jelaskan struktur organisasi pbb – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1945. PBB memiliki struktur organisasi yang kompleks untuk mengelola tugas-tugasnya dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia serta memajukan kerjasama antarnegara di seluruh dunia. PBB terdiri dari beberapa badan utama, yaitu Majelis Umum, Dewan Keamanan, Sekretariat, Mahkamah Internasional, dan sejumlah badan khusus lainnya.
Majelis Umum adalah badan utama PBB yang terdiri dari seluruh negara anggota. Majelis Umum mengadopsi resolusi dan deklarasi yang bersifat nonbindung, dan berfungsi sebagai forum untuk membahas masalah-masalah internasional, termasuk masalah perdamaian dan keamanan, hak asasi manusia, dan pembangunan ekonomi global. Setiap negara anggota memiliki satu suara dalam Majelis Umum. Keputusan diambil dengan mayoritas sederhana kecuali untuk masalah-masalah penting, seperti perubahan pada Piagam PBB, yang memerlukan mayoritas dua pertiga dari negara anggota.
Dewan Keamanan adalah badan utama PBB yang bertanggung jawab atas menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Dewan Keamanan terdiri dari lima belas anggota, di mana lima anggota tetap (Tiongkok, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat) memiliki hak veto atas keputusan yang diambil. Sepuluh anggota lainnya dipilih untuk masa jabatan dua tahun, dan keputusan Dewan Keamanan diambil dengan mayoritas sembilan suara.
Sekretariat adalah badan pelaksana PBB yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, yang saat ini dijabat oleh Antonio Guterres. Sekretariat bertanggung jawab atas mengelola program dan kegiatan PBB, dan memberikan saran dan dukungan teknis kepada badan-badan PBB lainnya. Sekretariat terdiri dari sekitar 44.000 staf yang berasal dari berbagai negara di seluruh dunia.
Mahkamah Internasional adalah badan PBB yang bertanggung jawab atas menyelesaikan sengketa internasional berdasarkan hukum internasional. Mahkamah Internasional terdiri dari lima belas hakim yang dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan untuk masa jabatan sembilan tahun. Mahkamah Internasional memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa antara negara-negara anggota PBB, serta memberikan pendapat hukum atas permintaan badan-badan PBB lainnya.
Selain badan-badan utama tersebut, PBB juga memiliki badan-badan khusus lainnya yang mengelola program dan kegiatan spesifik, seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF), dan Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP). Badan-badan khusus ini memiliki anggaran dan stafnya sendiri, dan beroperasi sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Majelis Umum atau Dewan Keamanan.
Secara keseluruhan, struktur organisasi PBB terdiri dari beberapa badan utama dan badan-badan khusus yang bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia serta memajukan kerjasama antarnegara. Setiap badan memiliki peran dan tanggung jawabnya sendiri, dan bekerja sama dalam mengelola program dan kegiatan PBB yang luas dan kompleks.
Rangkuman:
Penjelasan: jelaskan struktur organisasi pbb
1. PBB adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1945.
Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1945. PBB didirikan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya perang dunia ketiga dan untuk mempromosikan kerja sama internasional dalam menyelesaikan masalah-masalah global. PBB berkantor pusat di New York, Amerika Serikat, dan memiliki 193 negara anggota.
Pada saat didirikan, PBB memiliki beberapa tujuan, yaitu menjaga perdamaian dan keamanan internasional, memajukan kerja sama antarnegara dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi, sosial, dan kemanusiaan, mempromosikan pengembangan dan perlindungan hak asasi manusia, dan menjadi pusat untuk mengkoordinasikan upaya-upaya internasional dalam menangani masalah-masalah global.
Untuk mencapai tujuan-tujuannya, PBB memiliki struktur organisasi yang sangat kompleks. Struktur organisasi PBB terdiri dari beberapa badan utama yang berfungsi untuk mengelola program-program PBB secara keseluruhan. Badan-badan utama tersebut meliputi Majelis Umum, Dewan Keamanan, Sekretariat, Mahkamah Internasional, dan sejumlah badan khusus lainnya.
