mengapa hasil pembangunan selama orde baru sangat rapuh –
Pembangunan yang dicapai oleh Indonesia selama Orde Baru merupakan salah satu yang paling menakjubkan dalam sejarah. Selama periode ini, pemerintah berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai program pembangunan. Namun, meskipun pembangunan yang dicapai Orde Baru adalah salah satu yang paling menakjubkan, hasilnya pada akhirnya cukup rapuh. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yang akan diuraikan di bawah ini.
Pertama, pembangunan yang dicapai Orde Baru didasarkan pada ekonomi terpusat yang didukung oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan ketergantungan pemerintah terhadap sektor publik yang berlebihan, yang menghalangi kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Hal ini menyebabkan pemerintah menjadi terlalu bergantung pada pajak, yang membuatnya rentan terhadap krisis ekonomi.
Kedua, pembangunan selama Orde Baru didasarkan pada beberapa proyek pembangunan besar yang didanai oleh pemerintah. Ini menyebabkan banyak sumber daya yang tersedia untuk proyek-proyek tersebut, namun sedikit yang tersedia untuk proyek-proyek kecil yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menyebabkan banyak proyek yang gagal, karena kurangnya dukungan dari masyarakat.
Ketiga, pemerintah juga menggunakan kekuasaan yang berlebihan untuk mempertahankan kekuasaannya. Hal ini telah mengurangi kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Pemerintah juga menggunakan metode-metode kekerasan untuk menekan oposisi dan mencegah pembangunan yang lebih berkelanjutan.
Keempat, salah satu masalah utama yang dihadapi Orde Baru adalah korupsi yang berlebihan. Hal ini menyebabkan banyak dana yang bisa digunakan untuk pembangunan malah disalahgunakan untuk tujuan-tujuan pribadi. Hal ini telah menghambat proses pembangunan dan menyebabkan banyak proyek yang gagal.
Kelima, pemerintah juga menghadapi masalah serius yang disebabkan oleh pembagian kekayaan yang tidak adil. Pemerintah tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Hal ini telah menghambat proses pembangunan dan menyebabkan hasilnya cukup rapuh.
Dengan demikian, hasil pembangunan selama Orde Baru cukup rapuh, karena berbagai faktor yang telah disebutkan di atas. Pemerintah harus belajar dari kesalahan yang dilakukan di masa lalu dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa pembangunan di masa depan berjalan dengan lebih berkelanjutan. Dengan begitu, hasilnya tidak akan selalu rapuh.
Rangkuman:
Penjelasan Lengkap: mengapa hasil pembangunan selama orde baru sangat rapuh
1. Pembangunan yang dicapai oleh Indonesia selama Orde Baru didasarkan pada ekonomi terpusat yang didukung oleh pemerintah, sehingga menghalangi kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
Pembangunan yang dicapai oleh Indonesia selama Orde Baru didasarkan pada ekonomi terpusat yang didukung oleh pemerintah, sehingga menghalangi kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pemerintah menjadi sumber utama dalam penyediaan sumber daya, kontrol atas kebijakan ekonomi, dan dukungan untuk pembangunan proyek-proyek infrastruktur. Ini menciptakan ketergantungan pada pemerintah yang berkelanjutan dan membatasi kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
Karena pemerintah menjadi aktor utama dalam pembangunan, kebijakan yang berasal dari pemerintah dapat dikatakan sebagai alasan utama mengapa hasil pembangunan selama Orde Baru sangat rapuh. Kebijakan-kebijakan ini menekankan pada pengembangan infrastruktur, dengan fokus kurang pada pengembangan kapasitas produksi dan kualitas produksi. Hal ini menghalangi ekspor dan kesempatan untuk memasuki pasar luar negeri, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, kebijakan pemerintah juga menciptakan kesenjangan antara penduduk kaya dan miskin. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak adil dan terutama memihak kepada kelompok-kelompok kaya, sehingga menyebabkan penduduk miskin semakin tertinggal. Ini menciptakan ketidakseimbangan dalam pembangunan di Indonesia yang membuat hasil pembangunan selama Orde Baru sangat rapuh.
Kekurangan keterampilan dan keterampilan teknis merupakan masalah lain yang berkontribusi terhadap hasil pembangunan yang rapuh. Pemerintah tidak memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berinvestasi dalam keterampilan yang memungkinkan mereka untuk mengambil bagian dalam pembangunan. Ini menghambat pertumbuhan ekonomi dan menghambat kualitas produk.
