Jelaskan Latar Belakang Dekrit Presiden 5 Juli 1959

jelaskan latar belakang dekrit presiden 5 juli 1959 – Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah sebuah kebijakan penting yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1959. Kebijakan ini memiliki latar belakang yang sangat penting dalam sejarah Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, banyak hal yang harus dilakukan untuk memperbaiki keadaan negara. Salah satu hal yang harus dilakukan adalah membangun perekonomian Indonesia yang hancur akibat perang. Sejak kemerdekaan, Indonesia telah mengalami beberapa periode yang sulit seperti Perang Kemerdekaan, Perang Diponegoro, dan konflik lainnya yang membuat negara ini terpuruk dari segi ekonomi.

Namun, pada tahun 1950-an, Indonesia mulai bangkit kembali. Pemerintah Indonesia memulai program-program pembangunan nasional, termasuk program pembangunan ekonomi yang sangat ambisius. Salah satu program tersebut adalah program ekonomi terpadu yang dikenal sebagai Berita Negara.

Program ini bertujuan untuk mengembangkan dan memperbaiki sektor industri Indonesia. Namun, program ini tidak berjalan dengan lancar karena adanya perbedaan pandangan antara Presiden Soekarno dan para menterinya mengenai bagaimana program ini harus dijalankan.

Selain itu, Indonesia juga mengalami krisis ekonomi yang parah pada tahun 1957. Krisis ini disebabkan oleh naiknya harga minyak dunia dan penurunan produksi kopi yang merupakan salah satu komoditas ekspor penting Indonesia. Krisis ini membuat pemerintah Indonesia kesulitan untuk membiayai program-program pembangunan nasional.

Dalam sistem ini, Presiden memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada sebelumnya. Ia dapat menunjuk dan memberhentikan menteri-menteri kabinetnya, serta mengambil keputusan penting tanpa harus berkonsultasi dengan DPR.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memicu kontroversi di kalangan masyarakat dan politisi Indonesia. Beberapa orang menyambut positif kebijakan ini karena mereka menganggap bahwa kekuasaan yang lebih besar bagi Presiden akan mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia. Namun, banyak pihak yang menentang kebijakan ini karena mereka khawatir bahwa Presiden akan menjadi otoriter dan mengabaikan hak-hak rakyat.

Pada akhirnya, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dicabut pada tahun 1960 setelah adanya tekanan dari masyarakat dan parlemen. Namun, kebijakan ini meninggalkan pengaruh yang besar dalam sejarah Indonesia. Setelah dekrit ini dicabut, Indonesia kembali ke sistem pemerintahan semipresidensial seperti yang berlaku saat ini.

Rangkuman:

Penjelasan: jelaskan latar belakang dekrit presiden 5 juli 1959

1. Indonesia mengalami banyak kesulitan setelah merdeka, termasuk dalam hal ekonomi.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, negara ini mengalami banyak kesulitan dalam memperbaiki keadaannya. Salah satu hal yang paling sulit adalah membangun kembali perekonomian Indonesia yang hancur akibat Perang Dunia II. Banyak infrastruktur yang rusak dan banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Selain itu, Indonesia juga menghadapi banyak tantangan dalam hal politik dan keamanan, seperti Perang Kemerdekaan dan Perang Diponegoro.

Indonesia memulai program pembangunan nasional untuk memperbaiki negara setelah merdeka. Program ini meliputi berbagai sektor, termasuk sektor ekonomi. Pemerintah Indonesia memulai program ekonomi terpadu yang dikenal sebagai Berita Negara. Tujuan dari program ini adalah untuk mengembangkan dan memperbaiki sektor industri Indonesia.

Namun, program ini tidak berjalan dengan lancar karena adanya perbedaan pandangan antara Presiden Soekarno dan para menterinya mengenai bagaimana program ini harus dijalankan. Hal ini menyebabkan program Berita Negara tidak berhasil mencapai tujuannya untuk memperbaiki ekonomi Indonesia.

