jelaskan yang anda ketahui tentang pembagian kekuasaan secara vertikal –
Pembagian kekuasaan secara vertikal adalah salah satu prinsip dasar demokrasi modern yang membagi kekuasaan ke tingkat yang berbeda. Ini dikenal sebagai pembagian kekuasaan vertikal, di mana kekuasaan pemerintah dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini dimaksudkan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dalam satu tangan dan memastikan bahwa hak asasi manusia dan kebebasan individu tetap dilindungi.
Prinsip pembagian kekuasaan ini telah ada sejak abad ke-17, ketika Perancis mengadopsi prinsip ini sebagai salah satu prinsip dasar dalam sistem pemerintahannya. Prinsip ini dikenal sebagai Separasi Kekuasaan, yang berarti bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling membatasi satu sama lain dalam kapasitas kekuasaan mereka. Ini berarti bahwa pemerintah pusat tidak dapat mengambil tindakan yang melebihi batas kewenangannya, dan begitu juga dengan pemerintah daerah.
Pembagian kekuasaan vertikal juga melibatkan pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif adalah kekuasaan yang bertanggung jawab atas pembuatan undang-undang dan merevisi undang-undang yang sudah ada. Kekuasaan Eksekutif bertanggung jawab untuk mengimplementasikan undang-undang yang telah disahkan dan melaksanakan kebijakan publik. Sedangkan Kekuasaan Yudikatif bertanggung jawab untuk menafsirkan undang-undang dan memutuskan kasus yang berhubungan dengan hukum.
Pembagian kekuasaan vertikal juga mencakup pemisahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk mengatur politik nasional, sedangkan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengatur urusan-urusan lokal. Pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk menetapkan kebijakan daerah, membuat undang-undang daerah, dan menginvestasikan dana daerah. Pemerintah pusat mengatur hal-hal seperti kebijakan luar negeri, perdagangan internasional, dan pengelolaan sumber daya alam.
Pembagian kekuasaan vertikal menjadi fokus utama dalam beberapa sistem pemerintahan modern seperti sistem pemerintahan Amerika Serikat. Di AS, pemerintah pusat terdiri dari Kongres, Presiden, dan Mahkamah Agung. Kongres memiliki kekuasaan legislatif, Presiden memiliki kekuasaan eksekutif, dan Mahkamah Agung memiliki kekuasaan yudikatif. Di AS, pemerintah daerah terdiri dari pemerintah negara bagian, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota. Masing-masing pemerintah ini memiliki kekuasaannya sendiri-sendiri untuk mengatur urusan lokal.
Pembagian kekuasaan secara vertikal telah terbukti efektif dalam mencegah konsentrasi kekuasaan dalam satu tangan. Ini memastikan bahwa hak asasi manusia dan kebebasan individu tetap dilindungi. Selain itu, ini juga membantu menciptakan stabilitas politik dengan memastikan bahwa kekuasaan tidak hanya berada dalam satu tangan saja. Ini adalah alasan utama mengapa pembagian kekuasaan secara vertikal telah menjadi prinsip dasar demokrasi modern di seluruh dunia.
Rangkuman:
Penjelasan Lengkap: jelaskan yang anda ketahui tentang pembagian kekuasaan secara vertikal
1. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan salah satu prinsip dasar demokrasi modern.
Pembagian kekuasaan secara vertikal adalah salah satu prinsip dasar demokrasi modern. Artinya, pada tingkat tertentu, kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Prinsip ini menjamin bahwa tidak ada kekuasaan absolut yang dimiliki oleh satu pihak saja. Ini memberikan ruang kepada masing-masing pemerintah untuk melakukan tugas-tugasnya tanpa adanya intervensi dari pihak lain.
Pembagian kekuasaan secara vertikal dapat dibagi menjadi dua bagian: kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif berkaitan dengan pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kekuasaan legislatif berkaitan dengan pembuatan undang-undang. Ini berarti bahwa pemerintah pusat bertanggung jawab untuk membuat undang-undang yang akan diterapkan di seluruh negara. Pemerintah daerah, di sisi lain, bertanggung jawab untuk membuat undang-undang yang relevan dengan masalah lokal.
Pembagian kekuasaan secara vertikal juga dapat dilihat dari sisi kekuasaan judisi. Secara umum, pemerintah pusat bertanggung jawab untuk menciptakan sistem hukum yang akan diterapkan di seluruh negara. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengimplementasikan sistem hukum tersebut di daerahnya.
