jelaskan pembagian kekuasaan secara horizontal –
Pembagian kekuasaan secara horizontal adalah sistem di mana kekuasaan pemerintah dibagi antara berbagai entitas, baik dalam maupun luar pemerintah. Pembagian kekuasaan secara horizontal sangat penting untuk menghindari kekuasaan yang terlalu kuat yang dipusatkan pada satu entitas saja. Dengan pembagian kekuasaan secara horizontal, masyarakat diberikan kesempatan untuk memiliki hak mereka dihormati dan juga mendapatkan akses yang tepat ke layanan publik.
Pembagian kekuasaan secara horizontal dapat terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun antara pemerintah daerah dan badan atau organisasi lokal. Pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dikenal sebagai federalisme. Di bawah federalisme, pemerintah daerah memiliki hak untuk mengatur hukum, keuangan, sosial, dan kondisi lingkungan yang berlaku di daerah mereka.
Pembagian kekuasaan antara pemerintah daerah dan badan atau organisasi lokal disebut sebagai decentralization. Di bawah desentralisasi, pemerintah daerah memberikan hak kuasa kepada badan atau organisasi lokal untuk mengatur hukum, keuangan, sosial, dan kondisi lingkungan yang berlaku di daerah mereka. Pemerintah daerah juga dapat memberikan dana, dukungan dan bantuan lainnya untuk membantu badan atau organisasi lokal untuk melaksanakan tugas mereka.
Tujuan dari pembagian kekuasaan secara horizontal adalah untuk memastikan bahwa setiap entitas memiliki hak yang sama untuk mengontrol daerah mereka sendiri. Dengan demikian, setiap entitas akan bebas untuk mengambil keputusan yang akan membuat situasi yang lebih baik untuk masyarakat setempat. Ini juga akan membantu mencegah konflik antar entitas dan menjamin bahwa tidak ada satu entitas yang akan mengontrol semua aspek kehidupan masyarakat.
Selain itu, pembagian kekuasaan secara horizontal juga dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan keterampilan mereka dan berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kehidupan mereka. Hal ini karena pembagian kekuasaan secara horizontal akan memungkinkan masyarakat untuk berbicara dan berinteraksi dengan setiap entitas yang berbeda.
Kesimpulannya, pembagian kekuasaan secara horizontal adalah cara yang efektif untuk mencegah kekuasaan yang terlalu kuat untuk dipusatkan pada satu entitas saja. Ini juga membantu masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kehidupan mereka. Dengan sistem pembagian kekuasaan secara horizontal, masyarakat dapat memastikan bahwa hak mereka dihormati dan juga mendapatkan akses yang tepat ke layanan publik.
Rangkuman:
Penjelasan Lengkap: jelaskan pembagian kekuasaan secara horizontal
1. Pembagian kekuasaan secara horizontal adalah sistem di mana kekuasaan pemerintah dibagi antara berbagai entitas, baik dalam maupun luar pemerintah.
Pembagian kekuasaan secara horizontal adalah sistem di mana kekuasaan pemerintah dibagi antara berbagai entitas, baik dalam maupun luar pemerintah. Ini dikenal sebagai ‘pembagian kekuasaan’ atau ‘pemisahan kekuasaan’. Dengan demikian, otoritas yang diberikan kepada pemerintah dibagi di antara beberapa entitas yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk mencegah penguasaan otoritas oleh satu entitas saja, sehingga pemerintah tetap bebas dari pengaruh yang berlebihan.
Ini dapat berarti bahwa otoritas yang diberikan kepada pemerintah dibagi antara berbagai tingkat pemerintahan, seperti pemerintah federal atau nasional, pemerintah daerah, dan pemerintah lokal. Dengan demikian, pemerintah federal bertanggung jawab untuk membuat kebijakan yang berlaku untuk seluruh negara, sedangkan pemerintah daerah dan lokal bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan ini di tingkat daerah dan lokal. Dengan demikian, pemerintah daerah dan lokal tetap mendapatkan otoritas yang cukup untuk mengatur masalah yang terjadi di daerahnya masing-masing.
Selain itu, pembagian kekuasaan secara horizontal juga dapat berarti bahwa otoritas pemerintah dibagi di antara berbagai entitas lain, seperti lembaga swasta, organisasi, dan sebagainya. Dengan demikian, pemerintah tidak memiliki seluruh otoritas untuk mengatur semua aspek kehidupan. Sebagai contoh, pemerintah mungkin tidak memiliki otoritas untuk menentukan harga yang dikenakan oleh sebuah perusahaan. Di sisi lain, lembaga swasta mungkin diizinkan untuk menentukan harga yang mereka inginkan, sebagai bagian dari sistem pasar bebas.
