mengapa demokrasi pada masa orde baru dikatakan gagal –
Mengapa Demokrasi Pada Masa Orde Baru Dikatakan Gagal
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang menjamin hak-hak warga negara untuk terlibat secara aktif dalam proses pembuatan keputusan. Pada masa Orde Baru, kita dapat mengatakan bahwa demokrasi gagal karena berbagai alasan. Pertama, pemerintah Orde Baru mengambil kebijakan yang mengontrol segala aspek kehidupan politik dan ekonomi di Indonesia. Kebijakan ini membatasi kekuatan rakyat untuk bersuara atau berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan.
Kedua, pemerintah Orde Baru menghilangkan hak-hak warga negara untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik. Rakyat tidak diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya tentang pemerintah, dan tidak ada partai politik yang diizinkan beroperasi. Ini berarti bahwa rakyat tidak diizinkan untuk mengubah pemerintah yang ada dengan cara apapun.
Ketiga, pemerintah Orde Baru telah mengambil tindakan yang berkebalikan dengan nilai-nilai demokrasi. Mereka telah melakukan penindasan terhadap penentang pemerintah, membatasi akses rakyat ke informasi, dan menghilangkan hak-hak dasar warga negara. Ini semua telah menghalangi proses demokrasi di Indonesia.
Keempat, pemerintah Orde Baru telah melakukan manipulasi politik dan ekonomi untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Mereka telah melakukan kesenjangan ekonomi antara kalangan atas dan bawah, membuat ekonomi yang dipaksakan, dan menggunakan kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu. Hal ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, yang berfokus pada keadilan sosial dan kesejahteraan bagi semua warga negara.
Akhirnya, pemerintah Orde Baru telah memanfaatkan orang-orang yang berpengaruh untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Ini berarti bahwa rakyat tidak diberi kesempatan untuk mengubah pemerintah yang ada, karena tidak ada partai politik yang diizinkan beroperasi. Sebagai hasilnya, demokrasi di Indonesia tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
Dengan demikian, demokrasi pada masa Orde Baru dapat dikatakan gagal karena berbagai alasan yang telah disebutkan di atas. Pemerintah Orde Baru telah mengambil kebijakan yang menghilangkan hak-hak warga negara untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik, dan telah melakukan manipulasi politik dan ekonomi untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Mereka juga telah memanfaatkan orang-orang yang berpengaruh untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Semua ini telah menghalangi proses demokrasi di Indonesia.
Rangkuman:
Penjelasan Lengkap: mengapa demokrasi pada masa orde baru dikatakan gagal
1. Pemerintah Orde Baru mengambil kebijakan yang mengontrol segala aspek kehidupan politik dan ekonomi di Indonesia, membatasi kekuatan rakyat untuk bersuara atau berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan.
Demokrasi adalah sebuah sistem politik di mana segala aspek kehidupan politik dan ekonomi diatur oleh rakyat melalui pemilihan umum. Pemerintah Orde Baru di Indonesia memiliki pengaruh besar dalam mengontrol segala aspek kehidupan politik dan ekonomi di Indonesia selama 32 tahun (1965-1998). Kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini membatasi hak-hak rakyat untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan yang membuat demokrasi pada masa Orde Baru dikatakan gagal.
Pemerintah Orde Baru mengambil kebijakan yang mengontrol segala aspek kehidupan politik dan ekonomi di Indonesia, membatasi kekuatan rakyat untuk bersuara atau berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan. Kebijakan ini termasuk dalam bentuk undang-undang yang mengatur aspek-aspek kehidupan politik dan ekonomi, seperti undang-undang tentang partai politik, undang-undang tentang lembaga-lembaga pemerintahan, undang-undang tentang hak-hak sipil, undang-undang tentang hak asasi manusia, dan undang-undang tentang kepemilikan aset. Dengan mengontrol aspek-aspek ini, pemerintah dapat membatasi partisipasi rakyat dalam proses pembuatan keputusan.
