jelaskan pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung pph pasal 21 –
PPh Pasal 21 adalah salah satu jenis pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. PPh Pasal 21 ini dikenal sebagai pajak penghasilan atas penghasilan yang diperoleh dalam bentuk kompensasi atau upah dan digunakan untuk mengurangi jumlah pendapatan yang dikenakan pajak. Dalam menghitung pajak penghasilan tersebut, terdapat beberapa pengurangan yang diperbolehkan seperti yang diatur dalam UU Pajak Penghasilan.
Pertama, ada pengurangan yang diperbolehkan untuk biaya pengeluaran atau pengeluaran tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2008. Pengurangan ini meliputi biaya pengeluaran untuk uang bantuan pengangguran, biaya pengeluaran untuk biaya pendidikan, biaya pengeluaran untuk biaya kesehatan, biaya pengeluaran untuk biaya pengobatan, biaya pengeluaran untuk biaya asuransi kesehatan, biaya pengeluaran untuk biaya pembangunan rumah, biaya pengeluaran untuk biaya pembelian tanah atau bangunan, dan biaya pengeluaran untuk biaya investasi.
Kedua, ada juga pengurangan yang diperbolehkan untuk iuran jaminan pensiun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2009. Pengurangan ini meliputi iuran jaminan pensiun yang dibayarkan oleh wajib pajak atau oleh orang lain atas nama wajib pajak. Iuran jaminan pensiun tersebut dapat berupa iuran pensiun pemerintah, iuran pensiun swasta, dan iuran pensiun lain yang dibayarkan kepada lembaga pensiun.
Ketiga, ada pengurangan yang diperbolehkan untuk membayar iuran asuransi jiwa juga berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 34 tahun 2009. Pengurangan ini meliputi iuran asuransi jiwa yang dibayarkan oleh wajib pajak atau oleh orang lain atas nama wajib pajak. Iuran asuransi jiwa ini dapat berupa iuran asuransi jiwa pemerintah, iuran asuransi jiwa swasta, dan iuran asuransi jiwa lain yang dibayarkan kepada lembaga asuransi jiwa.
Keempat, ada juga pengurangan yang diperbolehkan untuk membayar iuran asuransi kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 35 tahun 2009. Pengurangan ini meliputi iuran asuransi kesehatan yang dibayarkan oleh wajib pajak atau oleh orang lain atas nama wajib pajak. Iuran asuransi kesehatan ini dapat berupa iuran asuransi kesehatan pemerintah, iuran asuransi kesehatan swasta, dan iuran asuransi kesehatan lain yang dibayarkan kepada lembaga asuransi kesehatan.
Kelima, ada juga pengurangan yang diperbolehkan untuk membayar premi asuransi jiwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2009. Pengurangan ini meliputi premi asuransi jiwa yang dibayarkan oleh wajib pajak atau oleh orang lain atas nama wajib pajak. Premi asuransi jiwa ini dapat berupa premi asuransi jiwa pemerintah, premi asuransi jiwa swasta, dan premi asuransi jiwa lain yang dibayarkan kepada lembaga asuransi jiwa.
Keenam, ada juga pengurangan yang diperbolehkan untuk biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan rumah tangga seperti biaya pengeluaran untuk biaya pembelian barang, biaya pengeluaran untuk biaya pemeliharaan rumah tangga, biaya pengeluaran untuk biaya pembelian alat-alat rumah tangga, dan biaya pengeluaran untuk biaya perawatan mobil.
Ketujuh, ada juga pengurangan yang diperbolehkan untuk biaya pengeluaran untuk biaya pemeliharaan keluarga berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 37 tahun 2009. Pengurangan ini meliputi biaya pengeluaran untuk biaya pemeliharaan anak, biaya pengeluaran untuk biaya pemeliharaan orang tua, biaya pengeluaran untuk biaya pemeliharaan saudara, dan biaya pengeluaran untuk biaya pemeliharaan orang lain.
Demikianlah pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung PPh Pasal 21. Wajib pajak harus memastikan bahwa semua pengeluaran yang dinyatakan di atas telah dikurangi dari pendapatan yang diterima sebelum menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dengan mematuhi aturan ini, wajib pajak dapat menghindari denda atau sanksi yang dapat dikenakan oleh pemerintah.
Rangkuman:
Penjelasan Lengkap: jelaskan pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung pph pasal 21
1. PPh Pasal 21 adalah salah satu jenis pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.
PPh Pasal 21 adalah salah satu jenis pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Pajak ini dikenal sebagai PPh 21 atau Pajak Penghasilan (PPH) atas penghasilan neto yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak. PPh Pasal 21 dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti upah, honor, imbalan kerja, bunga, royalti, dan lain-lain.
PPh Pasal 21 mengikuti regim pajak yang berbeda dan konsep pengurangan yang berbeda dari yang digunakan pada PPh Pasal 25. Pada PPh Pasal 21, pengurangan yang diperbolehkan adalah pengurangan yang dapat dikurangi dari penghasilan bruto. Hal ini berarti bahwa pengurangan tersebut harus dikenakan pada penghasilan bruto sebelum dikurangi dengan pengurangan lainnya.
Pengurangan yang diperbolehkan dalam PPh Pasal 21 meliputi beberapa pengurangan khusus seperti pengurangan untuk biaya perjalanan, biaya pendidikan, biaya pengobatan, biaya asuransi, biaya pengurusan keuangan, biaya pengurusan biaya transportasi, dan biaya lainnya yang dapat dikurangi dari penghasilan neto wajib pajak.
Selain pengurangan khusus, PPh Pasal 21 juga memungkinkan wajib pajak untuk mengklaim pengurangan umum seperti pengurangan untuk biaya hidup, biaya transportasi, biaya pengurusan keuangan, dan biaya lainnya yang dapat dikurangi dari penghasilan neto wajib pajak.
Selain itu, wajib pajak juga dapat mengklaim pengurangan yang diizinkan oleh undang-undang, seperti pengurangan untuk biaya pajak, biaya pengurusan pajak, biaya akuntansi, biaya pengurusan aset, dan biaya lainnya yang diizinkan oleh undang-undang.
Pengurangan yang diizinkan oleh PPh Pasal 21 tidak terbatas pada pengurangan yang disebutkan di atas. PPh Pasal 21 juga memungkinkan wajib pajak untuk mengklaim pengurangan lainnya seperti pengurangan untuk biaya transportasi, biaya pengurusan keuangan, biaya pengurusan aset, biaya akuntansi, biaya pajak, dan biaya lainnya yang dapat dikurangi dari penghasilan neto.
Dalam kesimpulannya, PPh Pasal 21 memungkinkan wajib pajak untuk mengklaim beberapa jenis pengurangan untuk mengurangi penghasilan neto yang diterima atau diperoleh. Wajib pajak harus memastikan bahwa pengurangan yang diklaim benar-benar diizinkan oleh undang-undang. Pengurangan yang diizinkan oleh PPh Pasal 21 dapat memberikan manfaat bagi wajib pajak karena dapat membantu mereka mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.
2. Ada beberapa pengurangan yang diperbolehkan untuk menghitung PPh Pasal 21, yaitu biaya pengeluaran, iuran jaminan pensiun, iuran asuransi jiwa, iuran asuransi kesehatan, premi asuransi jiwa, dan biaya pengeluaran untuk kepentingan rumah tangga.
PPh Pasal 21 adalah salah satu jenis pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. Pajak ini berlaku untuk semua orang yang mendapatkan penghasilan dari pekerjaan, usaha, investasi, dan sebagainya. PPh Pasal 21 mengacu pada UU Pajak Penghasilan (UU PPh) yang mengatur pajak penghasilan di Indonesia.
Berdasarkan UU PPh, ada beberapa pengurangan yang diperbolehkan untuk menghitung PPh Pasal 21. Pengurangan ini berlaku untuk semua orang yang terkena pajak penghasilan. Pengurangan ini dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Pengurangan ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu pengurangan yang berlaku untuk semua orang yang terkena pajak penghasilan dan pengurangan yang berlaku hanya untuk orang yang terkena pajak penghasilan yang berstatus istri.
Pertama, ada pengurangan yang berlaku untuk semua orang yang terkena pajak penghasilan. Pengurangan ini termasuk biaya pengeluaran, iuran jaminan pensiun, iuran asuransi jiwa, iuran asuransi kesehatan, premi asuransi jiwa, dan biaya pengeluaran untuk kepentingan rumah tangga. Biaya pengeluaran adalah biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Ini termasuk biaya makan, transportasi, perawatan kesehatan, biaya sekolah, dan sebagainya. Iuran jaminan pensiun adalah iuran yang dibayarkan kepada pemerintah atau lembaga lain untuk mendapatkan hak pensiun di masa depan. Iuran asuransi jiwa dan kesehatan adalah iuran yang dibayarkan untuk mendapatkan perlindungan dari risiko kematian atau kesehatan. Premi asuransi jiwa adalah biaya yang dibayarkan untuk mendapatkan manfaat dari asuransi jiwa. Biaya pengeluaran untuk kepentingan rumah tangga adalah biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Kedua, ada pengurangan yang berlaku hanya untuk orang yang terkena pajak penghasilan yang berstatus istri. Pengurangan ini termasuk iuran asuransi jiwa istri, premi asuransi jiwa istri, dan biaya pengeluaran untuk kepentingan istri. Iuran asuransi jiwa istri adalah iuran yang dibayarkan untuk mendapatkan perlindungan dari risiko kematian istri. Premi asuransi jiwa istri adalah biaya yang dibayarkan untuk mendapatkan manfaat dari asuransi jiwa istri. Biaya pengeluaran untuk kepentingan istri adalah biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan istri.
Kesimpulannya, ada beberapa pengurangan yang diperbolehkan untuk menghitung PPh Pasal 21, yaitu biaya pengeluaran, iuran jaminan pensiun, iuran asuransi jiwa, iuran asuransi kesehatan, premi asuransi jiwa, dan biaya pengeluaran untuk kepentingan rumah tangga. Pengurangan ini hanya berlaku untuk orang yang terkena pajak penghasilan. Selain itu, ada pengurangan khusus yang berlaku hanya untuk orang yang terkena pajak penghasilan yang berstatus istri, yaitu iuran asuransi jiwa istri, premi asuransi jiwa istri, dan biaya pengeluaran untuk kepentingan istri. Pengurangan ini bisa membantu mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan.
3. Pengurangan yang diperbolehkan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2008, PP Nomor 24 tahun 2009, PP Nomor 34 tahun 2009, PP Nomor 35 tahun 2009, dan PP Nomor 37 tahun 2009.
Pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung PPh Pasal 21 diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2008, PP Nomor 24 tahun 2009, PP Nomor 34 tahun 2009, PP Nomor 35 tahun 2009, dan PP Nomor 37 tahun 2009. Peraturan-peraturan tersebut mengatur tentang pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung PPh Pasal 21.
Pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung PPh Pasal 21 mencakup beberapa item yang meliputi:
1. Tunjangan Sosial dan Jaminan Sosial: Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2008 menetapkan bahwa setiap Wajib Pajak dapat mengurangi dari PPh Pasal 21 komponen tunjangan sosial dan jaminan sosial yang dibayar oleh pemberi kerja. Komponen ini termasuk gaji, tunjangan, bonus, dan pembayaran lainnya yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerjanya.
2. Premi Asuransi Kesehatan yang Dibayar oleh Pemberi Kerja: Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap Wajib Pajak dapat mengurangi dari PPh Pasal 21 premi asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja.
3. Tunjangan Transportasi: Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap Wajib Pajak dapat mengurangi dari PPh Pasal 21 tunjangan transportasi yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Biaya Pendidikan dan Pelatihan: Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap Wajib Pajak dapat mengurangi dari PPh Pasal 21 biaya pendidikan dan pelatihan yang dibayar oleh pemberi kerja.
5. Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan Pekerja: Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap Wajib Pajak dapat mengurangi dari PPh Pasal 21 pembayaran premi asuransi kesehatan pekerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
Kesimpulannya, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2008, PP Nomor 24 Tahun 2009, PP Nomor 34 Tahun 2009, PP Nomor 35 Tahun 2009, dan PP Nomor 37 Tahun 2009 mengatur tentang pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung PPh Pasal 21. Pengurangan tersebut meliputi: tunjangan sosial dan jaminan sosial, premi asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja, tunjangan transportasi, biaya pendidikan dan pelatihan, dan pembayaran premi asuransi kesehatan pekerja. Dengan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, Wajib Pajak dapat menghemat biaya pajak yang harus dibayarkan.
4. Wajib pajak harus memastikan bahwa semua pengeluaran yang dinyatakan telah dikurangi dari pendapatan yang diterima sebelum menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan.
Pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung PPh Pasal 21 adalah alat yang berguna untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Wajib pajak dapat menggunakan pengurangan tertentu untuk mengurangi jumlah pendapatan yang diterima sebelum menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan. Ini memungkinkan wajib pajak untuk mengurangi pajak yang harus dibayarkan lebih lanjut, memungkinkan mereka untuk menghemat uang dalam jangka panjang.
Berikut adalah beberapa jenis pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung PPh Pasal 21:
1. Beban biaya. Beban biaya seperti biaya listrik, gas, dan air dapat dikurangi dari pendapatan yang diterima. Beban biaya ini harus berasal dari usaha yang dijalankan oleh wajib pajak, dan biaya ini harus ditunjukkan dalam laporan keuangan.
2. Biaya pajak. Biaya pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak, seperti PPh Pasal 21, dapat dikurangi dari pendapatan yang diterima. Biaya pajak ini harus ditunjukkan dalam laporan keuangan, dan dapat digunakan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan.
3. Biaya perlindungan. Biaya perlindungan seperti asuransi, biaya kesehatan, dan biaya lainnya yang dibayarkan oleh wajib pajak untuk mendapatkan perlindungan dapat dikurangi dari pendapatan yang diterima. Biaya perlindungan harus ditunjukkan dalam laporan keuangan.
4. Biaya hak cipta. Biaya hak cipta yang dibayarkan oleh wajib pajak untuk mendapatkan hak atas hasil karya atau produk dapat dikurangi dari pendapatan yang diterima. Biaya hak cipta harus ditunjukkan dalam laporan keuangan.
5. Biaya pendidikan. Biaya pendidikan yang dibayarkan oleh wajib pajak untuk mendapatkan pendidikan tinggi atau pendidikan khusus dapat dikurangi dari pendapatan yang diterima. Biaya pendidikan harus ditunjukkan dalam laporan keuangan.
Ketika menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan, wajib pajak harus memastikan bahwa semua pengeluaran yang dinyatakan telah dikurangi dari pendapatan yang diterima. Dengan pengurangan ini, wajib pajak dapat memastikan bahwa mereka hanya membayar jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dengan menggunakan pengurangan ini, wajib pajak dapat menghemat uang dalam jangka panjang dan mengurangi beban pajak yang harus dibayar.
5. Dengan mematuhi aturan ini, wajib pajak dapat menghindari denda atau sanksi yang dapat dikenakan oleh pemerintah.
PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam bentuk kas atau non-kas. PPh Pasal 21 juga disebut sebagai PPh Final karena kewajiban pembayaran PPh ini berakhir pada wajib pajak dan tidak dapat ditanggung oleh pihak lain. Ada beberapa aturan yang perlu diikuti oleh wajib pajak dalam menghitung PPh Pasal 21.
1. Pajak penghasilan yang dikenakan adalah 5% dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh wajib pajak adalah jumlah kotor penghasilan yang diterima atau diperoleh setelah dikurangi semua potongan dan pemotongan yang sah.
2. Perusahaan yang membayar penghasilan kepada wajib pajak harus membayar PPh kepada pemerintah pada saat pembayaran. Perusahaan juga harus membuat laporan tahunan mengenai pembayaran PPh Pasal 21 kepada pemerintah.
3. Wajib pajak harus menyampaikan laporan tahunan mengenai penghasilan mereka kepada pemerintah. Laporan ini harus mencakup semua penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak selama tahun pajak.
4. Wajib pajak juga dapat mengajukan pengurangan pada PPh Pasal 21 yang harus dibayar. Pengurangan yang diizinkan adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencari dan mempertahankan penghasilan, biaya yang terkait dengan pengeluaran yang dibebankan pada wajib pajak, dan biaya-biaya lainnya yang telah disetujui oleh pemerintah.
5. Dengan mematuhi aturan ini, wajib pajak dapat menghindari denda atau sanksi yang dapat dikenakan oleh pemerintah. Selain itu, wajib pajak juga akan menikmati manfaat dari pengurangan yang diberikan oleh pemerintah. Dengan mengikuti aturan ini, wajib pajak dapat membayar jumlah PPh Pasal 21 yang tepat dan memastikan bahwa mereka tidak membayar lebih banyak PPh Pasal 21 daripada yang seharusnya.