jelaskan sistem pemerintahan indonesia pada periode 1966 sampai 1998 –
Pemerintahan Indonesia pada periode 1966 hingga 1998 merupakan masa yang penting bagi negara ini. Pada masa itu, Indonesia telah melalui berbagai bentuk sistem pemerintahan yang berubah seiring dengan perubahan politik di negara ini.
Pada masa Orde Baru, yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem ini menempatkan presiden sebagai kepala pemerintahan dan juga sebagai kepala negara. Presiden memegang otoritas penuh atas pemerintahan, dan otoritas untuk mengambil keputusan yang menentukan arah kebijakan dan politik di negeri ini.
Selain presiden, sistem pemerintahan Orde Baru juga mencakup mewakili rakyat di parlemen. Parlemen berisi Dewan Perwakilan Rakyat, yang terdiri dari anggota yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Parlemen bertanggung jawab untuk mengawasi pemerintah dan menyetujui berbagai kebijakan dan peraturan.
Selain presiden dan parlemen, sistem pemerintahan Orde Baru juga mencakup cabang pemerintahan lainnya. Ini termasuk departemen dan badan pemerintah lainnya, seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, dan banyak lagi. Ini menyediakan struktur untuk pemerintahan yang efisien dan efektif.
Tetapi sistem pemerintahan Orde Baru juga dicirikan oleh kekuasaan yang kuat dari presiden. Presiden memiliki hak untuk membubarkan parlemen dan memilih kembali anggota parlemen jika dia merasa bahwa parlemen tidak lagi menangani kepentingan rakyat. Ini membatasi kebebasan rakyat untuk berpartisipasi dalam politik dan menyebabkan pemerintahan yang lebih konsentris.
Meskipun sistem pemerintahan Orde Baru terlihat kuat, perubahan politik yang terjadi pada tahun 1998 menandai akhir dari Orde Baru. Sistem pemerintahan baru yang berlaku saat ini menekankan pada partisipasi rakyat dalam politik dan mengizinkan suara rakyat untuk menentukan arah pemerintahan. Ini merupakan perubahan yang signifikan dari sistem pemerintahan Orde Baru di Indonesia.
Sistem pemerintahan Orde Baru di Indonesia telah mengalami perubahan selama periode 1966 hingga 1998. Sistem ini menempatkan presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, dan juga mencakup parlemen untuk mewakili rakyat. Sistem ini juga mencakup cabang pemerintahan lainnya, tetapi kekuatan presiden yang kuat menyebabkan pemerintahan yang lebih konsentris. Perubahan politik pada tahun 1998 telah menandai akhir dari Orde Baru dan menekankan pada partisipasi rakyat dalam politik.
Rangkuman:
Penjelasan Lengkap: jelaskan sistem pemerintahan indonesia pada periode 1966 sampai 1998
1. Sistem pemerintahan Indonesia pada periode 1966 hingga 1998 adalah sistem presidensial yang menempatkan presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara.
Sistem pemerintahan Indonesia pada periode 1966 hingga 1998 adalah sistem presidensial yang menempatkan presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Sistem presidensial berarti bahwa presiden berfungsi sebagai kekuasaan eksekutif di dalam pemerintahan. Presiden atau wakil presiden dipilih dalam pemilu selama periode ini. Sejak 1966, presiden memiliki kuasa yang cukup besar untuk menentukan kebijakan pemerintah dan melaksanakannya melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Sebagai kepala pemerintahan, presiden memiliki hak untuk mengajukan undang-undang, mengeluarkan keputusan, dan melakukan konsultasi dengan DPR. Presiden juga bertanggung jawab atas pertahanan negara, keamanan, dan ketertiban umum. Presiden dapat mengajukan usulan dan mengambil tindakan yang dibutuhkan untuk memberi kebijakan pemerintahan.
DPR adalah badan legislatif yang bertanggung jawab atas pengesahan undang-undang. DPR juga berhak mengajukan bantahan terhadap keputusan presiden. DPR juga bertanggung jawab atas pengawasan dan pengendalian pemerintahan. Selama periode ini, DPR juga memiliki hak untuk mengajukan usulan undang-undang dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa undang-undang negara tetap berlaku.
Selain presiden dan DPR, Mahkamah Agung adalah badan independen yang bertanggung jawab atas penerapan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Mahkamah Agung juga berwenang untuk mengadili kasus-kasus yang berkenaan dengan pengadilan. Mahkamah Agung juga berhak untuk meminta penjelasan dari pemerintah dan memberikan keputusan yang memerintahkan pemerintah untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan.
Meskipun sistem presidensial memiliki banyak kelebihan, namun terdapat beberapa masalah yang dihadapi pemerintahan Indonesia pada periode ini. Pertama, presiden memiliki kuasa yang cukup besar untuk menentukan kebijakan. Hal ini dapat menyebabkan presiden mengabaikan pandangan DPR dan mengambil keputusan yang tidak direfleksikan secara adil dalam kebijakan pemerintah. Kedua, DPR tidak memiliki kuasa yang cukup untuk mengontrol presiden. Hal ini dapat menyebabkan presiden melanggar aturan dan melanggar hak asasi manusia.
