Sebutkan Ciri Ciri Sistem Ekonomi Komando

sebutkan ciri ciri sistem ekonomi komando – Sistem ekonomi komando, atau yang biasa dikenal dengan sistem ekonomi terpusat, merupakan suatu sistem ekonomi dimana negara menjadi pemilik dan pengendali utama atas segala aspek ekonomi dalam suatu negara. Dalam sistem ekonomi komando, kebijakan dan keputusan ekonomi diambil oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh badan-badan yang ditunjuk oleh negara. Sebagai hasilnya, sistem ekonomi komando memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari sistem ekonomi lainnya.

Ciri pertama dari sistem ekonomi komando adalah pemerintah menjadi pemilik utama atas sumber daya alam dan faktor produksi lainnya. Dalam sistem ini, hak milik atas sumber daya alam dan faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan modal berada di tangan negara. Hal ini berarti bahwa pemerintahlah yang berkuasa dalam menentukan apa yang harus dilakukan dengan sumber daya tersebut.

Ciri kedua dari sistem ekonomi komando adalah pengendalian penuh atas produksi dan distribusi barang dan jasa. Dalam sistem ini, pemerintah memiliki otoritas penuh dalam menentukan jumlah dan jenis barang dan jasa yang harus diproduksi dan didistribusikan. Hal ini berarti bahwa pemerintah dapat mengendalikan pasar dan menentukan harga serta ketersediaan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat.

Ciri ketiga dari sistem ekonomi komando adalah adanya perencanaan ekonomi yang ketat. Dalam sistem ini, pemerintah memiliki otoritas yang kuat dalam merencanakan dan mengendalikan seluruh aspek ekonomi, termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi. Pemerintah menentukan prioritas ekonomi dan menetapkan target produksi serta distribusi yang harus dicapai.

Ciri keempat dari sistem ekonomi komando adalah adanya pengarahan ekonomi yang ketat. Dalam sistem ini, pemerintah memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat dengan menetapkan peraturan dan kebijakan yang sesuai. Pemerintah juga dapat membatasi akses masyarakat terhadap informasi dan teknologi yang tidak diinginkan atau yang dianggap merugikan bagi kepentingan nasional.

Ciri kelima dari sistem ekonomi komando adalah tidak adanya persaingan pasar yang sehat. Dalam sistem ini, pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengendalikan seluruh pasar dan menetapkan harga serta ketersediaan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Hal ini berarti bahwa persaingan pasar dalam sistem ekonomi komando sangat minim, sehingga tidak memberikan keuntungan bagi konsumen.

Ciri keenam dari sistem ekonomi komando adalah adanya birokrasi yang besar dan kompleks. Dalam sistem ini, pemerintah menetapkan aturan dan regulasi yang ketat untuk mengendalikan seluruh aspek ekonomi. Hal ini membutuhkan birokrasi yang besar dan kompleks untuk menjalankan tugas-tugas ini. Sebagai hasilnya, birokrasi dalam sistem ekonomi komando seringkali menjadi lambat dan tidak efisien.

Dalam kesimpulannya, sistem ekonomi komando memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari sistem ekonomi lainnya. Dalam sistem ini, pemerintah menjadi pemilik utama atas sumber daya alam dan faktor produksi lainnya, memiliki pengendalian penuh atas produksi dan distribusi barang dan jasa, melakukan perencanaan dan pengarahan ekonomi yang ketat, tidak adanya persaingan pasar yang sehat, dan memiliki birokrasi yang besar dan kompleks. Walaupun sistem ekonomi komando memiliki keuntungan dalam mengendalikan seluruh aspek ekonomi, namun sistem ini juga memiliki kelemahan yang signifikan seperti kurangnya inovasi dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan ekonomi global.

Rangkuman:

Penjelasan: sebutkan ciri ciri sistem ekonomi komando

1. Pemerintah menjadi pemilik utama atas sumber daya alam dan faktor produksi lainnya.

Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi dimana pemerintah memiliki kekuasaan penuh dalam mengendalikan seluruh aspek ekonomi suatu negara, termasuk sumber daya alam dan faktor produksi lainnya. Dalam sistem ini, pemerintah menjadi pemilik utama atas sumber daya alam seperti tanah, air, hutan, dan tambang. Pemerintah juga memiliki kendali penuh atas faktor produksi lainnya seperti tenaga kerja dan modal.

