jelaskan kedudukan uud 1945 sebagai hukum dasar –
UUD 1945 merupakan hukum dasar negara Republik Indonesia yang telah menjadi payung hukum yang berlaku di seluruh wilayah NKRI selama beberapa dekade. UUD 1945 mengatur sistem politik, hukum, dan ekonomi di Indonesia, sehingga menjadi acuan bagi sistem pemerintahan dan pengaturan masyarakat secara keseluruhan.
UUD 1945 merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. UUD 1945 memiliki kedudukan hukum yang sangat kuat di Indonesia, karena dianggap sebagai dokumen yang menjadi dasar bagi seluruh hukum yang berlaku di Indonesia. UUD 1945 juga menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.
Tidak hanya itu, UUD 1945 juga menentukan kedudukan presiden dan wakil presiden sebagai tinggi kepala negara, serta mengatur sistem pemerintahan di Indonesia. Hal ini termasuk penetapan jumlah dan susunan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). UUD 1945 juga menentukan jumlah komisi dan anggota yang terlibat dalam pembuatan hukum di Indonesia.
Selain itu, UUD 1945 juga mengatur tentang hak-hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan. UUD 1945 menyatakan bahwa segala bentuk diskriminasi dan tindakan yang merugikan hak asasi manusia harus dilarang. UUD 1945 juga menyatakan bahwa pemerintah harus melindungi hak-hak warga negara Indonesia dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.
UUD 1945 menjadi hukum dasar yang berlaku di Indonesia, dan merupakan acuan bagi pembuatan semua hukum di Indonesia. Undang-Undang Dasar ini berlaku untuk seluruh wilayah NKRI. UUD 1945 juga merupakan dokumen yang menentukan kedudukan hukum di Indonesia, di mana ia mengatur sistem politik dan hukum di Indonesia. UUD 1945 juga menyatakan Pancasila sebagai dasar negara, serta mengatur tentang hak-hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan. Dengan demikian, UUD 1945 menjadi hukum dasar yang berlaku di Indonesia dan menjadi acuan bagi pembuatan semua hukum di Indonesia.
Rangkuman:
Penjelasan Lengkap: jelaskan kedudukan uud 1945 sebagai hukum dasar
1. UUD 1945 merupakan hukum dasar negara Republik Indonesia yang berlaku di seluruh wilayah NKRI.
UUD 1945 merupakan hukum dasar negara Republik Indonesia yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). UUD 1945 adalah asas hukum tertinggi yang mengatur struktur dan organisasi Negara, mengatur hak-hak asasi warga Negara, serta mengatur hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. UUD 1945 menggantikan UUD Sementara 1945 yang merupakan undang-undang sementara yang diterbitkan pada tanggal 18 Agustus 1945.
UUD 1945 diterbitkan pada tanggal 18 Agustus 1945, saat Republik Indonesia dinyatakan berdiri. UUD 1945 menggantikan UUD Sementara 1945 yang merupakan asas hukum sementara yang diterbitkan pada tanggal 18 Agustus 1945. UUD 1945 mengatur hak-hak asasi warga Negara, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk memilih dan dipilih, serta hak untuk hidup dan berkembang. UUD 1945 juga mengatur hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, yang mencakup persyaratan untuk partisipasi politik, persyaratan untuk berdiri dan beroperasi, serta persyaratan untuk menegakkan hukum.
UUD 1945 juga mengatur aspek-aspek lain dari Negara, seperti pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta sistem pengawasan yang mengatur hubungan antara lembaga-lembaga pemerintahan. UUD 1945 juga mengatur aspek-aspek ekonomi, termasuk pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam masalah-masalah ekonomi.
UUD 1945 juga mengatur organisasi Negara, termasuk pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga pemerintahan. UUD 1945 juga mengatur sistem pengawasan yang mengatur hubungan antara lembaga-lembaga pemerintahan. UUD 1945 juga mengatur hak-hak asasi warga Negara, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk memilih dan dipilih, serta hak untuk hidup dan berkembang.
