jelaskan yang dimaksud uud 1945 bersifat tertulis –
UUD 1945 bersifat tertulis adalah salah satu ukuran penting yang harus dipenuhi oleh suatu negara untuk memiliki konstitusi sah. UUD 1945 bersifat tertulis adalah dokumen yang dirancang untuk mengatur berbagai aspek politik dan hukum dari suatu negara. UUD 1945 ini merupakan dokumen yang menjadi fondasi bagi sebuah negara. UUD 1945 mengatur berbagai aspek kehidupan politik dan hukum sebuah negara seperti hak-hak warga negara, perlindungan hak asasi manusia, sistem pemerintahan, sistem pajak, dan banyak lagi.
UUD 1945 bersifat tertulis berarti bahwa dokumen ini harus ditulis dan ditandatangani oleh pemerintah setempat. UUD 1945 biasanya ditulis oleh para ahli hukum dan politik yang berpengalaman. UUD 1945 juga ditandatangani oleh pemerintah dan oleh legislatif setempat untuk menunjukkan kesepakatan bersama tentang berbagai aspek kehidupan politik dan hukum negara tersebut. UUD 1945 biasanya mencakup berbagai jenis peraturan, termasuk hak warga negara, hak asasi manusia, sistem pemerintahan, sistem pajak, dan sebagainya.
UUD 1945 bersifat tertulis juga menjamin bahwa setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah tersebut akan diikuti secara konsisten. UUD 1945 ini juga memegang teguh hak-hak warga negara yang telah ditentukan di dalam dokumen tersebut. Hal ini juga menjamin bahwa setiap hak warga negara yang ditentukan oleh UUD 1945 akan dihormati dan dilindungi oleh pemerintah. UUD 1945 ini juga menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.
UUD 1945 bersifat tertulis juga menjamin bahwa setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah tersebut akan diikuti secara konsisten. UUD 1945 ini juga menjamin bahwa setiap hak warga negara yang ditentukan oleh UUD 1945 akan dihormati dan dilindungi oleh pemerintah. UUD 1945 ini juga menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.
Dengan demikian, UUD 1945 bersifat tertulis adalah dokumen penting yang menjamin berbagai aspek kehidupan politik dan hukum suatu negara. Ini menjamin hak-hak warga negara dan juga perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. UUD 1945 ini juga memiliki kekuatan hukum yang kuat dan memastikan bahwa setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah akan diikuti secara konsisten. Inilah yang dimaksud dengan UUD 1945 bersifat tertulis.
Rangkuman:
Penjelasan Lengkap: jelaskan yang dimaksud uud 1945 bersifat tertulis
1. UUD 1945 bersifat tertulis adalah dokumen yang dirancang untuk mengatur berbagai aspek politik dan hukum dari suatu negara.
UUD 1945 bersifat tertulis adalah dokumen yang dirancang untuk mengatur berbagai aspek politik dan hukum dari suatu negara. UUD 1945 adalah dokumen yang mengatur berbagai hal seperti tata negara, hak asasi manusia, sistem pemerintahan, sistem politik, dan sebagainya. UUD 1945 bersifat tertulis karena ia dirancang untuk menjadi dokumen hukum yang mengatur berbagai aspek politik dan hukum di suatu negara.
UUD 1945 bersifat tertulis juga penting untuk menyediakan pedoman bagi para pembuat kebijakan untuk mengatur berbagai isu yang ada di negara. UUD 1945 menyediakan pedoman yang jelas untuk mengatur berbagai aspek politik dan hukum di suatu negara.
UUD 1945 bersifat tertulis juga penting untuk memberikan hak-hak tertentu bagi warga negara dari suatu negara. UUD 1945 menyediakan hak-hak tertentu seperti hak-hak asasi manusia, hak untuk berpartisipasi dalam politik, hak untuk memilih pemerintah, hak untuk mengajukan gugatan, dan sebagainya.
UUD 1945 bersifat tertulis juga penting untuk menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. UUD 1945 juga menentukan apa yang boleh dilakukan para pejabat pemerintah, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.
UUD 1945 bersifat tertulis juga penting untuk menentukan hak-hak sipil dan politik warga negara. UUD 1945 juga menyediakan pedoman untuk mengatur hak-hak sipil dan politik warga negara. UUD 1945 menyediakan hak untuk berpartisipasi dalam segala bentuk pemerintahan, hak untuk memilih pemerintah, hak untuk mengajukan gugatan, dan sebagainya.