Selain itu, pemerintah juga melarang aktivitas politik yang mengganggu kepentingan pemerintah. Aktivitas politik, seperti demonstrasi, aksi unjuk rasa, dan aksi boikot, dilarang dan dapat mengakibatkan hukuman berat bagi pelakunya. Pemerintah juga melarang partai politik dan organisasi non-pemerintah yang menentang kebijakan pemerintah. Ini menghalangi rakyat untuk mengekspresikan pendapatnya secara bebas dan membatasi partisipasi rakyat dalam proses pembuatan keputusan.
Kemudian, pemerintah Orde Baru juga mengambil kebijakan yang mengontrol media masa. Hal ini membatasi luasnya informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Sebagian besar media masa yang ada di Indonesia pada masa itu adalah milik pemerintah dan hanya menyampaikan informasi yang disetujui oleh pemerintah. Ini menghalangi rakyat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan menghalangi mereka untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan.
Demokrasi pada masa Orde Baru dianggap gagal karena pemerintah telah mengambil kebijakan yang mengontrol segala aspek kehidupan politik dan ekonomi di Indonesia. Kebijakan ini membatasi kekuatan rakyat untuk bersuara atau berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan, membatasi aktivitas politik yang mengganggu kepentingan pemerintah, dan mengontrol media masa. Hal ini menghalangi rakyat untuk mengekspresikan pendapatnya secara bebas dan membatasi partisipasi mereka dalam proses pembuatan keputusan. Oleh karena itu, demokrasi pada masa Orde Baru dianggap gagal.
2. Hak-hak warga negara untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik telah dihilangkan oleh pemerintah Orde Baru.
Masa Orde Baru di Indonesia bermula pada tahun 1966 hingga 1998 dan ditandai oleh pemerintahan otoriter yang dilakukan oleh Presiden Soeharto. Salah satu alasan mengapa demokrasi pada masa Orde Baru dikatakan gagal adalah karena hak-hak warga negara untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik telah dihilangkan oleh pemerintah Orde Baru.
Soeharto mengambil alih kekuasaan melalui Gerakan 30 September 1965 dengan tujuan memurnikan Indonesia dari komunisme. Setelah mengambil alih kekuasaan, Soeharto memulai usahanya untuk memperkuat kekuasaannya dengan menghilangkan hak-hak dasar warga negara untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik. Pemerintah Orde Baru melarang pembentukan partai politik baru dan membatasi jumlah partai politik yang diperbolehkan beroperasi. Pemerintah juga melarang akses media massa kepada oposisi dan melarang aksi demonstrasi yang tidak disetujui oleh mereka.
Selain itu, pemerintah Orde Baru juga mengadopsi sistem pemilihan umum yang memungkinkan mereka memilih dan mempertahankan para pegawai pemerintah dan wakil-wakil rakyat yang dibutuhkan untuk mengontrol dan mengatur proses politik di Indonesia. Sistem ini menghilangkan hak warga negara untuk memilih dan merumuskan kebijakan pemerintah mereka sendiri.
Pemerintah Orde Baru juga secara aktif mengontrol dan mengatur segala bentuk partisipasi politik warga negara dengan mengadopsi sistem kebijakan yang memungkinkan mereka mengontrol dan mengatur semua kegiatan politik di Indonesia. Pemerintah juga menghilangkan hak-hak warga negara untuk mengajukan tuntutan hukum, mengajukan gugatan, dan mengajukan keberatan terhadap kebijakan.
Kesimpulannya, salah satu alasan mengapa demokrasi pada masa Orde Baru dikatakan gagal adalah karena hak-hak warga negara untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik telah dihilangkan oleh pemerintah Orde Baru. Pemerintah Orde Baru melakukan berbagai hal untuk membatasi akses warga negara terhadap proses politik, termasuk pembatasan pembentukan partai politik baru, pembatasan akses media massa, dan pengadopsian sistem pemilihan umum yang memungkinkan mereka untuk mengontrol dan mengatur proses politik di Indonesia.
