jelaskan tujuan pembentukan bpupki – Pada tanggal 29 April 1945, Jepang telah menyerah secara resmi kepada Sekutu dan berakhirnya Perang Dunia II di Asia. Hal ini membuat Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Namun, kemerdekaan Indonesia tidak serta merta diakui oleh pemerintah Jepang maupun Belanda yang sebelumnya menguasai Indonesia. Oleh karena itu, dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang lebih dikenal dengan BPUPKI.
BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 Mei 1945 oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Tujuan dari pembentukan BPUPKI adalah untuk menyusun dasar negara dan konstitusi yang akan menjadi landasan bagi kemerdekaan Indonesia. Selain itu, BPUPKI juga bertujuan untuk menentukan bentuk negara serta sistem pemerintahan yang akan diterapkan di Indonesia.
BPUPKI terdiri dari 67 anggota yang berasal dari berbagai latar belakang, seperti politikus, ahli hukum, cendekiawan, dan tokoh masyarakat. Mereka semua memiliki satu tujuan yang sama, yaitu untuk menyusun dasar negara yang kuat dan kokoh bagi Indonesia yang baru merdeka. Selain itu, BPUPKI juga bertugas untuk menentukan masa depan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka.
BPUPKI bekerja selama sekitar satu bulan, dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juli 1945. Selama periode tersebut, anggota BPUPKI bekerja keras untuk menyusun dasar negara dan konstitusi yang akan menjadi landasan bagi kemerdekaan Indonesia. Mereka juga membahas berbagai isu penting, seperti bentuk negara, sistem pemerintahan, hak asasi manusia, dan hubungan Indonesia dengan negara-negara lain.
Pada tanggal 1 Juni 1945, BPUPKI mengadakan sidang pleno pertama yang membahas tentang dasar negara. Sidang pleno ini dipimpin oleh Soekarno dan dihadiri oleh semua anggota BPUPKI. Dalam sidang ini, Soekarno membacakan Piagam Jakarta yang berisi empat poin penting, yaitu Kebangsaan, Internasionalisme, Mufakat, dan Demokrasi.
Piagam Jakarta menjadi dasar negara yang dibuat oleh BPUPKI. Piagam ini menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Selain itu, Piagam Jakarta juga menegaskan bahwa Indonesia akan menjamin hak asasi manusia, memajukan kesejahteraan rakyat, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan demokrasi.
Setelah sidang pleno pertama, BPUPKI terus bekerja keras untuk menyusun konstitusi yang akan menjadi landasan bagi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI mengadakan sidang pleno terakhir yang menyetujui teks konstitusi yang telah disusun. Konstitusi ini kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Undang-Undang Dasar 1945.
Dengan dibentuknya BPUPKI dan penyusunan Piagam Jakarta, Indonesia berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa mereka telah siap untuk menjadi negara merdeka yang berdaulat. BPUPKI telah berhasil menciptakan dasar negara yang kuat dan kokoh bagi Indonesia yang baru merdeka. Konstitusi yang disusun oleh BPUPKI menjadi dasar bagi negara Indonesia hingga saat ini dan dianggap sebagai salah satu konstitusi terbaik di dunia.
Rangkuman:
Penjelasan: jelaskan tujuan pembentukan bpupki
1. BPUPKI dibentuk untuk menyusun dasar negara dan konstitusi yang akan menjadi landasan bagi kemerdekaan Indonesia.
BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 Mei 1945 oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Pembentukan badan ini dilakukan untuk membahas dan menyusun dasar negara serta konstitusi yang akan menjadi landasan bagi kemerdekaan Indonesia. Saat itu, Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, namun hal ini belum diakui oleh pemerintah Jepang dan Belanda yang sebelumnya menguasai Indonesia.
Maka dari itu, BPUPKI menjadi wadah untuk membahas dan menyusun dasar negara yang akan menjadi landasan bagi kemerdekaan Indonesia. BPUPKI sendiri terdiri dari 67 anggota yang berasal dari berbagai latar belakang, seperti politikus, ahli hukum, cendekiawan, dan tokoh masyarakat. Mereka semua memiliki satu tujuan yang sama, yaitu untuk menyusun dasar negara yang kuat dan kokoh bagi Indonesia yang baru merdeka.
BPUPKI bekerja selama sekitar satu bulan, dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juli 1945. Selama periode tersebut, anggota BPUPKI bekerja keras untuk menyusun dasar negara dan konstitusi yang akan menjadi landasan bagi kemerdekaan Indonesia. BPUPKI membahas berbagai isu penting, seperti bentuk negara, sistem pemerintahan, hak asasi manusia, dan hubungan Indonesia dengan negara-negara lain.