Secara keseluruhan, UUD 1945 bersifat tertulis adalah dokumen yang dirancang untuk mengatur berbagai aspek politik dan hukum dari suatu negara. UUD 1945 menyediakan pedoman bagi para pembuat kebijakan untuk mengatur berbagai isu yang ada di negara, memberikan hak-hak tertentu bagi warga negara, dan menentukan hak-hak sipil dan politik warga negara.
2. UUD 1945 ini merupakan dokumen yang menjadi fondasi bagi sebuah negara.
UUD 1945 atau Undang-Undang Dasar 1945 adalah dokumen tertulis yang membentuk dasar hukum negara Indonesia. Dokumen ini merupakan hasil konsensus para pendiri negara Indonesia yang dipersiapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. UUD 1945 ini mengikat seluruh rakyat Indonesia, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri.
UUD 1945 bersifat tertulis karena dokumen ini ditulis secara lengkap oleh para pembuatnya. Sebelumnya, para pendiri negara Indonesia telah membuat konsensus mengenai dokumen yang akan menjadi dasar hukum Indonesia. Kemudian, dokumen tersebut ditulis dalam bentuk teks yang disepakati oleh semua pihak. Dokumen teks ini kemudian dipublikasikan ke seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945.
UUD 1945 ini merupakan dokumen yang menjadi fondasi bagi sebuah negara. UUD 1945 ini menjadi landasan hukum seluruh rakyat Indonesia. Dokumen ini berisi aturan-aturan yang mengatur kehidupan bernegara, yaitu aturan mengenai kewajiban-kewajiban warga negara, hak-hak mereka, tugas-tugas pemerintah, dan sebagainya. Selain itu, UUD 1945 juga berisi aturan-aturan yang mengatur keseimbangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta mengatur hubungan antarnegara.
UUD 1945 ini merupakan fondasi yang sangat penting bagi kehidupan bernegara di Indonesia. UUD 1945 ini menjadi dasar hukum yang mengatur semua aspek kehidupan bernegara di Indonesia. Selain itu, UUD 1945 ini juga menjadi fondasi yang mengikat pemerintah dan rakyat. UUD 1945 ini mengatur kedaulatan rakyat, mengatur hak-hak mereka, dan mengatur hubungan antarnegara.
UUD 1945 ini juga menjadi dasar bagi penyusunan undang-undang lain di Indonesia. Undang-undang lain harus sesuai dengan UUD 1945. Dengan demikian, UUD 1945 ini menjadi dasar bagi semua undang-undang yang dibuat di Indonesia. Selain itu, UUD 1945 ini juga menjadi fondasi bagi setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia.
Kesimpulannya, UUD 1945 bersifat tertulis karena dokumen ini ditulis secara lengkap oleh para pembuatnya. Selain itu, UUD 1945 ini juga merupakan dokumen yang menjadi fondasi bagi sebuah negara, yaitu menjadi landasan hukum seluruh rakyat Indonesia, mengatur kedaulatan rakyat, mengatur hak-hak mereka, dan mengatur hubungan antarnegara. UUD 1945 ini menjadi dasar bagi semua undang-undang yang dibuat di Indonesia, serta fondasi bagi setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia.
3. UUD 1945 bersifat tertulis berarti bahwa dokumen ini harus ditulis dan ditandatangani oleh pemerintah setempat.
UUD 1945 merupakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang saat ini berlaku. UUD 1945 bersifat tertulis berarti bahwa dokumen ini harus ditulis dan ditandatangani oleh pemerintah setempat. UUD 1945 juga dikenal sebagai Konstitusi dan berisi hukum-hukum dasar yang mengatur tata negara, hak dan kewajiban warga negaranya, serta kekuasaan pemerintah.
UUD 1945 tertulis karena peraturan dan perundang-undangan yang tertulis memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada peraturan dan perundang-undangan yang tidak tertulis. Undang-Undang tertulis juga memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada hukum yang diterapkan secara tradisional. Ini berarti bahwa undang-undang tertulis memiliki efek hukum yang lebih kuat daripada hukum yang diterapkan secara tradisional atau yang tidak tertulis.
