Jelaskan Sistematika Uud 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen

jelaskan sistematika uud 1945 sebelum dan sesudah amandemen –

UUD 1945 atau Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan konstitusional Indonesia yang berlaku sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Perubahan tersebut disebut dengan Amandemen UUD 1945. Sebelum Amandemen UUD 1945, terdapat beberapa sistematika yang tertuang dalam UUD 1945.

Pertama, UUD 1945 sebelum Amandemen mengatur tentang pengaturan Pembukaan UUD 1945 yang berisi tentang dasar negara, tujuan pembangunan, dan dasar negara. Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pembangunan negara mencakup kesejahteraan umum, keadilan sosial bagi seluruh rakyat, dan pengakuan terhadap kemerdekaan hak-hak asasi manusia.

Kedua, UUD 1945 sebelum Amandemen juga mengatur tentang pengaturan Dasar Negara yang terdiri dari 5 (lima) pasal, yaitu Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Pasal 1 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pada hukum Pancasila dan UUD 1945. Pasal 2 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berbentuk Republik. Pasal 3 menyatakan bahwa bentuk pemerintahan Republik Indonesia adalah Presidensial. Pasal 4 menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di Negara Indonesia ada di tangan rakyat. Pasal 5 menyatakan bahwa Negara Indonesia berdiri atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Ketiga, UUD 1945 sebelum Amandemen juga mengatur tentang hak asasi manusia yang terdiri dari hak asasi kemanusiaan yang meliputi hak untuk hidup, hak untuk berpendapat, hak untuk beribadah, hak untuk bebas dari diskriminasi dan hak untuk mengekspresikan diri. Hak asasi politik meliputi hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk mengikuti demonstrasi, hak untuk mengadakan aksi massa, hak untuk mengajukan gugatan, hak untuk mengadakan upacara, dan hak untuk membentuk partai politik.

Keempat, UUD 1945 sebelum Amandemen juga mengatur tentang kewajiban warga Negara Indonesia untuk menjaga keutuhan Negara, menghormati dan menghargai hak asasi manusia serta mematuhi hukum. Selain itu, UUD 1945 juga mengatur tentang hak dan kewajiban pemerintah, pengaturan tentang pemerintah daerah, pengaturan tentang pengadilan dan hakim, pengaturan tentang pajak dan keuangan negara, pengaturan tentang hukum, pengaturan tentang keamanan, dan pengaturan tentang peraturan perundang-undangan.

Setelah Amandemen UUD 1945, maka terdapat beberapa perubahan yang terjadi, antara lain adalah pengaturan tentang pembukaan UUD 1945 yang diperluas menjadi 5 (lima) pasal, pengaturan tentang hak asasi manusia yang diperluas menjadi 9 (sembilan) pasal, pengaturan tentang lembaga legislatif yang diubah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat, pengaturan tentang lembaga eksekutif yang diubah menjadi presidensial, dan pengaturan tentang lembaga yudikatif yang diperluas menjadi Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Amandemen UUD 1945 juga menambahkan pasal-pasal baru mengenai hak asasi anak, perlindungan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang rentan, dan hak asasi buruh.

Dengan demikian, Amandemen UUD 1945 telah menambahkan berbagai peraturan baru mengenai hak asasi manusia, lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif yang yang berpengaruh pada sistematika UUD 1945. Dengan adanya Amandemen UUD 1945, maka sistematika UUD 1945 terbaru ini telah memberikan perlindungan yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia dan menjamin keutuhan Negara Republik Indonesia.

Rangkuman:

Penjelasan Lengkap: jelaskan sistematika uud 1945 sebelum dan sesudah amandemen

1. UUD 1945 sebelum Amandemen mengatur tentang pengaturan Pembukaan UUD 1945 yang berisi tentang dasar negara, tujuan pembangunan, dan dasar negara.

Pembukaan UUD 1945 merupakan bagian dari UUD 1945 yang mengatur mengenai dasar negara dan tujuan pembangunan. UUD 1945 sebelum Amandemen mencakup kedua aspek tersebut. Hal ini juga mengatur mengenai dasar negara dan hak-hak asasi manusia. Selain itu, UUD 1945 juga mengatur tentang sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia.