Kekuasaan vertikal juga dapat dilihat dalam bentuk hak asasi manusia. Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk menjamin bahwa hak asasi manusia dihormati di seluruh negara. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati di daerahnya.
Kemudian, pembagian kekuasaan secara vertikal juga dapat dilihat dalam bentuk pengawasan. Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk mengawasi pemerintah daerah dan menjamin bahwa semua keputusan yang diambil secara konsisten dan sesuai dengan hukum. Pemerintah daerah, di sisi lain, bertanggung jawab untuk mengawasi pemerintah pusat dan menjamin bahwa semua keputusan yang diambil berdasarkan hukum.
Dengan demikian, pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan salah satu prinsip dasar demokrasi modern. Ini memberikan ruang bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan tugas-tugasnya tanpa adanya intervensi dari pihak lain. Ini juga memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan bahwa semua keputusan yang diambil adalah konsisten dan sesuai dengan hukum.
2. Prinsip ini dimaksudkan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dalam satu tangan dan untuk melindungi hak asasi manusia dan kebebasan individu.
Pembagian kekuasaan secara vertikal adalah salah satu konsep dasar yang digunakan dalam politik dan kebijakan publik. Prinsip ini menyatakan bahwa kekuasaan tidak boleh dikonsentrasikan ke tangan satu atau beberapa pemimpin. Pembagian kekuasaan secara vertikal dapat diterapkan dalam tiga tingkatan yang berbeda, yaitu pemerintah federal, pemerintah daerah, dan pemerintah lokal. Setiap tingkat memiliki kekuasaan tertentu yang dapat diputuskan dan dijalankan secara independen.
Prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal dimaksudkan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dalam satu tangan. Ini juga dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia dan kebebasan individu. Hal ini penting untuk dipahami bahwa pembagian kekuasaan secara vertikal mengikuti konsep yang disebut sebagai trias politica, yang berfokus pada penyebaran kekuasaan secara seimbang antara tiga unsur berbeda, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Eksekutif, yang sering disebut pemerintah, adalah bagian dari pemerintahan yang bertanggung jawab untuk mengelola pemerintahan dan melaksanakan kebijakan. Eksekutif bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan memastikan bahwa hukum dan peraturan yang ada ditaati. Eksekutif juga memiliki wewenang untuk mengajukan peraturan baru dan mengubah yang ada.
Legislatif adalah cabang pemerintahan yang bertanggung jawab untuk membuat dan mengesahkan hukum dan peraturan. Parlemen adalah bagian legislatif yang paling penting, dan mereka bertanggung jawab untuk mengesahkan dan merubah hukum yang berlaku. Parlemen juga bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan eksekutif dan mengawasi pengelolaan pemerintahan.
Yudikatif adalah cabang pemerintahan yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah hukum dan mengadili orang yang melanggar hukum. Yudikatif juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum dan peraturan yang ada diikuti oleh semua orang yang tinggal di negara tersebut.
Kekuasaan yang terbagi secara vertikal antara tiga tingkat pemerintahan ini memungkinkan pemerintah untuk bekerja dengan lebih efektif dan efisien. Ini juga membantu mencegah konsentrasi kekuasaan dalam satu tangan atau beberapa pemimpin, dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan individu. Dengan memastikan bahwa kekuasaan dipisahkan antara tingkat pemerintahan yang berbeda, pemerintah dapat memastikan bahwa hak dan kebebasan individu dihormati dan dilindungi.
3. Prinsip pembagian kekuasaan telah ada sejak abad ke-17 ketika Perancis mengadopsinya.
Pembagian kekuasaan secara vertikal adalah sebuah sistem yang membagi kekuasaan antara lembaga pemerintah yang berbeda. Ini berarti bahwa semua lembaga pemerintah memiliki hak untuk mengambil keputusan yang berbeda. Ini menghindari konflik antara berbagai lembaga pemerintah dan menjaga agar tidak ada satu lembaga yang mendominasi. Prinsip ini telah ada sejak abad ke-17 ketika Perancis mengadopsinya.
Pertama, pembagian kekuasaan secara vertikal meliputi tiga komponen utama. Pertama adalah legislatif, yang meliputi lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur dan menetapkan undang-undang. Kedua adalah yudikatif, yang meliputi lembaga yang bertanggung jawab untuk menafsirkan dan menerapkan hukum. Dan yang ketiga adalah eksekutif, yang meliputi lembaga yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan dan mengawasi penerapan hukum.