3. Penindasan terhadap penentang pemerintah, membatasi akses rakyat ke informasi, dan menghilangkan hak-hak dasar warga negara telah dilakukan oleh pemerintah Orde Baru.
Ketika memasuki masa Orde Baru, Indonesia meninggalkan sistem demokrasi yang telah diterapkannya sejak tahun 1945. Orde Baru memperkenalkan sistem pemerintahan yang disebut ‘Demokrasi Terpimpin’. Sistem ini menekankan pada pengaruh dan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah dan Presiden Soeharto. Meskipun poin-poin tertentu dari sistem ini cocok dengan cita-cita demokrasi, namun secara keseluruhan, sistem ini telah gagal dalam menjamin hak-hak dasar warga negara.
Penindasan terhadap penentang pemerintah adalah salah satu alasan utama mengapa demokrasi pada masa Orde Baru gagal. Pemerintah Orde Baru melakukan berbagai cara untuk menekan dan membatasi kebebasan berpendapat, mencakup ancaman, intimidasi, dan penangkapan terhadap aktivis politik dan gerakan oposisi. Contohnya, pada tahun 1998, pemerintah menangkap dan menahan tiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang menentang pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Orde Baru tidak memiliki toleransi terhadap kritik terhadap pemerintah dan menekan mereka yang menentang pandangan-pandangan pemerintah.
Kedua, membatasi akses rakyat ke informasi juga merupakan alasan mengapa demokrasi pada masa Orde Baru gagal. Pemerintah Orde Baru secara aktif membatasi informasi yang disediakan kepada rakyat. Media massa menjadi alat yang digunakan oleh pemerintah untuk menyebarkan propaganda dan untuk menekan potensi kritik. Media massa dipaksa untuk mempublikasikan informasi yang disetujui oleh pemerintah dan menampilkan gambar-gambar positif tentang pemerintah. Ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menekankan pada hak setiap individu untuk memiliki informasi yang akurat dan kompleks tentang masalah yang dihadapinya.
Ketiga, menghilangkan hak-hak dasar warga negara juga menyebabkan demokrasi pada masa Orde Baru gagal. Hak-hak dasar warga negara seperti hak untuk memilih, hak untuk berserikat, hak untuk menentukan masa depan politik, dan hak untuk mengakses informasi yang akurat telah dihilangkan oleh pemerintah Orde Baru. Pemerintah menggunakan berbagai cara untuk menghilangkan hak-hak ini, termasuk penggunaan kekerasan, intimidasi, dan penangkapan terhadap aktivis politik.
Kesimpulannya, penindasan terhadap penentang pemerintah, membatasi akses rakyat ke informasi, dan menghilangkan hak-hak dasar warga negara telah dilakukan oleh pemerintah Orde Baru, yang menyebabkan demokrasi pada masa Orde Baru gagal. Hal ini menyebabkan rakyat Indonesia tidak dapat menikmati kesejahteraan dan kebebasan yang layak sebagaimana yang dimaksudkan oleh demokrasi.
4. Pemerintah Orde Baru telah melakukan manipulasi politik dan ekonomi untuk mencapai tujuan mereka sendiri.
Demokrasi di Indonesia di masa Orde Baru dikatakan gagal karena telah terjadi manipulasi politik dan ekonomi oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Manipulasi ini mencakup banyak aspek seperti proses politik, kontrol media, dan pembatasan akses ke informasi.
Manipulasi politik mencakup pembatasan partisipasi publik dalam proses politik. Partai politik yang diizinkan untuk beroperasi hanya Partai Golongan Karya, yang merupakan cabang utama Partai Demokrasi Indonesia. Partai ini dipimpin oleh Presiden Soeharto yang mengontrol semua keputusan politik. Partai ini juga telah mengendalikan legislatif dan yudikatif, sehingga pemerintah memiliki seluruh kekuasaan. Pemilu tidak dipandang sebagai cara untuk memilih pemimpin yang tepat, tetapi sebagai cara untuk memperkuat legitimasi pemerintah.