Pengaturan Pembukaan UUD 1945 sebelum Amandemen mencakup tentang dasar negara yang berisi tentang Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Selain itu, UUD 1945 juga mencakup tentang tujuan pembangunan yang terdiri dari tujuan nasional, tujuan ekonomi, tujuan sosial, tujuan politik, dan tujuan kebudayaan. UUD 1945 juga mencakup tentang dasar negara yang terdiri dari prinsip-prinsip demokrasi pancasila, hak asasi manusia, hak-hak sosial, ekonomi dan budaya, hak-hak politik, dan hak-hak konstitusional.

Sistematika UUD 1945 sebelum Amandemen juga mencakup tentang sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Sistem pemerintahan ini terdiri dari sistem parlementer, sistem presidensial, dan sistem pemerintahan daerah. Selain itu, UUD 1945 juga mencakup tentang lembaga-lembaga pemerintahan yang terdiri dari lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. UUD 1945 juga mencakup tentang hak-hak rakyat dan hak-hak konstitusional.

Dalam Amandemen UUD 1945, beberapa hal telah diubah. Salah satu perubahan yang terlihat adalah pengaturan tentang dasar negara. Dalam Amandemen UUD 1945, Pancasila yang semula menjadi dasar negara, telah digantikan dengan dasar negara yang terdiri dari dasar kebhinekaan, dasar persatuan, dan dasar keadilan sosial. Selain itu, UUD 1945 juga mencakup tentang hak asasi manusia, hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya, dan hak-hak politik.

Sistematika UUD 1945 juga telah berubah setelah Amandemen. Sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia berubah menjadi sistem presidensial dengan lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. UUD 1945 juga mencakup tentang hak-hak rakyat, hak-hak konstitusional, dan hak-hak hak asasi manusia.

Dalam Amandemen UUD 1945, beberapa istilah juga telah diperbarui seperti istilah ‘negara Kesatuan Republik Indonesia’ digantikan dengan istilah ‘Republik Indonesia’. UUD 1945 juga telah menambahkan pasal-pasal baru yang mengatur mengenai pengaturan tentang kehamilan, partisipasi politik wanita, dan pengaturan tentang hak-hak anak.

Dalam kesimpulan, sistematika UUD 1945 sebelum Amandemen mencakup tentang dasar negara, tujuan pembangunan, dasar negara, sistem pemerintahan, lembaga-lembaga pemerintahan, hak-hak rakyat, dan hak-hak konstitusional. Namun, setelah Amandemen UUD 1945, beberapa hal telah diubah seperti pengaturan tentang dasar negara dan hak-hak asasi manusia, sistem pemerintahan, dan istilah-istilah yang digunakan.

2. UUD 1945 sebelum Amandemen juga mengatur tentang pengaturan Dasar Negara yang terdiri dari 5 (lima) pasal.

Pengaturan Dasar Negara yang dimaksud dalam UUD 1945 sebelum Amandemen terdiri dari 5 (lima) pasal. Pasal-pasal tersebut mendefinisikan dasar-dasar pemerintahan, filosofi dan tujuan nasional, dan bentuk pemerintahan. Pasal-pasal ini menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pertama, Pasal 1 menyebutkan bahwa “Kemerdekaan Indonesia itu merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat diubah”. Pada pasal ini juga dinyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

Kedua, Pasal 2 menetapkan bahwa dasar Negara adalah Pancasila. Pancasila menjadi dasar untuk menciptakan peraturan dan pengaturan yang berlaku di Indonesia. Pasal ini juga menyebutkan bahwa Pancasila merupakan prinsip dasar yang harus diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketiga, Pasal 3 menyatakan bahwa UUD 1945 menjadi dasar hukum yang berlaku di Indonesia. Pasal ini menyebutkan bahwa UUD 1945 harus dihormati dan dilindungi oleh seluruh warga negara Indonesia. Pasal ini juga menyatakan bahwa setiap orang berhak melakukan penyelidikan atas UUD 1945 sebagai dasar hukum yang berlaku di Indonesia.

Keempat, Pasal 4 menegaskan bahwa tujuan nasional Republik Indonesia adalah untuk mencapai kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal ini juga menyebutkan bahwa semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan perlindungan hukum yang adil.

Kelima, Pasal 5 menyatakan bahwa bentuk pemerintahan di Indonesia adalah demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Pasal ini juga menyebutkan bahwa semua warga negara berhak berpartisipasi dalam pemerintahan, yaitu dengan memilih anggota legislatif, pemimpin, dan pemerintah.