Kedua, kekuasaan yang dimiliki oleh setiap lembaga harus diatur secara ketat. Setiap lembaga hanya memiliki hak untuk membuat keputusan dalam bidang yang berkaitan dengan tugasnya. Misalnya, legislatif hanya bertanggung jawab untuk membuat undang-undang dan yudikatif hanya bertanggung jawab untuk menafsirkan dan menerapkan undang-undang. Ini memastikan bahwa setiap lembaga hanya akan membuat keputusan yang sesuai dengan tugasnya dan menghindari konflik antar lembaga.
Ketiga, setiap lembaga juga memiliki mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa kekuasaan yang dimiliki tidak digunakan secara tidak adil. Ini bisa berupa pengawasan yang dilakukan oleh lembaga lain, seperti yudikatif yang mengawasi tugas legislatif. Ini juga bisa berupa mekanisme kontrol internal, seperti sistem hakim yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengontrol penerapan undang-undang. Ini memastikan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh setiap lembaga tidak disalahgunakan dan menjaga agar tidak ada satu lembaga yang mendominasi.
Kesimpulannya, Pembagian kekuasaan secara vertikal adalah sistem yang membagi kekuasaan antara lembaga pemerintah yang berbeda. Ini berarti bahwa semua lembaga pemerintah memiliki hak untuk mengambil keputusan yang berbeda. Prinsip ini telah ada sejak abad ke-17 ketika Perancis mengadopsinya. Setiap lembaga hanya memiliki hak untuk membuat keputusan dalam bidang yang berkaitan dengan tugasnya. Setiap lembaga juga memiliki mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa kekuasaan yang dimiliki tidak digunakan secara tidak adil. Dengan demikian, prinsip ini memastikan bahwa tidak ada satu lembaga yang mendominasi dan setiap lembaga memiliki hak untuk mengambil keputusan yang berbeda.
4. Pembagian kekuasaan vertikal melibatkan pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Pembagian kekuasaan vertikal adalah salah satu prinsip dasar dari demokrasi modern. Ini didefinisikan sebagai pembagian kekuasaan antara berbagai entitas atau unit yang berbeda. Prinsip ini menekankan bahwa tidak ada satu entitas yang memiliki kendali penuh atas seluruh proses politik. Pembagian kekuasaan vertikal telah menjadi bagian dari banyak sistem politik yang berbeda, dan merupakan bagian penting dari sistem politik modern.
Pembagian kekuasaan vertikal melibatkan pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif ditugaskan kepada parlemen atau badan legislatif lainnya yang berwenang untuk membuat hukum. Ini adalah entitas yang memiliki otoritas untuk membuat dan mengubah hukum. Kekuasaan eksekutif adalah otoritas yang dimiliki oleh pemerintah untuk melaksanakan hukum dan mengatur pemerintahan. Kekuasaan yudikatif adalah wewenang yang diberikan kepada pengadilan untuk menginterpretasikan hukum dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menerapkan hukum.
Kekuasaan yang dipisahkan ini memungkinkan setiap entitas untuk mengawasi satu sama lainnya dan memastikan bahwa tidak ada entitas yang memiliki kendali penuh atas proses politik. Ini juga membantu mencegah kesalahan, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh satu entitas yang berwenang. Pembagian kekuasaan ini juga memastikan bahwa setiap entitas berfokus pada tugas-tugasnya sendiri dan tidak mengganggu tugas-tugas dari entitas lainnya.
Pembagian kekuasaan vertikal menjadi lebih penting karena peningkatan kekuasaan pemerintah dan pergeseran dalam sistem politik modern. Dengan pembagian kekuasaan yang jelas, pemerintah dapat memastikan bahwa hak-hak sipil dan kebebasan individu dihormati. Hal ini juga membantu memastikan bahwa pemerintah beroperasi dengan transparansi dan akuntabilitas.
Pembagian kekuasaan vertikal telah menjadi bagian dari banyak sistem politik yang berbeda selama berabad-abad, dan merupakan bagian penting dari sistem politik modern. Ini memungkinkan setiap entitas untuk mengawasi satu sama lain dan memastikan bahwa tidak ada entitas yang memiliki kendali penuh atas proses politik. Hal ini juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Dengan demikian, pembagian kekuasaan vertikal adalah prinsip dasar yang harus dipertimbangkan dalam sistem politik modern.