Selama periode 1966-1998, Indonesia berada dalam sistem pemerintahan presidensial. Presiden berfungsi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. DPR bertanggung jawab untuk pengesahan undang-undang dan mengawasi tindakan presiden. Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili kasus-kasus yang berkenaan dengan pengadilan. Meskipun sistem ini memiliki beberapa kelebihan, namun masalah seperti kuasa presiden yang terlalu besar dan kurangnya kuasa DPR untuk mengontrol presiden menjadi masalah yang dihadapi sistem pemerintahan Indonesia pada periode ini.
2. Parlemen yang terdiri dari anggota yang dipilih secara langsung oleh rakyat bertanggung jawab untuk mengawasi pemerintah dan menyetujui berbagai kebijakan dan peraturan.
Pada periode 1966 sampai 1998, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial semi-parlementer. Sistem pemerintahan ini berbeda dengan sistem presidensial klasik yang hanya memiliki presiden sebagai pemimpin tertinggi negara. Dalam sistem pemerintahan Indonesia yang berlaku, presiden berada di puncak piramida kekuasaan, diikuti oleh parlemen dan pemerintah daerah. Parlemen bertanggung jawab untuk mengawasi pemerintah dan menyetujui berbagai kebijakan dan peraturan.
Parlemen di Indonesia pada saat itu disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan terdiri dari anggota yang dipilih secara langsung oleh rakyat. DPR memiliki kekuatan untuk menyetujui dan menolak berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah, dan juga memiliki wewenang untuk mengajukan dan menyetujui peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. DPR juga memiliki hak untuk mengawasi kinerja pemerintah dan mengajukan pertanyaan kepada pemerintah tentang berbagai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan.
DPR juga memiliki wewenang untuk menyatakan wacana penentangan terhadap presiden, yang memberi hak kepada DPR untuk mencabut presiden dari jabatannya jika presiden tersebut dianggap tidak lagi bertanggung jawab atau tidak lagi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Namun, dalam kasus ini, DPR harus mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi untuk mengakhiri jabatan presiden.
Selain DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga memiliki beberapa kekuatan politik yang dapat digunakan untuk mengawasi kinerja pemerintah. DPD terdiri dari anggota yang dipilih dari berbagai daerah dengan tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah di daerah-daerah tersebut. Selain itu, DPD juga memiliki hak untuk mengajukan usulan untuk memperluas daerah otonomi daerah dan memiliki hak untuk mengajukan usulan kepada DPR.
Sistem pemerintahan Indonesia pada periode 1966 sampai 1998 adalah sistem presidensial semi-parlementer yang menempatkan DPR sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi pemerintah dan menyetujui berbagai kebijakan dan peraturan. DPR terdiri dari anggota yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan memiliki hak untuk mengawasi kinerja pemerintah, menyetujui dan menolak kebijakan yang diambil oleh pemerintah, dan menyatakan wacana penentangan terhadap presiden. Selain DPR, DPD juga memiliki beberapa kekuatan untuk mengawasi pemerintah dan mengajukan usulan kepada DPR.
3. Sistem pemerintahan juga mencakup departemen dan badan pemerintah lainnya, seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Dalam Negeri.
Pada periode 1966 hingga 1998, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini melihat presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara yang bertanggung jawab atas seluruh aspek pemerintahan negara. Presiden dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan bertanggung jawab atas pemerintahan dan pengambilan keputusan politik.
Selain presiden, sistem pemerintahan juga mencakup departemen dan badan pemerintah lainnya, seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Luar Negeri bertanggung jawab atas hubungan luar negeri dan diplomasi dengan negara lain, sementara Kementerian Pertahanan bertanggung jawab atas menjaga keamanan negara. Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab atas pengaturan kebijakan pemerintah di seluruh provinsi Indonesia.
Selain itu, sistem pemerintahan juga meliputi lembaga-lembaga independen seperti Mahkamah Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Mahkamah Agung bertanggung jawab atas penegakan hukum dan pengadilan di seluruh provinsi Indonesia. KPK bertindak sebagai lembaga pemberantasan korupsi yang dapat mengawasi jalannya pemerintahan dan melakukan penyelidikan dan pengawasan atas tindakan korupsi. KPU berfungsi sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi proses pemilihan umum di Indonesia. BPS bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menganalisis data statistik di seluruh Indonesia.
Keseluruhan sistem pemerintahan Indonesia pada periode 1966 hingga 1998 mencakup lembaga-lembaga independen, departemen, dan badan pemerintah lainnya yang bertanggung jawab atas berbagai aspek pemerintahan, termasuk kebijakan luar negeri, pertahanan, dan dalam negeri. Sistem ini membantu menjamin keamanan dan stabilitas di seluruh Indonesia, serta membantu mewujudkan pembangunan ekonomi dan sosial di seluruh provinsi.