Dalam sistem ekonomi komando, sumber daya alam dan faktor produksi lainnya tidak dimiliki oleh individu atau sektor swasta, melainkan dipegang oleh negara. Hal ini berarti bahwa pemerintah memiliki kekuasaan untuk menentukan penggunaan dan alokasi sumber daya alam serta faktor produksi lainnya sesuai dengan kepentingan nasional.

Keuntungan dari kepemilikan sumber daya alam dan faktor produksi lainnya oleh pemerintah adalah, pemerintah memiliki kendali penuh atas produksi dan distribusi barang dan jasa. Pemerintah dapat menetapkan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan nasional dan memastikan bahwa sumber daya alam dan faktor produksi lainnya digunakan secara efisien dan optimal.

Namun, kelemahan dari sistem ekonomi komando adalah, kepemilikan pemerintah atas sumber daya alam dan faktor produksi dapat menghalangi inovasi dan kreativitas individu dalam mengembangkan ekonomi. Selain itu, kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah seringkali tidak efektif dan tidak efisien, karena birokrasi yang besar dan kompleks dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Dalam sistem ekonomi komando, kepemilikan pemerintah atas sumber daya alam dan faktor produksi juga dapat mengakibatkan tidak adanya persaingan pasar yang sehat, karena pemerintah memiliki kendali penuh atas produksi dan distribusi barang dan jasa. Hal ini dapat mengakibatkan harga barang dan jasa yang tidak efisien dan tidak sesuai dengan permintaan pasar.

Dalam kesimpulan, sistem ekonomi komando memiliki ciri khas dimana pemerintah menjadi pemilik utama atas sumber daya alam dan faktor produksi lainnya. Hal ini memberikan keuntungan dalam pengendalian produksi dan distribusi barang dan jasa sesuai dengan kepentingan nasional. Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan seperti tidak adanya inovasi dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan ekonomi global serta tidak adanya persaingan pasar yang sehat.

2. Pengendalian penuh atas produksi dan distribusi barang dan jasa.

Poin kedua dari ciri-ciri sistem ekonomi komando adalah pengendalian penuh atas produksi dan distribusi barang dan jasa. Dalam sistem ekonomi komando, pemerintah memiliki otoritas penuh dalam menentukan jumlah dan jenis barang dan jasa yang harus diproduksi dan didistribusikan. Dalam hal ini, pemerintah menjadi pemegang kendali utama atas seluruh kegiatan ekonomi yang terjadi di dalam suatu negara.

Pengendalian penuh atas produksi dan distribusi barang dan jasa dalam sistem ekonomi komando berarti bahwa pemerintah memiliki kekuasaan untuk memutuskan jenis barang dan jasa apa yang harus diproduksi, berapa banyak yang harus diproduksi, dan siapa yang harus memproduksinya. Selain itu, pemerintah juga memiliki kekuasaan untuk memutuskan cara distribusi barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara.

Tentunya, pengendalian penuh atas produksi dan distribusi barang dan jasa dalam sistem ekonomi komando sangat berbeda dengan sistem pasar bebas, dimana kegiatan produksi dan distribusi dilakukan oleh pihak swasta tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Dalam sistem pasar bebas, kegiatan produksi dan distribusi barang dan jasa ditentukan oleh kepentingan masing-masing produsen dan konsumen, sedangkan dalam sistem ekonomi komando, pemerintahlah yang menentukan segalanya.

Pengendalian penuh atas produksi dan distribusi barang dan jasa dalam sistem ekonomi komando dapat mempengaruhi ketersediaan barang dan jasa di pasar, serta harga yang ditetapkan. Dalam hal ini, pemerintah dapat memutuskan harga jual barang dan jasa, sehingga dapat menjamin ketersediaan barang dan jasa bagi masyarakat, terutama bagi yang kurang mampu.

Namun, di sisi lain, pengendalian penuh atas produksi dan distribusi barang dan jasa dalam sistem ekonomi komando dapat mengakibatkan kurangnya inovasi dan kreativitas dalam pembuatan produk dan layanan, karena produsen tidak memiliki kebebasan untuk menentukan jenis produk dan layanan yang ingin dihasilkan. Selain itu, kurangnya persaingan dalam pasar dapat mengakibatkan kualitas produk dan layanan yang dihasilkan tidak memenuhi standar kualitas yang memadai.