Pembagian kekuasaan secara horizontal telah memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas politik dan ekonomi, dan merupakan salah satu fondasi dari demokrasi modern. Hal ini karena pembagian kekuasaan memastikan bahwa pemerintah tidak mendominasi seluruh kehidupan politik dan ekonomi, dan bahwa berbagai entitas berbeda memiliki otoritas yang cukup untuk mengatur masalah yang mereka hadapi.
Meskipun demikian, pembagian kekuasaan secara horizontal juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah bahwa pembagian kekuasaan dapat membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih rumit dan lama. Hal ini karena otoritas yang diberikan kepada entitas berbeda dapat membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih kompleks. Selain itu, pembagian kekuasaan juga dapat menyebabkan adanya kebuntuan politik karena berbagai entitas berbeda mungkin tidak selalu sepakat tentang keputusan yang harus diambil.
Namun demikian, pembagian kekuasaan secara horizontal telah menjadi salah satu fondasi dari pemerintahan yang efektif. Dengan memastikan bahwa otoritas pemerintah dibagi di antara berbagai entitas, hal ini membantu menjaga stabilitas politik dan ekonomi, memastikan bahwa berbagai masalah dapat dipecahkan dengan efektif, dan memastikan bahwa berbagai kepentingan dapat diakomodasi dengan baik.
2. Pembagian kekuasaan secara horizontal dapat terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun antara pemerintah daerah dan badan atau organisasi lokal.
Pembagian kekuasaan secara horizontal adalah prinsip dasar yang mengatur pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun antara pemerintah daerah dan badan atau organisasi lokal. Pembagian kekuasaan secara horizontal merupakan bagian dari teori mengenai pembagian kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu yang menyatakan bahwa pembagian kekuasaan harus dicapai demi menjamin bahwa setiap tingkat pemerintahan akan saling mengawasi sehingga satu tingkat pemerintahan tidak dapat menggunakan kekuasaannya untuk menekan tingkat pemerintahan lainnya.
Pembagian kekuasaan secara horizontal mengatur kedaulatan yang dimiliki oleh setiap tingkat pemerintahan. Pembagian kekuasaan secara horizontal meliputi pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun antara pemerintah daerah dan badan atau organisasi lokal. Pembagian kekuasaan secara horizontal ini menjamin bahwa setiap tingkat pemerintahan memiliki kedaulatan yang sama dan masing-masing tingkat pemerintahan berhak untuk menggunakan kekuasaannya untuk mengatur dan mengelola urusan yang berkaitan dengan wilayahnya.
Pembagian kekuasaan secara horizontal di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin bahwa kedua tingkat pemerintahan memiliki wewenang yang berbeda dan saling mengawasi. Pemerintah pusat memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola segala sesuatu yang berkaitan dengan wilayah secara nasional. Sementara itu, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengelola dan mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan wilayahnya. Pembagian kekuasaan secara horizontal antara pemerintah daerah dan badan atau organisasi lokal juga menjamin bahwa kedua tingkat pemerintahan memiliki wewenang yang berbeda dan saling mengawasi.
Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola segala sesuatu yang berkaitan dengan wilayahnya, tetapi juga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola badan atau organisasi lokal yang beroperasi di wilayahnya. Badan atau organisasi lokal memiliki wewenang untuk membuat keputusan dan melakukan tindakan berdasarkan kebutuhan lokal. Pembagian kekuasaan secara horizontal antara pemerintah daerah dan badan atau organisasi lokal juga menjamin bahwa kedua tingkat pemerintahan saling mengawasi satu sama lain.
Pembagian kekuasaan secara horizontal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun antara pemerintah daerah dan badan atau organisasi lokal, adalah penting untuk menjamin bahwa kedua tingkat pemerintahan memiliki kedaulatan yang sama dan masing-masing tingkat pemerintahan berhak untuk menggunakan kekuasaannya untuk mengatur dan mengelola urusan yang berkaitan dengan wilayahnya. Pembagian kekuasaan secara horizontal juga menjamin bahwa setiap tingkat pemerintahan saling mengawasi sehingga satu tingkat pemerintahan tidak dapat menggunakan kekuasaannya untuk menekan tingkat pemerintahan lainnya.
