bagaimana rumus dasar negara dalam naskah piagam jakarta –
Pada tahun 1527, Sultan Muhammad Alauddin, yang memerintah di Sultanate of Demak, mengeluarkan Piagam Jakarta sebagai rumus dasar untuk membangun negara yang modern. Piagam Jakarta mengatur tentang cara kerja pemerintah dan hak-hak orang yang terdiri dari hak sipil, keadilan, dan kebebasan. Piagam ini juga memberikan pedoman tentang bagaimana negara akan beroperasi.
Piagam Jakarta menyatakan bahwa Sultan Muhammad Alauddin adalah penguasa tunggal di negara ini dan bahwa semua orang harus mentaatinya. Piagam ini juga menyatakan bahwa rakyat memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak untuk memilih pemerintah mereka, dan hak untuk memilih agama mereka sendiri.
Piagam Jakarta juga menegaskan bahwa hak-hak sipil semua orang harus dihormati. Piagam ini menetapkan bahwa semua orang harus diperlakukan sama di depan hukum. Semua orang harus mendapatkan keadilan yang sama dan hak untuk membela diri dari tuntutan yang tidak benar. Piagam ini juga menjelaskan bahwa semua orang harus dihormati dan diperlakukan dengan jujur.
Piagam Jakarta juga menyatakan bahwa semua orang harus memiliki kebebasan untuk melakukan apa pun yang diinginkan, asal tidak melanggar hukum. Piagam ini juga menyatakan bahwa semua orang harus mendapatkan perlindungan terhadap kejahatan seperti pencurian dan pembunuhan. Piagam ini juga melindungi hak-hak politik dan hak-hak sosial.
Piagam Jakarta juga menyatakan bahwa semua orang harus mendapatkan pendidikan dan hak untuk berbicara bebas. Kebebasan berbicara dijamin di semua wilayah negara yang diatur oleh Piagam Jakarta. Negara juga menghormati hak orang untuk beribadah.
Piagam Jakarta juga memastikan bahwa hak-hak sipil dan politik semua orang akan dilindungi. Negara melindungi hak-hak sipil semua orang dengan membuat undang-undang dan menegakkan hukum. Undang-undang yang dibuat harus mengikuti prinsip-prinsip yang diatur dalam Piagam Jakarta.
Meskipun Piagam Jakarta sudah tidak berlaku lagi, namun rumus dasar negara yang ditemukan Sultan Muhammad Alauddin masih relevan hingga saat ini. Rumus dasar ini memberikan hak-hak yang diperlukan bagi semua orang untuk hidup dengan aman, adil, dan bebas. Piagam Jakarta merupakan salah satu bukti bahwa pemerintah harus memperlakukan rakyatnya dengan adil dan memastikan bahwa mereka tetap memiliki hak-hak yang diperlukan untuk hidup dengan bebas.
Rangkuman:
Penjelasan Lengkap: bagaimana rumus dasar negara dalam naskah piagam jakarta
1. Piagam Jakarta dikeluarkan oleh Sultan Muhammad Alauddin pada tahun 1527 sebagai rumus dasar untuk membangun negara yang modern.
Piagam Jakarta adalah sebuah naskah yang dikeluarkan pada tahun 1527 oleh Sultan Muhammad Alauddin sebagai rumus dasar untuk membangun negara yang modern. Piagam ini merupakan salah satu dari sekian banyak piagam yang dikeluarkan oleh Sultan Muhammad Alauddin selama masa pemerintahannya. Naskah ini berisi aturan dan ketentuan yang menjadi dasar bagi pembentukan sebuah negara yang modern.
Piagam Jakarta mengatur tentang berbagai hal, mulai dari hak-hak warga negara, peraturan pemerintahan, sampai dengan pengelolaan ekonomi dan politik. Naskah ini juga memuat berbagai jenis hak asasi manusia, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk disamakan di hadapan hukum, serta hak untuk menikmati kebebasan berpikir. Piagam Jakarta juga mengatur tentang pengelolaan keuangan negara, seperti pajak, pengelolaan sumber daya alam, dan pengelolaan moneter.
Selain itu, Piagam Jakarta juga menekankan pentingnya keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan negara. Piagam ini menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk memberikan pendapat mereka tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan negara, dan bahwa pemerintah harus menghargai pendapat dan aspirasi rakyat. Piagam ini juga menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi semua warga negara, serta perlindungan dan hak-hak warga negara.
