sebutkan pihak yang menetapkan otoritas jasa keuangan – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam pengaturan, pengawasan, dan pemberian lisensi terhadap lembaga keuangan di Indonesia. Sebagai lembaga independen, OJK memiliki tugas untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, melindungi kepentingan konsumen, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, siapa sebenarnya yang menetapkan keberadaan OJK sebagai otoritas yang berwenang dalam bidang jasa keuangan?
Pertama-tama, peran utama dalam menetapkan OJK sebagai otoritas jasa keuangan adalah pemerintah Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berperan dalam memberikan dukungan kelembagaan dan kelembagaan operasional yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas OJK. Selain itu, pemerintah juga menetapkan regulasi dan kebijakan yang mempengaruhi kegiatan lembaga keuangan, termasuk OJK. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa OJK beroperasi sesuai dengan standar internasional dan memenuhi harapan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Selain pemerintah, Bank Indonesia juga memiliki peran penting dalam menetapkan OJK sebagai otoritas jasa keuangan. Sebelum OJK didirikan, Bank Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mengawasi sektor keuangan di Indonesia. Namun, dengan adanya OJK, Bank Indonesia bisa lebih fokus pada tugas-tugasnya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Selain itu, Bank Indonesia juga memberikan dukungan teknis dan kelembagaan dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan dan regulasi kepada OJK.
Selain pemerintah dan Bank Indonesia, Dewan Komisioner OJK juga berperan dalam menetapkan OJK sebagai otoritas jasa keuangan. Dewan Komisioner terdiri dari para ahli di bidang keuangan dan ekonomi, serta perwakilan dari masyarakat dan industri keuangan. Mereka bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan dan strategi OJK, serta mengawasi kegiatan operasional OJK. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisioner bekerja sama dengan para staf OJK dan instansi terkait lainnya.
Selain tiga pihak di atas, masyarakat dan industri keuangan juga berperan dalam menetapkan OJK sebagai otoritas jasa keuangan. Sebagai pengguna jasa keuangan, masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan layanan yang baik dari OJK. Sementara itu, industri keuangan harus mematuhi aturan dan regulasi yang ditetapkan oleh OJK, serta memberikan laporan secara berkala mengenai kegiatan operasionalnya. Dalam hal ini, OJK juga berperan sebagai mediator antara masyarakat dan industri keuangan dalam menyelesaikan masalah terkait jasa keuangan.
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa menetapkan OJK sebagai otoritas jasa keuangan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, Bank Indonesia, Dewan Komisioner OJK, masyarakat, hingga industri keuangan. Keberadaan OJK sebagai lembaga independen ini sangat penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, melindungi kepentingan konsumen, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja sama dalam mendukung dan memperkuat peran OJK sebagai otoritas jasa keuangan yang andal dan profesional.
Rangkuman:
Penjelasan: sebutkan pihak yang menetapkan otoritas jasa keuangan
1. Pemerintah Indonesia berperan penting dalam menetapkan OJK sebagai otoritas jasa keuangan.
Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam menetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab dalam pengaturan, pengawasan, dan pemberian lisensi terhadap lembaga keuangan di Indonesia. Hal ini karena OJK merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.
Dalam undang-undang tersebut, pemerintah menetapkan beberapa tugas dan fungsi OJK, seperti menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, melindungi kepentingan konsumen, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan kelembagaan dan kelembagaan operasional yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas OJK.
Adapun dukungan kelembagaan dan kelembagaan operasional yang diberikan oleh pemerintah meliputi penetapan struktur organisasi dan personil OJK, anggaran operasional, serta kerja sama dengan instansi terkait. Pemerintah juga menetapkan regulasi dan kebijakan yang mempengaruhi kegiatan lembaga keuangan, termasuk OJK. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa OJK beroperasi sesuai dengan standar internasional dan memenuhi harapan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Dalam menjalankan tugasnya, OJK harus melaporkan secara berkala kepada pemerintah mengenai kinerjanya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, melindungi kepentingan konsumen, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah juga berperan dalam menetapkan kebijakan dan strategi untuk mendukung tugas OJK.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia berperan penting dalam menetapkan OJK sebagai otoritas jasa keuangan. Pemerintah memberikan dukungan kelembagaan dan kelembagaan operasional, menetapkan regulasi dan kebijakan, serta memantau kinerja OJK dalam menjalankan tugasnya. Semua ini dilakukan untuk memastikan bahwa OJK beroperasi sesuai dengan standar internasional dan memenuhi harapan yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Bank Indonesia juga turut serta dalam menetapkan OJK sebagai otoritas jasa keuangan.