Hasil dari pembahasan BPUPKI adalah Piagam Jakarta atau Undang-Undang Dasar 1945. Piagam Jakarta ini menjadi dasar negara yang dibuat oleh BPUPKI dan menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Selain itu, Piagam Jakarta juga menegaskan bahwa Indonesia akan menjamin hak asasi manusia, memajukan kesejahteraan rakyat, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan demokrasi.
Dalam hal ini, BPUPKI memiliki tujuan yang sangat penting bagi Indonesia sebagai sebuah negara yang baru merdeka. Dengan dibentuknya BPUPKI dan penyusunan Piagam Jakarta, Indonesia berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa mereka telah siap untuk menjadi negara merdeka yang berdaulat. BPUPKI telah berhasil menciptakan dasar negara yang kuat dan kokoh bagi Indonesia yang baru merdeka. Konstitusi yang disusun oleh BPUPKI menjadi dasar bagi negara Indonesia hingga saat ini dan dianggap sebagai salah satu konstitusi terbaik di dunia.
2. BPUPKI bertujuan untuk menentukan bentuk negara serta sistem pemerintahan yang akan diterapkan di Indonesia.
Salah satu tujuan pembentukan BPUPKI adalah untuk menentukan bentuk negara serta sistem pemerintahan yang akan diterapkan di Indonesia. Hal ini dikarenakan pada saat itu, Indonesia baru saja merdeka dan belum memiliki sistem pemerintahan yang jelas. Oleh karena itu, BPUPKI dibentuk untuk membahas dan menentukan bentuk negara serta sistem pemerintahan yang cocok untuk Indonesia.
Anggota BPUPKI yang berasal dari berbagai latar belakang, seperti politikus, ahli hukum, cendekiawan, dan tokoh masyarakat, bekerja keras dalam membahas dan menentukan bentuk negara serta sistem pemerintahan yang akan diterapkan di Indonesia. Mereka mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia, serta meneliti sistem pemerintahan di negara-negara lain.
Setelah melalui berbagai diskusi dan perdebatan, pada akhirnya BPUPKI menetapkan bahwa negara Indonesia akan menganut sistem demokrasi dengan bentuk negara Republik. Sistem pemerintahan yang diterapkan adalah sistem presidensial dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan ini dianggap cocok untuk Indonesia yang memiliki banyak suku, agama, dan budaya yang berbeda-beda.
BPUPKI juga menetapkan bahwa negara Indonesia akan menganut prinsip negara hukum, dimana hukum menjadi dasar bagi semua keputusan dan tindakan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa BPUPKI sangat memperhatikan hak asasi manusia dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dengan menentukan bentuk negara serta sistem pemerintahan yang cocok untuk Indonesia, BPUPKI telah berhasil menciptakan fondasi yang kuat bagi negara Indonesia yang baru merdeka. Konstitusi yang disusun oleh BPUPKI menjadi dasar bagi negara Indonesia hingga saat ini dan dianggap sebagai salah satu konstitusi terbaik di dunia. Oleh karena itu, peran BPUPKI dalam menentukan bentuk negara serta sistem pemerintahan yang cocok untuk Indonesia sangatlah penting dan strategis dalam sejarah kemerdekaan Indonesia.
3. BPUPKI terdiri dari 67 anggota yang berasal dari berbagai latar belakang untuk menyusun dasar negara yang kuat dan kokoh bagi Indonesia.
BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada tanggal 29 Mei 1945 oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Salah satu tujuan utama pembentukan BPUPKI adalah untuk menyusun dasar negara dan konstitusi yang akan menjadi landasan bagi kemerdekaan Indonesia.
BPUPKI bertujuan untuk menentukan bentuk negara serta sistem pemerintahan yang akan diterapkan di Indonesia. Tujuan ini sangat penting karena setelah Indonesia merdeka, negara tersebut membutuhkan sebuah sistem pemerintahan yang efektif dan efisien untuk mengatur dan membangun negara. Selain itu, BPUPKI juga bertujuan untuk menentukan bentuk negara yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia.
BPUPKI terdiri dari 67 anggota yang berasal dari berbagai latar belakang, seperti politikus, ahli hukum, cendekiawan, dan tokoh masyarakat. Anggota BPUPKI ini terdiri dari berbagai latar belakang agar dapat menyusun dasar negara yang kuat dan kokoh bagi Indonesia. Sebab, setiap anggota BPUPKI memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berbeda-beda sehingga dapat memberikan masukan yang beragam dalam pembentukan dasar negara.
