin hak-hak dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
5. UUD 1945 mengatur tentang pemilihan umum dan sistem pemerintahan.
UUD 1945 adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang merupakan dasar hukum negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar ini mengatur tentang semua aspek kehidupan di Indonesia, termasuk pemilihan umum dan sistem pemerintahan.
Pemilihan umum adalah proses melalui mana warga negara memilih anggota parlemen dan pemimpin negara. Sistem pemerintahan adalah struktur organisasi yang digunakan untuk mengatur dan mengendalikan negara.
UUD 1945 mengatur tentang pemilihan umum di Indonesia. Pasal 22A UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap warga negara berusia paling sedikit 17 tahun yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang dapat menjadi pemilih”. UUD 1945 juga menyatakan bahwa pemilihan harus dilakukan secara bebas, adil, dan rahasia. Pasal 22B UUD 1945 menyatakan bahwa pemilih dalam pemilihan umum tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan ataupun bentuk paksaan.
UUD 1945 juga mengatur tentang sistem pemerintahan. Pasal 1 UUD 1945 menyatakan bahwa Republik Indonesia merupakan suatu negara hukum yang berdasarkan kepada hukum dan asas-asas demokrasi. Pasal 2 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berdaulat. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum dan asas-asas demokrasi dengan sistem pemerintahan yang berbentuk republik.
Pasal 18 UUD 1945 juga menyatakan bahwa pemerintah adalah pemerintah yang dipilih secara demokratis oleh rakyat melalui pemilihan umum. Pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah dipilih untuk membawa kebaikan bagi rakyat dan untuk menegakkan hukum. Pasal 18 UUD 1945 juga menyatakan bahwa pemerintah harus mempertahankan keadilan, keamanan, dan kemakmuran bagi rakyat.
Dengan demikian, UUD 1945 mengatur tentang pemilihan umum dan sistem pemerintahan. UUD 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum harus dilakukan secara bebas, adil, dan rahasia. UUD 1945 juga menyatakan bahwa Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum dan asas-asas demokrasi dengan sistem pemerintahan yang berbentuk republik. Selain itu, UUD 1945 juga menyatakan bahwa pemerintah dipilih secara demokratis oleh rakyat melalui pemilihan umum untuk membawa kebaikan bagi rakyat dan untuk menegakkan hukum.
6. UUD 1945 menggantikan UUD Sementara yang ditulis oleh Bung Karno.
UUD 1945 adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang merupakan dasar hukum negara Indonesia. UUD 1945 menggantikan UUD Sementara yang ditulis oleh Bung Karno. Sebelum UUD 1945, Indonesia menggunakan UUD Sementara yang ditulis oleh Bung Karno.
UUD Sementara ini ditulis oleh Bung Karno pada tanggal 18 Agustus 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan, Bung Karno menyusun UUD Sementara untuk menggantikan UUD 1935 yang telah dibatalkan oleh Pemerintah Belanda. UUD Sementara ini ditandatangani oleh Bung Karno, Vice President Mohammad Hatta, dan para pemimpin partai politik.
UUD Sementara ini memuat beberapa pasal mengenai hak-hak asasi manusia, hak milik, pemilu, pemerintahan, dan lain sebagainya. Namun, UUD Sementara ini tidak memuat mekanisme untuk mengatur pemerintahan Indonesia secara konstitusional.
Meskipun UUD Sementara ini banyak memberikan rasa harapan bagi kemerdekaan Indonesia, para pemimpin negara menyadari bahwa UUD Sementara ini tidak dapat memenuhi kebutuhan konstitusional yang diperlukan oleh negara. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menulis UUD 1945 yang akan menggantikan UUD Sementara.
UUD 1945 ditulis oleh para pemimpin negara bersama-sama dengan para ahli hukum dan pejabat negara lainnya. Tujuan utama dari UUD 1945 adalah untuk menciptakan suatu sistem konstitusional yang dapat mengatur pemerintahan Indonesia. UUD 1945 mencakup semua aspek pemerintahan, termasuk hak-hak asasi manusia, hak milik, pemilu, pemerintahan, dan lain sebagainya.
