secara fungsional mahkamah agung memiliki fungsi sebagai berikut kecuali –
Secara fungsional, Mahkamah Agung memiliki fungsi penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Fungsinya bermula dari mengatur dan mengawasi sistem peradilan, memastikan bahwa hukum yang berlaku dipegang teguh dan konstitusi dihormati. Mahkamah Agung juga bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik yang muncul di antara pengadilan dan untuk membuat keputusan yang dianggap terbaik untuk masyarakat.
Untuk melaksanakan fungsi-fungsi ini, Mahkamah Agung dibagi menjadi tiga bagian, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Pengadilan. Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk meninjau dan mengubah keputusan pengadilan dan memiliki hak untuk mengajukan kasasi atas putusan pengadilan. Mahkamah Konstitusi memiliki hak untuk meninjau dan mengevaluasi putusan pengadilan atas pertanyaan konstitusionalitas. Mahkamah Pengadilan bertanggung jawab untuk memberikan putusan terakhir dalam persidangan.
Fungsi-fungsi tersebut adalah fungsi utama Mahkamah Agung. Namun, ada beberapa fungsi lain yang dimiliki oleh Mahkamah Agung tetapi tidak diterapkan secara konvensional. Salah satu contohnya adalah Mahkamah Agung memiliki hak untuk mengeluarkan perintah untuk menghentikan pelaksanaan suatu putusan. Hal ini dilakukan jika putusan tersebut dianggap tidak sesuai dengan hukum atau konstitusi. Selain itu, Mahkamah Agung juga memiliki hak untuk mengeluarkan peraturan tambahan untuk menggantikan hukum yang berlaku, jika dianggap diperlukan.
Secara fungsional, Mahkamah Agung memiliki fungsi-fungsi tersebut, kecuali fungsi sebagai pengadilan yang memutuskan perkara-perkara di Indonesia. Karena Mahkamah Agung tidak memiliki hak untuk mengadili perkara, tugas ini jatuh kepada Mahkamah Pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak dapat memutuskan perkara secara langsung, tetapi hanya dapat mengevaluasi dan meninjau putusan pengadilan untuk menjamin bahwa putusan yang dihasilkan telah mematuhi hukum dan konstitusi. Dengan demikian, fungsi sebagai pengadilan yang memutuskan perkara-perkara di Indonesia adalah fungsi yang tidak dimiliki oleh Mahkamah Agung.
Rangkuman:
Penjelasan Lengkap: secara fungsional mahkamah agung memiliki fungsi sebagai berikut kecuali
– Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk meninjau dan mengubah keputusan pengadilan
Secara fungsional, Mahkamah Agung adalah badan yang bertanggung jawab untuk memberikan pengadilan tinggi terakhir untuk mengadili perkara-perkara di Amerika Serikat. Fungsi utama Mahkamah Agung adalah untuk mengatur praktek dan prosedur yang berlaku di pengadilan, meninjau dan menjatuhkan hukuman, mengawasi pengadilan lain, dan mengawasi konstitusi negara bagian dan federal. Mahkamah Agung juga memiliki wewenang untuk menangani kasus-kasus yang diadili di pengadilan lain.
Pertama, Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk menentukan apakah undang-undang yang ada sesuai dengan Konstitusi atau tidak. Jika undang-undang tersebut bertentangan dengan Konstitusi, Mahkamah Agung dapat membatalkannya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak konstitusional dari warga negara dihormati.
Kedua, Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk meninjau kasus-kasus yang telah diadili oleh pengadilan tingkat bawah. Jika Mahkamah Agung menemukan bahwa salah satu pihak tidak mendapatkan perlakuan yang adil di pengadilan tingkat bawah, Mahkamah Agung dapat meninjau dan mengubah keputusan tersebut.
Ketiga, Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk mengawasi pengadilan tingkat bawah dan mengawasi praktek-praktek yang berlaku di pengadilan. Mahkamah Agung mengawasi pengadilan tingkat bawah untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku dihormati.
Keempat, Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk mengawasi konstitusi negara bagian dan federal. Mahkamah Agung dapat mengawasi undang-undang yang dibuat oleh negara bagian dan federal untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan Konstitusi.
Kelima, Mahkamah Agung juga memiliki wewenang untuk meninjau dan mengadili kasus-kasus yang diajukan ke Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat terakhir. Mahkamah Agung dapat memutuskan untuk mengadili kasus dengan menggunakan hak prerogatifnya.