Piagam Jakarta adalah salah satu dari beberapa naskah yang dikeluarkan oleh Sultan Muhammad Alauddin yang menjadi salah satu fondasi dasar bagi negara-negara yang modern. Naskah ini juga menjadi inspirasi bagi para pemimpin dan pembuat kebijakan saat ini untuk membangun negara yang modern dengan memperhatikan hak-hak warga negara, pengelolaan ekonomi dan politik yang baik, serta keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan negara. Piagam Jakarta merupakan salah satu dari sekian banyak naskah yang menginspirasi dunia modern saat ini.
2. Piagam Jakarta mengatur tentang cara kerja pemerintah dan hak-hak orang, termasuk hak sipil, keadilan, dan kebebasan.
Naskah Piagam Jakarta adalah dokumen yang mengatur bagaimana negara akan beroperasi. Piagam ini ditandatangani di Jakarta pada tanggal 15 Juli 1945, yang merupakan tahun kemerdekaan Indonesia. Piagam ini menjadi dasar hukum bagi negara Indonesia, serta menjadi landasan utama bagi pembentukan konstitusi negara.
Piagam Jakarta menetapkan rumus dasar negara Indonesia, yaitu dasar Pancasila dengan lima sila yaitu: ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, Piagam juga mengatur tentang cara kerja pemerintah dan hak-hak orang, termasuk hak sipil, keadilan, dan kebebasan.
Dalam Piagam Jakarta, cara kerja pemerintah ditentukan berdasarkan sistem pemerintahan presidensial dengan presiden sebagai kepala negara dan wakil presiden sebagai wakilnya. Pemerintah akan dipimpin oleh presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Presiden akan memiliki wewenang yang lebih besar dibanding wakil presiden, dan dia bertanggung jawab atas segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
Selain itu, Piagam Jakarta juga mengatur hak-hak orang yang berlaku untuk semua rakyat Indonesia. Hak-hak tersebut termasuk hak sipil, seperti hak untuk menikah, mendirikan rumah tangga, berpendidikan, dan mendapatkan perawatan kesehatan. Hak-hak lainnya yang diatur dalam Piagam Jakarta adalah hak untuk mendapatkan keadilan, kebebasan dari perlakuan tidak adil, dan hak untuk menyatakan pendapat dan berbicara bebas.
Dalam Piagam Jakarta, dijelaskan juga bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pengakuan, perlindungan, dan kehormatan hukum yang sama tanpa memandang jenis kelamin, suku, agama, atau ras. Setiap orang juga berhak atas perlindungan hukum yang sama sebelum hukum dan wajib mendapatkan perlindungan hukum yang sama di depan hukum.
Secara keseluruhan, Naskah Piagam Jakarta menjadi rumus dasar negara bagi Indonesia. Piagam ini menetapkan dasar Pancasila sebagai dasar negara, serta mengatur tentang cara kerja pemerintah dan hak-hak orang, termasuk hak sipil, keadilan, dan kebebasan. Piagam juga menjamin bahwa setiap warga negara akan mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa memandang jenis kelamin, suku, agama, atau ras.
3. Piagam Jakarta menyatakan bahwa Sultan Muhammad Alauddin adalah penguasa tunggal di negara ini dan bahwa semua orang harus mentaati perintahnya.
Piagam Jakarta adalah dokumen yang ditandatangani pada tahun 1527 oleh Sultan Muhammad Alauddin, yang merupakan seorang pemimpin yang berpengaruh di wilayah pulau Jawa saat itu. Piagam ini menetapkan rumus dasar negara yang memiliki pengaruh yang signifikan di wilayah tersebut hingga saat ini. Piagam ini disusun dengan tujuan untuk menciptakan suatu struktur pemerintahan yang stabil dan untuk menjamin bahwa semua orang dapat tinggal dan beroperasi secara aman.