5. Pembagian kekuasaan vertikal juga melibatkan pemisahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pembagian kekuasaan vertikal adalah sistem politik yang berfokus pada bagaimana kekuasaan dipisahkan secara vertikal antara berbagai tingkatan pemerintah. Sistem ini mengacu pada prinsip-prinsip pembagian kekuasaan yang dijelaskan dalam Konstitusi AS atau Undang-Undang Dasar (UUD) di seluruh dunia. Prinsip-prinsip ini, yang juga disebut sebagai “pembagian kekuasaan vertikal”, menetapkan bahwa semua kekuasaan yang berasal dari rakyat dibagi secara efektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pembagian kekuasaan vertikal memberi manfaat kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diizinkan untuk mengambil keputusan yang mereka yakini paling tepat bagi masyarakat mereka dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sementara itu, pemerintah pusat dapat mengatur sejumlah aspek penting, seperti keamanan, pengawasan, pendidikan, dan lainnya. Hal ini membantu memastikan bahwa kepentingan publik dipertahankan di seluruh wilayah.
Pembagian kekuasaan vertikal juga melibatkan pemisahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan negara secara keseluruhan, seperti keamanan, moneter dan fiskal, kebijakan luar negeri, dan lainnya. Pemerintah daerah, sebaliknya, memiliki wewenang untuk mengambil tindakan-tindakan lokal yang mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat lokal, seperti pengaturan hak milik, pengelolaan sumber daya lokal, dan pengaturan kegiatan ekonomi.
Ada beberapa alasan penting mengapa pembagian kekuasaan vertikal penting. Pertama, memungkinkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk berfokus pada hal-hal yang paling penting. Pemerintah pusat dapat fokus pada hal-hal yang berlaku di seluruh negara, sementara pemerintah daerah dapat memberikan dukungan yang lebih baik kepada masyarakat lokal.
Kedua, pembagian kekuasaan vertikal memastikan bahwa tingkat perlindungan hak asasi manusia dipertahankan. Sistem ini memberikan hak-hak lokal untuk mengambil keputusan yang diyakini paling tepat bagi masyarakat mereka. Ini juga menjamin bahwa kepentingan publik dipertahankan di seluruh wilayah.
Ketiga, pembagian kekuasaan vertikal memungkinkan pemerintah untuk mengatur kegiatan ekonomi di seluruh negara. Dengan pembagian kekuasaan ini, pemerintah daerah dapat mengatur kegiatan ekonomi lokal sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, sementara pemerintah pusat dapat mengawasi kegiatan ekonomi di tingkat nasional.
Pembagian kekuasaan vertikal adalah sistem politik yang memungkinkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membuat keputusan yang tepat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Sistem ini memastikan bahwa hak-hak asasi manusia dipertahankan di seluruh negara, bahwa kepentingan publik dipertahankan, dan bahwa kegiatan ekonomi di seluruh negara dapat diatur dengan benar. Pembagian kekuasaan vertikal juga melibatkan pemisahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang memungkinkan masing-masing untuk berfokus pada hal-hal yang paling penting.
6. Pembagian kekuasaan secara vertikal telah terbukti efektif dalam mencegah konsentrasi kekuasaan dalam satu tangan.
Pembagian kekuasaan secara vertikal adalah suatu sistem di mana kekuasaan pemerintah dibagi antara berbagai tingkatan, biasanya dengan menggunakan struktur yang disebut sebagai sistem trias politica. Ini adalah bentuk dari pemisahan kekuasaan yang disebut sebagai Checks and Balances yang diciptakan oleh pembuat UUD AS. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada satu entitas atau organisasi yang memiliki kekuasaan absolut.
Ide pembagian kekuasaan secara vertikal ini berasal dari banyak filsuf klasik, termasuk Montesquieu dan John Locke. Kedua filsuf tersebut menekankan bahwa pemerintah harus berada dalam beberapa kontrol. Dengan demikian, pembagian kekuasaan secara vertikal dapat diterapkan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dalam satu tangan.
Pembagian kekuasaan secara vertikal umumnya terdiri dari tiga tingkatan. Pertama, ada pemerintah pusat. Pemerintah pusat bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan berbagai fungsi pemerintahan. Kedua, ada pemerintah daerah. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan berbagai fungsi pemerintahan di daerahnya. Ketiga, ada pemerintah lokal. Pemerintah lokal bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan berbagai fungsi pemerintahan di wilayahnya.