Setelah amandemen, UUD 1945 juga mengalami beberapa perubahan. Amandemen ini dilakukan untuk memperbaiki pengaturan dasar Negara yang ada di UUD 1945 agar lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini. Perubahan yang dilakukan meliputi penambahan pasal baru, perubahan dalam pasal yang sudah ada, dan penghapusan pasal yang tidak relevan.

Amandemen ini menambahkan 4 (empat) pasal baru yang mengatur tentang hak asasi manusia, hak milik, hak pilih, dan hak partisipasi politik. Pasal-pasal baru ini memperkuat posisi warga negara dalam pengaturan dasar Negara. Selain itu, pasal-pasal yang sudah ada juga mengalami penyesuaian dengan kondisi saat ini. Pasal-pasal yang tidak relevan telah dihapus.

Dengan demikian, UUD 1945 sebelum Amandemen terdiri dari 5 (lima) pasal yang mengatur tentang pengaturan dasar Negara. Pasal-pasal tersebut mendefinisikan dasar-dasar pemerintahan, filosofi dan tujuan nasional, dan bentuk pemerintahan. Setelah Amandemen, UUD 1945 menjadi lebih komprehensif dengan penambahan pasal baru, penyesuaian pasal yang sudah ada, dan penghapusan pasal yang tidak relevan. Dengan demikian, Amandemen di UUD 1945 meningkatkan kualitas pengaturan dasar Negara di Indonesia.

3. UUD 1945 sebelum Amandemen juga mengatur tentang hak asasi manusia yang terdiri dari hak asasi kemanusiaan dan hak asasi politik.

Sistematika UUD 1945 sebelum dan sesudah Amandemen merupakan sebuah pernyataan yang berisi tentang hak asasi manusia yang diberikan oleh undang-undang dasar 1945 Indonesia. UUD 1945 ini merupakan salah satu dasar hukum dari Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang berbagai macam hak yang diberikan kepada rakyat Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung.

UUD 1945 sebelum Amandemen merupakan sebuah UUD yang diterapkan ketika Indonesia meraih kemerdekaan pada tahun 1945. UUD 1945 ini mengatur tentang berbagai macam hak bagi rakyat Indonesia, termasuk hak asasi manusia. UUD 1945 sebelum Amandemen mengatur tentang hak asasi manusia yang terdiri dari hak asasi kemanusiaan dan hak asasi politik.

Hak asasi kemanusiaan adalah hak yang diberikan kepada setiap orang yang berlaku di setiap Negara. Hak ini berisi tentang hak untuk hidup, hak untuk memperoleh perlindungan hukum, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk bergerak bebas dan hak untuk mengembangkan diri secara pribadi dan sosial. Hak asasi kemanusiaan adalah hak yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945 sebelum Amandemen.

Sedangkan hak asasi politik adalah hak yang diberikan untuk mengatur dan mengelola Negara. Hak asasi politik ini meliputi hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, hak untuk menyampaikan pendapat dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan Negara. UUD 1945 sebelum Amandemen juga menyebutkan bahwa hak asasi politik ini harus dihormati dan dijaga oleh Negara.

Selain hak asasi manusia, UUD 1945 sebelum Amandemen juga mengatur tentang hak asasi lainnya seperti hak ekonomi, hak sosial dan kebudayaan, hak-hak khusus bagi anak-anak, perempuan dan orang-orang dengan kebutuhan khusus. UUD 1945 sebelum Amandemen juga mengatur tentang hak-hak yang diberikan kepada rakyat Indonesia sebagai warga Negara dan hak untuk memperjuangkan hak asasi manusia.

Meskipun UUD 1945 sebelum Amandemen memberikan hak asasi manusia yang cukup luas, namun beberapa hak asasi manusia masih belum diakui dengan baik. Hal ini menyebabkan UUD 1945 menjadi kurang efektif dan kurang memberikan hak yang seharusnya. Oleh karena itu, pada tahun 1999 UUD 1945 ini telah mengalami Amandemen sehingga menjadi lebih baik dalam memberikan hak asasi manusia.