Salah satu rumus dasar negara dalam Piagam Jakarta adalah bahwa Sultan Muhammad Alauddin adalah penguasa tunggal di negara ini dan bahwa semua orang harus mentaati perintahnya. Syarat ini menegaskan bahwa tidak ada orang lain yang boleh bersaing dengan Sultan dalam mengatur wilayah tersebut. Dengan demikian, Sultan diberi wewenang untuk mengatur semua aspek kehidupan di wilayah tersebut, termasuk menetapkan hukum dan mengawasi pengadilan, menetapkan pajak dan kebijakan perdagangan, serta mengontrol kondisi militer. Hal ini menjamin bahwa tidak ada yang akan menghalangi kekuasaan Sultan dan bahwa semua orang akan mengikutinya.
Selain itu, Piagam Jakarta menetapkan bahwa semua orang di wilayah tersebut harus tunduk pada undang-undang yang ditetapkan oleh Sultan. Hal ini menjamin bahwa semua orang akan mendapatkan perlakuan yang adil dan bahwa semua orang akan bertanggung jawab atas tindakannya. Dengan demikian, semua orang akan mengetahui hak dan kewajiban mereka dan akan menghormati keputusan yang dibuat oleh Sultan.
Ketiga, Piagam Jakarta juga menyatakan bahwa Sultan akan bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan tentang penggunaan tanah. Hal ini menjamin bahwa tanah yang ada di wilayah tersebut akan digunakan secara adil dan bahwa tidak ada yang akan menyalahgunakan atau menyalahgunakannya.
Kesimpulannya, rumus dasar negara dalam Piagam Jakarta menegaskan bahwa Sultan Muhammad Alauddin adalah penguasa tunggal di negara tersebut. Ini berarti bahwa semua orang harus mentaati perintahnya dan bahwa semua orang harus tunduk pada hukum yang ditetapkan olehnya. Selain itu, Piagam Jakarta juga menetapkan bahwa Sultan akan bertanggung jawab atas penggunaan tanah di wilayah tersebut. Dengan demikian, Piagam Jakarta menciptakan kerangka pemerintahan yang stabil dan menjamin bahwa semua orang akan mendapatkan perlakuan yang adil.
4. Piagam Jakarta menyatakan bahwa semua orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak untuk memilih pemerintah mereka, dan hak untuk memilih agama mereka sendiri.
Piagam Jakarta adalah salah satu dokumen konstitusional penting yang menjadi rumus dasar negara di Indonesia. Piagam Jakarta disahkan pada tanggal 22 Juli 1945 oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Piagam Jakarta merupakan salah satu pernyataan dari komitmen Indonesia untuk membangun sebuah negara yang berdasarkan hukum, demokrasi, dan hak-hak asasi manusia. Piagam Jakarta adalah dokumen konstitusional pertama yang menjamin hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya warga negara Indonesia.
Ketiga hak dasar manusia dan kebebasan yang diatur dalam Piagam Jakarta adalah memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, memilih pemerintah mereka, dan memilih agama mereka sendiri. Pertama, semua orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Hak ini menjamin bahwa setiap orang yang menghadapi masalah hukum akan mendapatkan penegakan hukum yang adil dan setara. Hak ini juga menjamin bahwa setiap orang yang melakukan kesalahan akan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, semua orang juga memiliki hak untuk memilih pemerintah mereka. Ini berarti bahwa setiap orang dapat mengambil bagian dalam proses demokrasi dengan cara memilih pemimpin mereka sendiri melalui pemilihan umum yang adil dan menentukan nasib mereka sendiri.
Ketiga, Piagam Jakarta juga menjamin hak untuk memilih agama mereka sendiri. Hak ini memberikan jaminan kepada warga negara Indonesia bahwa mereka bebas untuk memilih agama yang mereka inginkan tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Sejauh ini, Indonesia telah melindungi hak ini dengan menjamin bahwa setiap orang dapat beragama dengan bebas, tanpa harus khawatir tentang diskriminasi atau pengucilan.
Kesimpulannya, ketiga hak dasar manusia yang diatur dalam Piagam Jakarta adalah hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak untuk memilih pemerintah mereka, dan hak untuk memilih agama mereka sendiri. Hak ini menjamin bahwa setiap orang di Indonesia akan mendapatkan perlindungan hukum yang adil, bisa ikut ambil bagian dalam proses demokrasi, dan memilih agama mereka sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Dengan demikian, Piagam Jakarta telah mengatur dasar-dasar negara Indonesia yang menjamin kebebasan, hak-hak asasi, dan kesejahteraan bagi semua orang.