Pembagian kekuasaan secara vertikal telah terbukti efektif dalam mencegah konsentrasi kekuasaan dalam satu tangan. Dengan menggunakan sistem ini, kekuasaan dibagi antara berbagai pemerintah yang berbeda. Ini membuatnya lebih sulit bagi satu entitas untuk menguasai semua aspek pemerintahan. Dengan demikian, pembagian kekuasaan secara vertikal memastikan bahwa setiap entitas pemerintah memiliki kontrol yang cukup atas pemerintahan dan bahwa kekuasaan tidak terkonsentrasi pada satu tangan.
Selain itu, pembagian kekuasaan secara vertikal juga membantu meningkatkan kualitas pemerintahan. Dengan membagi kekuasaan antara berbagai tingkat pemerintahan, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap tingkat memiliki akses yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dengan benar. Ini memastikan bahwa setiap tingkat pemerintahan dapat bertindak sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya.
Pembagian kekuasaan secara vertikal juga membantu memastikan bahwa pemerintah tidak berfokus pada satu aspek pemerintahan saja. Dengan membagi kekuasaan, pemerintah dapat mengatur berbagai macam hal, termasuk pajak, kebijakan moneter, peraturan lalu lintas, dan lain sebagainya. Ini memastikan bahwa setiap tingkat pemerintah memiliki akses yang cukup untuk menangani masalah yang berbeda.
Pembagian kekuasaan secara vertikal telah terbukti efektif dalam mencegah konsentrasi kekuasaan dalam satu tangan. Dengan membagi kekuasaan antara berbagai tingkat pemerintahan dan memastikan bahwa setiap tingkat memiliki akses yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, pembagian kekuasaan secara vertikal memastikan bahwa kekuasaan tidak terkonsentrasi pada satu tangan. Ini memastikan bahwa pemerintah dapat mengelola berbagai macam masalah dengan benar dan efisien, serta memastikan bahwa setiap tingkat pemerintah dapat bertindak sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya.
7. Pembagian kekuasaan secara vertikal telah menjadi prinsip dasar demokrasi modern di seluruh dunia.
Pembagian kekuasaan secara vertikal adalah prinsip yang mengatur tentang bagaimana kekuasaan politik harus dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini termasuk pembatasan keterlibatan pemerintah pusat dalam bidang-bidang yang secara normal diatur oleh pemerintah daerah. Prinsip ini telah menjadi salah satu pondasi utama untuk sistem pemerintahan demokratis modern di seluruh dunia.
Pembagian kekuasaan secara vertikal berasal dari konsep klasik berdasarkan pada teori Montesquieu, yang menyatakan bahwa kekuasaan harus dibagi antara pemerintah eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang berbeda, masing-masing dengan wewenang yang berbeda. Konsep ini juga banyak digunakan dalam pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pembagian kekuasaan secara vertikal memungkinkan pemerintah daerah atau lokal memiliki cukup wewenang untuk mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan lokal mereka. Hal ini juga memungkinkan pemerintah daerah untuk menghadapi masalah-masalah yang unik dan melayani kebutuhan masyarakat setempat dengan lebih baik.
Karena pembagian kekuasaan, pemerintah lokal bisa mengatur pajak, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan berbagai masalah lainnya. Pemerintah lokal juga dapat mengadopsi strategi yang berbeda yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini memungkinkan masyarakat di daerah tertentu untuk menikmati tingkat kebebasan yang lebih tinggi.
Sebagai prinsip dasar demokrasi modern, pembagian kekuasaan secara vertikal telah menjadi dasar untuk pembuatan berbagai peraturan dan undang-undang di seluruh dunia. Ini memungkinkan masyarakat untuk menikmati hak-hak politik mereka dan berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik. Ini juga membantu menghindari konflik antar kelompok atau antar negara.
Ketika pembagian kekuasaan secara vertikal diterapkan dengan benar, masyarakat dapat memiliki kekuasaan yang lebih besar untuk mempengaruhi masalah yang berhubungan dengan lingkungan lokal mereka. Ini juga membantu menciptakan sistem pemerintahan yang adil dan efisien.
Karena alasan-alasan ini, pembagian kekuasaan secara vertikal telah menjadi prinsip dasar demokrasi modern di seluruh dunia. Ini telah membantu menciptakan sistem pemerintahan yang adil dan efisien, yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik. Pembagian kekuasaan secara vertikal juga memungkinkan pemerintah daerah atau lokal untuk mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan lokal mereka sendiri dengan lebih baik dan bertanggung jawab.