Dengan demikian, Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi penting untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku dihormati. Namun, Mahkamah Agung tidak memiliki wewenang untuk meninjau dan mengubah keputusan pengadilan. Itu adalah tugas dari pengadilan tingkat bawah untuk meninjau dan membuat keputusan.
– Mahkamah Konstitusi memiliki hak untuk meninjau dan mengevaluasi putusan pengadilan atas pertanyaan konstitusionalitas
Secara fungsional, Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi, tetapi Mahkamah Konstitusi tidak memiliki hak untuk meninjau dan mengevaluasi putusan pengadilan atas pertanyaan konstitusionalitas.
Mahkamah Agung merupakan bagian terpenting dari sistem peradilan di Amerika Serikat. Ini adalah bagian tertinggi dari sistem peradilan yang mengawasi dan menerapkan hukum federal. Mahkamah Agung memiliki hak untuk mengambil keputusan akhir yang berlaku di seluruh negara. Dengan demikian, Mahkamah Agung berperan sebagai hakim akhir bagi semua kasus yang menyangkut hukum federal.
Selain itu, Mahkamah Agung juga memiliki fungsi untuk memutuskan kasus yang menyangkut perbedaan pendapat antara dua atau lebih pihak di pengadilan federal. Jika ada perbedaan pendapat antara dua pengadilan, Mahkamah Agung dapat memutuskan kasus tersebut dan memberikan putusan akhir.
Mahkamah Agung juga memiliki hak untuk mengevaluasi dan meninjau putusan pengadilan di tingkat lebih rendah. Hal ini membuat Mahkamah Agung berperan sebagai badan yang menetapkan standar untuk pengadilan di tingkat lebih rendah.
Selain itu, Mahkamah Agung juga memiliki hak untuk membatalkan atau mengubah putusan pengadilan di tingkat lebih rendah jika putusan tersebut dianggap tidak sesuai dengan hukum federal. Hal ini membuat Mahkamah Agung berperan sebagai hakim akhir untuk kasus-kasus yang menyangkut hukum federal.
Namun, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki hak untuk meninjau dan mengevaluasi putusan pengadilan atas pertanyaan konstitusionalitas. Mahkamah Konstitusi adalah badan yang didirikan di bawah UU Konstitusi yang memiliki hak untuk menilai keabsahan undang-undang yang dibahas di pengadilan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai hakim akhir untuk menentukan konstitusionalitas undang-undang.
Kesimpulannya, Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi, tetapi Mahkamah Konstitusi tidak memiliki hak untuk meninjau dan mengevaluasi putusan pengadilan atas pertanyaan konstitusionalitas. Mahkamah Agung merupakan badan yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur hukum federal, mengawasi dan meninjau putusan pengadilan di tingkat lebih rendah, dan membatalkan atau mengubah putusan pengadilan di tingkat lebih rendah jika dianggap tidak sesuai dengan hukum federal. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi adalah badan yang bertanggung jawab untuk menilai keabsahan undang-undang yang dibahas di pengadilan.
– Mahkamah Pengadilan bertanggung jawab untuk memberikan putusan terakhir dalam persidangan
Secara fungsional, Mahkamah Agung (MA) memiliki fungsi yang berbeda-beda. MA memiliki tugas untuk memastikan bahwa hukum diikuti di seluruh wilayah negara dan bertindak sebagai pengadilan terakhir. MA juga berperan sebagai pengawas hukum nasional, yang memastikan bahwa pengadilan tingkat rendah dan tingkat yang lebih tinggi mematuhi aturan hukum yang berlaku di negara itu. MA juga bertanggung jawab untuk menerbitkan keputusan yang telah disepakati oleh negara dan mengawasi pelaksanaan hukum yang berlaku di negara itu.
MA juga bertanggung jawab untuk menjaga keadilan, mengkonfirmasi kebijakan hukum yang telah disepakati oleh negara, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan tingkat yang lebih rendah selaras dengan hukum yang berlaku di negara itu. MA juga berperan sebagai pengawas hukum nasional untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku di negara itu ditaati dan diikuti.
Selain itu, MA juga diminta untuk menyediakan opini tentang persoalan yang memiliki implikasi hukum yang lebih luas, termasuk persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, pengaturan yang berlaku di sektor publik, dan persoalan lain yang berkaitan dengan hukum dan keadilan. MA juga bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan hukum yang berlaku di negara itu dan memastikan bahwa setiap pengadilan tingkat yang lebih rendah mematuhi aturan hukum yang berlaku di negara itu.