5. Piagam Jakarta menyatakan bahwa semua orang harus dihormati dan diperlakukan dengan jujur di depan hukum.
Piagam Jakarta merupakan salah satu naskah yang fundamental dalam menentukan dasar negara. Naskah ini ditandatangani oleh para pemimpin negara pada tanggal 22 Juli 1949. Naskah ini menyatakan lima prinsip dasar yang harus diikuti untuk mencapai kesetaraan dan keadilan.
Salah satu prinsip yang disebutkan dalam Piagam Jakarta adalah bahwa semua orang harus dihormati dan diperlakukan dengan jujur di depan hukum. Ini berarti bahwa semua orang harus diperlakukan sama, baik dalam administrasi maupun dalam proses hukum. Tidak ada satu orang pun yang boleh mendapat perlakuan yang berbeda atau diskriminasi berdasarkan ras, agama, usia, jenis kelamin, kekayaan, ataupun kebangsaan.
Hal ini penting agar peraturan dan undang-undang diterapkan secara adil pada semua orang. Ini juga penting agar hak-hak asasi manusia seperti hak untuk tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif, hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil di depan hukum, hak untuk tidak ditangkap tanpa alasan yang jelas, dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah diterapkan secara adil.
Selain itu, prinsip ini juga penting untuk menjaga integritas hukum. Tanpa perlakuan jujur di depan hukum, sistem hukum akan dipenuhi oleh ketidakadilan dan korupsi. Ini akan menyebabkan ketidakstabilan di masyarakat dan menyebabkan hilangnya kepercayaan pada sistem hukum.
Oleh karena itu, prinsip bahwa semua orang harus dihormati dan diperlakukan dengan jujur di depan hukum yang disebutkan dalam Piagam Jakarta sangat penting untuk diterapkan di semua negara. Hal ini penting untuk menjaga keadilan sosial dan membantu masyarakat untuk tumbuh dan berkembang dengan sehat. Dengan menerapkan prinsip ini, negara-negara dapat mencapai kesetaraan dan keadilan yang diinginkan.
6. Piagam Jakarta juga menyatakan bahwa semua orang harus memiliki kebebasan untuk melakukan apa pun yang diinginkan, asal tidak melanggar hukum.
Piagam Jakarta merupakan salah satu naskah konstitusi yang ditandatangani pada tahun 1950. Ini merupakan salah satu dari beberapa dokumen yang menjadi dasar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di dalamnya terdapat beberapa prinsip dasar yang mendasari sistem pemerintahan Indonesia. Salah satu prinsip ini adalah hak asasi manusia.
Ketentuan yang termuat dalam naskah Piagam Jakarta ini menegaskan bahwa semua orang memiliki hak untuk hidup, kebebasan, dan hak-hak lainnya yang diakui secara internasional. Salah satu hak yang diakui adalah hak untuk melakukan apa pun yang diinginkan, asal tidak melanggar hukum. Ini berarti bahwa semua orang di Indonesia memiliki kebebasan untuk mengekspresikan diri dan mengekspresikan pendapat mereka tanpa dibatasi oleh hukum.
Hal ini menjadi dasar bagi semua warga Negara Indonesia untuk memiliki hak untuk mengakses informasi, hak untuk berbicara, hak untuk berkumpul, hak untuk memilih, dan hak untuk menyampaikan pendapat mereka secara luas. Kebijakan ini juga menegaskan bahwa semua orang harus dihormati dan diperlakukan sama di bawah hukum tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, atau status sosial ekonomi.
Selain itu, naskah Piagam Jakarta juga menegaskan bahwa semua orang harus memiliki kebebasan untuk melakukan apa pun yang diinginkan, asal tidak melanggar hukum. Hal ini berarti bahwa semua orang di Indonesia memiliki hak untuk mengambil keputusan pribadi mereka, bebas dari ketidakadilan dan diskriminasi. Mereka juga memiliki hak untuk bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat tanpa adanya benturan dengan hukum.
Oleh karena itu, naskah Piagam Jakarta menyatakan bahwa semua orang harus memiliki kebebasan untuk melakukan apa pun yang diinginkan, asalkan tidak melanggar hukum. Ini merupakan salah satu prinsip dasar yang mendasari sistem pemerintahan di Indonesia dan menjadi dasar bagi semua warga Negara untuk memiliki hak-hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Dengan menghormati hak-hak ini, maka warga Negara akan berada dalam kondisi yang baik dan semua orang akan mendapat perlakuan yang adil dan jujur.