UUD 1945 bersifat tertulis berarti bahwa dokumen ini harus ditulis dan ditandatangani oleh pemerintah setempat. Ini berarti bahwa dokumen ini harus ditulis dengan jelas dan terperinci, dan harus ditandatangani oleh pemerintah setempat. Ini juga berarti bahwa dokumen ini harus disahkan oleh pemerintah setempat sebelum diberlakukan.
UUD 1945 bersifat tertulis juga berarti bahwa dokumen ini tidak dapat berubah atau dimodifikasi tanpa persetujuan pemerintah setempat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa UUD 1945 tetap konsisten dan konstan dalam jangka waktu yang lama. UUD 1945 juga harus ditulis dengan jelas dan terperinci agar dapat diinterpretasikan dengan mudah.
Dalam hal ini, UUD 1945 bersifat tertulis berarti bahwa dokumen ini harus ditulis dan ditandatangani oleh pemerintah setempat. Hal ini penting agar dokumen ini tetap konsisten, konstan, dan mudah diinterpretasikan. Dengan begitu, UUD 1945 akan terus berlaku dan menjadi acuan bagi pengambilan keputusan pemerintah setempat.
4. UUD 1945 mengatur berbagai aspek kehidupan politik dan hukum sebuah negara seperti hak-hak warga negara, perlindungan hak asasi manusia, sistem pemerintahan, sistem pajak, dan banyak lagi.
UUD 1945 adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi Indonesia. UUD 1945 bersifat tertulis yang berarti bahwa konstitusi Indonesia tersebut dicatat dalam bentuk tulisan dan disebarluaskan serta diterapkan sebagai peraturan yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. UUD 1945 adalah hasil dari proses panjang dari berbagai kelompok yang berbeda yang membuat dokumen yang disebut “Pancasila”. Pancasila tersebut kemudian menjadi dasar bagi UUD 1945. UUD 1945 mengatur berbagai aspek kehidupan politik dan hukum sebuah negara seperti hak-hak warga negara, perlindungan hak asasi manusia, sistem pemerintahan, sistem pajak, dan banyak lagi.
UUD 1945 menjamin hak-hak warga negara Indonesia dalam berbagai bidang seperti hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk mengajukan gugatan, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk bebas berekspresi. UUD 1945 juga menjamin perlindungan hak asasi manusia yang dimulai dari hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan dan kekejaman, hak untuk beribadah, dan hak untuk tidak dibedakan atas dasar ras, agama, ataupun jenis kelamin.
UUD 1945 juga mengatur sistem pemerintahan Indonesia, termasuk struktur peraturan, pembagian kekuasaan, hak-hak, dan kewajiban pemerintah. UUD 1945 juga mengatur tentang pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar pemerintah daerah, yaitu antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. UUD 1945 juga mengatur tentang sistem pajak. UUD 1945 mengatur tentang berbagai jenis pajak yang berlaku di Indonesia, termasuk pajak penghasilan, pajak perdagangan, pajak properti, dan banyak lagi.
UUD 1945 juga mengatur tentang berbagai hal lain seperti peradilan, hakim, hak milik, sistem moneter, dan lain-lain. UUD 1945 merupakan landasan bagi seluruh sistem dan tatanan politik di Indonesia. UUD 1945 tidak hanya berfungsi sebagai konstitusi, tetapi juga sebagai perjanjian antara rakyat Indonesia yang berbeda. UUD 1945 merupakan dasar bagi semua peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. UUD 1945 juga memberikan kebebasan bagi rakyat Indonesia untuk mengatur kehidupan mereka dengan cara yang mereka ketahui. Dengan demikian, UUD 1945 merupakan dasar yang sangat penting bagi kehidupan politik dan hukum di Indonesia.
5. UUD 1945 bersifat tertulis juga menjamin bahwa setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah tersebut akan diikuti secara konsisten.
UUD 1945 adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. UUD 1945 adalah hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia dan menjadi dasar bagi semua hukum lainnya. UUD 1945 ini disusun oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dibentuk oleh Soekarno dan Mohammad Hatta. UUD 1945 ini menjadi dasar bagi segala bentuk pemerintahan di Indonesia dan merupakan dasar hukum bagi segala bentuk pemerintahan di Indonesia.