Di samping itu, korupsi dan nepotisme juga berperan dalam hasil pembangunan yang rapuh selama Orde Baru. Pemerintah sering menggunakan dana publik untuk keuntungan pribadi, sehingga menyebabkan pengelolaan yang buruk dan mengurangi hasil dari pembangunan. Hal ini juga menciptakan ketidakadilan dalam pengalokasian sumber daya, sehingga membuat hasil pembangunan yang sangat rapuh.
Dalam kesimpulannya, hasil pembangunan selama Orde Baru sangat rapuh karena berbagai alasan. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang didasarkan pada ekonomi terpusat membatasi kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, menciptakan kesenjangan antara penduduk kaya dan miskin, dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Keterampilan dan keterampilan teknis yang kurang, korupsi, dan nepotisme juga berkontribusi terhadap hasil pembangunan yang rapuh.
2. Pembangunan selama Orde Baru didasarkan pada beberapa proyek pembangunan besar yang didanai oleh pemerintah, sehingga sedikit sumber daya tersedia untuk proyek-proyek kecil yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selama Orde Baru, fokus utama pemerintah adalah pada pembangunan besar-besaran. Pemerintah telah menyediakan dana yang cukup besar untuk berbagai proyek pembangunan besar, termasuk proyek infrastruktur, industri, transportasi, dan teknologi. Namun, dana yang tersedia untuk proyek-proyek kecil yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat terbatas. Hal ini disebabkan karena fokus utama pemerintah adalah pada proyek-proyek besar yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan pemerintah.
Akibatnya, pembangunan selama Orde Baru dipusatkan pada proyek-proyek besar yang didanai oleh pemerintah. Pemerintah telah memfokuskan sumber daya keuangan dan sumber daya manusia untuk proyek-proyek besar yang membutuhkan waktu lama untuk diselesaikan. Hal ini menyebabkan sumber daya yang tersedia untuk proyek-proyek kecil yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat terbatas.
Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan dana ke proyek-proyek yang dapat menghasilkan keuntungan jangka pendek bagi pemerintah, seperti proyek-proyek yang dapat meningkatkan imbal hasil pajak, menurunkan biaya produksi, dan meningkatkan produksi barang dan jasa. Beberapa proyek pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti proyek-proyek kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, sering kali diabaikan karena dianggap tidak menguntungkan secara finansial.
Karena itu, hasil pembangunan selama Orde Baru sangat rapuh. Pemerintah telah mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk proyek-proyek kecil yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pendapatan rata-rata masyarakat masih rendah dan tingkat kesenjangan masih tinggi. Pemerintah juga telah memfokuskan sumber daya ke proyek-proyek yang dapat menghasilkan keuntungan jangka pendek bagi pemerintah, sehingga proyek-proyek yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sering kali diabaikan. Akibatnya, hasil pembangunan selama Orde Baru sangat rapuh.
3. Pemerintah menggunakan kekuasaan yang berlebihan untuk mempertahankan kekuasaannya dan menekan oposisi, sehingga mengurangi kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.
Ketika Soeharto memerintah Indonesia selama masa Orde Baru, ia menggunakan kekuasaan yang berlebihan untuk mempertahankan kekuasaannya dan menekan oposisi, menyebabkan hasil pembangunan selama Orde Baru sangat rapuh. Kegiatan ini bertujuan untuk menghilangkan setiap bentuk oposisi politik dan menghilangkan kebebasan berpendapat dari rakyat. Sehingga, Soeharto dapat mempertahankan kekuasaannya tanpa perlawanan.
Pada saat yang sama, pemerintah juga menggunakan kekuasaan berlebihan untuk mengontrol media massa dan mencegah orang-orang dari mengkritik kebijakan pemerintah. Hal ini berdampak buruk bagi pembangunan, karena orang tidak dapat menyampaikan pendapat mereka, dan juga mengkritik kebijakan pemerintah. Tanpa pandangan yang kritis, kebijakan pemerintah tidak akan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pembangunan.
Selain itu, pemerintah juga menggunakan dana publik secara tidak efisien untuk proyek-proyek yang tidak bermanfaat bagi masyarakat luas. Banyak proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah yang bertujuan untuk memperkaya kelompok-kelompok tertentu. Hal ini menyebabkan kerugian keuangan yang besar bagi negara, sehingga mereka tidak memiliki banyak dana untuk proyek-proyek yang lebih bermanfaat.