Setelah Amandemen, kata hak asasi manusia telah diperluas dan dipertegas dalam UUD 1945. Amandemen ini juga menambahkan hak-hak baru seperti hak untuk menikmati air bersih, hak untuk mendapatkan perlindungan lingkungan, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari kesewenangan aparat penegak hukum.

Kesimpulannya, UUD 1945 sebelum Amandemen juga mengatur tentang hak asasi manusia yang terdiri dari hak asasi kemanusiaan dan hak asasi politik. Setelah Amandemen, hak asasi manusia telah diperluas dan dipertegas dalam UUD 1945 sehingga menambahkan hak-hak baru bagi warga Negara Indonesia.

4. UUD 1945 sebelum Amandemen juga mengatur tentang kewajiban warga Negara Indonesia untuk menjaga keutuhan Negara.

UUD 1945 sebelum Amandemen merupakan UUD yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. UUD 1945 sebelum Amandemen merupakan kompilasi berbagai peraturan dan kebijakan yang tercantum dalam UUD 1945, yang mana juga mengatur tentang kewajiban warga Negara Indonesia untuk menjaga keutuhan Negara. Kewajiban ini telah diatur dalam Pasal 27 UUD 1945, yang berbunyi: “Setiap warga Negara Indonesia berkewajiban untuk menjaga keutuhan Negara, yaitu menegakkan hukum dan keadilan serta melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Selain itu, UUD 1945 juga mengatur bahwa warga Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi Pancasila, yang merupakan sumber dari semua hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Pasal 31 UUD 1945 menyebutkan bahwa: “Setiap warga Negara Indonesia berkewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar Negara.”

Selain itu, UUD 1945 juga mengatur tentang kewajiban warga Negara Indonesia untuk menghormati dan menjaga keutuhan Sumpah/Janji Pemuda yang telah disepakati oleh para pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah/Janji Pemuda tersebut berisi tentang kewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi Pancasila, menghargai hak-hak asasi manusia, serta menciptakan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa: “Setiap warga Negara Indonesia berkewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi Sumpah/Janji Pemuda.”

Walaupun UUD 1945 sebelum Amandemen telah mengatur tentang kewajiban warga Negara Indonesia untuk menjaga keutuhan Negara, namun seiring dengan berjalannya waktu, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk menyesuaikan UUD 1945 dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu pada tahun 1999 UUD 1945 dilakukan perubahan atau yang dikenal dengan istilah Amandemen. Amandemen ini meliputi beberapa hal, di antaranya adalah penambahan atau perubahan beberapa pasal yang ada di dalam UUD 1945.

Salah satu pasal yang diubah melalui Amandemen adalah Pasal 27 UUD 1945, yang mana mengatur tentang kewajiban warga Negara Indonesia untuk menjaga keutuhan Negara. Pasal 27 UUD 1945 sebelum Amandemen hanya menyebutkan tentang kewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan serta melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah Amandemen, Pasal 27 UUD 1945 diubah untuk menegaskan komitmen warga Negara Indonesia untuk menghormati dan menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar Negara, menghormati dan menjunjung tinggi Sumpah/Janji Pemuda, serta menghargai hak-hak asasi manusia. Dengan demikian, kewajiban warga Negara Indonesia untuk menjaga keutuhan Negara telah dipertegas melalui Amandemen.

Dengan adanya Amandemen, UUD 1945 telah diperbarui dengan mengikuti perkembangan zaman. Salah satu perubahan yang dilakukan adalah perubahan Pasal 27 UUD 1945 yang mengatur tentang kewajiban warga Negara Indonesia untuk menjaga keutuhan Negara. Dengan demikian, UUD 1945 yang berlaku sekarang telah menegaskan komitmen warga Negara Indonesia untuk menghormati dan menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar Negara, menghormati dan menjunjung tinggi Sumpah/Janji Pemuda, serta menghargai hak-hak asasi manusia.

5. Setelah Amandemen UUD 1945, maka terdapat beberapa perubahan yang terjadi, antara lain adalah pengaturan tentang pembukaan UUD 1945 yang diperluas menjadi 5 (lima) pasal, pengaturan tentang hak asasi manusia yang diperluas menjadi 9 (sembilan) pasal, pengaturan tentang lembaga legislatif yang diubah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat, pengaturan tentang lembaga eksekutif yang diubah menjadi presidensial, dan pengaturan tentang lembaga yudikatif yang diperluas menjadi Mahkamah Konstitusi.