Majelis Umum adalah badan utama PBB yang terdiri dari seluruh negara anggota. Majelis Umum mengadopsi resolusi dan deklarasi yang bersifat non-binding, dan berfungsi sebagai forum untuk membahas masalah-masalah internasional, termasuk masalah perdamaian dan keamanan, hak asasi manusia, dan pembangunan ekonomi global. Setiap negara anggota memiliki satu suara dalam Majelis Umum.
Dewan Keamanan adalah badan utama PBB yang bertanggung jawab atas menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Dewan Keamanan terdiri dari lima belas anggota, di mana lima anggota tetap (Tiongkok, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat) memiliki hak veto atas keputusan yang diambil. Sepuluh anggota lainnya dipilih untuk masa jabatan dua tahun, dan keputusan Dewan Keamanan diambil dengan mayoritas sembilan suara.
Sekretariat adalah badan pelaksana PBB yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, yang saat ini dijabat oleh Antonio Guterres. Sekretariat bertanggung jawab atas mengelola program dan kegiatan PBB, dan memberikan saran dan dukungan teknis kepada badan-badan PBB lainnya. Sekretariat terdiri dari sekitar 44.000 staf yang berasal dari berbagai negara di seluruh dunia.
Mahkamah Internasional adalah badan PBB yang bertanggung jawab atas menyelesaikan sengketa internasional berdasarkan hukum internasional. Mahkamah Internasional terdiri dari lima belas hakim yang dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan untuk masa jabatan sembilan tahun. Mahkamah Internasional memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa antara negara-negara anggota PBB, serta memberikan pendapat hukum atas permintaan badan-badan PBB lainnya.
Selain badan-badan utama tersebut, PBB juga memiliki badan-badan khusus lainnya yang mengelola program dan kegiatan spesifik, seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF), dan Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP). Badan-badan khusus ini memiliki anggaran dan stafnya sendiri, dan beroperasi sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Majelis Umum atau Dewan Keamanan.
Secara keseluruhan, struktur organisasi PBB yang kompleks ini memungkinkan PBB untuk mengelola program dan kegiatan yang sangat luas dan kompleks dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia serta memajukan kerjasama antarnegara di seluruh dunia. Setiap badan dalam struktur organisasi PBB memiliki peran dan tanggung jawabnya sendiri, dan bekerja sama dalam mengelola program dan kegiatan PBB yang sangat penting bagi kemanusiaan.
2. PBB memiliki struktur organisasi yang kompleks untuk mengelola tugas-tugasnya dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia serta memajukan kerjasama antarnegara di seluruh dunia.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1945. PBB didirikan untuk mendorong perdamaian dan kerjasama antar negara. PBB memiliki struktur organisasi yang kompleks untuk mengelola tugas-tugasnya dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia serta memajukan kerjasama antarnegara di seluruh dunia.
Struktur organisasi PBB dirancang untuk memastikan bahwa setiap badan dalam organisasi memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. PBB terdiri dari beberapa badan utama, yaitu Majelis Umum, Dewan Keamanan, Sekretariat, Mahkamah Internasional, dan sejumlah badan khusus lainnya.
Badan-badan utama PBB memiliki peran yang berbeda. Majelis Umum, yang terdiri dari seluruh negara anggota, berfungsi sebagai forum untuk membahas masalah-masalah internasional dan memberikan saran kepada badan-badan PBB lainnya. Dewan Keamanan bertanggung jawab atas menjaga perdamaian dan keamanan internasional, dengan lima anggota tetap yang memiliki hak veto atas keputusan yang diambil. Sekretariat bertanggung jawab atas mengelola program dan kegiatan PBB, dan memberikan saran dan dukungan teknis kepada badan-badan PBB lainnya. Mahkamah Internasional bertanggung jawab atas menyelesaikan sengketa internasional berdasarkan hukum internasional.