3. Federalisme adalah pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Federalisme adalah salah satu konsep pembagian kekuasaan secara horizontal yang memberikan hak dan kewenangan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ide ini telah ada sejak berabad-abad yang lalu, dengan banyak negara yang menggunakan federalisme sebagai salah satu bentuk pemerintahan. Pada dasarnya, federalisme mengacu pada pembagian hak dan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Konsep federalisme berasal dari kata “foedus”, yang berarti “perjanjian” dalam bahasa Latin. Ini mencerminkan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai hasil dari perjanjian yang dibuat antara kedua pihak. Pemerintah pusat memiliki hak untuk mengatur aspek-aspek yang berkaitan dengan keamanan nasional, seperti pertahanan, perdagangan internasional, dan hubungan internasional. Sementara itu, pemerintah daerah memiliki hak untuk mengatur aspek-aspek yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan, serta aspek-aspek lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat setempat.
Federalisme memungkinkan adanya lebih banyak pilihan untuk masyarakat, karena masyarakat dapat memilih pemerintah daerah yang berbeda untuk mengatur aspek-aspek tertentu dalam kehidupan mereka. Ini juga memungkinkan adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, dengan masyarakat dapat memiliki suara dalam pemilihan pemerintah daerah yang akan membuat kebijakan yang berlaku di daerah mereka.
Konsep federalisme juga menawarkan perlindungan bagi kepentingan lokal, dengan pemerintah daerah yang memiliki hak untuk mengatur aspek-aspek yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat setempat. Dengan kata lain, federalisme memungkinkan adanya kontrol lokal, yang membantu mencegah kebijakan yang berlaku di satu daerah dari mengganggu kepentingan lokal di daerah lainnya.
Federalisme juga telah terbukti efektif dalam mengelola konflik antar daerah. Hal ini karena pemerintah daerah yang berbeda memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur aspek-aspek tertentu dalam kehidupan masyarakatnya, memungkinkan adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, dan memungkinkan adanya perlindungan bagi kepentingan lokal di daerah masing-masing. Federalisme telah lama menjadi bagian dari sistem pemerintahan di banyak negara, dan telah terbukti efektif dalam mengelola konflik antar daerah.
4. Desentralisasi adalah pembagian kekuasaan antara pemerintah daerah dan badan atau organisasi lokal.
Desentralisasi adalah pembagian kekuasaan antara pemerintah daerah dan badan atau organisasi lokal. Desentralisasi ini merupakan bagian dari pembagian kekuasaan secara horizontal, yang memungkinkan pemerintah daerah memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, kekuasaan yang ada dibagi antara pemerintah daerah dan badan atau organisasi lokal.
Pembagian kekuasaan secara horizontal ini dapat membantu dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan badan atau organisasi lokal yang bertanggung jawab atas pelayanan publik. Dengan cara ini, pemerintah daerah dan badan atau organisasi lokal dapat lebih fokus dalam melayani masyarakat dan komunitas lokal, karena mereka dapat mengambil keputusan sendiri yang terkait dengan kebijakan dan pelayanan publik.
Desentralisasi juga memungkinkan pemerintah daerah dan badan atau organisasi lokal untuk mengambil keputusan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya lokal yang tersedia. Hal ini dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah dan badan atau organisasi lokal. Pembagian kekuasaan secara horizontal ini juga memungkinkan masyarakat dan komunitas lokal untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
Kemudian, pembagian kekuasaan secara horizontal ini juga meningkatkan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan badan atau organisasi lokal. Hal ini memungkinkan masyarakat dan komunitas lokal untuk mendapatkan informasi yang lebih baik mengenai keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah dan badan atau organisasi lokal. Dengan cara ini, masyarakat dan komunitas lokal dapat memberikan masukan yang lebih baik dan informasi yang lebih bermanfaat bagi pemerintah daerah dan badan atau organisasi lokal.
Pembagian kekuasaan secara horizontal ini juga memungkinkan pemerintah daerah dan badan atau organisasi lokal untuk mengambil keputusan yang lebih cepat, karena mereka tidak terikat oleh prosedur yang rumit. Hal ini membantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah dan badan atau organisasi lokal.
Pembagian kekuasaan secara horizontal merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah dan badan atau organisasi lokal. Dengan cara ini, pemerintah daerah dan badan atau organisasi lokal dapat lebih fokus dalam melayani masyarakat dan komunitas lokal, serta memungkinkan masyarakat untuk memiliki peran dalam proses pengambilan keputusan.
5. Tujuan dari pembagian kekuasaan secara horizontal adalah untuk memastikan bahwa setiap entitas memiliki hak yang sama untuk mengontrol daerah mereka sendiri.