Namun, Mahkamah Agung tidak bertanggung jawab untuk memberikan putusan terakhir dalam persidangan. Putusan terakhir dalam persidangan hanya dapat diberikan oleh pengadilan tingkat yang lebih rendah. Hanya pengadilan tingkat yang lebih rendah yang dapat memutuskan suatu perkara dan mengikat orang yang bersangkutan.
Kesimpulannya, secara fungsional Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi yang berbeda-beda, tetapi Mahkamah Agung tidak bertanggung jawab untuk memberikan putusan terakhir dalam persidangan. Putusan terakhir harus datang dari pengadilan tingkat yang lebih rendah. MA bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengadilan tingkat yang lebih rendah mematuhi aturan hukum yang berlaku di negara itu dan menyediakan opini tentang persoalan yang memiliki implikasi hukum yang lebih luas.
– Mahkamah Agung memiliki hak untuk mengeluarkan perintah untuk menghentikan pelaksanaan suatu putusan
Secara fungsional, Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi penting. Fungsi-fungsi ini, termasuk menjaga agar ketentuan dan hukum diterapkan dan dipatuhi secara konsisten di seluruh negara bagian. Mahkamah Agung berwenang untuk mengendalikan kerangka hukum di Amerika Serikat, termasuk pengadilan federal dan pengadilan negara bagian. Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan untuk menginterpretasikan konstitusi dan memutuskan masalah-masalah hukum yang memiliki implikasi yang luas.
Pertama, Mahkamah Agung memiliki hak untuk meninjau dan memutuskan kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan federal dan pengadilan negara bagian. Mahkamah Agung berwenang untuk menentukan apakah putusan pengadilan telah mengikuti hukum secara benar atau tidak. Jika Mahkamah Agung menemukan bahwa putusan pengadilan salah, Mahkamah Agung dapat membatalkan atau mengubah putusan tersebut.
Kedua, Mahkamah Agung dapat memutuskan masalah yang berada di luar kewenangan pengadilan. Mahkamah Agung memiliki hak untuk melarang pemerintah federal dan pemerintah negara bagian dari melakukan tindakan yang melanggar hukum. Mahkamah Agung juga dapat mengambil tindakan jika ada masalah yang timbul dari perbedaan pendapat antara pemerintah federal dan negara bagian. Mahkamah Agung dapat pula memutuskan masalah hukum yang melibatkan beberapa negara bagian.
Ketiga, Mahkamah Agung memiliki hak untuk memberikan opini hukum tentang masalah-masalah hukum. Dalam kasus-kasus tertentu, Mahkamah Agung dapat diminta untuk membuat rekomendasi kepada pemerintah negara bagian atau pemerintah federal. Rekomendasi ini dapat digunakan untuk membantu pemerintah federal dan negara bagian dalam membuat keputusan yang bertanggung jawab hukum.
Namun, secara fungsional mahkamah agung tidak memiliki hak untuk mengeluarkan perintah untuk menghentikan pelaksanaan suatu putusan. Hak untuk mengeluarkan perintah untuk menghentikan pelaksanaan putusan adalah prerogatif yang dimiliki oleh pengadilan yang telah mengeluarkan putusan tersebut. Jika Mahkamah Agung berpikir bahwa putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan salah, Mahkamah Agung dapat membatalkan atau mengubah putusan tersebut.
Secara keseluruhan, secara fungsional Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi penting. Fungsi-fungsi ini meliputi meninjau dan memutuskan kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan federal dan pengadilan negara bagian, memutuskan masalah yang berada di luar kewenangan pengadilan, dan memberikan opini hukum tentang masalah-masalah hukum. Namun, secara fungsional, Mahkamah Agung tidak memiliki hak untuk mengeluarkan perintah untuk menghentikan pelaksanaan suatu putusan.
– Mahkamah Agung juga memiliki hak untuk mengeluarkan peraturan tambahan untuk menggantikan hukum yang berlaku, jika dianggap diperlukan
Secara fungsional, Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi penting yang berhubungan dengan pemeliharaan dan pelaksanaan hukum. Fungsi utama Mahkamah Agung adalah untuk memastikan bahwa hakim berfungsi dengan benar dan adil. Mahkamah Agung juga memiliki hak untuk mengkaji dan mengubah keputusan hakim di semua tingkat hukum, baik di tingkat distrik, negeri, atau nasional. Mahkamah Agung juga bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur sistem hukum nasional, termasuk menetapkan aturan baru dan mengubah aturan yang sudah ada.