Selain badan-badan utama tersebut, PBB juga memiliki badan-badan khusus lainnya yang mengelola program dan kegiatan spesifik, seperti WHO, UNICEF, dan UNEP. Badan-badan khusus ini memiliki anggaran dan stafnya sendiri, dan beroperasi sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Majelis Umum atau Dewan Keamanan.
Struktur organisasi PBB yang kompleks dirancang untuk memastikan bahwa PBB dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif. Setiap badan dalam organisasi memiliki peran dan tanggung jawabnya sendiri, dan bekerja sama dalam mengelola program dan kegiatan PBB yang luas dan kompleks. Dengan struktur organisasi yang baik, PBB dapat memainkan perannya dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia serta memajukan kerjasama antarnegara di seluruh dunia.
3. PBB terdiri dari beberapa badan utama, yaitu Majelis Umum, Dewan Keamanan, Sekretariat, Mahkamah Internasional, dan sejumlah badan khusus lainnya.
Poin ketiga dari tema “Jelaskan Struktur Organisasi PBB” mengatakan bahwa PBB terdiri dari beberapa badan utama dan badan khusus lainnya. Badan utama tersebut meliputi Majelis Umum, Dewan Keamanan, Sekretariat, dan Mahkamah Internasional.
Majelis Umum adalah badan utama PBB yang terdiri dari seluruh negara anggota. Majelis Umum memiliki peran penting dalam pembahasan masalah-masalah internasional seperti perdamaian, keamanan, hak asasi manusia, dan pembangunan ekonomi global. Majelis Umum juga mengadopsi resolusi dan deklarasi yang bersifat non-binding. Setiap negara anggota memiliki satu suara dalam Majelis Umum, dan keputusan diambil dengan mayoritas sederhana kecuali untuk masalah-masalah penting, seperti perubahan pada Piagam PBB, yang memerlukan mayoritas dua pertiga dari negara anggota.
Dewan Keamanan adalah badan utama PBB yang bertanggung jawab atas menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Dewan Keamanan terdiri dari lima belas anggota, di mana lima anggota tetap (Tiongkok, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat) memiliki hak veto atas keputusan yang diambil. Sepuluh anggota lainnya dipilih untuk masa jabatan dua tahun, dan keputusan Dewan Keamanan diambil dengan mayoritas sembilan suara. Dewan Keamanan juga memiliki kekuatan untuk memutuskan tindakan kolektif, termasuk sanksi ekonomi dan tindakan militer.
Sekretariat adalah badan pelaksana PBB yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, yang saat ini dijabat oleh Antonio Guterres. Sekretariat bertanggung jawab atas mengelola program dan kegiatan PBB, dan memberikan saran dan dukungan teknis kepada badan-badan PBB lainnya. Sekretariat terdiri dari sekitar 44.000 staf yang berasal dari berbagai negara di seluruh dunia.
Mahkamah Internasional adalah badan PBB yang bertanggung jawab atas menyelesaikan sengketa internasional berdasarkan hukum internasional. Mahkamah Internasional terdiri dari lima belas hakim yang dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan untuk masa jabatan sembilan tahun. Mahkamah Internasional memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa antara negara-negara anggota PBB, serta memberikan pendapat hukum atas permintaan badan-badan PBB lainnya.
Selain badan-badan utama tersebut, PBB juga memiliki badan-badan khusus lainnya yang mengelola program dan kegiatan spesifik, seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF), dan Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP). Badan-badan khusus ini memiliki anggaran dan stafnya sendiri, dan beroperasi sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Majelis Umum atau Dewan Keamanan.
Dengan adanya beberapa badan utama dan badan khusus lainnya, PBB memiliki struktur organisasi yang kompleks. Hal ini memungkinkan PBB untuk melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia serta memajukan kerjasama antarnegara yang luas dan kompleks. Seluruh badan PBB bekerja sama dalam mengelola program dan kegiatan PBB dan bertanggung jawab atas tujuan-tujuan organisasi tersebut.