Dalam situasi yang sulit seperti ini, Presiden Soekarno merasa perlu mengambil tindakan yang tegas untuk memperbaiki keadaan negara. Pada tanggal 5 Juli 1959, ia mengeluarkan dekrit yang mengubah sistem pemerintahan Indonesia menjadi sistem presidensial. Dalam sistem ini, Presiden memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada sebelumnya. Ia dapat menunjuk dan memberhentikan menteri-menteri kabinetnya, serta mengambil keputusan penting tanpa harus berkonsultasi dengan DPR.

Meskipun ada banyak kontroversi seputar kebijakan ini, namun Presiden Soekarno tetap yakin bahwa dekritnya adalah keputusan yang tepat untuk memperbaiki keadaan negara. Namun, dekrit ini dicabut pada tahun 1960 setelah adanya tekanan dari masyarakat dan parlemen. Meskipun demikian, kebijakan ini meninggalkan pengaruh yang besar dalam sejarah Indonesia.

2. Pemerintah Indonesia memulai program pembangunan nasional, termasuk program ekonomi terpadu Berita Negara.

Untuk memperbaiki ekonomi Indonesia, pemerintah Indonesia memulai program-program pembangunan nasional pada tahun 1950-an, termasuk program ekonomi terpadu yang dikenal sebagai Berita Negara. Program ini bertujuan untuk mengembangkan dan memperbaiki sektor industri Indonesia. Program ini terdiri dari beberapa tahap, di mana setiap tahap memiliki target tertentu yang harus dicapai.

Tahap pertama program Berita Negara dimulai pada tahun 1956 dan berfokus pada pengembangan sektor industri dasar seperti baja, pupuk, dan kertas. Tahap kedua dimulai pada tahun 1958 dan berfokus pada pengembangan sektor industri berat seperti mesin dan kendaraan. Tahap ketiga program Berita Negara dimulai pada tahun 1959 dan berfokus pada pengembangan sektor industri ringan seperti tekstil dan makanan.

Program Berita Negara diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Indonesia dengan cara meningkatkan produksi dan ekspor barang-barang industri. Namun, program ini tidak berjalan dengan lancar karena adanya perbedaan pandangan antara Presiden Soekarno dan para menterinya mengenai bagaimana program ini harus dijalankan. Selain itu, Indonesia juga mengalami krisis ekonomi yang parah pada tahun 1957 yang membuat pemerintah kesulitan membiayai program-program pembangunan nasional.

3. Perbedaan pandangan antara Presiden Soekarno dan para menterinya mengenai pelaksanaan program Berita Negara membuat program ini tidak berjalan dengan lancar.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, negara ini mengalami banyak kesulitan dalam berbagai bidang, termasuk dalam hal ekonomi. Hal ini disebabkan oleh perang yang baru saja berakhir dan kekurangan sumber daya yang ada. Pemerintah Indonesia harus memulai dari awal untuk membangun kembali negara ini.

Pada tahun 1950-an, pemerintah Indonesia memulai program pembangunan nasional yang bertujuan untuk memperbaiki berbagai sektor di Indonesia, termasuk sektor ekonomi. Salah satu program penting yang diluncurkan adalah program ekonomi terpadu yang dikenal sebagai Berita Negara.

Program Berita Negara bertujuan untuk mengembangkan dan memperbaiki sektor industri Indonesia. Namun, program ini tidak berjalan dengan lancar karena adanya perbedaan pandangan antara Presiden Soekarno dan para menterinya mengenai bagaimana program ini harus dijalankan.

Presiden Soekarno ingin program ini dijalankan dengan cara yang lebih terpusat dan berorientasi pada kemajuan nasional, sedangkan para menterinya memiliki pandangan yang berbeda mengenai cara menjalankan program ini. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan program dan membuat program ini tidak berjalan dengan lancar.

Ketidaksepakatan ini memperparah situasi ekonomi Indonesia yang sudah sulit pada saat itu. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1957 membuat pemerintah Indonesia kesulitan untuk membiayai program-program pembangunan nasional.