Bank Indonesia memiliki peran penting dalam menetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas yang bertanggung jawab dalam mengatur, mengawasi, dan memberikan lisensi terhadap lembaga keuangan di Indonesia. Sebelum berdirinya OJK, Bank Indonesia merupakan lembaga pengawas dan regulator utama di sektor keuangan. Namun, pada tahun 2011, pemerintah Indonesia mendirikan OJK sebagai lembaga independen yang memiliki tugas untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, melindungi kepentingan konsumen, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Peran Bank Indonesia dalam menetapkan OJK sebagai otoritas jasa keuangan terlihat dari beberapa aspek, seperti dukungan teknis dan kelembagaan yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada OJK. Selain itu, Bank Indonesia juga mengawasi dan mengevaluasi kinerja OJK secara berkala. Hal ini dilakukan untuk memastikan OJK menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dan sesuai dengan standar internasional.
Selain itu, Bank Indonesia juga memberikan masukan dan saran kepada OJK terkait pengaturan dan pengawasan sektor keuangan. Kedua lembaga ini bekerja sama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, misalnya dalam hal pengawasan terhadap lembaga keuangan yang berpotensi menimbulkan risiko sistemik. Dalam hal ini, Bank Indonesia dan OJK bekerja sama untuk mengambil tindakan yang tepat dan efektif guna mencegah terjadinya krisis keuangan yang dapat merugikan perekonomian Indonesia.
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Bank Indonesia turut serta dalam menetapkan OJK sebagai otoritas jasa keuangan. Bank Indonesia memberikan dukungan teknis dan kelembagaan, mengawasi dan mengevaluasi kinerja OJK, serta memberikan masukan dan saran terkait pengaturan dan pengawasan sektor keuangan. Kedua lembaga ini bekerja sama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dan mencegah terjadinya krisis keuangan yang dapat merugikan perekonomian Indonesia.
3. Dewan Komisioner OJK memiliki peran dalam menetapkan kebijakan dan strategi OJK, serta mengawasi kegiatan operasional OJK.
Dewan Komisioner OJK merupakan salah satu pihak yang turut serta dalam menetapkan OJK sebagai otoritas jasa keuangan. Dewan Komisioner terdiri dari para ahli di bidang keuangan dan ekonomi, serta perwakilan dari masyarakat dan industri keuangan. Mereka bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan dan strategi OJK, serta mengawasi kegiatan operasional OJK.
Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisioner harus memastikan bahwa OJK beroperasi sesuai dengan standar internasional dan memenuhi harapan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dewan Komisioner juga harus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan bahwa OJK dapat memenuhi tugasnya sebagai otoritas jasa keuangan.
Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisioner juga harus berpegang pada prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Mereka harus memastikan bahwa kebijakan dan strategi yang ditetapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan industri keuangan secara adil dan seimbang. Selain itu, Dewan Komisioner juga harus memastikan bahwa OJK menjalankan pengawasan dan regulasi dengan baik dan dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang terjadi.
Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisioner harus bekerja sama dengan para staf OJK dan instansi terkait lainnya. Mereka harus memastikan bahwa OJK dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan memenuhi harapan masyarakat dan industri keuangan. Dengan demikian, Dewan Komisioner memiliki peran penting dalam menetapkan OJK sebagai otoritas jasa keuangan yang andal dan profesional.
4. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan layanan yang baik dari OJK.
