jelaskan makna pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum – Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, memiliki makna yang sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu makna penting dari Pancasila adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam sistem hukum Indonesia.
Pancasila sebagai sumber hukum memiliki arti bahwa semua peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila mengandung nilai-nilai yang sangat mendasar bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, seperti nilai keadilan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan ketuhanan yang maha esa.
Dalam konteks hukum, Pancasila menjadi landasan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pancasila menjadi sumber hukum yang terpenting karena mengandung nilai-nilai dasar yang harus dijadikan pedoman dalam bertindak dan berperilaku. Dalam praktiknya, hal ini tercermin dalam pembentukan undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan-kebijakan publik yang harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Dalam rangka menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum, pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menempatkan Pancasila dalam UUD 1945 sebagai dasar negara. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, pemerintah juga telah membentuk berbagai lembaga yang bertugas untuk melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai Pancasila, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Namun, meskipun Pancasila sudah dijadikan sebagai sumber hukum utama di Indonesia, masih banyak terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, peran pemerintah dan lembaga-lembaga terkait sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.
Selain itu, Pancasila sebagai sumber hukum juga memiliki implikasi yang sangat penting dalam hubungan internasional. Indonesia sebagai negara yang mengakui Pancasila sebagai dasar negara harus memperjuangkan nilai-nilai Pancasila di tingkat internasional. Hal ini tercermin dalam berbagai kerja sama internasional yang dilakukan Indonesia dengan negara lain. Indonesia harus mampu membuktikan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya memiliki makna di dalam negeri, tetapi juga memiliki implikasi penting bagi kehidupan internasional.
Dalam kesimpulannya, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum memiliki makna yang sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Pancasila menjadi landasan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan publik di Indonesia. Oleh karena itu, peran pemerintah dan lembaga-lembaga terkait sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Indonesia juga harus mampu memperjuangkan nilai-nilai Pancasila di tingkat internasional sebagai bentuk komitmen untuk membangun dunia yang lebih baik.
Rangkuman:
Penjelasan: jelaskan makna pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum
1. Pancasila memiliki makna penting sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.
Pancasila memiliki makna penting sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai sumber hukum, Pancasila menempati posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
Dalam konteks hukum, Pancasila menjadi landasan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pancasila menjadi sumber hukum yang terpenting karena mengandung nilai-nilai dasar yang harus dijadikan pedoman dalam bertindak dan berperilaku. Dalam praktiknya, hal ini tercermin dalam pembentukan undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan-kebijakan publik yang harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Sebagai sumber hukum, Pancasila memberikan arah dan pedoman bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini memastikan bahwa setiap peraturan yang dibentuk harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, Pancasila menjadi jaminan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia akan selalu diarahkan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila.
Selain itu, Pancasila sebagai sumber hukum juga memberikan jaminan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Dalam hal ini, Pancasila menjadi filter bagi setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk memastikan bahwa tidak ada peraturan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
Secara keseluruhan, Pancasila memiliki makna penting sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila menjadi landasan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan publik di Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila harus dijadikan acuan dalam setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan masyarakat. Dengan menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum, Indonesia dapat memastikan bahwa setiap tindakan dan kebijakan yang diambil akan selalu sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila.
2. Pancasila mengandung nilai-nilai mendasar bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, seperti keadilan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan ketuhanan yang maha esa.
Pancasila memiliki makna penting sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Hal ini berarti bahwa Pancasila memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan publik.
Pancasila mengandung nilai-nilai mendasar bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, seperti keadilan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan ketuhanan yang maha esa. Nilai-nilai ini sangat penting dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur. Keadilan merupakan nilai yang sangat penting dalam Pancasila karena menyangkut hak setiap individu dalam masyarakat. Dalam Pancasila, keadilan harus ditegakkan untuk semua orang tanpa terkecuali.
Kemanusiaan menjadi nilai yang tidak terpisahkan dari Pancasila. Nilai kemanusiaan menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama untuk hidup dan berkembang. Kemanusiaan juga menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama dan harus dihormati. Hal ini sangat penting dalam membangun masyarakat yang merata dan adil.
Persatuan menjadi nilai yang sangat penting dalam Pancasila. Persatuan menunjukkan bahwa setiap orang harus bersatu untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks Indonesia, persatuan sangat penting untuk membangun negara yang kuat dan merdeka. Persatuan juga menunjukkan bahwa perbedaan harus dihormati dan tidak boleh menjadi sumber perselisihan.
Kerakyatan menjadi nilai yang menunjukkan bahwa kekuasaan dalam negara harus berada di tangan rakyat. Dalam Pancasila, kerakyatan menunjukkan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Dalam konteks Indonesia, kerakyatan sangat penting dalam membangun negara yang demokratis dan partisipatif.