Dalam situasi yang sulit ini, Presiden Soekarno merasa perlu mengambil tindakan tegas untuk memperbaiki keadaan negara. Pada tanggal 5 Juli 1959, ia mengeluarkan dekrit yang mengubah sistem pemerintahan Indonesia menjadi sistem presidensial.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memberikan kekuasaan yang lebih besar bagi Presiden untuk mengambil keputusan penting tanpa harus berkonsultasi dengan DPR. Namun, kebijakan ini memicu kontroversi di kalangan masyarakat dan politisi Indonesia. Beberapa orang mendukung kebijakan ini karena mereka menganggap bahwa kekuasaan yang lebih besar bagi Presiden akan mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia. Namun, banyak pihak yang menentang kebijakan ini karena mereka khawatir bahwa Presiden akan menjadi otoriter dan mengabaikan hak-hak rakyat.

4. Indonesia mengalami krisis ekonomi yang parah pada tahun 1957, membuat pemerintah kesulitan membiayai program-program pembangunan nasional.

Indonesia mengalami krisis ekonomi yang parah pada tahun 1957 yang disebabkan oleh penurunan produksi kopi dan naiknya harga minyak dunia. Kedua faktor tersebut merupakan faktor penting dalam perekonomian Indonesia pada saat itu. Produksi kopi turun akibat cuaca yang buruk dan wabah penyakit daun kopi, sementara kenaikan harga minyak dunia memperburuk neraca perdagangan Indonesia karena Indonesia harus mengimpor minyak dengan harga yang lebih tinggi. Krisis ini menyebabkan penurunan pendapatan negara dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Krisis ekonomi yang parah ini membuat pemerintah Indonesia kesulitan untuk membiayai program-program pembangunan nasional yang ambisius, termasuk program ekonomi terpadu Berita Negara. Program ini bertujuan untuk mengembangkan dan memperbaiki sektor industri Indonesia. Namun, karena krisis ekonomi yang parah, program ini tidak dapat dijalankan dengan lancar dan mengalami banyak kendala.

Krisis ekonomi ini membuat Presiden Soekarno merasa perlu mengambil tindakan tegas untuk memperbaiki keadaan negara. Salah satu tindakan yang diambilnya adalah dengan mengeluarkan dekrit pada tanggal 5 Juli 1959 yang mengubah sistem pemerintahan Indonesia menjadi sistem presidensial, memberikan kekuasaan yang lebih besar bagi Presiden. Meskipun demikian, banyak pihak yang menentang kebijakan ini karena khawatir Presiden akan menjadi otoriter dan mengabaikan hak-hak rakyat.

5. Presiden Soekarno merasa perlu mengambil tindakan tegas untuk memperbaiki keadaan negara, sehingga mengeluarkan dekrit pada tanggal 5 Juli 1959.

Poin kelima dari tema “jelaskan latar belakang dekrit presiden 5 juli 1959” adalah “Presiden Soekarno merasa perlu mengambil tindakan tegas untuk memperbaiki keadaan negara, sehingga mengeluarkan dekrit pada tanggal 5 Juli 1959.” Kebijakan yang diambil Soekarno ini didasarkan pada situasi yang sulit yang dihadapi Indonesia pada masa itu, yaitu krisis ekonomi yang memburuk dan terhambatnya program-program pembangunan nasional.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, negara ini mengalami berbagai kesulitan dalam membangun perekonomiannya. Pemerintah Indonesia memulai program pembangunan nasional dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia yang saat itu hancur akibat perang. Salah satu program tersebut adalah program ekonomi terpadu yang dikenal sebagai Berita Negara.

Namun, program ini tidak berjalan dengan lancar karena adanya perbedaan pandangan antara Presiden Soekarno dan para menterinya mengenai pelaksanaannya. Perbedaan pandangan ini menyebabkan program Berita Negara tidak terlaksana dengan maksimal.