Poin keempat dari tema “sebutkan pihak yang menetapkan otoritas jasa keuangan” menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan layanan yang baik dari OJK. Dalam hal ini, OJK berperan sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melindungi kepentingan konsumen dan pengguna jasa keuangan.
OJK menetapkan berbagai aturan dan regulasi untuk melindungi hak konsumen, seperti aturan mengenai transparansi, keamanan, dan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan. Selain itu, OJK juga memberikan bantuan dan perlindungan bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh lembaga keuangan atau pihak-pihak lain yang terkait dengan jasa keuangan.
Masyarakat dapat memanfaatkan layanan OJK dalam mengajukan keluhan atau saran, serta memperoleh informasi terkait lembaga keuangan yang ingin mereka gunakan. OJK juga memberikan edukasi dan kampanye kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan keuangan dan penggunaan jasa keuangan yang bijaksana. Dengan demikian, OJK berperan dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan jasa keuangan dengan lebih baik dan cerdas.
Dalam rangka menjalankan tugasnya, OJK memiliki unit kerja yang khusus menangani perlindungan konsumen, yaitu Direktorat Pengawasan Perlindungan Konsumen dan Edukasi Keuangan. Unit kerja ini memiliki tugas untuk mengawasi dan menegakkan aturan perlindungan konsumen dan memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat.
Dalam sumbangan pemikiran terhadap kebijakan OJK, masyarakat juga dapat memberikan masukan dan saran kepada OJK. OJK sering kali mengadakan forum-forum dialog dengan masyarakat, seperti seminar, diskusi publik, atau pertemuan dengan kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Tujuan dari forum-forum tersebut adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan OJK dan memperkuat hubungan antara OJK dengan masyarakat.
Dalam hal ini, penting bagi masyarakat untuk memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pengguna jasa keuangan, serta memanfaatkan layanan OJK dengan baik dan bijaksana. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh perlindungan yang baik dari OJK, sementara OJK dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan akuntabel.
5. Industri keuangan harus mematuhi aturan dan regulasi yang ditetapkan oleh OJK, serta memberikan laporan secara berkala mengenai kegiatan operasionalnya.
Industri keuangan memiliki peran besar dalam keberadaan OJK sebagai otoritas jasa keuangan yang berwenang. OJK bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi lembaga keuangan di Indonesia, termasuk industri keuangan. Oleh karena itu, industri keuangan harus mematuhi aturan dan regulasi yang ditetapkan oleh OJK, serta memberikan laporan secara berkala mengenai kegiatan operasionalnya. Kepatuhan industri keuangan terhadap aturan dan regulasi yang ditetapkan oleh OJK sangat penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dan melindungi kepentingan konsumen.
Industri keuangan yang melanggar aturan dan regulasi yang ditetapkan oleh OJK dapat dikenakan sanksi berupa pembatasan operasional, pencabutan lisensi, atau bahkan tuntutan pidana. Oleh karena itu, industri keuangan harus memastikan bahwa mereka mematuhi semua aturan dan regulasi yang ditetapkan oleh OJK. Hal ini juga akan memberikan keuntungan bagi industri keuangan dalam jangka panjang, karena masyarakat akan lebih percaya dan nyaman dalam menggunakan jasa keuangan yang ditawarkan oleh industri keuangan yang patuh terhadap aturan dan regulasi.
Selain mematuhi aturan dan regulasi yang ditetapkan oleh OJK, industri keuangan juga harus memberikan laporan secara berkala mengenai kegiatan operasionalnya. Laporan ini akan membantu OJK dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap lembaga keuangan yang bersangkutan. Laporan tersebut mencakup informasi mengenai keuangan, risiko, dan kinerja lembaga keuangan, serta informasi lain yang diperlukan oleh OJK.
Dalam hal ini, OJK juga memfasilitasi komunikasi antara industri keuangan dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah terkait jasa keuangan. OJK memberikan wadah bagi masyarakat dan industri keuangan untuk menyampaikan keluhan atau saran mengenai jasa keuangan yang ditawarkan. Dalam hal ini, masyarakat dapat memberikan masukan dan saran kepada industri keuangan, sementara industri keuangan dapat menanggapi dan menyelesaikan masalah yang disampaikan oleh masyarakat.
