sebutkan 4 pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan uud 1945 – Pembukaan UUD 1945 adalah salah satu bagian penting dalam Konstitusi Indonesia. Pembukaan tersebut memuat empat pokok pikiran yang menjadi landasan dan prinsip dasar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat pokok pikiran tersebut adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa adalah pokok pikiran pertama yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang berbasis pada keyakinan akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Ketuhanan dalam konstitusi Indonesia diartikan sebagai pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai sumber keberadaan, kekuasaan, dan hukum yang berlaku di Indonesia. Pemikiran ini memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat Indonesia, yang selalu mengedepankan keimanan dan ketaqwaan sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab adalah pokok pikiran kedua yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Pemikiran ini menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi martabat manusia, menghargai hak asasi manusia, serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, memberikan perlindungan dan keadilan bagi seluruh warga negara, tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan.
Ketiga, Persatuan Indonesia adalah pokok pikiran ketiga yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Pemikiran ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, serta menolak segala bentuk pemisahan dan perpecahan. Persatuan Indonesia merupakan landasan bagi terwujudnya keberhasilan pembangunan nasional, dan memperkuat peran negara sebagai pelindung dan pengayom bagi seluruh rakyat Indonesia.
Keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan adalah pokok pikiran terakhir yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Pemikiran ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada prinsip demokrasi, di mana rakyat menjadi subjek yang aktif dalam mengambil keputusan dan memilih pemimpinnya. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menunjukkan bahwa keputusan yang diambil oleh rakyat Indonesia harus didasarkan pada hikmat kebijaksanaan, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam kesimpulannya, keempat pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan landasan dan prinsip dasar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat pokok pikiran tersebut mengandung makna dan nilai-nilai yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pemikiran ini memperkuat nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, persatuan, dan demokrasi dalam masyarakat Indonesia, serta membentuk karakter bangsa yang kuat dan berkepribadian. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, kita harus menghargai, menjunjung, dan mengamalkan keempat pokok pikiran ini dalam kehidupan sehari-hari.
Rangkuman:
Penjelasan: sebutkan 4 pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan uud 1945
1. Pokok pikiran pertama yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menunjukkan Indonesia sebagai negara yang berbasis pada keyakinan akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa.
Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan pokok pikiran pertama yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang berbasis pada keyakinan akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pemikiran ini memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat Indonesia, yang selalu mengedepankan keimanan dan ketaqwaan sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ketuhanan dalam konstitusi Indonesia diartikan sebagai pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai sumber keberadaan, kekuasaan, dan hukum yang berlaku di Indonesia. Pemikiran ini juga menunjukkan rasa hormat dan penghormatan terhadap perbedaan agama dan keyakinan yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, menyatakan bahwa agama Islam sebagai agama yang diakui secara resmi oleh negara, namun tetap memberikan kebebasan beragama bagi seluruh warga negara Indonesia.
Ketuhanan Yang Maha Esa juga menjadi landasan bagi pembentukan nilai-nilai moral dalam masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, nilai-nilai moral yang diambil dari ajaran agama menjadi dasar untuk menentukan norma-norma dan etika yang berlaku dalam masyarakat. Dengan adanya Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pembukaan UUD 1945, maka nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan moralitas dapat terus dijaga dan dikembangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Namun, Ketuhanan Yang Maha Esa juga perlu diinterpretasikan dengan bijak, sehingga tidak menimbulkan konflik atau perselisihan diantara warga negara Indonesia yang berbeda agama atau keyakinan. Oleh karena itu, perlu adanya dialog dan toleransi yang dilakukan secara baik dan menghargai perbedaan, sehingga Indonesia dapat terus berjalan sebagai negara yang damai dan harmonis.
2. Pokok pikiran kedua adalah Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi martabat manusia, menghargai hak asasi manusia, serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral.
Pokok pikiran kedua yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Pemikiran ini menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi martabat manusia, menghargai hak asasi manusia, serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral.
Konsep Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menempatkan manusia sebagai pusat perhatian dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini berarti bahwa setiap warga negara Indonesia harus diakui hak asasinya dan diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi apapun. Oleh karena itu, Indonesia diharapkan mampu memberikan perlindungan dan jaminan hak asasi manusia yang berlaku secara merata bagi seluruh warga negaranya.
Selain itu, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab juga menunjukkan bahwa Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini berarti bahwa setiap warga negara Indonesia harus diharapkan untuk memiliki integritas moral dan etika yang baik dalam bertindak dan berinteraksi di masyarakat. Nilai-nilai etika dan moral ini juga menjadi dasar dalam membangun masyarakat yang beradab dan bermartabat.