Selain itu, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang parah pada tahun 1957, membuat pemerintah kesulitan membiayai program-program pembangunan nasional. Krisis ini disebabkan oleh naiknya harga minyak dunia dan penurunan produksi kopi, yang merupakan salah satu komoditas ekspor penting Indonesia. Krisis ini membuat pemerintah Indonesia harus memutar otak untuk mencari solusi yang tepat untuk memperbaiki kondisi ekonomi negara.

Dalam situasi yang sulit seperti ini, Presiden Soekarno merasa perlu mengambil tindakan tegas untuk memperbaiki keadaan negara. Pada tanggal 5 Juli 1959, ia mengeluarkan dekrit yang mengubah sistem pemerintahan Indonesia menjadi sistem presidensial. Dalam sistem ini, Presiden memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada sebelumnya. Ia dapat menunjuk dan memberhentikan menteri-menteri kabinetnya, serta mengambil keputusan penting tanpa harus berkonsultasi dengan DPR.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ini memicu kontroversi di kalangan masyarakat dan politisi Indonesia. Beberapa orang menyambut positif kebijakan ini karena mereka menganggap bahwa kekuasaan yang lebih besar bagi Presiden akan mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia. Namun, banyak pihak yang menentang kebijakan ini karena mereka khawatir bahwa Presiden akan menjadi otoriter dan mengabaikan hak-hak rakyat.

Meskipun dekrit ini dicabut pada tahun 1960 setelah adanya tekanan dari masyarakat dan parlemen, kebijakan ini meninggalkan pengaruh yang besar dalam sejarah Indonesia. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menunjukkan bahwa Presiden memiliki kekuasaan yang besar dalam mengambil keputusan yang penting bagi negara, tetapi juga menyadarkan bahwa kekuasaan tersebut harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan yang sehat.

6. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mengubah sistem pemerintahan Indonesia menjadi sistem presidensial, memberikan kekuasaan yang lebih besar bagi Presiden.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan oleh Presiden Soekarno sebagai langkah tegas untuk mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi Indonesia, terutama dalam hal ekonomi. Presiden Soekarno merasa perlu mengambil tindakan tegas karena perbedaan pandangan antara dirinya dan para menteri kabinetnya mengenai pelaksanaan program ekonomi terpadu Berita Negara.

Program Berita Negara merupakan program ekonomi terpadu yang bertujuan untuk mengembangkan dan memperbaiki sektor industri Indonesia. Namun, program ini tidak berjalan dengan lancar karena adanya perbedaan pandangan antara Presiden Soekarno dan para menterinya. Presiden Soekarno ingin program ini dijalankan dengan cara yang lebih terpusat, sedangkan para menteri kabinetnya ingin program ini dijalankan dengan cara yang lebih desentralisasi.

Selain itu, pada tahun 1957, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang parah akibat naiknya harga minyak dunia dan penurunan produksi kopi yang merupakan salah satu komoditas ekspor utama Indonesia. Krisis ini membuat pemerintah Indonesia kesulitan untuk membiayai program-program pembangunan nasional.

Dalam sistem presidensial, Presiden memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada sebelumnya. Ia dapat menunjuk dan memberhentikan menteri-menteri kabinetnya, serta mengambil keputusan penting tanpa harus berkonsultasi dengan DPR. Hal ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan ekonomi dan memperkuat kestabilan politik di Indonesia.

Meskipun dekrit ini dianggap sebagai langkah tegas dan kontroversial, terutama oleh kalangan politisi dan masyarakat yang khawatir akan kekuasaan yang terlalu besar bagi Presiden, namun kebijakan ini berhasil memberikan dampak positif pada pembangunan ekonomi dan politik di Indonesia pada saat itu.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memberikan Presiden Soekarno kekuasaan yang lebih besar untuk mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi Indonesia pada saat itu. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan kontroversi dan kritik karena khawatir akan kekuasaan yang terlalu besar bagi Presiden.