Secara keseluruhan, industri keuangan memiliki peran penting dalam keberadaan OJK sebagai otoritas jasa keuangan yang berwenang. Industri keuangan harus mematuhi aturan dan regulasi yang ditetapkan oleh OJK, serta memberikan laporan secara berkala mengenai kegiatan operasionalnya. Hal ini akan membantu menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dan melindungi kepentingan konsumen. Oleh karena itu, penting bagi industri keuangan untuk bekerja sama dengan OJK dalam memenuhi tugas-tugasnya.
6. OJK berperan sebagai mediator antara masyarakat dan industri keuangan dalam menyelesaikan masalah terkait jasa keuangan.
Poin keenam dari tema “sebutkan pihak yang menetapkan otoritas jasa keuangan” membahas tentang peran OJK sebagai mediator antara masyarakat dan industri keuangan dalam menyelesaikan masalah terkait jasa keuangan. OJK memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional serta melindungi kepentingan konsumen. Namun, tidak selalu setiap konsumen atau industri keuangan dapat memahami aturan yang ditetapkan oleh OJK. Oleh karena itu, OJK berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan masalah terkait jasa keuangan.
Sebagai mediator, OJK memiliki tugas untuk memperkuat hubungan antara masyarakat dan industri keuangan. OJK menyediakan berbagai macam sarana dan prasarana yang diperlukan untuk memfasilitasi komunikasi antara kedua belah pihak. Dalam hal ini, OJK menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga memberikan rasa percaya pada masyarakat dan industri keuangan.
OJK juga berperan sebagai regulator bagi industri keuangan yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang ditetapkan. OJK memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi dan memberikan peringatan bagi industri keuangan yang melanggar aturan. Sanksi ini dapat berupa denda, pencabutan izin usaha, atau bahkan tuntutan pidana.
Selain itu, OJK juga memberikan perlindungan kepada konsumen yang merasa dirugikan akibat dari tindakan industri keuangan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. OJK memberikan fasilitas pengaduan dan penyelesaian sengketa secara cepat dan efektif. Dalam hal ini, OJK juga membantu konsumen untuk mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan adanya peran OJK sebagai mediator, masyarakat dan industri keuangan dapat berkomunikasi dengan baik dan saling memahami. Ini sangat penting untuk menjaga kestabilan sistem keuangan nasional dan memberikan perlindungan kepada konsumen. Oleh karena itu, OJK terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanannya dan memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah terkait jasa keuangan.
7. Keberadaan OJK sebagai lembaga independen sangat penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, melindungi kepentingan konsumen, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Poin ke-7 pada tema “Sebutkan Pihak yang Menetapkan Otoritas Jasa Keuangan” menjelaskan mengenai pentingnya keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, melindungi kepentingan konsumen, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
OJK didirikan pada tanggal 21 Juni 2011 melalui UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK sebagai pengganti peran dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan Bank Indonesia (BI) dalam mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan. OJK menjadi lembaga independen yang memiliki tugas untuk melakukan pengaturan, pengawasan, dan pemberian lisensi terhadap lembaga keuangan, serta memberikan perlindungan kepada konsumen jasa keuangan.
Kehadiran OJK sebagai lembaga independen sangat penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. OJK memiliki tugas untuk menciptakan sistem keuangan yang sehat dan stabil, sehingga mampu meminimalkan risiko dan kerentanan sistem keuangan. OJK juga bertanggung jawab dalam menjaga kestabilan nilai tukar rupiah dan inflasi, serta melindungi kepentingan nasabah dan investor dari risiko-risiko yang terkait dengan jasa keuangan.
Selain itu, OJK juga memiliki peran penting dalam melindungi kepentingan konsumen. OJK memiliki tugas untuk menjamin bahwa konsumen menerima informasi yang jelas dan akurat mengenai produk dan layanan keuangan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan. OJK juga bertanggung jawab dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan lembaga keuangan.