Setelah UUD 1945 selesai ditulis, ia menggantikan UUD Sementara yang ditulis oleh Bung Karno. UUD 1945 ini kemudian disahkan oleh Presiden Soekarno pada 18 Agustus 1945. UUD 1945 ini kemudian menjadi dasar hukum negara Indonesia sampai saat ini.
7. UUD 1945 menjadi acuan bagi pemerintahan Indonesia hingga saat ini.
UUD 1945 adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang disahkan oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 18 Agustus 1945. UUD 1945 merupakan hasil konsensi antara pemimpin-pemimpin bangsa yang tergabung dalam PPKI, dan menjadi dasar hukum bagi pemerintahan Indonesia hingga saat ini. UUD 1945 telah menjadi acuan bagi pemerintahan Indonesia selama lebih dari 70 tahun.
UUD 1945 terdiri dari Pembukaan, Pasal-Pasal Dasar, dan Penjelasan. Pembukaan menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pasal-Pasal Dasar mengatur mengenai hak asasi manusia, penyelenggaraan negara, ketatanegaraan, dan hak asasi warga negaranya, serta kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.
Penjelasan UUD 1945 berisi penjelasan tentang tujuan-tujuan dari UUD 1945, yang meliputi tujuan untuk menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, dan untuk mencapai kemerdekaan yang hakiki. Penjelasan juga menyatakan bahwa UUD 1945 menjamin hak-hak asasi manusia dan menjamin kedudukan dan kewibawaan lembaga-lembaga negara.
UUD 1945 menjadi dasar bagi pemerintahan Indonesia sejak saat itu. UU ini telah menjadi dasar bagi berbagai kebijakan dan peraturan yang telah diterapkan oleh pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang diatur di dalamnya. UUD 1945 juga merupakan dasar bagi berbagai kebijakan dan peraturan yang telah diterapkan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa hak-hak asasi warga negara dijamin dan dilindungi.
UUD 1945 menjadi dasar hukum bagi pemerintahan Indonesia hingga saat ini. UU ini telah menjadi acuan bagi pemerintah Indonesia untuk menciptakan dan melaksanakan berbagai kebijakan dan peraturan yang bertujuan untuk memastikan bahwa rakyat Indonesia dapat menikmati hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945. UUD 1945 juga telah menjadi acuan untuk memastikan bahwa rakyat Indonesia dapat tinggal di negara ini dalam kondisi yang aman dan tentram.
Dalam kurun waktu 70 tahun, UUD 1945 telah menjadi acuan yang penting untuk pemerintahan Indonesia. UU ini telah memberikan kerangka hukum yang diperlukan untuk menciptakan dan melaksanakan berbagai kebijakan dan peraturan yang bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak asasi manusia dihormati dan dilindungi. UUD 1945 juga telah menjadi dasar bagi pemerintah Indonesia untuk menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
8. UUD 1945 menjadi pedoman bagi semua warga negara untuk menjalankan kehidupan demokratis.
Konstitusi Republik Indonesia 1945 atau yang lebih dikenal dengan UUD 1945 adalah undang-undang dasar yang mengatur seluruh aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. UUD 1945 ditulis oleh para pendiri bangsa Indonesia, yang berasal dari berbagai latar belakang budaya, etnis, dan agama, yang berkolaborasi untuk menciptakan dokumen yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. UUD 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, saat Republik Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda.
UUD 1945 adalah dokumen yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dasar Republik Indonesia, mulai dari pemisahan kekuasaan, prinsip-prinsip dasar negara, dan juga hak asasi manusia. UUD 1945 juga menentukan sistem pemerintahan yang akan diterapkan di Indonesia, yaitu sistem presidensial. UUD 1945 juga menentukan berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia, seperti pemilihan umum, pengalihan kekuasaan, hak asasi warga negara, dan banyak lagi.