Sistematika UUD 1945 merupakan bagian dari peraturan dan hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat di Indonesia. UUD 1945 merupakan Undang-Undang Dasar yang mengatur pemerintahan, hak asasi, dan kewajiban warga Negara Indonesia. Sebelum amandemen, UUD 1945 terdiri dari 18 pasal.

Sebelum amandemen, UUD 1945 memiliki 5 pasal pembuka yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada Pancasila, yaitu: Pertama, Ketuhanan yang Maha Esa; Kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab; Ketiga, Persatuan Indonesia; Keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; dan Kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, UUD 1945 juga memiliki 12 pasal tentang hak asasi manusia, yang menjelaskan hak setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan yang adil, termasuk hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak atas kebebasan beragama, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan kesehatan, dan hak untuk mendapatkan perumahan yang layak.

Pembukaan UUD 1945 diperluas menjadi 5 (lima) pasal, di mana pasal pertama menetapkan bahwa “Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.” Pasal-pasal selanjutnya menjelaskan tentang kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, hukum, dan negara.

Hak asasi manusia diperluas menjadi 9 (sembilan) pasal, di mana pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang hak setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan yang adil, termasuk hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak atas kebebasan beragama, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan kesehatan, dan hak untuk mendapatkan perumahan yang layak.

Pengaturan tentang lembaga legislatif juga berubah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat, di mana Dewan Perwakilan Rakyat memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi aktivitas pemerintah.

Pengaturan tentang lembaga eksekutif juga diubah menjadi presidensial, di mana Presiden memiliki wewenang untuk mengatur pemerintahan dan mengambil keputusan yang dianggap perlu untuk kepentingan rakyat.

Pengaturan tentang lembaga yudikatif juga diperluas menjadi Mahkamah Konstitusi, di mana Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk mengawasi pelaksanaan hukum dan mengambil keputusan yang dianggap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, Amandemen UUD 1945 telah membuat berbagai perubahan pada sistematika UUD 1945, termasuk pengaturan tentang pembukaan UUD 1945, pengaturan tentang hak asasi manusia, pengaturan tentang lembaga legislatif, pengaturan tentang lembaga eksekutif, dan pengaturan tentang lembaga yudikatif. Dengan berbagai perubahan ini, diharapkan sistematika UUD 1945 dapat berfungsi dengan baik untuk memenuhi tujuan dari UUD 1945, yaitu untuk memberikan perlindungan hukum dan perlakuan yang adil bagi seluruh warga negara Indonesia.

6. Amandemen UUD 1945 juga menambahkan pasal-pasal baru mengenai hak asasi anak, perlindungan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang rentan, dan hak asasi buruh.

Sistematika UUD 1945 adalah struktur dan susunan hukum yang mengatur bagaimana UUD 1945 disusun. UUD 1945 merupakan UUD pertama yang diterapkan di Indonesia dan telah mengalami beberapa kali amandemen. Amandemen adalah proses yang digunakan untuk mengubah atau mengupdate UUD. Amandemen UUD 1945 dilakukan untuk menyesuaikan UUD dengan perkembangan zaman dan masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang sedang terjadi.

Sebelum Amandemen UUD 1945, UUD 1945 terdiri dari 20 pasal yang membahas hak-hak asasi, hak politik, politik luar negeri, pemerintahan, dan peradilan. Pasal-pasal ini mencakup hak-hak asasi manusia, hak-hak politik, perlindungan hukum, kedaulatan rakyat, pemerintahan dan peradilan, dan lain-lain. UUD 1945 juga memberikan hak-hak asasi kepada warga negara dan menjamin perlindungan hukum bagi setiap orang.

Setelah Amandemen UUD 1945, UUD 1945 telah dimodifikasi dan diperbarui dengan menambahkan beberapa pasal baru. Pasal-pasal baru ini menekankan hak-hak asasi anak, perlindungan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang rentan, dan hak asasi buruh. Pasal-pasal baru ini menjamin hak-hak asasi bagi anak-anak, hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak, hak untuk tidak menjadi korban pelecehan, dan lain-lain. Selain itu, pasal-pasal baru juga memberikan perlindungan bagi kelompok masyarakat yang rentan, seperti orang tua, pengungsi, dan penyandang disabilitas. Pasal-pasal baru ini juga memberikan hak-hak asasi buruh, seperti hak untuk mendapatkan upah yang layak, hak untuk berkumpul dan berorganisasi, dan hak untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan.