Terakhir, OJK juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. OJK memiliki tugas untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menarik bagi investor, sehingga mampu meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat. Dengan ini, OJK dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Dalam kesimpulannya, keberadaan OJK sebagai lembaga independen sangat penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, melindungi kepentingan konsumen, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, OJK harus terus meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai otoritas jasa keuangan yang andal dan profesional.
8. Semua pihak harus bekerja sama dalam mendukung dan memperkuat peran OJK sebagai otoritas jasa keuangan yang andal dan profesional.
Poin ke-1 dalam tema “sebutkan pihak yang menetapkan otoritas jasa keuangan” menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia berperan penting dalam menetapkan OJK sebagai otoritas jasa keuangan. Pemerintah Indonesia memiliki wewenang dalam memberikan dukungan kelembagaan dan kelembagaan operasional yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas OJK. Selain itu, pemerintah juga menetapkan regulasi dan kebijakan yang mempengaruhi kegiatan lembaga keuangan, termasuk OJK. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa OJK beroperasi sesuai dengan standar internasional dan memenuhi harapan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Pada poin ke-2, Bank Indonesia juga turut serta dalam menetapkan OJK sebagai otoritas jasa keuangan. Sebelum OJK didirikan, Bank Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mengawasi sektor keuangan di Indonesia. Namun, dengan adanya OJK, Bank Indonesia bisa lebih fokus pada tugas-tugasnya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Selain itu, Bank Indonesia juga memberikan dukungan teknis dan kelembagaan dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan dan regulasi kepada OJK.
Pada poin ke-3, Dewan Komisioner OJK memiliki peran dalam menetapkan kebijakan dan strategi OJK, serta mengawasi kegiatan operasional OJK. Dewan Komisioner terdiri dari para ahli di bidang keuangan dan ekonomi, serta perwakilan dari masyarakat dan industri keuangan. Mereka bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan dan strategi OJK, serta mengawasi kegiatan operasional OJK. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisioner bekerja sama dengan para staf OJK dan instansi terkait lainnya.
Pada poin ke-4, masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan layanan yang baik dari OJK. Sebagai pengguna jasa keuangan, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi dan edukasi mengenai produk dan layanan keuangan. OJK memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan dan produk keuangan yang mereka gunakan. OJK juga memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara produk dan layanan keuangan dengan yang dijanjikan oleh lembaga keuangan.
Pada poin ke-5, industri keuangan harus mematuhi aturan dan regulasi yang ditetapkan oleh OJK, serta memberikan laporan secara berkala mengenai kegiatan operasionalnya. Industri keuangan harus mematuhi standar dan etika bisnis yang baik agar dapat menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan keberlangsungan bisnis mereka. OJK memiliki peran penting dalam pengawasan dan regulasi industri keuangan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan tersebut beroperasi dengan baik dan memenuhi standar yang ditetapkan.
Pada poin ke-6, OJK berperan sebagai mediator antara masyarakat dan industri keuangan dalam menyelesaikan masalah terkait jasa keuangan. OJK memiliki tugas untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan lembaga keuangan dengan cara yang cepat dan efektif. OJK juga berperan dalam mengeluarkan peraturan dan kebijakan terkait jasa keuangan yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen dan lembaga keuangan.
Pada poin ke-7, keberadaan OJK sebagai lembaga independen sangat penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, melindungi kepentingan konsumen, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. OJK memiliki tugas untuk mengawasi dan mengatur lembaga keuangan agar dapat beroperasi dengan baik dan memenuhi standar yang ditetapkan. OJK juga berperan dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan.
Pada poin ke-8, semua pihak harus bekerja sama dalam mendukung dan memperkuat peran OJK sebagai otoritas jasa keuangan yang andal dan profesional. Pemerintah, Bank Indonesia, Dewan Komisioner OJK, masyarakat, dan industri keuangan harus bekerja sama dalam mendukung OJK dalam menjalankan tugas-tugasnya. Keterlibatan semua pihak ini sangat penting dalam memastikan keberhasilan OJK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, melindungi kepentingan konsumen, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.