Pembagian kekuasaan secara horizontal adalah suatu konsep yang merupakan bagian dari teori pemisahan kekuasaan yang berasal dari filsafat politik. Konsep ini berfokus pada pembagian kekuasaan di seluruh tingkat pemerintahan, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Pembagian kekuasaan secara horizontal didasarkan pada prinsip bahwa kekuasaan politik harus terbagi antara tingkat pemerintahan yang berbeda. Dengan demikian, setiap tingkat pemerintahan memiliki hak untuk menentukan kebijakan untuk wilayahnya sendiri.
Pembagian kekuasaan secara horizontal adalah sebuah prinsip dasar yang mendasari konstitusi dan sistem pemerintahan di banyak negara. Prinsip ini memastikan bahwa tidak ada satu entitas yang dapat mengontrol berbagai tingkat pemerintahan di seluruh negara. Dengan demikian, prinsip ini menjamin bahwa setiap entitas memiliki hak yang sama untuk mengontrol daerah mereka sendiri.
Ada beberapa cara yang digunakan untuk menerapkan pembagian kekuasaan secara horizontal. Salah satunya adalah dengan menentukan batas-batas wilayah yang diatur oleh setiap entitas. Dengan demikian, setiap entitas memiliki hak untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di wilayahnya sendiri. Negara-negara yang menggunakan sistem federal, seperti Amerika Serikat, menggunakan pembagian kekuasaan secara horizontal dengan menetapkan batas-batas antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian.
Selain itu, pembagian kekuasaan secara horizontal juga dapat diterapkan melalui pemisahan tugas dan wewenang di antara tingkat pemerintahan yang berbeda. Dengan demikian, masing-masing tingkat pemerintahan memiliki tugas dan wewenang tertentu yang ditentukan secara khusus. Negara-negara yang menggunakan sistem parlementer, seperti Inggris, menggunakan pembagian kekuasaan secara horizontal dengan memisahkan tugas dan wewenang antara pemerintah nasional dan pemerintah daerah.
Tujuan dari pembagian kekuasaan secara horizontal adalah untuk memastikan bahwa setiap entitas memiliki hak yang sama untuk mengontrol daerah mereka sendiri. Dengan demikian, prinsip ini mempromosikan keterbukaan dan keadilan di antara tingkat pemerintahan yang berbeda. Prinsip ini juga memastikan bahwa setiap entitas memiliki kekuasaan untuk membuat dan melaksanakan kebijakan untuk wilayah mereka sendiri tanpa adanya intervensi dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.
Konsep pembagian kekuasaan secara horizontal sangat penting dalam menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis, adil, dan inklusif. Dengan prinsip ini, setiap entitas memiliki kesempatan yang sama untuk membuat kebijakan dan mengontrol daerahnya sendiri. Dengan demikian, prinsip ini mendorong keterbukaan dan keterlibatan semua pihak dalam proses pembuatan kebijakan.
6. Pembagian kekuasaan secara horizontal membantu masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kehidupan mereka.
Pembagian kekuasaan secara horizontal adalah suatu proses di mana kekuasaan di bagi di antara entitas yang berbeda. Konsep ini telah lama digunakan di berbagai sistem politik dan telah menjadi inti dari demokrasi modern. Aturan demokrasi menyatakan bahwa kekuasaan harus di bagi secara merata, dan pembagian kekuasaan secara horizontal adalah cara yang efektif untuk mewujudkan prinsip ini.
Pembagian kekuasaan secara horizontal sangat berbeda dari pembagian kekuasaan secara vertikal, di mana kekuasaan berada di tangan satu entitas yang berbeda. Pembagian kekuasaan secara vertikal sering kali dipakai oleh pemerintah untuk mengendalikan dan mengatur masyarakat.
Pembagian kekuasaan secara horizontal berfokus pada menciptakan lapangan yang seimbang di mana pemerintah, pihak swasta, dan individu dapat berbagi kekuasaan dan berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Tujuan dari pembagian kekuasaan secara horizontal adalah untuk memastikan bahwa kepentingan semua pihak terwakili dalam proses pengambilan keputusan.
Pembagian kekuasaan secara horizontal juga dapat membantu masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kehidupan mereka. Dengan membagi kekuasaan secara horizontal, masyarakat dapat memiliki kesempatan untuk berbicara tentang masalah yang dihadapi oleh komunitas mereka dan berperan dalam mengambil keputusan yang menentukan masa depan mereka. Ini memungkinkan mereka untuk berbagi pandangan dan mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.