Dalam menjalankan tugasnya, BPUPKI bekerja keras selama sekitar satu bulan, dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juli 1945. Selama periode tersebut, anggota BPUPKI bertemu dan membahas berbagai isu penting, seperti bentuk negara, sistem pemerintahan, hak asasi manusia, dan hubungan Indonesia dengan negara-negara lain.
Dengan terbentuknya BPUPKI dan penyusunan dasar negara yang kuat dan kokoh oleh seluruh anggota, Indonesia berhasil merumuskan konstitusi yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi ini menjadi dasar bagi negara Indonesia hingga saat ini dan dianggap sebagai salah satu konstitusi terbaik di dunia.
Secara keseluruhan, tujuan pembentukan BPUPKI untuk menentukan bentuk negara dan sistem pemerintahan serta menyusun dasar negara yang kuat dan kokoh bagi Indonesia. Dengan terbentuknya BPUPKI dan penyusunan dasar negara oleh seluruh anggota, Indonesia berhasil menciptakan dasar negara yang kuat dan kokoh bagi Indonesia yang baru merdeka.
4. BPUPKI membahas berbagai isu penting, seperti bentuk negara, sistem pemerintahan, hak asasi manusia, dan hubungan Indonesia dengan negara-negara lain.
BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 Mei 1945 oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dengan tujuan untuk menyusun dasar negara dan konstitusi yang akan menjadi landasan bagi kemerdekaan Indonesia. Selain itu, tujuan lain dari pembentukan BPUPKI adalah untuk menentukan bentuk negara serta sistem pemerintahan yang akan diterapkan di Indonesia.
Anggota BPUPKI terdiri dari 67 orang yang berasal dari berbagai latar belakang, seperti politikus, ahli hukum, cendekiawan, dan tokoh masyarakat. Mereka semua memiliki satu tujuan yang sama, yaitu untuk menyusun dasar negara yang kuat dan kokoh bagi Indonesia yang baru merdeka. Kehadiran berbagai latar belakang ini memberikan kekuatan pada BPUPKI untuk menyusun dasar negara yang representatif dan mengakomodasi kepentingan semua pihak.
Dalam melakukan tugasnya, BPUPKI membahas berbagai isu penting, seperti bentuk negara, sistem pemerintahan, hak asasi manusia, dan hubungan Indonesia dengan negara-negara lain. Isu-isu tersebut sangat penting karena akan menentukan arah dan karakter negara Indonesia yang baru merdeka. BPUPKI membahas isu-isu ini secara cermat dan hati-hati, karena mereka tahu bahwa keputusan yang dibuat akan menjadi dasar negara yang akan berdampak pada masa depan Indonesia.
Salah satu isu penting yang dibahas oleh BPUPKI adalah bentuk negara dan sistem pemerintahan yang akan diterapkan di Indonesia. BPUPKI mempertimbangkan berbagai faktor untuk memilih bentuk negara dan sistem pemerintahan yang cocok untuk Indonesia. Setelah berdiskusi dan mempertimbangkan berbagai faktor, BPUPKI memutuskan untuk memilih bentuk negara Republik dan sistem pemerintahan Parlementer Demokrasi.
Selain itu, BPUPKI juga membahas hak asasi manusia dan hubungan Indonesia dengan negara-negara lain. Hak asasi manusia merupakan isu yang penting karena menyangkut kesejahteraan rakyat Indonesia. BPUPKI menyepakati bahwa hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Sedangkan hubungan Indonesia dengan negara-negara lain juga dibahas dengan cermat, karena hal ini akan menentukan posisi Indonesia di mata dunia.
Dalam kesimpulannya, BPUPKI dibentuk untuk menyusun dasar negara dan konstitusi yang akan menjadi landasan bagi kemerdekaan Indonesia. BPUPKI juga bertujuan untuk menentukan bentuk negara serta sistem pemerintahan yang akan diterapkan di Indonesia. BPUPKI terdiri dari 67 anggota yang berasal dari berbagai latar belakang untuk menyusun dasar negara yang kuat dan kokoh bagi Indonesia. BPUPKI membahas berbagai isu penting, seperti bentuk negara, sistem pemerintahan, hak asasi manusia, dan hubungan Indonesia dengan negara-negara lain.