Ketuhanan yang maha esa menjadi nilai yang menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk beragama dan beribadah. Dalam Pancasila, ketuhanan yang maha esa menunjukkan bahwa agama harus dijadikan sebagai sumber inspirasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini menunjukkan bahwa setiap agama memiliki peran yang sama dalam membangun masyarakat yang harmonis dan damai.
Dalam kesimpulannya, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum memiliki makna yang sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Pancasila mengandung nilai-nilai mendasar yang harus dijadikan pedoman dalam bertindak dan berperilaku. Oleh karena itu, peran pemerintah dan lembaga-lembaga terkait sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.
3. Pancasila menjadi landasan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan publik di Indonesia.
Pancasila menjadi landasan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan publik di Indonesia karena mengandung nilai-nilai mendasar yang harus dijadikan pedoman dalam bertindak dan berperilaku. Pancasila memberikan arahan yang jelas kepada pemerintah dan masyarakat tentang bagaimana seharusnya bertindak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Sebagai sumber hukum, Pancasila mengatur tata cara bertindak dalam masyarakat, seperti cara berperilaku yang baik, cara mengambil keputusan yang benar, serta cara membina hubungan yang sehat dan harmonis antara sesama anggota masyarakat. Selain itu, Pancasila juga mengandung nilai-nilai yang penting dalam pembentukan kebijakan publik, seperti nilai kerakyatan, persatuan, dan keadilan.
Pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan publik di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini bertujuan agar kebijakan yang dibuat dapat mencerminkan kepentingan masyarakat secara luas dan menghasilkan keputusan yang adil dan bijaksana. Oleh karena itu, Pancasila menjadi pedoman dalam proses pembentukan kebijakan publik, sehingga kebijakan-kebijakan yang dihasilkan dapat memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam praktiknya, Pancasila menjadi landasan bagi pembentukan undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan-kebijakan publik lainnya. Kebijakan publik yang dibuat harus memperhatikan nilai-nilai Pancasila, sehingga tidak menimbulkan konflik dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila sebagai sumber hukum menjadi alat untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera serta negara yang kuat dan mandiri.
4. Pemerintah Indonesia telah menempatkan Pancasila dalam UUD 1945 sebagai dasar negara.
Pancasila sebagai sumber hukum memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini tercermin dalam UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Dalam Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik Indonesia. Negara Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab, serta didirikan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”
Dalam konteks ini, Pancasila menjadi dasar dari konstitusi Indonesia dan menjadi sumber utama hukum di Indonesia. Pancasila menjadi landasan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan publik yang harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sumber hukum sangat penting untuk menjaga kestabilan dan keamanan negara Indonesia.
Dalam praktiknya, Pancasila sebagai sumber hukum tercermin dalam pembentukan undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan-kebijakan publik lainnya. Setiap peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik harus disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip Pancasila, seperti keadilan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan ketuhanan yang maha esa.
Pemerintah Indonesia juga telah membentuk lembaga-lembaga yang bertugas untuk melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai Pancasila, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila sebagai sumber hukum tidak hanya menjadi landasan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi pedoman bagi berbagai lembaga di Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Dengan menempatkan Pancasila dalam UUD 1945 sebagai dasar negara, pemerintah Indonesia telah menegaskan bahwa Pancasila adalah sumber hukum utama di Indonesia. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik harus disusun dengan memperhatikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman utama dalam membangun bangsa dan negara yang lebih baik.
5. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila dapat menyebabkan pelanggaran terhadap nilai-nilai tersebut.
Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum memiliki makna penting bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Pancasila mengandung nilai-nilai mendasar yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari, seperti keadilan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan ketuhanan yang maha esa.
Pancasila menjadi landasan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan publik di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia. Pancasila menjadi sumber hukum yang utama karena mengandung nilai-nilai dasar yang harus dijadikan pedoman dalam bertindak dan berperilaku.
Pemerintah Indonesia telah menempatkan Pancasila dalam UUD 1945 sebagai dasar negara. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia. Dalam praktiknya, hal ini tercermin dalam pembentukan undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan-kebijakan publik yang harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Meskipun Pancasila sudah dijadikan sebagai sumber hukum utama di Indonesia, masih banyak terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dapat menyebabkan pelanggaran terhadap nilai-nilai tersebut, seperti tindakan korupsi, intoleransi, dan tindakan diskriminatif terhadap kelompok minoritas.
Oleh karena itu, peran pemerintah dan lembaga-lembaga terkait sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memasukkan nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan, memperkuat peran lembaga-lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam memperjuangkan nilai-nilai Pancasila, serta meningkatkan transparansi dalam pemerintahan dan memerangi tindakan korupsi.
Dalam kesimpulannya, kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang Pancasila sangat penting dalam menjaga keutuhan dan keberlangsungan negara Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum harus dijunjung tinggi dan diperjuangkan oleh seluruh komponen masyarakat agar tercipta keadilan, kesejahteraan, dan keberagaman yang harmonis di Indonesia.