UUD 1945 menentukan bahwa pengaturan hukum yang berlaku di NKRI adalah hukum yang diterbitkan oleh pemerintah. UUD 1945 menentukan bahwa semua peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah harus sesuai dengan UUD 1945. UUD 1945 juga menentukan bahwa semua peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah harus disahkan oleh parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat.
Dengan demikian, UUD 1945 merupakan hukum dasar Negara Republik Indonesia yang berlaku di seluruh wilayah NKRI. UUD 1945 mengatur hak-hak asasi warga Negara, mengatur organisasi Negara, serta mengatur hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. UUD 1945 juga menentukan bahwa semua peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah harus sesuai dengan UUD 1945 dan disahkan oleh parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. UUD 1945 menjadi dasar hukum untuk seluruh Negara Republik Indonesia.
2. UUD 1945 merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.
UUD 1945 merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. UUD 1945 merupakan hukum dasar negara Republik Indonesia dan merupakan asas dari seluruh hukum di Indonesia. UUD 1945 adalah dokumen yang mengatur dasar negara, yang memberikan landasan bagi konstitusi, menyediakan pedoman bagi pemerintah, dan mengatur hak-hak dan kewajiban warga negara.
Pada tanggal 18 Agustus 1945, UUD 1945 diterima oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang berdasarkan asas demokrasi, dengan mengakui hak-hak asasi manusia dan kewajiban untuk menegakkan hukum. UUD 1945 merupakan hukum dasar yang paling penting bagi Republik Indonesia dan berisi konstitusi yang mengatur hampir semua aspek kehidupan negara. UUD 1945 mengatur hak-hak asasi manusia, hak-hak warga negara, sistem pemerintahan, hubungan internasional, sistem pengadilan, pengelolaan sumber daya alam, dan banyak hal lain.
UUD 1945 juga menyediakan landasan bagi pelaksanaan pemerintahan yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Undang-undang dan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah harus sesuai dengan UUD 1945. Oleh karena itu, UUD 1945 menjadi dasar bagi semua hukum yang berlaku di Indonesia.
UUD 1945 merupakan salah satu hukum dasar yang paling penting di dunia. UUD 1945 telah mengalami banyak perubahan selama lebih dari 70 tahun sejak diterbitkannya dan telah berkembang untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan situasi saat ini. Meskipun telah banyak berubah, UUD 1945 tetap menjadi landasan hukum dan politik di Indonesia. UUD 1945 memberikan landasan bagi hukum dan pemerintahan di Indonesia dan sangat penting untuk berbagai masalah hukum, politik, dan sosial.
Secara keseluruhan, UUD 1945 merupakan hukum dasar penting bagi Republik Indonesia. UUD 1945 memberikan pandangan yang jelas tentang hak-hak dan kewajiban warga negara, sistem pemerintahan, hubungan internasional, dan aspek-aspek lain yang terkait dengan pemerintahan dan pembangunan Indonesia. UUD 1945 juga merupakan landasan bagi semua hukum yang berlaku di Indonesia.
3. UUD 1945 memiliki kedudukan hukum yang sangat kuat di Indonesia, karena dianggap sebagai dokumen yang menjadi dasar bagi seluruh hukum yang berlaku di Indonesia.
Kedudukan UUD 1945 sebagai Hukum Dasar yang Berlaku di Indonesia
Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah hukum dasar yang berlaku di Indonesia. UUD 1945 merupakan dokumen konstitusi yang menjadi dasar bagi seluruh hukum yang berlaku di Indonesia. UUD 1945 tidak hanya menentukan hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga mengatur tata cara pemerintahan, hak dan kewajiban pemerintah, serta struktur organisasi pemerintahan Indonesia.
UUD 1945 memiliki kedudukan yang sangat kuat di Indonesia, karena dianggap sebagai dokumen yang menjadi dasar bagi seluruh hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, UUD 1945 adalah dokumen teratas dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini berarti bahwa semua peraturan hukum yang ada di Indonesia harus sejalan dengan UUD 1945. Jika tidak, maka peraturan hukum tersebut tidak akan diakui secara hukum.