5. Piagam Jakarta menjadi dasar negara yang dibuat oleh BPUPKI dan menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
BPUPKI didirikan dengan tujuan untuk menyusun dasar negara dan konstitusi sebagai landasan bagi kemerdekaan Indonesia. Tujuan ini diwujudkan dengan pembentukan Piagam Jakarta yang kemudian menjadi landasan bagi Undang-Undang Dasar 1945. Piagam Jakarta menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Dalam konteks ini, BPUPKI bertujuan untuk membentuk negara dengan karakteristik yang jelas dan jauh dari bentuk kolonialisme yang diterapkan oleh Belanda sebelumnya. BPUPKI ingin membentuk suatu negara yang memiliki dasar hukum yang kuat dan mengakui hak asasi manusia.
BPUPKI juga bertujuan untuk menentukan bentuk negara dan sistem pemerintahan yang akan diterapkan di Indonesia. BPUPKI membahas berbagai isu penting seperti bentuk negara, sistem pemerintahan, hak asasi manusia, dan hubungan Indonesia dengan negara-negara lain. BPUPKI mempertimbangkan berbagai faktor dan kepentingan dalam memilih bentuk negara dan sistem pemerintahan yang diadopsi, sehingga dapat memperkuat dasar negara dan konstitusi yang dibuat.
Piagam Jakarta adalah hasil dari kerja keras BPUPKI dalam menyusun dasar negara dan konstitusi. Piagam ini menjadi dasar dari konstitusi Indonesia yang dibuat pada tahun 1945 dan masih berlaku hingga saat ini. Piagam ini menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Piagam Jakarta juga menegaskan bahwa Indonesia akan menjamin hak asasi manusia, memajukan kesejahteraan rakyat, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan demokrasi.
Piagam Jakarta memberikan landasan bagi Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. Secara historis, Piagam Jakarta menjadi tonggak penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan menjadi dasar dari segala bentuk kegiatan politik, sosial, dan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, BPUPKI memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk dasar negara dan konstitusi yang menjadi landasan bagi Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat.
6. BPUPKI berhasil menciptakan dasar negara yang kuat dan kokoh bagi Indonesia yang baru merdeka.
BPUPKI berhasil menciptakan dasar negara yang kuat dan kokoh bagi Indonesia yang baru merdeka. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia membutuhkan dasar negara yang kuat dan jelas untuk dapat membangun negaranya. Oleh karena itu, BPUPKI dibentuk untuk menyusun dasar negara dan konstitusi yang akan menjadi landasan bagi kemerdekaan Indonesia.
BPUPKI terdiri dari 67 anggota yang berasal dari berbagai latar belakang, seperti politikus, ahli hukum, cendekiawan, dan tokoh masyarakat. Semua anggota BPUPKI memiliki satu tujuan yang sama, yaitu untuk menyusun dasar negara yang kuat dan kokoh bagi Indonesia. Mereka bekerja keras untuk membahas berbagai isu penting, seperti bentuk negara, sistem pemerintahan, hak asasi manusia, dan hubungan Indonesia dengan negara-negara lain.
Setelah berdiskusi dan bekerja keras selama sekitar satu bulan, BPUPKI berhasil menyusun dasar negara dan konstitusi yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta menjadi dasar negara yang kuat dan jelas bagi Indonesia yang baru merdeka. Piagam Jakarta menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Selain itu, Piagam Jakarta juga menegaskan bahwa Indonesia akan menjamin hak asasi manusia, memajukan kesejahteraan rakyat, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan demokrasi.
Dengan adanya Piagam Jakarta, Indonesia berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa mereka telah siap untuk menjadi negara merdeka yang berdaulat. Piagam Jakarta menjadi dasar bagi negara Indonesia hingga saat ini dan dianggap sebagai salah satu konstitusi terbaik di dunia. BPUPKI berhasil menciptakan dasar negara yang kuat dan kokoh bagi Indonesia yang baru merdeka dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka.
7. Konstitusi yang disusun oleh BPUPKI menjadi dasar bagi negara Indonesia hingga saat ini dan dianggap sebagai salah satu konstitusi terbaik di dunia.
1. BPUPKI dibentuk untuk menyusun dasar negara dan konstitusi yang akan menjadi landasan bagi kemerdekaan Indonesia.
BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 Mei 1945 oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dengan tujuan untuk menyusun dasar negara dan konstitusi yang akan menjadi landasan bagi kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya, Indonesia masih dijajah oleh Belanda dan Jepang yang belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, BPUPKI dibentuk untuk menyusun dasar negara dan konstitusi yang akan menjadi landasan bagi kemerdekaan Indonesia. BPUPKI bekerja keras selama sekitar satu bulan, dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juli 1945, untuk menyusun dasar negara dan konstitusi yang akan menjadi landasan bagi kemerdekaan Indonesia.