4. Majelis Umum adalah badan utama PBB yang terdiri dari seluruh negara anggota dan berfungsi sebagai forum untuk membahas masalah-masalah internasional.
Majelis Umum adalah badan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terdiri dari seluruh negara anggota. Majelis Umum berfungsi sebagai forum untuk membahas masalah-masalah internasional, termasuk masalah perdamaian dan keamanan, hak asasi manusia, dan pembangunan ekonomi global. Majelis Umum adalah badan yang sangat penting dalam PBB karena setiap negara anggota memiliki satu suara dalam Majelis Umum.
Majelis Umum juga berfungsi sebagai badan yang mengadopsi resolusi dan deklarasi yang bersifat nonbindung. Keputusan diambil dengan mayoritas sederhana kecuali untuk masalah-masalah penting, seperti perubahan pada Piagam PBB, yang memerlukan mayoritas dua pertiga dari negara anggota. Keputusan Majelis Umum bersifat penting karena dapat mempengaruhi kebijakan nasional dari negara-negara anggota PBB.
Majelis Umum mengadakan sidang setiap tahunnya di markas besar PBB di New York. Sidang ini dihadiri oleh delegasi dari semua negara anggota PBB dan menjadi forum untuk membahas berbagai isu penting yang mempengaruhi perdamaian dan keamanan dunia. Selain itu, Majelis Umum juga memiliki sejumlah komite dan badan-badan khusus yang membahas masalah-masalah tertentu, seperti Komite Ekonomi dan Keuangan Internasional, Komisi Hak Asasi Manusia, dan Komisi untuk Status Wanita.
Dalam struktur organisasi PBB, Majelis Umum merupakan badan utama yang memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia serta memajukan kerjasama antarnegara. Majelis Umum sebagai forum internasional juga menjadi tempat yang strategis untuk negosiasi, dialog, dan diplomasi antarnegara dalam mencapai tujuan-tujuan PBB.
5. Dewan Keamanan adalah badan utama PBB yang bertanggung jawab atas menjaga perdamaian dan keamanan internasional, terdiri dari lima belas anggota, di mana lima anggota tetap memiliki hak veto atas keputusan yang diambil.
Dewan Keamanan adalah badan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertanggung jawab atas menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Dewan Keamanan terdiri dari lima belas anggota, di mana lima anggota tetap (Tiongkok, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat) memiliki hak veto atas keputusan yang diambil. Sepuluh anggota lainnya dipilih untuk masa jabatan dua tahun, dan keputusan Dewan Keamanan diambil dengan mayoritas sembilan suara.
Dewan Keamanan memiliki mandat yang luas untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Tugas utamanya adalah mencegah konflik dan mengatasi konflik yang telah terjadi. Dewan Keamanan dapat mengambil tindakan seperti menempatkan pasukan perdamaian di daerah konflik, memberlakukan sanksi ekonomi atau diplomatik, atau bahkan menggunakan tindakan militer untuk menghentikan kekerasan.
Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Keamanan harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kepentingan nasional, hak asasi manusia, dan keamanan internasional. Lima anggota tetap memiliki hak veto, yang berarti mereka dapat menghalangi keputusan apapun yang diambil oleh Dewan Keamanan. Hal ini sering menjadi sumber kontroversi, karena hak veto ini dapat menghambat tindakan yang dibutuhkan untuk mencapai perdamaian dan keamanan internasional.
Dalam praktiknya, Dewan Keamanan sering menjadi tempat perselisihan antara kepentingan nasional dari anggota tetap dan upaya-upaya untuk mencapai perdamaian dan keamanan internasional. Namun, Dewan Keamanan tetap merupakan badan penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia, dan terus bekerja untuk mencari solusi untuk konflik dan ancaman keamanan global.
6. Sekretariat adalah badan pelaksana PBB yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, yang bertanggung jawab atas mengelola program dan kegiatan PBB.