UUD 1945 juga memiliki kedudukan yang kuat dalam mengatur peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. UUD 1945 mengatur struktur organisasi pemerintahan, yang mencakup bentuk-bentuk pemerintahan, hak dan kewajiban pemerintah, dan hak dan kewajiban warga negara. UUD 1945 juga mengatur hak-hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia, yang mencakup hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk menyatakan pendapat, dan hak untuk hidup bebas dari kekerasan.
UUD 1945 juga mengatur hak-hak dan kewajiban pemerintah. UUD 1945 memastikan bahwa pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak-hak warga negara dan melindunginya dari ancaman atau penganiayaan. UUD 1945 juga mengatur hak-hak dan kewajiban warga negara, seperti kewajiban untuk membayar pajak, menghormati hak dan kewajiban orang lain, dan patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.
UUD 1945 memiliki kedudukan yang kuat di Indonesia, karena dianggap sebagai dokumen yang menjadi dasar bagi seluruh hukum yang berlaku di Indonesia. UUD 1945 menentukan hak dan kewajiban warga negara, hak dan kewajiban pemerintah, struktur organisasi pemerintahan, dan hak-hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, UUD 1945 merupakan dokumen konstitusi yang sangat penting bagi Indonesia.
4. UUD 1945 menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.
UUD 1945 adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hukum dasar bagi negara Republik Indonesia. UUD 1945 banyak memuat prinsip-prinsip yang penting bagi pengelolaan negara dan kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Salah satu hal yang tertuang dalam UUD 1945 adalah mengenai kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.
Pertama, UUD 1945 menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar negara bagi Republik Indonesia. Pancasila merupakan asas yang menjadi landasan bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila terdiri dari lima sila yang merupakan kumpulan nilai-nilai luhur yang diyakini dan dihayati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ketiga sila pertama mencakup nilai-nilai ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
Kedua, UUD 1945 juga menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa nasional Republik Indonesia. Dengan menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, maka komunikasi antarwarga Republik Indonesia menjadi lebih mudah dan efisien. Bahasa Indonesia juga banyak digunakan dalam pengajaran di sekolah-sekolah di Indonesia, sehingga memudahkan siswa untuk memahami dan menguasai bahasa Indonesia. Dengan demikian, semua warga Republik Indonesia dapat dengan mudah saling berbicara dan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia.
Dengan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, UUD 1945 berhasil menciptakan suasana kekeluargaan di antara warga Republik Indonesia. Dengan memiliki satu dasar negara yang sama dan satu bahasa nasional yang sama, maka semua warga Republik Indonesia dapat saling berbagi nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan. Hal ini akan semakin menguatkan persatuan dan persaudaraan di antara warga Republik Indonesia.
Dengan demikian, UUD 1945 telah berhasil menyatakan Pancasila sebagai dasar negara dan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dengan adanya UUD 1945, maka semua warga Republik Indonesia dapat saling menghormati dan menghargai satu sama lain, serta bersatu dalam menyongsong masa depan yang lebih baik. UUD 1945 telah berhasil menciptakan suasana kekeluargaan di antara warga Republik Indonesia.
5. UUD 1945 juga menentukan kedudukan presiden dan wakil presiden sebagai tinggi kepala negara, serta mengatur sistem pemerintahan di Indonesia.
Kedudukan UUD 1945 sebagai hukum dasar adalah sebagai landasan bagi pemerintahan, politik, dan hukum di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945 adalah hukum dasar yang menyusun berbagai aspek kehidupan masyarakat, politik, dan hukum di Indonesia. UUD 1945 menetapkan kedudukan presiden dan wakil presiden sebagai tinggi kepala negara. Dalam UUD 1945, presiden dan wakil presiden memiliki kedudukan yang istimewa di mata hukum dan politik di Indonesia. Presiden dan wakil presiden memegang peran penting dalam mengatur sistem pemerintahan di Indonesia, termasuk menetapkan kebijakan dan melaksanakan hukum. Sebagai tinggi kepala negara, presiden dan wakil presiden bertanggung jawab atas kebijakan yang diambil, dan menjaga agar hukum ditaati oleh semua pihak di Indonesia.