Oleh karena itu, pemerintah menggunakan kekuasaan yang berlebihan untuk mempertahankan kekuasaannya dan menekan oposisi, sehingga mengurangi kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Hal ini menyebabkan banyak proyek pembangunan yang tidak difokuskan pada kebutuhan masyarakat, sehingga hasil pembangunan selama Orde Baru menjadi tidak efektif dan sangat rapuh.
4. Masalah korupsi yang berlebihan menyebabkan banyak dana yang bisa digunakan untuk pembangunan malah disalahgunakan untuk tujuan-tujuan pribadi.
Korupsi telah menjadi masalah yang telah ada sejak lama, namun pada masa Orde Baru, korupsi meningkat dan menjadi masalah yang serius. Ini disebabkan oleh fakta bahwa Orde Baru adalah periode di mana banyak uang negara disalahgunakan untuk tujuan-tujuan pribadi. Korupsi telah menyebabkan banyak dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, malah disalahgunakan untuk tujuan pribadi.
Pada masa Orde Baru, banyak proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah. Namun, dana yang disediakan tidak selalu digunakan untuk proyek yang telah direncanakan. Banyak dana yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur, malah digunakan untuk kepentingan pribadi oleh pejabat atau pemimpin yang berhubungan dengan proyek tersebut. Ini menyebabkan banyak proyek yang tidak selesai, atau menghabiskan lebih banyak uang daripada yang diperlukan, atau bahkan tidak berkualitas.
Selain itu, korupsi juga menyebabkan banyak dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, malah disalahgunakan untuk tujuan pribadi. Banyak dana yang disalahgunakan untuk membiayai proyek-proyek yang tidak bermanfaat, seperti pembangunan rumah dan tempat rekreasi untuk pejabat. Ini menyebabkan banyak dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, malah disalahgunakan untuk tujuan pribadi.
Korupsi yang berlebihan pada masa Orde Baru telah menyebabkan banyak dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, malah disalahgunakan untuk tujuan pribadi. Ini berdampak buruk pada pembangunan, karena banyak proyek yang tidak selesai atau membutuhkan lebih banyak dana daripada yang diperlukan, atau bahkan proyek yang tidak berkualitas. Ini menghambat proses pembangunan, sehingga hasil pembangunan yang dicapai selama masa Orde Baru sangat rapuh.
5. Pembagian kekayaan yang tidak adil menghambat proses pembangunan dan menyebabkan hasilnya cukup rapuh.
Pembagian kekayaan yang tidak adil merupakan faktor penting yang menghambat proses pembangunan dan menyebabkan hasilnya cukup rapuh. Pada masa Orde Baru, pemerintahan menggunakan kebijakan ekonomi yang menguntungkan golongan kelas menengah dan atas. Hal ini menyebabkan kesenjangan sosial yang lebih besar dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Pada masa Orde Baru, kekayaan yang dihasilkan dari proses pembangunan tidak disebarluaskan secara adil. Kebanyakan kekayaan dialokasikan kepada golongan kelas menengah atas dan menengah bawah. Hal ini menyebabkan banyak orang yang berada di bawah garis kemiskinan dan menghambat proses pembangunan.
Kebijakan ini juga telah membuat pemerintah mengalokasikan kekayaan yang tidak adil untuk mendukung proyek-proyek pemerintah tertentu. Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk proyek-proyek yang tidak memiliki tujuan pembangunan yang jelas. Hal ini menyebabkan banyak dana yang terbuang sia-sia dan menghambat proses pembangunan.
Kebijakan pembagian kekayaan yang tidak adil juga telah menyebabkan banyak masalah di sektor swasta. Kebanyakan industri swasta di masa Orde Baru hanya menghasilkan produk yang tidak menarik bagi konsumen. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan yang tidak dapat bersaing dan menghambat pertumbuhan ekonomi.
Kesimpulannya, pembagian kekayaan yang tidak adil menghambat proses pembangunan dan menyebabkan hasilnya cukup rapuh. Kebijakan ini telah menyebabkan banyak kesenjangan sosial dan masalah ekonomi yang menghambat proses pembangunan. Pemerintah harus menyebarkan kekayaan secara adil untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan hasil pembangunan yang lebih baik.