PBB memiliki struktur organisasi yang kompleks untuk menjalankan tugas-tugasnya dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia serta memajukan kerjasama antarnegara di seluruh dunia. Struktur organisasi PBB terdiri dari beberapa badan utama, yaitu Majelis Umum, Dewan Keamanan, Sekretariat, Mahkamah Internasional, dan sejumlah badan khusus lainnya.
Majelis Umum adalah badan utama PBB yang terdiri dari seluruh negara anggota. Majelis Umum berfungsi sebagai forum untuk membahas masalah-masalah internasional, termasuk masalah perdamaian dan keamanan, hak asasi manusia, dan pembangunan ekonomi global. Setiap negara anggota memiliki satu suara dalam Majelis Umum. Keputusan diambil dengan mayoritas sederhana kecuali untuk masalah-masalah penting, seperti perubahan pada Piagam PBB, yang memerlukan mayoritas dua pertiga dari negara anggota.
Dewan Keamanan adalah badan utama PBB yang bertanggung jawab atas menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Dewan Keamanan terdiri dari lima belas anggota, di mana lima anggota tetap (Tiongkok, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat) memiliki hak veto atas keputusan yang diambil. Sepuluh anggota lainnya dipilih untuk masa jabatan dua tahun, dan keputusan Dewan Keamanan diambil dengan mayoritas sembilan suara.
Sekretariat adalah badan pelaksana PBB yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, yang saat ini dijabat oleh Antonio Guterres. Sekretariat bertanggung jawab atas mengelola program dan kegiatan PBB, dan memberikan saran dan dukungan teknis kepada badan-badan PBB lainnya. Sekretariat terdiri dari sekitar 44.000 staf yang berasal dari berbagai negara di seluruh dunia.
Mahkamah Internasional adalah badan PBB yang bertanggung jawab atas menyelesaikan sengketa internasional berdasarkan hukum internasional. Mahkamah Internasional terdiri dari lima belas hakim yang dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan untuk masa jabatan sembilan tahun. Mahkamah Internasional memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa antara negara-negara anggota PBB, serta memberikan pendapat hukum atas permintaan badan-badan PBB lainnya.
Selain badan-badan utama tersebut, PBB juga memiliki badan-badan khusus lainnya yang mengelola program dan kegiatan spesifik, seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF), dan Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP). Badan-badan khusus ini memiliki anggaran dan stafnya sendiri, dan beroperasi sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Majelis Umum atau Dewan Keamanan.
Dalam keseluruhan struktur organisasi PBB, masing-masing badan memiliki peran dan tanggung jawabnya sendiri, dan bekerja sama dalam mengelola program dan kegiatan PBB yang luas dan kompleks. Setiap badan memiliki kebijakan dan prosedurnya sendiri yang diatur dalam Piagam PBB. Melalui kerjasama antarbadan PBB, organisasi ini dapat menjalankan tugas-tugasnya dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia serta memajukan kerjasama antarnegara.
7. Mahkamah Internasional adalah badan PBB yang bertanggung jawab atas menyelesaikan sengketa internasional berdasarkan hukum internasional.
Poin ke-7 dari tema “jelaskan struktur organisasi PBB” adalah Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional adalah badan PBB yang bertanggung jawab atas menyelesaikan sengketa internasional berdasarkan hukum internasional. Badan ini dikenal juga dengan International Court of Justice (ICJ) dan bermarkas di Den Haag, Belanda.
Mahkamah Internasional terdiri dari 15 hakim, yang dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB. Masing-masing hakim diangkat untuk masa jabatan sembilan tahun dan hanya dapat dipilih kembali setelah masa jabatannya habis. Para hakim yang terpilih harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur dalam Statuta Mahkamah Internasional.
Mahkamah Internasional memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antara negara-negara anggota PBB, serta memberikan pendapat hukum atas permintaan badan-badan PBB lainnya. Mahkamah Internasional dapat menyelesaikan sengketa internasional dengan beberapa cara, antara lain melalui arbitrase, yaitu penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga atau melalui putusan hakim.