7. Kontroversi muncul karena beberapa pihak menyambut positif kebijakan ini, namun banyak pihak yang menentangnya karena khawatir Presiden akan menjadi otoriter.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno untuk mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi Indonesia pada saat itu. Salah satu kesulitan yang dihadapi adalah masalah ekonomi. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, negara ini mengalami banyak kesulitan, termasuk dalam hal ekonomi. Pemerintah Indonesia kemudian memulai program pembangunan nasional, termasuk program ekonomi terpadu Berita Negara. Program ini bertujuan untuk mengembangkan dan memperbaiki sektor industri Indonesia.

Namun, program Berita Negara tidak berjalan dengan lancar karena terdapat perbedaan pandangan antara Presiden Soekarno dan para menterinya mengenai pelaksanaannya. Hal ini membuat program ini tidak dapat memberikan hasil yang diharapkan. Selain itu, pada tahun 1957, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang parah akibat naiknya harga minyak dunia dan penurunan produksi kopi, yang merupakan salah satu komoditas ekspor penting Indonesia. Krisis ini membuat pemerintah kesulitan membiayai program-program pembangunan nasional.

Dalam situasi sulit ini, Presiden Soekarno merasa perlu mengambil tindakan tegas untuk memperbaiki keadaan negara. Pada tanggal 5 Juli 1959, ia mengeluarkan dekrit yang mengubah sistem pemerintahan Indonesia menjadi sistem presidensial. Dalam sistem ini, Presiden memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada sebelumnya. Ia dapat menunjuk dan memberhentikan menteri-menteri kabinetnya, serta mengambil keputusan penting tanpa harus berkonsultasi dengan DPR. Hal ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia.

Namun, kebijakan ini memicu kontroversi di kalangan masyarakat dan politisi Indonesia. Beberapa pihak menyambut positif kebijakan ini karena mereka menganggap bahwa kekuasaan yang lebih besar bagi Presiden akan mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia. Namun, banyak pihak yang menentang kebijakan ini karena khawatir Presiden akan menjadi otoriter dan mengabaikan hak-hak rakyat.

Pada akhirnya, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dicabut pada tahun 1960 setelah adanya tekanan dari masyarakat dan parlemen. Namun, kebijakan ini meninggalkan pengaruh yang besar dalam sejarah Indonesia, terutama dalam hal pembentukan sistem pemerintahan Indonesia. Saat ini, Indonesia menganut sistem pemerintahan semipresidensial, di mana Presiden dan DPR memiliki kekuasaan yang seimbang.

8. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dicabut pada tahun 1960 setelah adanya tekanan dari masyarakat dan parlemen.

1. Indonesia mengalami banyak kesulitan setelah merdeka, termasuk dalam hal ekonomi.
Setelah merdeka pada tahun 1945, Indonesia mengalami berbagai kesulitan, baik politik maupun ekonomi. Perang kemerdekaan yang berkepanjangan dan konflik lainnya menyebabkan perekonomian Indonesia hancur. Selain itu, infrastruktur dan institusi pemerintah juga mengalami kerusakan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus memulai program-program pembangunan nasional untuk memperbaiki keadaan negara.

2. Pemerintah Indonesia memulai program pembangunan nasional, termasuk program ekonomi terpadu Berita Negara.
Program pembangunan nasional dimulai pada awal 1950-an setelah Indonesia berhasil merebut kemerdekaannya dari Belanda. Program ini bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur, membangun industri, dan meningkatkan kemakmuran rakyat. Salah satu program utama dalam program pembangunan nasional adalah program ekonomi terpadu Berita Negara yang diluncurkan pada tahun 1954. Program ini bertujuan untuk mengembangkan dan memperbaiki sektor industri Indonesia dan menjadi tonggak penting dalam upaya membangun perekonomian nasional.