UUD 1945 bersifat tertulis yang berarti bahwa UUD 1945 ini ditulis dalam bentuk dokumen yang disebut sebagai “dokumen hukum tertinggi”. UUD 1945 ini mengatur seluruh aspek kehidupan di Indonesia, termasuk aturan-aturan tentang hak-hak asasi manusia, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. UUD 1945 juga mengatur tentang peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana pemerintah dan rakyat Indonesia harus bertindak, berperilaku, dan menjalankan tugasnya. Inilah yang dimaksud dengan bahwa UUD 1945 bersifat tertulis.
Selain itu, UUD 1945 bersifat tertulis juga menjamin bahwa setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah tersebut akan diikuti secara konsisten. Hal ini berarti bahwa pemerintah harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada dalam UUD 1945 secara konsisten dan tanpa kecenderungan berbeda-beda. UUD 1945 juga menjamin bahwa setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini menjamin bahwa semua warga negara Indonesia mendapat perlakuan yang sama dan hak-hak mereka tetap terjamin.
Dengan demikian, UUD 1945 bersifat tertulis memiliki peran penting dalam menjamin hak-hak warga negara Indonesia dan memastikan bahwa pemerintah mematuhi peraturan-peraturan yang ada dalam UUD 1945. UUD 1945 juga memastikan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama dan bahwa pemerintah harus mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam UUD 1945. Dengan demikian, UUD 1945 bersifat tertulis memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin hak-hak dan keadilan bagi semua warga negara Indonesia.
6. UUD 1945 ini juga menjamin bahwa setiap hak warga negara yang ditentukan oleh UUD 1945 akan dihormati dan dilindungi oleh pemerintah.
UUD 1945 adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku di Indonesia sejak tanggal 18 Agustus 1945. UUD 1945 ini merupakan undang-undang dasar yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia setelah Indonesia merdeka dari pemerintahan Belanda. UUD 1945 ini berisi tentang semua hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang harus dihormati dan dilindungi oleh pemerintah.
UUD 1945 ini bersifat tertulis karena UUD 1945 ini tertulis dalam bentuk undang-undang yang berisi tentang hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia. UUD 1945 ini berisi tentang hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang harus dihormati dan dilindungi oleh pemerintah. UUD 1945 ini juga mengatur tentang pengaturan politik, sosial, ekonomi, dan hukum di Indonesia, serta menentukan batasan wilayah Indonesia.
UUD 1945 ini juga berisi tentang hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh pemerintah. UUD 1945 ini menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mengekspresikan pendapat, beragama sesuai dengan agamanya, dan menikmati hak-hak lainnya yang ditentukan oleh UUD 1945. UUD 1945 ini juga menjamin bahwa setiap warga negara yang ditentukan oleh UUD 1945 akan dihormati dan dilindungi oleh pemerintah.
UUD 1945 ini juga menjamin bahwa setiap warga negara diberikan hak untuk menikmati kesejahteraan, keselamatan, dan keadilan yang dijamin oleh pemerintah. UUD 1945 ini juga menjamin bahwa setiap warga negara yang ditindak oleh pemerintah atau aparat hukum, akan diberikan hak untuk memperoleh pengacara atau hak untuk diadili di pengadilan.
UUD 1945 ini juga menjamin bahwa setiap warga negara yang ditindak oleh pemerintah atau aparat hukum, akan diberikan hak untuk memperoleh pengacara atau hak untuk diadili di pengadilan. UUD 1945 ini juga menjamin bahwa setiap warga negara yang mengalami masalah dengan pemerintah atau aparat hukum, akan diberikan hak untuk mengajukan gugatan di pengadilan.
UUD 1945 ini juga menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memilih pemerintah yang akan mengatur Indonesia. UUD 1945 ini juga menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menentukan nasib Indonesia melalui pemilihan umum.
UUD 1945 ini juga menjamin bahwa setiap hak warga negara yang ditentukan oleh UUD 1945 akan dihormati dan dilindungi oleh pemerintah. UUD 1945 ini menjamin bahwa pemerintah harus menghormati dan melindungi hak-hak yang ditentukan oleh UUD 1945, seperti hak asasi manusia, hak untuk menikmati kesejahteraan, keselamatan, dan keadilan, dan hak untuk memilih pemerintah yang akan mengatur Indonesia. Dengan demikian, UUD 1945 ini menjamin bahwa setiap hak warga negara yang ditentukan oleh UUD 1945 akan dihormati dan dilindungi oleh pemerintah.