Meskipun pembagian kekuasaan secara horizontal telah lama digunakan, namun masih ada banyak tantangan yang dihadapi oleh sistem ini. Terutama, kontrol yang berlebihan oleh entitas-entitas yang berbeda dapat menghalangi pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Ini juga dapat menghalangi keterbukaan dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan.
Kesimpulannya, pembagian kekuasaan secara horizontal adalah suatu proses di mana kekuasaan di bagi di antara entitas yang berbeda. Konsep ini sangat penting bagi demokrasi modern dan juga membantu masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kehidupan mereka. Namun, masih ada tantangan yang dihadapi oleh sistem ini, sehingga penting untuk mempertimbangkan cara yang tepat untuk mengatasi masalah ini.
7. Dengan pembagian kekuasaan secara horizontal, masyarakat diberikan kesempatan untuk memiliki hak mereka dihormati dan juga mendapatkan akses yang tepat ke layanan publik.
Pembagian kekuasaan secara horizontal adalah suatu proses dimana kekuasaan di bagi antar berbagai tingkatan pemerintahan, baik pemerintah pusat, daerah, dan lokal, sehingga otoritasnya dibagi kepada semua tingkat pemerintahan. Pembagian kekuasaan secara horizontal telah menjadi nilai yang sangat penting dalam sistem pemerintahan modern. Ini adalah salah satu cara terbaik untuk menjamin bahwa hak-hak rakyat dihormati dan layanan publik tersedia secara adil dan merata. Dengan pembagian kekuasaan secara horizontal, masyarakat diberikan kesempatan untuk memiliki hak mereka dihormati dan juga mendapatkan akses yang tepat ke layanan publik. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk memastikan bahwa hak-hak semua orang diberlakukan dengan adil dan rakyat mendapatkan layanan publik yang tepat.
Pembagian kekuasaan secara horizontal memiliki beberapa tujuan utama. Ini termasuk: (1) menjamin bahwa kebijakan pemerintah dihormati di seluruh bagian negara; (2) menghindari konflik antar tingkat pemerintahan; (3) memastikan bahwa kebijakan pemerintah diterapkan secara adil; (4) meningkatkan akses ke layanan publik; dan (5) meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan.
Pembagian kekuasaan secara horizontal memastikan bahwa semua pemerintahan dan kebijakan mereka diterapkan secara adil dan merata. Tujuan utama dari pembagian kekuasaan secara horizontal adalah menjamin bahwa kebijakan pemerintah dihormati di seluruh bagian negara. Dalam hal ini, pembagian kekuasaan secara horizontal memastikan bahwa tingkat pemerintahan yang berbeda memiliki otoritas dan wewenang yang sama dalam mengatur masalah yang berhubungan dengan rakyat. Hal ini juga memastikan bahwa tingkat pemerintahan yang berbeda saling bekerja sama dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
Kemudian, pembagian kekuasaan secara horizontal memastikan bahwa kebijakan pemerintah diterapkan secara adil. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk memastikan bahwa hak-hak semua orang diberlakukan dengan adil dan bahwa rakyat mendapatkan layanan publik yang tepat. Dengan pembagian kekuasaan secara horizontal, pemerintah dapat dengan mudah memastikan bahwa kebijakan pemerintah dihormati di seluruh bagian negara, dan bahwa layanan publik tersedia secara adil dan merata.
Selain itu, pembagian kekuasaan secara horizontal juga meningkatkan akses ke layanan publik. Dengan pembagian kekuasaan yang adil, masyarakat dapat mendapatkan akses yang tepat ke layanan publik. Hal ini dapat memastikan bahwa layanan publik yang tersedia dapat bermanfaat bagi semua rakyat, dan meningkatkan kualitas layanan publik yang tersedia.
Terakhir, pembagian kekuasaan secara horizontal juga meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan pembagian kekuasaan yang adil, masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam proses pembuatan kebijakan, sehingga pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang dibuat adalah yang terbaik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kesimpulannya, pembagian kekuasaan secara horizontal adalah suatu proses dimana kekuasaan di bagi antar berbagai tingkatan pemerintahan, baik pemerintah pusat, daerah, dan lokal, sehingga otoritasnya dibagi kepada semua tingkat pemerintahan. Dengan pembagian kekuasaan secara horizontal, masyarakat diberikan kesempatan untuk memiliki hak mereka dihormati dan juga mendapatkan akses yang tepat ke layanan publik. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk memastikan bahwa hak-hak semua orang diberlakukan dengan adil dan rakyat mendapatkan layanan publik yang tepat. Pembagian kekuasaan secara horizontal memungkinkan pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah dihormati di seluruh bagian negara, dan bahwa layanan publik tersedia secara adil dan merata.