6. Peran pemerintah dan lembaga-lembaga terkait sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.
Poin keenam dari tema “jelaskan makna Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum” adalah peran penting pemerintah dan lembaga-lembaga terkait dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Kesadaran masyarakat akan nilai-nilai Pancasila sangat penting karena Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia.
Kesadaran masyarakat yang rendah tentang nilai-nilai Pancasila dapat menyebabkan kurangnya penghargaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila. Hal ini dapat mengakibatkan pelanggaran hukum dan merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, peran pemerintah dan lembaga-lembaga terkait sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai Pancasila.
Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dan lembaga-lembaga terkait adalah dengan mengadakan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai Pancasila. Contohnya, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan pembelajaran Pancasila di sekolah-sekolah sebagai salah satu mata pelajaran wajib. Selain itu, lembaga-lembaga seperti MPR dan MUI juga aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila.
Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dengan memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan publik. Hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan nilai-nilai Pancasila secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan publik yang dibuat. Selain itu, pemerintah dan lembaga-lembaga terkait dapat memberikan sanksi bagi pelanggar hukum yang tidak menghormati nilai-nilai Pancasila.
Kesadaran masyarakat akan nilai-nilai Pancasila juga sangat penting dalam membangun karakter bangsa yang kuat dan menciptakan kehidupan sosial yang harmonis. Dalam konteks ini, kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila dapat membantu mengatasi konflik dan meningkatkan solidaritas sosial di Indonesia.
Dalam kesimpulannya, peran pemerintah dan lembaga-lembaga terkait sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai Pancasila. Kesadaran masyarakat akan nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan publik yang mengacu pada Pancasila. Selain itu, kesadaran masyarakat juga membantu membangun karakter bangsa yang kuat dan menciptakan kehidupan sosial yang harmonis di Indonesia.
7. Indonesia harus memperjuangkan nilai-nilai Pancasila di tingkat internasional sebagai bentuk komitmen untuk membangun dunia yang lebih baik.
Poin 1: Pancasila memiliki makna penting sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.
Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam sistem hukum Indonesia, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila menjadi landasan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan publik di Indonesia.
Poin 2: Pancasila mengandung nilai-nilai mendasar bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, seperti keadilan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan ketuhanan yang maha esa.
Pancasila sebagai sumber hukum mengandung nilai-nilai mendasar yang harus dijadikan pedoman dalam bertindak dan berperilaku. Nilai-nilai tersebut mencakup kesetaraan dan keadilan di antara sesama manusia, kesetiaan terhadap negara dan bangsa, persatuan dan kesatuan, kerakyatan, dan ketuhanan yang maha esa. Nilai-nilai tersebut menjadi pondasi dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Poin 3: Pancasila menjadi landasan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan publik di Indonesia.
Pancasila menjadi landasan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan publik di Indonesia karena mengandung nilai-nilai mendasar yang harus dijadikan pedoman dalam bertindak dan berperilaku. Semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan publik yang ada di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila menjadi dasar dari semua hukum dan peraturan di Indonesia, sehingga menjadi sumber hukum yang utama.
Poin 4: Pemerintah Indonesia telah menempatkan Pancasila dalam UUD 1945 sebagai dasar negara.
Pemerintah Indonesia telah menempatkan Pancasila dalam UUD 1945 sebagai dasar negara, sehingga nilai-nilai Pancasila diakui secara resmi dan menjadi sumber hukum yang utama di Indonesia. Dengan menempatkan Pancasila sebagai dasar negara, maka setiap peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan publik harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia.
Poin 5: Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila dapat menyebabkan pelanggaran terhadap nilai-nilai tersebut.
Meskipun Pancasila telah dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, masih banyak terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, peran pemerintah dan lembaga-lembaga terkait sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.
Poin 6: Peran pemerintah dan lembaga-lembaga terkait sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.
Peran pemerintah dan lembaga-lembaga terkait sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Pemerintah harus mampu mempromosikan nilai-nilai Pancasila secara aktif dan intensif agar nilai-nilai tersebut dapat diterapkan secara tepat dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, lembaga-lembaga terkait seperti MUI dan Komnas HAM harus terus berupaya untuk memperjuangkan dan melindungi nilai-nilai Pancasila.
Poin 7: Indonesia harus memperjuangkan nilai-nilai Pancasila di tingkat internasional sebagai bentuk komitmen untuk membangun dunia yang lebih baik.
Indonesia sebagai negara yang mengakui Pancasila sebagai dasar negara harus memperjuangkan nilai-nilai Pancasila di tingkat internasional. Hal ini sebagai bentuk komitmen untuk membangun dunia yang lebih baik. Indonesia harus mampu membuktikan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya memiliki makna di dalam negeri tetapi juga memiliki implikasi penting bagi kehidupan internasional. Dalam konteks ini, Indonesia harus mampu memperjuangkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai forum internasional dan menjalin kerja sama dengan negara lain untuk mempromosikan nilai-nilai tersebut.