3. Perbedaan pandangan antara Presiden Soekarno dan para menterinya mengenai pelaksanaan program Berita Negara membuat program ini tidak berjalan dengan lancar.
Meskipun program Berita Negara memiliki tujuan yang mulia, pelaksanaannya tidak berjalan dengan lancar. Terdapat perbedaan pandangan antara Presiden Soekarno dan para menterinya mengenai bagaimana program ini harus dijalankan. Presiden Soekarno mendukung pendekatan yang lebih radikal dan sentralistik, sementara para menterinya menginginkan pendekatan yang lebih moderat dan terdesentralisasi. Hal ini menyebabkan program Berita Negara tidak berjalan dengan efektif dan konsisten.

4. Indonesia mengalami krisis ekonomi yang parah pada tahun 1957, membuat pemerintah kesulitan membiayai program-program pembangunan nasional.
Krisis ekonomi tahun 1957 merupakan salah satu krisis ekonomi terparah yang pernah dialami oleh Indonesia. Krisis ini disebabkan oleh naiknya harga minyak dunia dan penurunan produksi kopi yang merupakan salah satu komoditas ekspor penting Indonesia. Krisis ini membuat pemerintah Indonesia kesulitan untuk membiayai program-program pembangunan nasional yang sedang berjalan. Oleh karena itu, Presiden Soekarno merasa perlu mengambil tindakan tegas untuk memperbaiki keadaan negara.

5. Presiden Soekarno merasa perlu mengambil tindakan tegas untuk memperbaiki keadaan negara, sehingga mengeluarkan dekrit pada tanggal 5 Juli 1959.
Dalam situasi yang sulit seperti ini, Presiden Soekarno merasa perlu mengambil tindakan yang tegas untuk memperbaiki keadaan negara. Pada tanggal 5 Juli 1959, ia mengeluarkan dekrit yang mengubah sistem pemerintahan Indonesia menjadi sistem presidensial. Dalam sistem ini, Presiden memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada sebelumnya. Ia dapat menunjuk dan memberhentikan menteri-menteri kabinetnya, serta mengambil keputusan penting tanpa harus berkonsultasi dengan DPR.

6. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mengubah sistem pemerintahan Indonesia menjadi sistem presidensial, memberikan kekuasaan yang lebih besar bagi Presiden.
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mengubah sistem pemerintahan Indonesia dari sistem parlementer ke sistem presidensial. Dalam sistem ini, Presiden memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada sebelumnya. Ia dapat menunjuk dan memberhentikan menteri-menteri kabinetnya, serta mengambil keputusan penting tanpa harus berkonsultasi dengan DPR. Keputusan Presiden menjadi hukum dan dapat diterapkan langsung tanpa perlu melalui proses persetujuan dari DPR.

7. Kontroversi muncul karena beberapa pihak menyambut positif kebijakan ini, namun banyak pihak yang menentangnya karena khawatir Presiden akan menjadi otoriter.
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat dan politisi Indonesia. Beberapa orang menyambut positif kebijakan ini karena mereka menganggap bahwa kekuasaan yang lebih besar bagi Presiden akan mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia. Namun, banyak pihak yang menentang kebijakan ini karena mereka khawatir bahwa Presiden akan menjadi otoriter dan mengabaikan hak-hak rakyat. Mereka juga mencemaskan bahwa dekrit ini akan mengancam kebebasan pers dan hak-hak sipil.

8. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dicabut pada tahun 1960 setelah adanya tekanan dari masyarakat dan parlemen.
Setelah kebijakan Presiden Soekarno dianggap terlalu otoriter, masyarakat dan parlemen akhirnya memberikan tekanan agar dekrit ini dicabut. Pada tahun 1960, dekrit Presiden 5 Juli 1959 dicabut dan Indonesia kembali ke sistem pemerintahan semipresidensial seperti yang berlaku saat ini. Meskipun demikian, kebijakan ini tetap memiliki pengaruh yang besar dalam sejarah Indonesia karena memperlihatkan perubahan dalam sistem pemerintahan Indonesia dan bagaimana kekuasaan politik dapat digunakan untuk memperbaiki keadaan negara.