Selain itu, Mahkamah Agung juga memiliki hak untuk mengatur dan memantau pengadilan dan hakim di seluruh negara bagian. Mahkamah Agung dapat mengambil tindakan hukum, termasuk memerintahkan hakim untuk mengikuti aturan tertentu dan memerintahkan hakim untuk mengubah putusannya. Mahkamah Agung juga dapat mengajukan tuntutan hukum atas hakim atau pengadilan yang menyimpang dari aturan hukum.
Mahkamah Agung juga memiliki hak untuk memberikan petunjuk hukum kepada hakim, petunjuk yang menetapkan apa yang dianggap sebagai hukum yang berlaku. Ini penting untuk memastikan bahwa hakim memutuskan kasus dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Petunjuk hukum ini juga dapat membantu hakim menyelesaikan kasus yang lebih rumit dan membantu hakim menafsirkan hukum yang lebih kompleks. Namun, hakim tidak berkewajiban untuk mengikuti petunjuk hukum ini dan dapat mengabaikannya jika dianggap perlu.
Namun, poin yang tidak benar adalah bahwa Mahkamah Agung juga memiliki hak untuk mengeluarkan peraturan tambahan untuk menggantikan hukum yang berlaku, jika dianggap diperlukan. Ini karena Mahkamah Agung tidak memiliki otoritas untuk mengubah hukum yang berlaku. Hanya Kongres yang dapat mengubah hukum yang berlaku. Mahkamah Agung hanya dapat mengubah aturan yang ada untuk menyesuaikannya dengan perkembangan hukum, tetapi tidak untuk menggantikannya.
Secara keseluruhan, Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi penting dalam pemeliharaan dan pelaksanaan hukum. Ini termasuk memastikan bahwa hakim berfungsi dengan benar dan adil, mengkaji dan mengubah keputusan hakim di semua tingkat hukum, mengawasi dan mengatur sistem hukum nasional, memberikan petunjuk hukum kepada hakim, dan mengajukan tuntutan hukum. Namun, Mahkamah Agung tidak memiliki hak untuk mengeluarkan peraturan tambahan untuk menggantikan hukum yang berlaku.
– Fungsi sebagai pengadilan yang memutuskan perkara-perkara di Indonesia adalah fungsi yang tidak dimiliki oleh Mahkamah Agung
Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi di Indonesia yang bertanggung jawab memutus dan menyelesaikan perselisihan hukum yang berkaitan dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Mahkamah Agung merupakan salah satu badan yang menjalankan tugasnya sesuai dengan UUD 1945.
Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi utama yang bertujuan untuk menjamin bahwa hukum dan peraturan di Indonesia dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi utama tersebut antara lain:
Pertama, Mahkamah Agung memiliki fungsi mengawasi pengadilan di seluruh Indonesia. Mereka dapat memeriksa pelaksanaan hukum dan memastikan bahwa pengadilan menjalankan tugasnya secara benar dan adil.
Kedua, Mahkamah Agung juga memiliki fungsi sebagai arbiter terakhir untuk menyelesaikan perselisihan hukum. Mereka menyelesaikan perselisihan yang tidak bisa diselesaikan di pengadilan-pengadilan tingkat pertama.
Ketiga, Mahkamah Agung juga bertanggung jawab untuk mengeluarkan keputusan-keputusan yang bersifat umum dan bersifat mengikat. Keputusan-keputusan ini berlaku bagi semua pihak yang terlibat dalam perselisihan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.
Keempat, Mahkamah Agung juga bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan hukum di Indonesia. Mereka dapat memeriksa pelaksanaan hukum dan memastikan bahwa hukum dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Namun, fungsi yang tidak dimiliki oleh Mahkamah Agung adalah fungsi sebagai pengadilan yang memutuskan perkara-perkara di Indonesia. Hal ini karena Mahkamah Agung hanya bertanggung jawab untuk memeriksa dan menyelesaikan perselisihan hukum. Pengadilan tingkat pertama yang berada di masing-masing provinsi di Indonesia adalah yang akan memutuskan perkara-perkara di Indonesia.
Dengan demikian, Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi utama yang bertujuan untuk menjamin bahwa hukum dan peraturan di Indonesia dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi utama tersebut antara lain melakukan pengawasan terhadap pengadilan di seluruh Indonesia, menyelesaikan perselisihan hukum yang tidak bisa diselesaikan di pengadilan-pengadilan tingkat pertama, mengeluarkan keputusan-keputusan yang bersifat umum dan mengikat, serta mengawasi pelaksanaan hukum di Indonesia. Namun, fungsi sebagai pengadilan yang memutuskan perkara-perkara di Indonesia adalah fungsi yang tidak dimiliki oleh Mahkamah Agung.