Selain itu, pemerintah Orde Baru juga telah mengendalikan kontrol media. Media penyiaran nasional didominasi oleh pemerintah, dan media independen dilarang untuk beroperasi. Media yang diterbitkan harus melalui proses persetujuan pemerintah sebelum dipublikasikan. Hal ini membuat media tidak bisa menyampaikan informasi yang akurat dan bebas kepada masyarakat.
Pemerintah juga mengontrol akses ke informasi. Informasi yang berhubungan dengan aktivitas pemerintah dipertahankan sebagai rahasia. Meskipun informasi tersebut harus dibagikan dengan publik, pemerintah bisa menunda atau menghambat pengungkapan informasi. Hal ini membuat masyarakat tidak bisa mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya.
Kontrol politik, kontrol media, dan pembatasan akses ke informasi telah melahirkan sistem yang tidak demokratis yang menghambat partisipasi masyarakat. Dengan demikian, demokrasi di masa Orde Baru dikatakan gagal.
5. Pemerintah Orde Baru telah memanfaatkan orang-orang yang berpengaruh untuk mempertahankan kekuasaan mereka.
Demokrasi di Indonesia di masa Orde Baru dipandang sebagai gagal karena adanya beberapa faktor. Salah satunya adalah pemerintah Orde Baru telah memanfaatkan orang-orang yang berpengaruh untuk mempertahankan kekuasaan mereka.
Pemerintah Orde Baru telah menggunakan orang-orang yang berpengaruh untuk memastikan bahwa kekuasaan mereka tetap terjaga. Mereka menggunakan pendekatan yang disebut “elitistik”, yang berarti bahwa pemerintah akan mencari orang-orang berpengaruh dan menggunakan kekuasaan mereka untuk mengendalikan situasi. Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan bahwa partai atau kelompok politik lain yang bersaing dengan mereka tidak dapat mengambil kekuasaan.
Selain itu, pemerintah Orde Baru juga memanfaatkan orang-orang yang berpengaruh dalam menentukan siapa yang berhak memilih. Pemilih yang diizinkan untuk memilih di masa Orde Baru biasanya adalah orang-orang yang dianggap berpengaruh dan dipercaya untuk mendukung kebijakan pemerintah. Pemilih yang dipilih secara tidak adil ini merupakan salah satu alasan mengapa demokrasi di masa Orde Baru dianggap gagal.
Pemerintah juga memanfaatkan orang-orang yang berpengaruh untuk mempengaruhi hasil pemilihan. Pemerintah akan menggunakan kekuasaan mereka untuk memastikan bahwa partai atau kelompok politik yang berbeda dengan mereka tidak akan memenangkan pemilihan. Hal ini menyebabkan banyak orang yang merasa bahwa demokrasi di masa Orde Baru hanyalah sebuah tindakan yang dibuat untuk mempertahankan kekuasaan pemerintah yang ada saat itu.
Kesimpulannya, pemerintah Orde Baru telah memanfaatkan orang-orang yang berpengaruh untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Dengan memanipulasi siapa yang boleh memilih, mempengaruhi hasil pemilihan, dan menggunakan pendekatan elitistik, pemerintah Orde Baru telah menghancurkan aspirasi demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, demokrasi di masa Orde Baru dapat dikatakan gagal.
6. Tidak ada partai politik yang diizinkan beroperasi, sehingga rakyat tidak diizinkan untuk mengubah pemerintah yang ada.
Masa Orde Baru adalah masa yang berlangsung di Indonesia antara tahun 1965 hingga 1998. Orde Baru dikenal sebagai masa di mana presiden Soeharto sangat menekankan pada pembangunan ekonomi dan menghilangkan berbagai kebebasan politik dan hak asasi manusia. Meskipun demokrasi telah diperkenalkan, demokrasi pada masa Orde Baru dikatakan gagal karena alasan berikut.