Dalam kesimpulannya, pengendalian penuh atas produksi dan distribusi barang dan jasa merupakan salah satu ciri khas dari sistem ekonomi komando. Dalam sistem ini, pemerintah memiliki otoritas penuh dalam menentukan jenis dan jumlah barang dan jasa yang harus diproduksi dan didistribusikan, serta menetapkan harga jual barang dan jasa. Namun, pengendalian penuh ini juga dapat mengakibatkan kurangnya inovasi dan kreativitas dalam pembuatan produk dan layanan, serta kurangnya persaingan dalam pasar.

3. Adanya perencanaan ekonomi yang ketat.

Perencanaan ekonomi yang ketat dalam sistem ekonomi komando memungkinkan pemerintah untuk menentukan arah dan tujuan pengembangan ekonomi secara jelas. Hal ini bisa membantu negara mencapai kemajuan ekonomi dengan efektif dan efisien karena pemerintah dapat mengendalikan sumber daya alam dan faktor produksi lainnya dengan lebih baik.

Namun, perencanaan ekonomi yang ketat juga dapat membuat sistem ekonomi menjadi kaku dan tidak fleksibel. Keputusan pemerintah dalam menetapkan target produksi dan distribusi barang dan jasa bisa berdampak pada kebutuhan masyarakat yang mungkin tidak terakomodasi. Selain itu, perencanaan ekonomi yang ketat juga bisa membatasi inovasi dan kreativitas di sektor swasta karena pemerintah mengendalikan seluruh aspek ekonomi.

Meski begitu, perencanaan ekonomi yang ketat dalam sistem ekonomi komando tetap dianggap sebagai salah satu keuntungan karena pemerintah dapat menentukan arah dan tujuan pengembangan ekonomi secara jelas. Hal ini bisa membantu negara mencapai kemajuan ekonomi dengan efektif dan efisien karena pemerintah dapat mengendalikan sumber daya alam dan faktor produksi lainnya dengan lebih baik.

4. Adanya pengarahan ekonomi yang ketat.

Poin keempat dalam ciri-ciri sistem ekonomi komando adalah adanya pengarahan ekonomi yang ketat. Dalam sistem ekonomi komando, pemerintah memiliki kekuasaan yang sangat besar untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat dengan menetapkan peraturan dan kebijakan yang sesuai. Pemerintah juga dapat membatasi akses masyarakat terhadap informasi dan teknologi yang dianggap merugikan bagi kepentingan nasional.

Pengarahan ekonomi yang ketat ini dilakukan untuk mencapai tujuan negara dalam hal pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mencapai ketahanan ekonomi nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah akan menetapkan kebijakan dan strategi yang harus dijalankan oleh seluruh sektor ekonomi, termasuk sektor industri, pertanian, perikanan, dan lain-lain.

Dalam pengarahan ekonomi, pemerintah akan menetapkan target produksi dan distribusi yang harus dicapai oleh masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara menetapkan jumlah barang dan jasa yang harus diproduksi, harga yang harus ditetapkan, dan ketersediaan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Pemerintah juga dapat mengendalikan penentuan harga barang dan jasa agar sesuai dengan tujuan nasional.

Namun, pengarahan ekonomi yang ketat dalam sistem ekonomi komando juga memiliki kelemahan. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan pasar dan masyarakat. Selain itu, pengarahan ekonomi yang ketat dapat menghambat perkembangan inovasi dan kreativitas di kalangan masyarakat dan pelaku industri.

Dalam hal ini, sistem ekonomi komando memiliki kelemahan dalam menghadapi perubahan ekonomi global yang semakin cepat dan dinamis. Oleh karena itu, pengarahan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah harus diimbangi dengan partisipasi masyarakat dan pelaku industri, serta kebebasan dalam melakukan inovasi dan kreativitas dalam proses produksi dan distribusi barang dan jasa.

5. Tidak adanya persaingan pasar yang sehat.

Poin kelima dari sistem ekonomi komando adalah tidak adanya persaingan pasar yang sehat. Dalam sistem ini, pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengendalikan seluruh pasar dan menetapkan harga serta ketersediaan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Hal ini berarti bahwa persaingan pasar dalam sistem ekonomi komando sangat minim, sehingga tidak memberikan keuntungan bagi konsumen.