UUD 1945 menjadi pedoman bagi semua warga negara untuk menjalankan kehidupan demokratis. UUD 1945 menjamin hak asasi warga negara, seperti hak untuk memilih pemimpin dan hak untuk terlibat dalam pembuatan keputusan politik. UUD 1945 juga menjamin hak untuk berbicara secara bebas dan memeluk agama apa pun. UUD 1945 juga menjamin kebebasan berpendapat dan hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
UUD 1945 juga menjamin perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia. UUD 1945 menyebutkan bahwa semua warga negara harus mendapat perlindungan dan perlakuan yang adil dan sama di bawah hukum. UUD 1945 juga menjamin keadilan dan perlindungan bagi mereka yang menghadapi diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia.
UUD 1945 juga mengatur tentang pengelolaan sumber daya nasional dan kebijakan perdagangan. UUD 1945 memastikan bahwa sumber daya nasional yang dimiliki oleh Indonesia harus digunakan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. UUD 1945 juga mengatur tentang perdagangan luar negeri dan perlindungan terhadap barang-barang impor.
UUD 1945 juga memastikan bahwa warga negara Indonesia selalu mendapatkan akses layanan kesehatan dan sosial, termasuk jaminan kesehatan bagi warga rentan dan yang miskin. UUD 1945 juga mengatur hak-hak hakim dan pejabat publik untuk menjamin bahwa orang-orang yang salah dalam pelanggaran hukum, diberi hukuman yang sesuai.
Kesimpulannya, UUD 1945 menjadi pedoman bagi semua warga negara untuk menjalankan kehidupan demokratis. UUD 1945 menjamin hak asasi warga negara, perlindungan hukum, pengelolaan sumber daya nasional, dan jaminan layanan kesehatan dan sosial yang dapat diakses semua orang. UUD 1945 juga menjamin keadilan bagi semua warga negara, tanpa memandang asal-usul, budaya, etnis, atau agama.
9. UUD 1945 memberikan landasan bagi Indonesia untuk menjadi negara yang maju, aman, dan adil.
UUD 1945 adalah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang merupakan dasar konstitusi Negara Republik Indonesia. Undang-Undang ini menggambarkan konsep negara, sistem pemerintahan, hak asasi manusia, dan kedudukan ham yang berlaku di Indonesia. UUD 1945 juga merupakan landasan bagi Indonesia untuk menjadi negara yang maju, aman, dan adil.
UUD 1945 didasarkan pada Pancasila yang merupakan dasar moral dan sikap politik bagi Negara Republik Indonesia. Pancasila terdiri dari lima sila yang meliputi: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. UUD 1945 juga mengatur tentang hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup, bebas, dan memiliki hak sama di depan hukum.
UUD 1945 juga menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum, dan bahwa setiap orang yang berada di dalam wilayah Negara Republik Indonesia harus tunduk kepada UUD 1945. UUD 1945 juga mengatur tentang pembagian wewenang pemerintahan, pengaturan tentang hak asasi manusia, pengaturan tentang pengadilan, serta pengaturan tentang perlindungan hukum bagi rakyat.
UUD 1945 juga mengatur tentang hak-hak dan kewajiban warga Negara Republik Indonesia. Warga Negara Republik Indonesia memiliki hak untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan yang berkaitan dengan masalah dalam negeri dan luar negeri. Selain itu, warga Negara Republik Indonesia juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia, menghormati hukum yang berlaku, dan membayar pajak.
UUD 1945 juga mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia, seperti hak untuk memilih pemerintah, hak untuk hidup bebas dari diskriminasi, hak untuk menikmati hak sama di depan hukum, hak untuk mendapatkan pembelaan yang adil, hak untuk menikmati kebebasan beragama, hak untuk berpendapat bebas, dan hak untuk memiliki hak milik.
UUD 1945 juga mengatur tentang hak dan kewajiban warga Negara Republik Indonesia, hak asasi manusia, serta perlindungan hukum bagi rakyat. Dengan adanya UUD 1945, ini memberikan landasan bagi Indonesia untuk menjadi negara yang maju, aman, dan adil. Dengan adanya UUD 1945, ini menjamin bahwa warga Negara Republik Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum, hak asasi manusia yang terjamin, serta perlindungan hukum yang dijamin. Dengan adanya UUD 1945, ini juga menjamin bahwa Negara Republik Indonesia akan menjadi negara yang maju, aman, dan adil.