Pertama, rakyat tidak diberi kesempatan untuk mengambil bagian dalam menentukan pemimpin mereka. Pemerintah secara aktif mengontrol proses pemilihan presiden dan parlemen. Pada tahun 1967, Soeharto mengadakan pemilihan presiden yang dipengaruhi oleh pemerintah. Pemilihan tersebut menghasilkan Soeharto sebagai presiden yang berlaku hingga 1998.
Kedua, tidak ada partai politik yang diizinkan beroperasi, sehingga rakyat tidak diizinkan untuk mengubah pemerintah yang ada. Pemerintah telah mengubah proses pemilihan melalui pembatasan partai politik, kampanye politik, dan keterlibatan dalam pemilihan. Pada tahun 1973, pemerintah mengumumkan bahwa hanya ada satu partai yang diizinkan, yaitu Partai Golongan Karya, yang menjadi partai politik tunggal pada masa Orde Baru.
Ketiga, tidak ada kebebasan pers. Pemerintah secara aktif mengendalikan media dan berusaha untuk menghapus kritisisme. Sebagai contoh, pemerintah telah menerbitkan beberapa undang-undang yang menghalangi pers untuk mempublikasikan informasi yang menghina, mengancam, atau menyalahi norma-norma moral yang berlaku. Hal ini membuat rakyat tidak dapat mengetahui informasi yang penting tentang pemerintah, sehingga partisipasi politik rakyat juga terbatas.
Keempat, adanya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Pemerintah telah memonetisasi berbagai aliran dana untuk mendukung proyek-proyek pembangunan yang didukung oleh pemerintah, sehingga menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi yang meluas. Pemerintah juga menggunakan kekuasaan untuk menekan organisasi-organisasi yang menentang pemerintah.
Kelima, adanya pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah telah melarang berbagai kegiatan yang berhubungan dengan hak asasi manusia, seperti demonstrasi, pengorganisasian, dan protes. Pemerintah juga telah mengadopsi berbagai kebijakan yang menghalangi rakyat untuk mendapatkan hak-hak mereka sebagai warga negara.
Keenam, tidak adanya pemberdayaan masyarakat. Pemerintah tidak mengizinkan masyarakat untuk mengontrol proyek-proyek pembangunan, sehingga pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tidak selalu mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga terbatas karena masyarakat tidak diberi kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka.
Karena alasan-alasan di atas, demokrasi pada masa Orde Baru dikatakan gagal. Tidak adanya partai politik yang diizinkan beroperasi, ketiadaan kebebasan pers, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketiadaan pemberdayaan masyarakat telah menghalangi rakyat dari partisipasi politik yang adil dan berkeadilan.
7. Kesenjangan ekonomi antara kalangan atas dan bawah, membuat ekonomi yang dipaksakan, dan menggunakan kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu telah dilakukan oleh pemerintah Orde Baru.
Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang banyak diterapkan oleh negara-negara dunia, dimana warga negara diberikan hak untuk memilih pemimpin mereka sendiri. Namun, demokrasi pada masa Orde Baru dianggap gagal karena adanya praktik-praktik yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Salah satu alasan mengapa demokrasi pada masa Orde Baru dikatakan gagal adalah karena kesenjangan ekonomi yang ada antara kalangan atas dan bawah.
Kesenjangan ekonomi yang ada antara kalangan atas dan bawah membuat masyarakat terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang kaya dan kelompok yang miskin. Kelompok yang kaya memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya, sementara kelompok yang miskin tidak memiliki akses yang cukup. Hal ini membuat masyarakat tidak memiliki hak yang sama dalam pemilihan pemimpin mereka, karena kebanyakan pemimpin yang dipilih merupakan orang yang kaya dan berpengaruh.
Selain itu, pemerintah Orde Baru juga memaksakan ekonomi berbasis pasar, yang berarti perusahaan-perusahaan swasta yang berorientasi pada keuntungan akan mendapatkan banyak manfaat dari kebijakan pemerintah. Hal ini membuat banyak orang miskin tidak memiliki hak yang sama dalam mengakses sumber daya dan dalam pengelolaan ekonomi.