7. UUD 1945 ini juga menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.
Konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan peraturan tertulis yang mengatur tata negara dan hubungan antar lembaga negara di Indonesia. UUD 1945 bersifat tertulis karena berisi aturan-aturan tertulis yang disepakati bersama oleh para pembentuk negara Indonesia. Seluruh peraturan yang tercantum dalam UUD 1945 ini merupakan standar atau acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.
UUD 1945 ini merupakan konstitusi tertulis yang berisi berbagai hak dan kewajiban bagi rakyat Indonesia. UUD 1945 ini mengatur segala hal yang berkaitan dengan kehidupan bersama di Indonesia, seperti kedaulatan rakyat, hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya, hak asasi manusia, sekaligus mengatur hubungan antar lembaga negara.
Pada pasal 28 UUD 1945, diatur mengenai perlindungan hak asasi manusia dan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Pasal 28 UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan, persamaan, keadilan, dan kepastian hukum serta perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.”
Hal ini berarti bahwa negara Indonesia wajib melindungi hak asasi manusia dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Negara Indonesia juga wajib membangun sistem hukum yang adil dan memberikan perlindungan yang sama bagi semua warga negara, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan jenis kelamin.
Selain itu, pasal 28 UUD 1945 ini juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan, persamaan, keadilan, dan kepastian hukum. Hal ini berarti bahwa setiap orang berhak untuk merdeka, bebas dari ketidakadilan, dan mendapat perlindungan hukum yang sama.
Dengan demikian, UUD 1945 bersifat tertulis karena berisi berbagai peraturan tertulis yang mengatur tata negara dan hubungan antar lembaga negara di Indonesia. UUD 1945 ini juga menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Dengan demikian, UUD 1945 ini menjadi acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.
8. UUD 1945 ini memiliki kekuatan hukum yang kuat dan memastikan bahwa setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah akan diikuti secara konsisten.
UUD 1945 adalah Undang-Undang Dasar yang menetapkan konstitusi Republik Indonesia. UUD 1945 ini menetapkan seluruh dasar dan prinsip-prinsip sistem pemerintahan, dan berisi landasan hukum yang harus diikuti pemerintah dan rakyat Indonesia. UUD 1945 ini bersifat tertulis, yang artinya ia ditulis secara resmi dalam bentuk dokumen hukum. Ini berarti bahwa UUD 1945 ini memiliki kekuatan hukum yang kuat dan memastikan bahwa setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah akan diikuti secara konsisten.
UUD 1945 ini merupakan konstitusi tertulis penting bagi Republik Indonesia. Konstitusi ini mengatur struktur pemerintahan, termasuk pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hak-hak politik rakyat Indonesia, dan hak-hak sosial. UUD 1945 ini juga menetapkan undang-undang dasar yang mengatur seluruh aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum di Indonesia. Selain itu, UUD 1945 ini juga menetapkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan hak asasi kebebasan beragama.
UUD 1945 ini mengandung sejumlah pasal yang mengatur bagaimana pemerintah harus mengatur kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum di Indonesia. UUD 1945 ini juga menetapkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan hak asasi kebebasan beragama. Pasal-pasal UUD 1945 ini akan menjadi basis hukum yang diikuti oleh semua pihak di Indonesia, termasuk pemerintah, rakyat, dan badan-badan hukum.
UUD 1945 ini juga mengatur bagaimana pemerintah harus mengatur berbagai masalah hukum, termasuk pengadilan, penerapan hukum, dan penegakan hukum. UUD 1945 ini juga mengatur bagaimana pemerintah harus mengatur berbagai masalah ekonomi, termasuk fiskal, moneter, dan pasar modal. UUD 1945 ini juga menetapkan hak-hak politik rakyat Indonesia, termasuk hak untuk memilih pemimpin, hak untuk menentukan nasibnya sendiri, dan hak untuk menentukan masa depannya sendiri.
Dengan demikian, UUD 1945 ini tidak hanya mengatur bagaimana pemerintah harus mengatur kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum di Indonesia, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang kuat dan memastikan bahwa setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah akan diikuti secara konsisten. UUD 1945 ini juga berfungsi sebagai landasan hukum yang menjamin hak-hak politik, sosial, dan ekonomi rakyat Indonesia. Dengan demikian, UUD 1945 ini merupakan dokumen hukum penting yang menjadi dasar hukum untuk kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia.