Jelaskan Pengertian Kekuasaan Legislatif

jelaskan pengertian kekuasaan legislatif – Pengertian kekuasaan legislatif adalah salah satu dari tiga kekuasaan utama dalam sistem pemerintahan demokrasi, selain kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang mempunyai tugas dan wewenang untuk membuat, mengubah, atau menghapus undang-undang. Kekuasaan legislatif dalam sistem pemerintahan demokrasi sangat penting karena merupakan suara rakyat dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Kekuasaan legislatif ditempatkan pada badan legislatif atau parlemen yang terdiri dari wakil rakyat yang terpilih melalui pemilihan umum. Setiap negara memiliki badan legislatif yang berbeda-beda, tergantung pada sistem pemerintahan dan konstitusi yang berlaku. Di Indonesia, kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terdiri dari 575 anggota yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali.

Tugas utama kekuasaan legislatif adalah membuat undang-undang. Undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif harus berdasarkan pada kepentingan dan aspirasi rakyat. Selain membuat undang-undang, kekuasaan legislatif juga memiliki tugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan anggaran negara. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemerintah tidak melakukan tindakan yang merugikan rakyat dan menghindari terjadinya korupsi.

Dalam menjalankan tugasnya, kekuasaan legislatif memiliki beberapa hak dan kewenangan. Yang pertama adalah hak inisiatif, yaitu hak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada badan legislatif. Kedua adalah hak angket, yaitu hak untuk mengadakan penyelidikan terhadap suatu masalah yang berkaitan dengan kepentingan nasional. Ketiga adalah hak interpelasi, yaitu hak untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang diambilnya.

Selain itu, kekuasaan legislatif juga memiliki kewenangan untuk menolak atau mengubah undang-undang yang diajukan oleh pemerintah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa undang-undang yang dibuat berdasarkan aspirasi rakyat dan tidak merugikan kepentingan nasional. Kekuasaan legislatif juga memiliki kewenangan untuk mengesahkan anggaran negara dan mengawasi penggunaan anggaran tersebut.

Dalam menjalankan tugasnya, kekuasaan legislatif harus bekerja sama dengan kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif dan eksekutif harus bekerja sama dalam menyusun kebijakan yang berdasarkan aspirasi rakyat dan kepentingan nasional. Sedangkan kekuasaan yudikatif harus independen dan tidak terikat pada kepentingan politik tertentu.

Pada akhirnya, kekuasaan legislatif merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pemerintahan demokrasi. Kekuasaan legislatif harus bekerja dengan transparan dan akuntabel agar dapat menghasilkan undang-undang yang berdasarkan kepentingan rakyat dan tidak merugikan kepentingan nasional. Oleh karena itu, kekuasaan legislatif harus dijaga dan diperkuat agar dapat berfungsi dengan baik dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.

Rangkuman:

Penjelasan: jelaskan pengertian kekuasaan legislatif

1. Kekuasaan legislatif adalah salah satu dari tiga kekuasaan utama dalam sistem pemerintahan demokrasi.

Salah satu dari tiga kekuasaan utama dalam sistem pemerintahan demokrasi adalah kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan yang diberikan pada badan legislatif atau parlemen untuk membuat undang-undang. Kekuasaan legislatif juga memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan anggaran negara.

Dalam sistem pemerintahan demokrasi, kekuasaan legislatif memegang peranan penting dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Badan legislatif atau parlemen adalah tempat kekuasaan legislatif ditempatkan dan terdiri dari wakil rakyat yang terpilih melalui pemilihan umum.

Tugas utama kekuasaan legislatif adalah membuat undang-undang yang berdasarkan pada kepentingan dan aspirasi rakyat. Selain itu, kekuasaan legislatif juga memiliki tugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan anggaran negara. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemerintah tidak melakukan tindakan yang merugikan rakyat dan menghindari terjadinya korupsi.

Kekuasaan legislatif memiliki hak dan kewenangan seperti hak inisiatif, hak angket, dan hak interpelasi. Hak inisiatif adalah hak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada badan legislatif. Hak angket adalah hak untuk mengadakan penyelidikan terhadap suatu masalah yang berkaitan dengan kepentingan nasional. Sedangkan hak interpelasi adalah hak untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang diambilnya.

Kekuasaan legislatif juga memiliki kewenangan untuk menolak atau mengubah undang-undang yang diajukan oleh pemerintah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa undang-undang yang dibuat berdasarkan aspirasi rakyat dan tidak merugikan kepentingan nasional. Kekuasaan legislatif juga memiliki kewenangan untuk mengesahkan anggaran negara dan mengawasi penggunaan anggaran tersebut.

2. Kekuasaan legislatif memiliki tugas dan wewenang untuk membuat, mengubah, atau menghapus undang-undang.

Kekuasaan legislatif adalah salah satu dari tiga kekuasaan utama dalam sistem pemerintahan demokrasi. Kekuasaan legislatif memiliki tugas dan wewenang untuk membuat, mengubah, atau menghapus undang-undang. Kekuasaan legislatif bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal pembentukan dan pengesahan undang-undang.

Undang-undang adalah peraturan yang dibuat oleh badan legislatif yang berisi aturan hukum yang mengikat dan berlaku untuk seluruh warga negara. Undang-undang ini harus dibuat berdasarkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, kekuasaan legislatif harus memastikan bahwa undang-undang yang dibuat melindungi hak dan kepentingan rakyat.

Selain membuat undang-undang, kekuasaan legislatif juga memiliki wewenang untuk mengubah atau menghapus undang-undang yang sudah ada. Hal ini dilakukan jika undang-undang tersebut sudah tidak relevan atau tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Proses perubahan atau penghapusan undang-undang biasanya dilakukan dengan melalui proses legislatif yang melibatkan diskusi dan persetujuan dari semua anggota badan legislatif.

Kekuasaan legislatif juga memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang oleh pemerintah. Dalam menjalankan tugasnya, kekuasaan legislatif memiliki kewenangan untuk mengevaluasi kebijakan dan program pemerintah, serta mengawasi penggunaan anggaran negara. Kekuasaan legislatif harus memastikan bahwa pemerintah tidak melakukan tindakan yang merugikan rakyat dan menghindari terjadinya korupsi.

Dalam menjalankan tugasnya, kekuasaan legislatif harus berkerja sama dengan kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif dan eksekutif harus bekerja sama dalam menyusun kebijakan yang berdasarkan aspirasi rakyat dan kepentingan nasional. Sedangkan kekuasaan yudikatif harus independen dan tidak terikat pada kepentingan politik tertentu.

3. Badan legislatif atau parlemen adalah tempat kekuasaan legislatif ditempatkan.

Pada poin ke-3 dalam penjelasan mengenai pengertian kekuasaan legislatif, dijelaskan bahwa badan legislatif atau parlemen adalah tempat di mana kekuasaan legislatif ditempatkan. Badan legislatif atau parlemen merupakan suatu lembaga yang terdiri dari wakil rakyat yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum dengan masa jabatan tertentu.

Badan legislatif atau parlemen merupakan lembaga yang sangat penting dalam sistem pemerintahan demokrasi, karena lembaga tersebut memiliki peran penting dalam memutuskan kebijakan-kebijakan negara. Dalam kerangka demokrasi, badan legislatif atau parlemen berperan sebagai wakil rakyat yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan rakyat.

Dalam menjalankan tugasnya, kekuasaan legislatif yang berada di badan legislatif atau parlemen memiliki peran penting dalam membuat undang-undang, mengawasi kinerja pemerintah, dan menetapkan anggaran negara. Kekuasaan legislatif juga memiliki hak untuk mengajukan inisiatif perundang-undangan, mengadakan angket, dan melakukan hak interpelasi.

Badan legislatif atau parlemen memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang yang berdasarkan kepentingan rakyat. Undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif atau parlemen harus berdasarkan pada aspirasi dan kepentingan masyarakat agar dapat memberikan perlindungan hukum yang baik bagi rakyat. Selain itu, badan legislatif atau parlemen juga memiliki kewenangan untuk mengawasi kinerja pemerintah dan melakukan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara.

Dalam struktur pemerintahan, badan legislatif atau parlemen mempunyai peran yang sangat penting dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Oleh karena itu, badan legislatif atau parlemen harus dijaga dan diperkuat agar dapat berfungsi dengan baik dalam memenuhi tugas dan wewenangnya sebagai pengambil keputusan yang berdasarkan pada aspirasi dan kepentingan rakyat.

4. Tugas utama kekuasaan legislatif adalah membuat undang-undang yang berdasarkan pada kepentingan dan aspirasi rakyat.

Poin keempat dari tema ‘jelaskan pengertian kekuasaan legislatif’ adalah bahwa tugas utama kekuasaan legislatif adalah membuat undang-undang yang berdasarkan pada kepentingan dan aspirasi rakyat.

Dalam sistem pemerintahan demokrasi, kekuasaan legislatif adalah wakil dari rakyat yang terpilih melalui pemilihan umum. Oleh karena itu, tugas utama kekuasaan legislatif adalah untuk mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat dalam membuat undang-undang. Undang-undang yang dibuat harus berdasarkan pada nilai-nilai demokrasi, keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan.

Dalam membuat undang-undang, kekuasaan legislatif harus mengadopsi proses yang transparan dan akuntabel. Proses tersebut harus memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk memberikan masukan dan pendapat mereka dalam penyusunan undang-undang. Selain itu, kekuasaan legislatif juga harus memperhatikan kajian dan penelitian yang menyeluruh mengenai dampak dan implikasi dari undang-undang yang akan dibuat.

Para anggota badan legislatif atau parlemen memiliki kewenangan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan rakyat. Mereka harus bekerja dengan transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Dalam merumuskan undang-undang, kekuasaan legislatif harus mengedepankan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat.

Selain membuat undang-undang, kekuasaan legislatif juga memiliki tugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan anggaran negara. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemerintah tidak melakukan tindakan yang merugikan rakyat dan menghindari terjadinya korupsi. Oleh karena itu, kekuasaan legislatif memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif, serta memastikan bahwa tiga kekuasaan tersebut berfungsi secara efektif dalam melayani kepentingan rakyat dan negara.

5. Kekuasaan legislatif juga memiliki tugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan anggaran negara.

Poin ke-5 dari tema ‘jelaskan pengertian kekuasaan legislatif’ yaitu kekuasaan legislatif juga memiliki tugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan anggaran negara. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemerintah tidak melakukan tindakan yang merugikan rakyat dan menghindari terjadinya korupsi.

Dalam hal mengawasi jalannya pemerintahan, badan legislatif memiliki hak untuk meminta laporan dari pemerintah mengenai kebijakan yang telah diambil serta hasil yang dicapai. Badan legislatif juga dapat mengadakan rapat dengar pendapat dengan menteri-menteri atau pejabat publik lainnya guna mendapatkan informasi lebih detail mengenai kebijakan yang diterapkan.

Sementara itu, dalam hal mengawasi penggunaan anggaran negara, badan legislatif memiliki hak untuk memeriksa dan mengevaluasi laporan keuangan pemerintah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara efektif dan efisien, serta tidak ada penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Selain itu, badan legislatif juga dapat memberikan saran dan kritik terhadap kinerja pemerintah. Hal ini dilakukan untuk membantu pemerintah dalam mengambil keputusan yang tepat dan berdampak positif bagi rakyat.

Melalui tugas mengawasi jalannya pemerintahan dan anggaran negara, kekuasaan legislatif memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan kepentingan nasional. Dengan melakukan pengawasan yang baik, badan legislatif dapat memastikan bahwa pemerintah berjalan sesuai dengan konstitusi dan hukum yang berlaku serta mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

6. Kekuasaan legislatif memiliki hak dan kewenangan seperti hak inisiatif, hak angket, dan hak interpelasi.

Kekuasaan legislatif memiliki hak dan kewenangan tertentu yang diberikan oleh konstitusi untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas-tugasnya secara efektif dan efisien. Salah satu hak dan kewenangan yang dimiliki oleh kekuasaan legislatif adalah hak inisiatif, hak angket, dan hak interpelasi.

Hak inisiatif adalah hak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada badan legislatif. Dalam hal ini, anggota parlemen dapat mengajukan rancangan undang-undang yang mereka anggap penting untuk dibahas dan disahkan oleh badan legislatif. Rancangan undang-undang yang diajukan harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti tidak bertentangan dengan Konstitusi dan memperhatikan kepentingan nasional.

Hak angket adalah hak untuk mengadakan penyelidikan terhadap suatu masalah yang berkaitan dengan kepentingan nasional. Dalam hal ini, parlemen dapat membentuk sebuah komisi khusus yang bertugas untuk menyelidiki suatu masalah yang mereka anggap penting. Komisi tersebut dapat meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah tersebut dan membuat laporan hasil penyelidikan yang kemudian disampaikan kepada badan legislatif.

Hak interpelasi adalah hak untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang diambilnya. Dalam hal ini, parlemen dapat mengajukan pertanyaan kepada pemerintah mengenai kebijakan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah yang dianggap merugikan kepentingan nasional. Pertanyaan tersebut harus dijawab oleh pemerintah dalam waktu yang sudah ditentukan.

Dengan adanya hak dan kewenangan ini, kekuasaan legislatif dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan lebih efektif dan efisien. Hak inisiatif, hak angket, dan hak interpelasi memberikan kekuasaan legislatif untuk berbicara atas nama rakyat dan memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya. Dalam hal ini, kekuasaan legislatif dapat memastikan bahwa pemerintah menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak merugikan kepentingan nasional.

7. Kekuasaan legislatif memiliki kewenangan untuk menolak atau mengubah undang-undang yang diajukan oleh pemerintah.

Kekuasaan legislatif memiliki kewenangan untuk menolak atau mengubah undang-undang yang diajukan oleh pemerintah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa undang-undang yang dibuat berdasarkan aspirasi rakyat dan tidak merugikan kepentingan nasional.

Kewenangan ini penting karena undang-undang yang dihasilkan oleh pemerintah tidak selalu berdasarkan pada aspirasi rakyat. Ada kalanya undang-undang yang dibuat oleh pemerintah justru merugikan masyarakat dan tidak memperhatikan kepentingan nasional. Oleh karena itu, kekuasaan legislatif harus memiliki kewenangan untuk menolak atau mengubah undang-undang yang diajukan oleh pemerintah.

Selain itu, kewenangan ini juga memastikan bahwa badan legislatif tidak menjadi alat pengesahan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah tanpa memperhatikan kepentingan rakyat. Kewenangan ini juga memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan melalui mekanisme badan legislatif berdasarkan aspirasi rakyat dan tidak merugikan kepentingan nasional.

Namun demikian, kewenangan untuk menolak atau mengubah undang-undang yang diajukan oleh pemerintah harus dilakukan dengan bijak. Kekuasaan legislatif harus mempertimbangkan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat dalam menolak atau mengubah undang-undang yang diajukan oleh pemerintah. Kekuasaan legislatif juga harus memastikan bahwa tindakan menolak atau mengubah undang-undang yang diajukan oleh pemerintah tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan nasional.

Dalam menjalankan kewenangan ini, kekuasaan legislatif harus bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya. Kekuasaan legislatif harus dapat memastikan bahwa setiap undang-undang yang dihasilkan berdasarkan aspirasi rakyat dan tidak merugikan kepentingan nasional. Oleh karena itu, kewenangan untuk menolak atau mengubah undang-undang yang diajukan oleh pemerintah harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

8. Kekuasaan legislatif harus bekerja sama dengan kekuasaan eksekutif dan yudikatif.

Kekuasaan legislatif dalam sistem pemerintahan demokrasi harus bekerja sama dengan kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Ketiga kekuasaan ini saling melengkapi dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kesejahteraan rakyat.

Kekuasaan legislatif dan eksekutif harus bekerja sama dalam menyusun kebijakan yang berdasarkan aspirasi rakyat dan kepentingan nasional. Kebijakan yang dibuat harus melalui diskusi dan konsultasi antara kedua belah pihak, sehingga tercipta kebijakan yang terbaik untuk masyarakat.

Kekuasaan legislatif dan yudikatif juga harus bekerja sama dalam menjalankan tugasnya. Kekuasaan yudikatif harus independen dan tidak terikat pada kepentingan politik tertentu. Namun, keputusan yang diambil harus sesuai dengan undang-undang dan tidak merugikan kepentingan nasional.

Dalam bekerja sama, kekuasaan legislatif harus menghormati kewenangan dan tugas dari kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Masing-masing kekuasaan harus saling menghargai dan bekerja sama demi kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu, penting bagi kekuasaan legislatif untuk menjalin hubungan yang baik dengan kekuasaan eksekutif dan yudikatif dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan menciptakan tatanan pemerintahan yang baik dan benar.