7. Piagam Jakarta juga menyatakan bahwa semua orang harus mendapatkan pendidikan dan hak untuk berbicara bebas.
Piagam Jakarta adalah pernyataan yang ditandatangani pada tahun 1959 yang mengatur dasar-dasar negara Indonesia. Piagam Jakarta disusun oleh Presiden Sukarno dan disahkan oleh Menteri Kehakiman Indonesia. Piagam ini memiliki tujuh poin penting, yang mana salah satunya menyatakan bahwa semua orang harus mendapatkan pendidikan dan hak untuk berbicara bebas. Piagam ini juga mengatur hak-hak asasi manusia, kebebasan beragama, hak politik, dan lainnya.
Poin ketujuh dari Piagam Jakarta menyatakan bahwa semua orang berhak atas pendidikan. Pendidikan adalah salah satu hak asasi manusia yang paling penting, karena memungkinkan orang untuk berkembang dan berkembang secara optimal. Pendidikan juga penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup orang di seluruh dunia. Dalam Piagam Jakarta, semua orang berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, tanpa diskriminasi jenis kelamin, etnis, agama, politik, atau ekonomi.
Piagam Jakarta juga menyatakan bahwa semua orang berhak untuk berbicara bebas. Kebebasan berbicara adalah hak asasi yang diakui secara internasional. Ini memungkinkan orang untuk menyampaikan pendapat mereka dan berpartisipasi dalam pembuatan keputusan yang berpengaruh pada hidup mereka. Kebebasan berbicara juga menghormati hak-hak lain, seperti hak untuk berpendapat dan beragama.
Kedua hak ini, pendidikan dan kebebasan berbicara, sangat penting bagi Indonesia. Pendidikan akan membantu meningkatkan kualitas hidup orang dan membawa perubahan positif bagi masyarakat. Dan kebebasan berbicara akan memungkinkan orang untuk berpartisipasi dan berbicara tentang topik yang penting bagi mereka. Dengan demikian, hak-hak ini akan membantu masyarakat Indonesia berkembang.
Dengan demikian, dasar negara yang ditetapkan dalam Piagam Jakarta adalah untuk memastikan bahwa semua orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan berbicara bebas. Piagam Jakarta menjamin bahwa semua orang akan mendapatkan pendidikan yang layak dan hak untuk berbicara tanpa diskriminasi jenis kelamin, etnis, agama, politik, atau ekonomi. Dengan mendukung hak-hak ini, Piagam Jakarta akan membantu Indonesia berkembang sebagai masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan.
8. Piagam Jakarta memastikan bahwa hak-hak sipil dan politik semua orang akan dilindungi.
Piagam Jakarta merupakan Piagam Pernyataan Universal Tentang Hak Asasi Manusia yang ditandatangani pada tanggal 15 November 1945. Piagam ini merupakan salah satu dokumen tertulis paling penting yang mengatur hak-hak asasi manusia dan merupakan dasar bagi hukum internasional. Piagam ini memberikan hak-hak penting untuk semua orang, tidak peduli ras, agama, jenis kelamin, usia, ataupun status sosial.
Dasar Negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta merupakan kesepakatan yang disepakati oleh PBB untuk melindungi hak asasi manusia dan memastikan bahwa semua orang mendapatkan perlindungan dari negara. Piagam Jakarta mengatur hak-hak sipil dan politik semua orang. Hak-hak ini meliputi hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, hak untuk keadilan, hak untuk demokrasi, hak untuk kemerdekaan, dan hak untuk keamanan.
Berdasarkan Piagam Jakarta, semua orang memiliki hak untuk hidup. Negara harus melindungi hak ini dan tidak boleh melanggar hak ini. Negara juga harus melindungi hak untuk kebebasan, yang mencakup hak untuk kebebasan bergerak, hak untuk berbicara, hak untuk bebas dari pelecehan, dan hak untuk menentukan nasib sendiri.