2. BPUPKI bertujuan untuk menentukan bentuk negara serta sistem pemerintahan yang akan diterapkan di Indonesia.
Selain menyusun dasar negara dan konstitusi, BPUPKI juga bertujuan untuk menentukan bentuk negara serta sistem pemerintahan yang akan diterapkan di Indonesia. BPUPKI membahas berbagai isu penting, seperti bentuk negara, sistem pemerintahan, hak asasi manusia, dan hubungan Indonesia dengan negara-negara lain. Dalam sidang pleno pertama pada tanggal 1 Juni 1945, BPUPKI membahas tentang dasar negara dan membentuk sebuah komisi untuk menentukan bentuk negara dan sistem pemerintahan yang akan diterapkan di Indonesia.
3. BPUPKI terdiri dari 67 anggota yang berasal dari berbagai latar belakang untuk menyusun dasar negara yang kuat dan kokoh bagi Indonesia.
BPUPKI terdiri dari 67 anggota yang berasal dari berbagai latar belakang, seperti politikus, ahli hukum, cendekiawan, dan tokoh masyarakat. Mereka semua memiliki satu tujuan yang sama, yaitu untuk menyusun dasar negara yang kuat dan kokoh bagi Indonesia yang baru merdeka. Para anggota BPUPKI dipilih berdasarkan keahlian dan pengalaman mereka di bidang masing-masing sehingga dapat menyusun dasar negara yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia.
4. BPUPKI membahas berbagai isu penting, seperti bentuk negara, sistem pemerintahan, hak asasi manusia, dan hubungan Indonesia dengan negara-negara lain.
BPUPKI membahas berbagai isu penting yang sangat relevan dengan masa depan Indonesia, seperti bentuk negara, sistem pemerintahan, hak asasi manusia, dan hubungan Indonesia dengan negara-negara lain. Dalam diskusi mereka, anggota BPUPKI mempertimbangkan berbagai faktor, seperti sejarah, budaya, agama, dan kondisi sosial-politik Indonesia saat itu. Dalam sidang pleno pada tanggal 1 Juni 1945, BPUPKI membahas tentang dasar negara dan membentuk sebuah komisi untuk menentukan bentuk negara dan sistem pemerintahan yang akan diterapkan di Indonesia.
5. Piagam Jakarta menjadi dasar negara yang dibuat oleh BPUPKI dan menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Setelah bekerja keras selama sekitar satu bulan, BPUPKI berhasil menyusun dasar negara dan konstitusi yang menjadi landasan bagi kemerdekaan Indonesia. Mereka membentuk sebuah dokumen yang disebut dengan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini menjadi dasar negara yang dibuat oleh BPUPKI dan menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Piagam Jakarta juga menegaskan bahwa Indonesia akan menjamin hak asasi manusia, memajukan kesejahteraan rakyat, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan demokrasi.
6. BPUPKI berhasil menciptakan dasar negara yang kuat dan kokoh bagi Indonesia yang baru merdeka.
Melalui kerja keras dan diskusi yang mendalam, BPUPKI berhasil menciptakan dasar negara yang kuat dan kokoh bagi Indonesia yang baru merdeka. Mereka menyusun Piagam Jakarta yang menjadi dasar bagi negara Indonesia hingga saat ini. Piagam Jakarta ini menjadi dasar bagi konstitusi Indonesia yang mengatur sistem pemerintahan, hak asasi manusia, dan berbagai aspek penting lainnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
7. Konstitusi yang disusun oleh BPUPKI menjadi dasar bagi negara Indonesia hingga saat ini dan dianggap sebagai salah satu konstitusi terbaik di dunia.
Konstitusi yang disusun oleh BPUPKI menjadi dasar bagi negara Indonesia hingga saat ini dan dianggap sebagai salah satu konstitusi terbaik di dunia. Konstitusi Indonesia ini mengatur sistem pemerintahan, hak asasi manusia, hubungan antara pemerintah dan rakyat, serta berbagai aspek penting lainnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi Indonesia ini telah membantu Indonesia untuk menjadi negara yang stabil dan demokratis dengan hak asasi manusia yang dihormati. Oleh karena itu, konstitusi Indonesia yang disusun oleh BPUPKI dapat dianggap sebagai salah satu warisan terbesar dari perjuangan kemerdekaan Indonesia.