Pemerintah Orde Baru juga menggunakan kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu, seperti kebijakan monopoli dan proteksi industri. Kebijakan ini memberikan manfaat yang lebih besar kepada kelompok yang kaya, sementara orang miskin tidak memiliki akses yang cukup terhadap sumber daya dan kebijakan tersebut.
Dengan demikian, demokrasi pada masa Orde Baru dikatakan gagal karena adanya kesenjangan ekonomi antara kalangan atas dan bawah, memaksakan ekonomi berbasis pasar, dan menggunakan kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu telah dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Hal ini membuat kelompok yang kaya mendapatkan manfaat yang lebih besar dari kebijakan pemerintah, sementara orang miskin tidak memiliki hak yang sama dalam mengakses sumber daya dan dalam pengelolaan ekonomi. Dengan kata lain, demokrasi pada masa Orde Baru dianggap gagal karena tidak terjadi pembagian kekuasaan yang adil antara warga negara.
8. Demokrasi di Indonesia tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik karena tindakan-tindakan pemerintah Orde Baru.
Demokrasi di Indonesia pada masa Orde Baru dikatakan gagal karena tindakan-tindakan pemerintah yang menghalangi pertumbuhan dan perkembangan demokrasi. Pemerintah Orde Baru menggunakan berbagai strategi untuk memastikan bahwa mereka tetap memegang kendali atas pemerintahan. Salah satu strategi yang mereka gunakan adalah dengan mengendalikan media dan mengontrol informasi yang tersedia untuk publik. Mereka juga menggunakan tindakan-tindakan represif terhadap kelompok-kelompok yang mereka anggap berbahaya bagi pemerintahan dan menghalangi pembentukan kelompok-kelompok yang menentang pemerintah.
Pemerintah Orde Baru juga menggunakan pendekatan ekonomi sebagai alat untuk mengendalikan perekonomian dan mencegah keterlibatan warga sipil dalam proses pengambilan keputusan. Mereka membuat undang-undang yang membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi dan keterlibatan pribadi dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Ini membuat sulit bagi warga sipil untuk berpartisipasi dalam proses politik atau mengubah pemerintahan melalui jalur-jalur demokratis.
Selain itu, pemerintah Orde Baru mengadopsi sistem pemerintahan yang disebut “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sistem ini menekankan bahwa hanya pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan atas nama rakyat, dan warga sipil hanya diizinkan untuk menyampaikan suara dan pendapat mereka. Hal ini meningkatkan ketergantungan terhadap pemerintah dan membatasi keterlibatan warga sipil dalam proses pengambilan keputusan.
Karena ketidakmampuan mereka untuk melibatkan warga sipil dalam proses politik, pemerintah Orde Baru juga menggunakan pendekatan yang disebut “pemerintahan oleh kebijakan”. Sistem ini menekankan bahwa pemerintah harus menentukan kebijakan dan program tanpa mengindahkan kepentingan atau aspirasi dari warga sipil. Hal ini menyebabkan banyak kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat dan mengurangi kemampuan warga sipil untuk berpartisipasi dalam proses politik.
Kesimpulannya, tindakan-tindakan pemerintah Orde Baru telah membatasi perkembangan demokrasi di Indonesia dan menghalangi pertumbuhan demokrasi. Mereka telah menggunakan berbagai strategi untuk menjaga kendali atas pemerintahan, termasuk mengontrol media dan informasi yang tersedia untuk publik, menggunakan tindakan represif terhadap kelompok-kelompok yang mereka anggap berbahaya, mengadopsi sistem pemerintahan yang membatasi kegiatan ekonomi dan keterlibatan pribadi serta menggunakan pendekatan “pemerintahan oleh kebijakan”. Semua tindakan ini telah menghalangi pertumbuhan dan perkembangan demokrasi di Indonesia.