Amandemen UUD 1945 juga menambahkan pasal-pasal baru untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pasal-pasal baru ini mengatur perlindungan terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta perlindungan terhadap hak-hak politik dan hak-hak sipil. Pasal-pasal baru ini juga mengatur tentang hak-hak suara dan hak untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Dengan demikian, amandemen UUD 1945 telah meningkatkan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Amandemen UUD 1945 juga menambahkan pasal-pasal baru mengenai hak asasi anak, perlindungan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang rentan, dan hak asasi buruh. Dengan pasal-pasal baru ini, UUD 1945 memastikan bahwa semua warga negara Indonesia mendapatkan perlindungan hukum yang layak dan hak-hak asasi yang sama.

7. Dengan adanya Amandemen UUD 1945, maka sistematika UUD 1945 terbaru ini telah memberikan perlindungan yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia dan menjamin keutuhan Negara Republik Indonesia.

Sistematika UUD 1945 adalah struktur yang digunakan untuk menyusun UUD 1945. UUD 1945 adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang merupakan dasar konstitusi Negara. UUD 1945 merupakan undang-undang dasar yang berlaku sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Sistematika UUD 1945 berisi aturan-aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia. Sistematika ini juga mengatur hubungan antara Pemerintah dengan masyarakat dan antar wilayah di Indonesia.

Sejak dikeluarkan pada tahun 1945, UUD 1945 telah mengalami beberapa kali perubahan, yang disebut dengan Amandemen UUD 1945. Amandemen UUD 1945 merupakan proses penyempurnaan UUD 1945 dengan menambahkan, menghapus, atau mengubah beberapa pasal. Dengan adanya Amandemen UUD 1945, maka sistematika UUD 1945 terbaru ini telah memberikan perlindungan yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia dan menjamin keutuhan Negara Republik Indonesia.

Sebelum Amandemen UUD 1945, sistematika UUD 1945 terdiri dari Pembukaan, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Penutup. Pembukaan berisi tujuan umum dan tujuan khusus yang diinginkan oleh pembentuk Negara Republik Indonesia. Pancasila menjadi dasar pokok bagi Negara Republik Indonesia, yang terdiri dari lima sila yang meliputi kemurnian, kesatuan, dan kerakyatan. UUD 1945 merupakan dasar hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia. Penutup berisi ketentuan-ketentuan pemberlakuannya.

Setelah adanya Amandemen UUD 1945, sistematika UUD 1945 terbaru ini memiliki 7 Pasal, yaitu Pembukaan, Pancasila, UUD 1945, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, dan Penutup. Pembukaan dan Pancasila sama dengan sistematika UUD 1945 sebelumnya. UUD 1945 menjadi Pasal 1 sampai Pasal 28E. Pasal 28G berisi tentang hak asasi manusia, Pasal 28H berisi tentang demokrasi dan hak politik, dan Pasal 28I berisi tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Penutup berisi ketentuan-ketentuan pemberlakuannya.

Dengan adanya Amandemen UUD 1945, maka sistematika UUD 1945 terbaru ini telah memberikan perlindungan yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia dan menjamin keutuhan Negara Republik Indonesia. Amandemen UUD 1945 memperluas perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, meningkatkan demokrasi dan hak politik, serta menjamin hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Amandemen UUD 1945 juga menjamin keutuhan Negara Republik Indonesia dengan memberikan perlindungan yang lebih luas terhadap masyarakat Indonesia.

Dengan adanya Amandemen UUD 1945, maka sistematika UUD 1945 terbaru ini telah memberikan perlindungan yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia dan menjamin keutuhan Negara Republik Indonesia. Amandemen UUD 1945 memungkinkan Negara Republik Indonesia untuk terus berkembang dan membangun masa depan yang lebih baik. Amandemen UUD 1945 juga menjadi dasar untuk mengembangkan sistem hukum di Indonesia yang lebih baik, menjamin hak-hak asasi manusia, menjamin keadilan, dan memastikan bahwa masyarakat Indonesia tetap terjaga.