Piagam Jakarta juga menjamin hak untuk keadilan. Negara harus memberikan perlindungan hukum yang adil kepada semua orang. Negara juga harus memberikan hak untuk memperoleh hakim yang adil, hak untuk tidak dipenjara tanpa alasan yang sah, hak untuk menentukan keadilan, dan hak untuk menghindari diskriminasi.
Piagam Jakarta juga menjamin hak untuk demokrasi. Negara harus menjamin bahwa hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan, dan hak untuk memiliki pemimpin yang dipilih secara adil, akan dilindungi.
Selain itu, Piagam Jakarta juga menjamin hak untuk kemerdekaan. Negara harus melindungi hak untuk kemerdekaan dari pelecehan, hak untuk kemerdekaan bergerak, hak untuk kemerdekaan berbicara, dan hak untuk kemerdekaan berserikat.
Piagam Jakarta juga menjamin hak untuk keamanan. Negara harus melindungi hak untuk keamanan pribadi, hak untuk keamanan dari pelecehan, hak untuk keamanan dari pengungsi, dan hak untuk melindungi hak-hak lainnya yang dijamin oleh Piagam.
Dalam Piagam Jakarta, hak-hak sipil dan politik semua orang dijamin dan dilindungi. Piagam ini menjamin bahwa semua orang memiliki hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, hak untuk keadilan, hak untuk demokrasi, hak untuk kemerdekaan, dan hak untuk keamanan. Piagam ini juga menjamin bahwa hak-hak tersebut akan dilindungi oleh negara. Dengan demikian, Piagam Jakarta memastikan bahwa hak-hak sipil dan politik semua orang akan dilindungi.
9. Rumus dasar negara yang ditemukan Sultan Muhammad Alauddin masih relevan hingga saat ini.
Rumus dasar negara adalah seperangkat aturan dan standar yang mengatur pemerintahan sebuah negara. Rumus dasar Negara dari Naskah Piagam Jakarta merupakan salah satu perjanjian tertua yang pernah ditulis dalam sejarah Indonesia. Naskah Piagam ini ditandatangani oleh Sultan Muhammad Alauddin pada tahun 1527 dan mengatur berbagai aspek politik, ekonomi, sosial, dan agama.
Rumus dasar negara yang ditemukan Sultan Muhammad Alauddin masih relevan hingga saat ini. Dari Naskah Piagam Jakarta, ada beberapa prinsip yang masih relevan hingga saat ini. Prinsip pertama adalah kesetaraan di depan hukum. Ini artinya semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang status sosial, agama, atau latar belakang. Kedua, kedaulatan berasal dari rakyat. Artinya, pemerintah haruslah menghormati hak-hak asasi rakyat dan bertindak untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Ketiga, perlindungan terhadap kekayaan alam dan lingkungan.
Keempat, perlindungan bagi masyarakat minoritas. Ini berarti bahwa pemerintah haruslah melindungi hak-hak suku minoritas dan menghormati budaya mereka. Kelima, perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Ini berarti bahwa pemerintah harus memastikan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama di tanah air mereka. Keenam, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Ini berarti bahwa pemerintah harus melindungi hak asasi manusia seperti hak untuk memilih, hak untuk berkumpul, dan hak untuk berbicara. Ketujuh, perlindungan terhadap hak-hak anak. Ini berarti bahwa pemerintah harus menjamin bahwa anak-anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dalam suasana yang aman dan mendukung.
Kedelapan, perlindungan terhadap komunikasi dan informasi. Ini berarti bahwa pemerintah harus memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang adil dan bebas terhadap informasi dan komunikasi. Kesembilan, perlindungan terhadap hak-hak wanita. Ini berarti bahwa pemerintah harus melindungi hak-hak wanita seperti hak untuk mendapatkan pendidikan dan hak untuk menikah dan memiliki anak.
Naskah Piagam Jakarta menjadi salah satu perjanjian tertua yang pernah ditulis dalam sejarah Indonesia. Rumus dasar negara yang ditemukan Sultan Muhammad Alauddin masih relevan hingga saat ini dan telah memberikan banyak manfaat bagi bangsa Indonesia. Prinsip-prinsipnya bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara dan memastikan bahwa semua orang diperlakukan secara adil dan bebas di hadapan hukum. Prinsip-prinsip ini telah memberikan dasar bagi pembangunan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan di Indonesia.