Presiden dan wakil presiden menjabat sebagai tinggi kepala negara berdasarkan UUD 1945. Kedudukan ini menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden adalah pejabat tertinggi di Indonesia. Mereka bertugas untuk memimpin dan mengatur pemerintahan, mengambil keputusan politik, dan menghormati hukum yang berlaku di Indonesia. Presiden dan wakil presiden juga memiliki otoritas untuk mengambil keputusan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia.
UUD 1945 juga menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden berhak untuk memimpin negara dan mengatur pemerintahan, termasuk membentuk dan mengatur kementerian dan lembaga pemerintahan. Mereka juga memiliki hak untuk menetapkan kebijakan, mengeluarkan peraturan, dan membuat perjanjian internasional. Presiden dan wakil presiden juga akan bertanggung jawab atas penegakan hukum dan penerapan kebijakan yang ditentukan.
Dengan demikian, UUD 1945 menentukan kedudukan presiden dan wakil presiden sebagai tinggi kepala negara dan mengatur sistem pemerintahan di Indonesia. UUD 1945 juga memberikan hak-hak khusus yang dimiliki oleh presiden dan wakil presiden, termasuk hak untuk memimpin negara, menetapkan kebijakan, dan menegakkan hukum. Dengan demikian, UUD 1945 memegang peranan penting dalam memastikan stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia.
6. UUD 1945 juga mengatur tentang hak-hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan.
UUD 1945 merupakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang merupakan hukum dasar tertinggi. UUD 1945 merupakan asas hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Hukum dasar ini mengatur tentang tujuan dan dasar negara, serta mengatur tentang kekuasaan pemerintah, hak asasi manusia, dan perlindungan lingkungan.
Pertama, UUD 1945 merupakan hukum dasar dan merupakan asas hukum tertinggi di Indonesia. UUD 1945 merupakan garis ketentuan dasar yang membatasi kekuasaan pemerintah, serta asas yang mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. UUD 1945 mengatur tentang tujuan dan dasar negara, serta mengatur kekuasaan pemerintah, hak asasi manusia, dan perlindungan lingkungan.
Kedua, UUD 1945 mengatur tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang dan merupakan hak yang tidak dapat dicabut. UUD 1945 menjamin hak-hak asasi manusia yang diatur dalam pasal 28. Pasal 28 UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, berserikat, menyampaikan pendapat, dan hak-hak lain yang diatur dalam UUD 1945.
Ketiga, UUD 1945 juga mengatur tentang perlindungan lingkungan. UUD 1945 mengatur tentang perlindungan lingkungan di pasal 33 ayat 3. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berkewajiban untuk menjaga dan melestarikan kelestarian lingkungan hidup. UUD 1945 juga menyebutkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk melindungi lingkungan hidup dan memelihara kelestarian alam serta keanekaragaman hayati.
Keempat, UUD 1945 juga mengatur tentang hak-hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan. UUD 1945 mengatur tentang hak-hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan dengan mengatur tentang hak-hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan dalam pasal 28-32. Pasal 28 UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, berserikat, dan beragama. Sedangkan pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berkewajiban untuk menjaga dan melestarikan kelestarian lingkungan hidup.
Kelima, UUD 1945 juga mengatur tentang perlindungan hak-hak asasi manusia dan lingkungan. UUD 1945 mengatur tentang perlindungan hak-hak asasi manusia dan lingkungan dengan mengatur tentang hak-hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan dalam pasal 27-32. Pasal 27 UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, berkehidupan, dan mengembangkan potensi diri. Sedangkan pasal 32 UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berkewajiban untuk melestarikan kelestarian alam dan keanekaragaman hayati.