Dalam sistem ekonomi komando, pemerintah memiliki kendali penuh terhadap produksi dan distribusi barang dan jasa. Hal ini membuat pemerintah dapat menetapkan harga jual dan menentukan ketersediaan barang dan jasa, sehingga persaingan pasar menjadi tidak sehat. Dalam sistem ekonomi komando, perusahaan tidak dapat bersaing dengan biaya produksi dan harga jual, sehingga tidak ada insentif untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan yang disediakan.

Ketidakadilan dalam persaingan pasar ini seringkali mengakibatkan kekurangan barang dan jasa di pasar, atau malah terlalu banyak barang dan jasa yang tersedia. Dalam sistem ekonomi komando, harga barang dan jasa ditentukan oleh pemerintah, dan bukan oleh mekanisme pasar yang sehat. Hal ini dapat mengakibatkan harga barang dan jasa menjadi tidak efisien, terlalu tinggi atau terlalu rendah, dan tidak mencerminkan nilai sebenarnya dari barang dan jasa tersebut.

Ketika tidak ada persaingan pasar yang sehat, konsumen tidak akan mendapatkan keuntungan dari harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Pada saat yang sama, perusahaan tidak memiliki insentif untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka, sehingga tidak ada inovasi dan perkembangan dalam industri. Akibatnya, pasar cenderung stagnan dan tidak berkembang.

Dalam kesimpulannya, tidak adanya persaingan pasar yang sehat merupakan ciri khas dari sistem ekonomi komando. Hal ini disebabkan oleh kendali penuh pemerintah terhadap produksi dan distribusi barang dan jasa, serta pengaturan harga dan ketersediaan barang dan jasa yang tidak efisien. Akibatnya, pasar cenderung stagnan dan tidak berkembang, dan konsumen tidak mendapatkan keuntungan dari harga yang kompetitif dan kualitas yang baik.

6. Adanya birokrasi yang besar dan kompleks.

Sistem ekonomi komando memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari sistem ekonomi lainnya. Salah satu ciri yang membedakan adalah adanya birokrasi yang besar dan kompleks. Dalam sistem ini, pemerintah menetapkan aturan dan regulasi yang ketat untuk mengendalikan seluruh aspek ekonomi. Hal ini membutuhkan birokrasi yang besar dan kompleks untuk menjalankan tugas-tugas ini.

Dalam sistem ekonomi komando, birokrasi memiliki peran yang sangat penting untuk menjalankan fungsi pemerintah dalam mengendalikan dan mengatur kegiatan ekonomi. Birokrasi dalam sistem ini terdiri dari berbagai badan dan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengendalikan seluruh aspek ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. Birokrasi dalam sistem ekonomi komando terdiri dari berbagai tingkatan dan memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda.

Namun, keberadaan birokrasi dalam sistem ekonomi komando seringkali menjadi lambat dan tidak efisien. Hal ini disebabkan oleh kelemahan birokrasi dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan permasalahan secara cepat dan efektif. Selain itu, birokrasi dalam sistem ekonomi komando seringkali menjadi terlalu besar dan kompleks, sehingga sulit untuk mengkoordinasikan kegiatan dan membuat keputusan yang tepat dalam waktu yang singkat.

Sebagai akibat dari birokrasi yang besar dan kompleks, sistem ekonomi komando seringkali dianggap sebagai sistem yang kurang fleksibel dan sulit untuk beradaptasi dengan perubahan ekonomi global. Dalam sistem ini, keputusan diambil oleh pemerintah dan badan-badan yang ditunjuk oleh negara, sehingga sulit untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasar yang cepat dan dinamis. Hal ini dapat menghambat kemajuan ekonomi dan menurunkan daya saing suatu negara dalam pasar global.

Secara keseluruhan, birokrasi yang besar dan kompleks adalah salah satu ciri khas dari sistem ekonomi komando. Meskipun memiliki peran yang penting dalam mengendalikan dan mengatur kegiatan ekonomi, birokrasi seringkali menjadi lambat dan tidak efisien dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan permasalahan. Selain itu, keberadaan birokrasi yang besar dan kompleks juga menghambat kemampuan sistem ekonomi komando dalam beradaptasi dengan perubahan ekonomi global.