Mahkamah Internasional memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Dalam menyelesaikan sengketa internasional, Mahkamah Internasional berdasarkan pada hukum internasional yang telah disepakati oleh negara-negara anggota PBB. Selain itu, Mahkamah Internasional juga berperan dalam membangun sistem hukum internasional yang lebih baik dan memberikan pedoman bagi negara-negara anggota dalam menjalankan hubungan internasionalnya.
Secara keseluruhan, Mahkamah Internasional adalah badan PBB yang memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa internasional berdasarkan hukum internasional. Dengan keberadaan Mahkamah Internasional, diharapkan dapat membantu menjaga perdamaian dan keamanan internasional serta membangun sistem hukum internasional yang lebih baik.
8. PBB juga memiliki badan-badan khusus lainnya yang mengelola program dan kegiatan spesifik, seperti WHO, UNICEF, dan UNEP.
Poin ke-1 menjelaskan bahwa PBB adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1945. Tujuan utama PBB adalah untuk mempromosikan kerjasama antarnegara dalam berbagai bidang, termasuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia, memajukan hak asasi manusia, dan mempromosikan pembangunan ekonomi global.
Poin ke-2 menjelaskan bahwa struktur organisasi PBB sangat kompleks. Hal ini disebabkan karena PBB memiliki tugas yang sangat luas dan kompleks dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia serta memajukan kerjasama antarnegara di seluruh dunia. Oleh karena itu, PBB memerlukan struktur organisasi yang kuat dan kompleks untuk mengelola tugas-tugasnya.
Poin ke-3 menjelaskan bahwa PBB terdiri dari beberapa badan utama, yaitu Majelis Umum, Dewan Keamanan, Sekretariat, Mahkamah Internasional, dan sejumlah badan khusus lainnya. Badan-badan ini bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia serta memajukan kerjasama antarnegara.
Poin ke-4 menjelaskan bahwa Majelis Umum adalah badan utama PBB yang terdiri dari seluruh negara anggota dan berfungsi sebagai forum untuk membahas masalah-masalah internasional. Dalam Majelis Umum, setiap negara anggota memiliki satu suara. Majelis Umum mengadopsi resolusi dan deklarasi yang bersifat nonbinding.
Poin ke-5 menjelaskan bahwa Dewan Keamanan adalah badan utama PBB yang bertanggung jawab atas menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Dewan Keamanan terdiri dari lima belas anggota, di mana lima anggota tetap memiliki hak veto atas keputusan yang diambil. Dewan Keamanan memiliki kekuasaan untuk mengambil tindakan, seperti menjatuhkan sanksi atau menggunakan kekuatan militer, untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.
Poin ke-6 menjelaskan bahwa Sekretariat adalah badan pelaksana PBB yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, yang bertanggung jawab atas mengelola program dan kegiatan PBB. Sekretaris Jenderal dipilih oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan. Sekretariat memiliki staf yang berasal dari berbagai negara di seluruh dunia dan bekerja untuk mengelola program dan kegiatan PBB.
Poin ke-7 menjelaskan bahwa Mahkamah Internasional adalah badan PBB yang bertanggung jawab atas menyelesaikan sengketa internasional berdasarkan hukum internasional. Mahkamah Internasional terdiri dari lima belas hakim yang dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan untuk masa jabatan sembilan tahun. Mahkamah Internasional memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa antara negara-negara anggota PBB, serta memberikan pendapat hukum atas permintaan badan-badan PBB lainnya.
Poin ke-8 menjelaskan bahwa PBB juga memiliki badan-badan khusus lainnya yang mengelola program dan kegiatan spesifik, seperti WHO, UNICEF, dan UNEP. Badan-badan khusus ini memiliki anggaran dan stafnya sendiri, dan beroperasi sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Majelis Umum atau Dewan Keamanan. Setiap badan khusus memiliki tanggung jawabnya sendiri dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan dunia, seperti WHO yang bertanggung jawab atas masalah kesehatan dunia, UNICEF yang bertanggung jawab atas masalah anak-anak, dan UNEP yang bertanggung jawab atas masalah lingkungan.