Keenam, UUD 1945 juga mengatur tentang hak-hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan. UUD 1945 mengatur tentang hak-hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan dengan mengatur tentang hak-hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan dalam pasal 28-32. Pasal 28 UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, berserikat, menyampaikan pendapat, dan hak-hak lain yang diatur dalam UUD 1945. Sedangkan pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berkewajiban untuk menjaga dan melestarikan kelestarian lingkungan hidup.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 merupakan hukum dasar tertinggi di Indonesia dan mengatur tentang hak-hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan. UUD 1945 mengatur tentang hak-hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan dengan mengatur tentang hak-hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan dalam pasal 28-32. UUD 1945 juga menjamin hak-hak asasi manusia dan menyebutkan bahwa setiap orang berkewajiban untuk menjaga dan melestarikan kelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian, UUD 1945 merupakan hukum dasar tertinggi di Indonesia yang mengatur tentang hak-hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan.
7. UUD 1945 menjadi hukum dasar yang berlaku di Indonesia, dan merupakan acuan bagi pembuatan semua hukum di Indonesia.
UUD 1945 merupakan hukum dasar yang berlaku di Indonesia. UUD 1945 adalah konstitusi yang mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, meliputi berbagai aspek seperti hak-hak asasi manusia, sistem pemerintahan, hukum dan keadilan, hak ekonomi, hukum dan pemerintahan daerah, dan masih banyak lagi. UUD 1945 adalah dokumen tertinggi dalam sistem hukum Indonesia, dan merupakan dasar bagi pembuatan semua hukum di Indonesia.
UUD 1945 diterbitkan pada tanggal 18 Agustus 1945, dan merupakan hasil dari konferensi panjang tahun 1945. Konferensi ini diadakan di antara para pemimpin bangsa Indonesia untuk membuat dokumen hukum yang mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. UUD 1945 menggantikan UUD yang diterbitkan pada tahun 1949, yang merupakan hasil dari UUD 1945 yang telah direvisi beberapa kali.
UUD 1945 menjadi hukum dasar yang berlaku di Indonesia, dan merupakan acuan bagi pembuatan semua hukum di Indonesia. UUD 1945 mengatur berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dari hak asasi manusia, sistem pemerintahan, hukum dan keadilan, hak ekonomi, hukum dan pemerintahan daerah, dan masih banyak lagi. UUD 1945 menyatakan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama dan masing-masing warga negara harus menghormati hak asasi warga negara lain.
UUD 1945 juga menyatakan bahwa hukum dan keadilan harus diberlakukan secara adil tanpa memandang ras, etnis, gender, agama ataupun kelompok sosial lainnya. UUD 1945 juga menyatakan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia adalah sistem pemerintahan yang bersifat demokratis, yang berarti bahwa semua rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam keputusan pemerintahan. UUD 1945 juga menyatakan bahwa hak ekonomi warga negara harus dijaga dan dilindungi oleh pemerintah.
UUD 1945 juga mengatur banyak hal lain, misalnya tentang hak-hak politik dan sosial, sistem hukum, hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, hak asasi bangsa minoritas, dan masih banyak lagi. UU 1945 juga menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk berserikat, berorganisasi, dan mengadakan demonstrasi yang aman. UU 1945 juga menyebutkan bahwa orang yang menghadapi tuduhan harus mendapatkan perlindungan hukum yang adil.
Dengan demikian, UUD 1945 menjadi hukum dasar yang berlaku di Indonesia, dan merupakan acuan bagi pembuatan semua hukum di Indonesia. UUD 1945 menyatakan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama dan semua hak asasi manusia harus dihormati. UUD 1945 juga menyatakan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia adalah sistem pemerintahan yang bersifat demokratis, dan bahwa hak ekonomi warga negara harus dijaga dan dilindungi oleh pemerintah. UUD 1945 juga mengatur berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara lainnya, dan merupakan dasar bagi pembuatan semua hukum di Indonesia.