Dalam hal ini, pemerintah Indonesia diharapkan untuk mampu memberikan pendidikan yang baik dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga setiap warga negara Indonesia memiliki kesadaran dan kemampuan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Indonesia juga harus mampu menciptakan keadilan sosial yang merata bagi seluruh warga negaranya, sehingga setiap warga negara Indonesia dapat hidup dengan layak dan sejahtera.
Dalam kesimpulannya, pokok pikiran kedua yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi martabat manusia, menghargai hak asasi manusia, serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral. Pokok pikiran ini menjadi dasar dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang bermartabat, beradab, dan sejahtera.
3. Pokok pikiran ketiga adalah Persatuan Indonesia, yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, serta menolak segala bentuk pemisahan dan perpecahan.
Pokok pikiran ketiga yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah Persatuan Indonesia. Pokok pikiran ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat memperhatikan persatuan dan kesatuan. Negara Indonesia menolak segala bentuk pemisahan atau perpecahan, baik berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan. Persatuan Indonesia menjadi landasan bagi terwujudnya keberhasilan pembangunan nasional, dan memperkuat peran negara sebagai pelindung dan pengayom bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam konteks sejarah, Indonesia memiliki sejarah yang panjang mengenai perjuangan untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan. Sejak masa penjajahan, bangsa Indonesia telah menunjukkan semangat persatuan dan kesatuan yang tinggi dalam melawan kolonialisme. Setelah kemerdekaan, semangat persatuan dan kesatuan terus dijaga dan diperkuat. Salah satu bentuk nyata dari semangat persatuan dan kesatuan adalah adanya sila keempat dalam Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”.
Dalam praktiknya, persatuan Indonesia diwujudkan melalui berbagai upaya, seperti pemeliharaan keutuhan wilayah Indonesia, penghormatan terhadap berbagai suku, agama, ras, dan golongan, serta penyelenggaraan berbagai kegiatan yang menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan antara masyarakat Indonesia. Negara juga memiliki peran penting dalam memperkuat persatuan dan kesatuan, seperti menjamin kesamaan hak dan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia, serta membangun kebijakan yang berpihak pada kepentingan bersama.
Dalam kesimpulannya, Persatuan Indonesia adalah salah satu pokok pikiran yang sangat penting dalam Pembukaan UUD 1945. Pokok pikiran ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara yang sangat memperhatikan persatuan dan kesatuan. Persatuan Indonesia menjadi landasan bagi terwujudnya keberhasilan pembangunan nasional, dan memperkuat peran negara sebagai pelindung dan pengayom bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. Pokok pikiran terakhir adalah Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada prinsip demokrasi, di mana rakyat menjadi subjek yang aktif dalam mengambil keputusan dan memilih pemimpinnya.
Pada poin keempat dari pembukaan UUD 1945, terdapat pokok pikiran yang menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang didasarkan pada prinsip demokrasi. Prinsip ini diwujudkan melalui Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Dalam hal ini, rakyat menjadi subjek yang aktif dalam mengambil keputusan dan memilih pemimpinnya.
Kerakyatan yang dimaksud dalam pembukaan UUD 1945 menunjukkan bahwa kekuasaan di Indonesia berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Prinsip ini berbeda dengan sistem pemerintahan kerajaan atau diktator yang kekuasaannya berasal dari kelompok tertentu atau individu. Dalam prinsip demokrasi, rakyat memiliki hak suara yang setara dan mampu mempengaruhi keputusan pemerintah melalui pemilihan umum.
Namun, pengambilan keputusan dalam sistem demokrasi tidak dapat dilakukan dengan sembarangan. Oleh karena itu, prinsip Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan mengacu pada pemikiran bahwa keputusan yang diambil harus didasarkan pada hikmat kebijaksanaan. Dalam hal ini, peran pemimpin dan masyarakat dalam menciptakan suasana demokratis adalah sangat penting.
Melalui prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Indonesia dapat membangun sistem pemerintahan yang berdasarkan pada partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan, serta menjaga stabilitas pemerintahan yang demokratis dan stabil. Hal ini dapat membantu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
Demikianlah, pokok pikiran terakhir dalam pembukaan UUD 1945 menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang menganut prinsip demokrasi, di mana rakyat menjadi subjek yang aktif dalam pengambilan keputusan dan pemilihan pemimpinnya. Prinsip Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan juga menunjukkan bahwa keputusan yang diambil harus didasarkan pada hikmat kebijaksanaan, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.