9. Kekuasaan legislatif harus bekerja dengan transparan dan akuntabel agar dapat menghasilkan undang-undang yang berdasarkan kepentingan rakyat dan tidak merugikan kepentingan nasional.

Poin ke-9 menekankan pentingnya kekuasaan legislatif untuk bekerja dengan transparan dan akuntabel agar dapat menghasilkan undang-undang yang berdasarkan kepentingan rakyat dan tidak merugikan kepentingan nasional. Hal ini penting karena undang-undang yang dibuat oleh kekuasaan legislatif akan mempengaruhi kehidupan masyarakat dan kepentingan nasional.

Dalam menjalankan tugasnya, kekuasaan legislatif harus memastikan bahwa setiap undang-undang yang dibuat berdasarkan aspirasi rakyat dan tidak merugikan kepentingan nasional. Untuk itu, kekuasaan legislatif harus melakukan konsultasi dengan masyarakat dan para ahli terkait sebelum membuat suatu undang-undang.

Selain itu, kekuasaan legislatif juga harus transparan dalam menjalankan tugasnya. Masyarakat harus diberikan akses informasi yang cukup terkait dengan pembuatan undang-undang dan proses kerja badan legislatif. Dengan begitu, masyarakat dapat mengawasi dan memberikan masukan terhadap undang-undang yang dibuat.

Kekuasaan legislatif juga harus akuntabel dalam menjalankan tugasnya. Badan legislatif harus mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil kepada masyarakat. Jika terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian dengan aspirasi rakyat, maka badan legislatif harus siap memperbaiki dan memperbaiki undang-undang yang telah dibuat.

Dalam hal ini, kekuasaan legislatif harus menghindari terjadinya konflik kepentingan atau kepentingan politik tertentu dalam pembentukan undang-undang. Kekuasaan legislatif harus lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat dan kepentingan nasional.

Dengan bekerja secara transparan dan akuntabel, kekuasaan legislatif dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem pemerintahan secara keseluruhan. Hal ini juga dapat membantu kekuasaan legislatif untuk menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

10. Kekuasaan legislatif harus dijaga dan diperkuat agar dapat berfungsi dengan baik dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.

Kekuasaan legislatif merupakan salah satu dari tiga kekuasaan utama dalam sistem pemerintahan demokrasi. Kekuasaan legislatif memiliki tugas dan wewenang untuk membuat, mengubah, atau menghapus undang-undang yang berdasarkan pada kepentingan dan aspirasi rakyat. Badan legislatif atau parlemen adalah tempat kekuasaan legislatif ditempatkan.

Tugas utama kekuasaan legislatif adalah membuat undang-undang. Undang-undang yang dibuat harus berdasarkan pada kepentingan dan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, kekuasaan legislatif harus memperhatikan aspirasi rakyat, mendengarkan masukan dari berbagai pihak, dan menjalankan fungsi pengawasan agar undang-undang yang dihasilkan benar-benar mewakili kepentingan rakyat.

Selain membuat undang-undang, kekuasaan legislatif juga memiliki tugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan anggaran negara. Fungsi pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemerintah tidak melakukan tindakan yang merugikan rakyat dan menghindari terjadinya korupsi. Kekuasaan legislatif juga memiliki hak dan kewenangan seperti hak inisiatif, hak angket, dan hak interpelasi untuk memastikan bahwa pemerintah bekerja dengan baik dan sesuai dengan kepentingan rakyat.

Selain itu, kekuasaan legislatif juga memiliki kewenangan untuk menolak atau mengubah undang-undang yang diajukan oleh pemerintah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa undang-undang yang dibuat berdasarkan aspirasi rakyat dan tidak merugikan kepentingan nasional. Kekuasaan legislatif juga harus bekerja sama dengan kekuasaan eksekutif dan yudikatif dalam menyusun kebijakan yang berdasarkan aspirasi rakyat dan kepentingan nasional.

Kekuasaan legislatif harus bekerja dengan transparan dan akuntabel agar dapat menghasilkan undang-undang yang berdasarkan kepentingan rakyat dan tidak merugikan kepentingan nasional. Oleh karena itu, kekuasaan legislatif harus dijaga dan diperkuat agar dapat berfungsi dengan baik dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Kekuasaan legislatif harus memiliki integritas dan independensi dalam menjalankan tugasnya agar masyarakat dapat mempercayai dan menghormati lembaga tersebut.