4. Presiden memiliki hak untuk membubarkan parlemen dan memilih kembali anggota parlemen jika dia merasa bahwa parlemen tidak lagi menangani kepentingan rakyat.
Sistem pemerintahan Indonesia pada periode 1966-1998 dikenal sebagai sistem presidensial yang memiliki Presiden sebagai kepala pemerintahan. Sistem ini memiliki Parlemen yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Presiden memiliki hak untuk membubarkan parlemen dan memilih kembali anggota parlemen jika dia merasa bahwa parlemen tidak lagi menangani kepentingan rakyat.
Pada periode ini, Presiden memiliki hak untuk memilih dan me-reorganisasi parlemen jika dia merasa bahwa parlemen tidak lagi melayani kepentingan rakyat. Hak ini diimplementasikan dalam UU No. 22 Tahun 1966 tentang Pemerintahan Negara. UU tersebut menyebutkan bahwa Presiden memiliki hak untuk membubarkan Parlemen dan memilih kembali anggota Parlemen jika dia merasa bahwa Parlemen tidak lagi menangani kepentingan rakyat.
Presiden memiliki kekuasaan untuk membubarkan Parlemen jika Parlemen tidak bisa menyelesaikan masalah yang ada. Namun, Presiden harus terlebih dahulu menyampaikan alasan yang jelas tentang alasan mengapa Parlemen harus dibubarkan. Jika alasan yang disampaikan oleh Presiden diterima oleh Parlemen, maka Parlemen akan dibubarkan. Setelah Parlemen dibubarkan, Presiden akan mengadakan pemilihan kembali untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan.
Presiden juga memiliki hak untuk memilih kembali anggota Parlemen yang jatuh atau yang diminta untuk mengundurkan diri. Pemilihan kembali ini dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Mentan), yang bertindak atas nama Presiden. Mentan akan menggunakan standar tertentu untuk menentukan siapa yang akan dipilih untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan di Dewan.
Dalam sistem pemerintahan Indonesia pada periode 1966-1998, Presiden memiliki hak untuk membubarkan Parlemen dan memilih kembali anggota Parlemen jika dia merasa bahwa Parlemen tidak lagi menangani kepentingan rakyat. Hak ini merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh Presiden dan dapat digunakan jika Parlemen tidak dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Hak ini juga memungkinkan Presiden untuk memilih anggota Parlemen yang jatuh atau yang diminta untuk mengundurkan diri.
5. Perubahan politik pada tahun 1998 telah menandai akhir dari Orde Baru dan menekankan pada partisipasi rakyat dalam politik.
Indonesia telah mengalami beberapa perubahan politik dari masa ke masa. Pada periode 1966 hingga 1998, sistem pemerintahan Indonesia adalah Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Periode ini menandai awal dari masa pemerintahan otoriter yang berlangsung hingga 1998. Sistem ini didasarkan pada Pancasila yang mempromosikan nilai-nilai kekeluargaan, nasionalisme, kesetaraan, dan demokrasi.
Pada Orde Baru, Presiden Soeharto memimpin suatu sistem monarki presidensial yang melibatkan pemerintahan pusat dan lima partai politik yang ditunjuk oleh presiden. Setiap partai politik yang dipilih oleh presiden diwajibkan untuk mengikuti kebijakan dan arah yang ditentukan oleh presiden. Partai-partai politik ini juga bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan yang telah ditentukan oleh presiden.
Selain itu, presiden juga memiliki hak untuk mengeluarkan kebijakan baru tanpa perlu mengikuti proses demokrasi. Untuk mendukung sistem monarki presidensial ini, presiden memiliki kekuatan militer yang kuat yang dapat digunakan untuk memaksa masyarakat untuk menaati kebijakan yang telah ditentukan.
Selama periode ini, masyarakat tidak memiliki lebih banyak pilihan untuk berpartisipasi dalam politik. Terutama, mereka tidak dapat memilih presiden dan partai politik. Mereka juga tidak memiliki hak untuk menentukan kebijakan pemerintah. Orde Baru juga meniadakan hak-hak sipil dan sistem hukum yang menyekat kebebasan berbicara dan berpendapat.
Namun, pada tahun 1998, ada perubahan politik yang menandai berakhirnya Orde Baru. Perubahan ini menekankan pada partisipasi rakyat dalam politik. Pemerintah mengizinkan pemilihan presiden secara langsung dan mengizinkan berbagai partai politik untuk berpartisipasi dalam pemilu. Selain itu, pemerintah juga menekankan pada perlindungan hak-hak sipil dan hak-hak politik.
Dengan demikian, perubahan politik pada tahun 1998 telah menandai akhir dari Orde Baru dan menekankan pada partisipasi rakyat dalam politik. Perubahan politik ini telah memberikan warga negara hak untuk memilih presiden dan partai politik yang akan mereka dukung. Selain itu, perubahan politik ini telah memberikan warga negara hak untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah melalui partisipasi dalam proses demokrasi.