jelaskan latar belakang munculnya demokrasi terpimpin – Latar Belakang Munculnya Demokrasi Terpimpin
Indonesia adalah negara yang memiliki sejarah panjang dalam proses perjuangan kemerdekaannya. Setelah Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda pada tahun 1945, negara ini mencoba untuk membangun sebuah sistem pemerintahan yang demokratis. Namun, pada akhir dekade 1950-an, Indonesia mengalami krisis politik yang besar. Kondisi tersebut memunculkan kebutuhan untuk mencari solusi yang tepat untuk mengatasi krisis politik tersebut. Salah satu solusi yang ditemukan pada saat itu adalah demokrasi terpimpin.
Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem pemerintahan di mana negara dipimpin oleh seorang presiden yang memiliki kekuasaan yang sangat besar dan dianggap sebagai pemimpin yang mampu membawa negara ke arah yang lebih baik. Sistem ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957 sebagai sebuah alternatif untuk mengatasi krisis politik yang dihadapi oleh Indonesia pada saat itu.
Latar belakang munculnya demokrasi terpimpin adalah karena adanya beberapa faktor. Pertama, pada saat itu Indonesia mengalami krisis politik yang serius. Pemerintahan Indonesia yang demokratis yang baru saja dibentuk setelah kemerdekaan, ternyata tidak mampu membawa negara ke arah yang lebih baik. Krisis politik yang terjadi disebabkan oleh banyak faktor, seperti adanya perebutan kekuasaan antar kelompok politik, korupsi, dan ketidakmampuan pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyat.
Kedua, Presiden Soekarno melihat bahwa sistem pemerintahan demokratis yang diterapkan di Indonesia saat itu tidak efektif. Menurutnya, sistem pemerintahan demokratis hanya menghasilkan pemerintahan yang lemah dan tidak stabil. Oleh karena itu, ia mencari alternatif sistem pemerintahan yang lebih efektif dan lebih stabil.
Ketiga, demokrasi terpimpin juga dipengaruhi oleh ideologi Presiden Soekarno yang bernama Nasionalisme, Agama, dan Komunisme (NAK). Ideologi ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta mengedepankan nilai-nilai keagamaan dan sosialisme. Presiden Soekarno melihat bahwa demokrasi terpimpin dapat menjadi alat untuk mewujudkan ideologi NAK tersebut.
Keempat, demokrasi terpimpin juga dipengaruhi oleh peran Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang pada saat itu. Indonesia sedang mencari cara untuk memperkuat perekonomian dan membangun infrastruktur yang lebih baik. Presiden Soekarno melihat bahwa demokrasi terpimpin dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan tersebut, karena dengan sistem ini, pemerintah memiliki kekuasaan yang lebih besar untuk mengambil keputusan yang diperlukan untuk memperkuat perekonomian dan membangun infrastruktur.
Secara keseluruhan, latar belakang munculnya demokrasi terpimpin adalah karena krisis politik yang dihadapi oleh Indonesia pada saat itu, keinginan Presiden Soekarno untuk memiliki sistem pemerintahan yang lebih efektif dan stabil, ideologi NAK yang ingin diterapkan, serta peran Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang. Meskipun demokrasi terpimpin memiliki kelebihan dalam memperkuat kekuasaan pemerintah, namun sistem ini juga memiliki kekurangan dalam hal melindungi hak-hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, sistem ini akhirnya dihapuskan pada tahun 1966 dan diganti dengan sistem pemerintahan yang lebih demokratis.
Rangkuman:
Penjelasan: jelaskan latar belakang munculnya demokrasi terpimpin
1. Indonesia mengalami krisis politik yang serius pada akhir dekade 1950-an.
Indonesia mengalami krisis politik yang serius pada akhir dekade 1950-an. Setelah Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda pada tahun 1945, negara ini mencoba untuk membangun sebuah sistem pemerintahan yang demokratis. Namun, pada akhir dekade 1950-an, Indonesia mengalami krisis politik yang besar. Kondisi tersebut memunculkan kebutuhan untuk mencari solusi yang tepat untuk mengatasi krisis politik tersebut.
Krisis politik yang terjadi disebabkan oleh banyak faktor. Pertama, adanya perebutan kekuasaan antar kelompok politik. Setelah kemerdekaan, terdapat banyak kelompok politik yang berbeda-beda. Kelompok-kelompok ini bersaing untuk memperoleh kekuasaan dan pengaruh politik di Indonesia. Persaingan ini berujung pada ketidakstabilan politik dan ketidakmampuan pemerintah untuk mengambil keputusan yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi negara.
Kedua, korupsi juga menjadi penyebab krisis politik di Indonesia pada saat itu. Korupsi menjadi masalah yang sangat besar di Indonesia pada masa itu, dan banyak pejabat pemerintah yang terlibat dalam praktek korupsi. Hal ini menyebabkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah menurun dan memicu ketidakstabilan politik.
Ketiga, ketidakmampuan pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyat juga menjadi faktor penyebab krisis politik. Pemerintah yang demokratis yang baru saja dibentuk setelah kemerdekaan, ternyata tidak mampu membawa negara ke arah yang lebih baik. Banyak masalah yang dihadapi oleh rakyat, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan sosial, tidak dapat diatasi oleh pemerintah.
Oleh karena itu, Indonesia mencari solusi untuk mengatasi krisis politik tersebut. Salah satu solusi yang ditemukan pada saat itu adalah demokrasi terpimpin. Presiden Soekarno menganggap bahwa demokrasi terpimpin dapat menjadi solusi untuk mengatasi krisis politik yang dihadapi oleh Indonesia. Namun, meskipun demokrasi terpimpin memiliki kelebihan dalam memperkuat kekuasaan pemerintah, namun juga memiliki kekurangan dalam hal melindungi hak-hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, sistem ini akhirnya dihapuskan pada tahun 1966 dan diganti dengan sistem pemerintahan yang lebih demokratis.
2. Sistem pemerintahan demokratis yang diterapkan di Indonesia saat itu dianggap tidak efektif.
Sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia setelah kemerdekaannya pada tahun 1945 adalah sistem pemerintahan demokratis. Namun, pada akhir dekade 1950-an, Indonesia mengalami krisis politik yang serius. Kondisi tersebut memunculkan kebutuhan untuk mencari solusi yang tepat untuk mengatasi krisis politik tersebut. Salah satu solusi yang ditemukan pada saat itu adalah demokrasi terpimpin.
Sistem pemerintahan demokratis yang diterapkan di Indonesia saat itu dianggap tidak efektif untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh negara. Sistem ini menghasilkan pemerintahan yang lemah dan tidak stabil. Pemerintahan yang lemah dan tidak stabil ini disebabkan oleh banyak faktor, seperti adanya perebutan kekuasaan antar kelompok politik, korupsi, dan ketidakmampuan pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyat.
Sistem pemerintahan demokratis pada saat itu juga mengalami masalah dalam hal pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan. Kebijakan yang dihasilkan cenderung lambat dan tidak efektif dalam menanggapi kebutuhan rakyat. Selain itu, sistem ini juga rentan terhadap intervensi dari pihak luar, seperti negara-negara yang memiliki kepentingan di Indonesia.
Oleh karena itu, Presiden Soekarno melihat bahwa sistem pemerintahan demokratis tidak efektif untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh Indonesia pada saat itu. Ia kemudian mencari alternatif sistem pemerintahan yang lebih efektif dan stabil. Demokrasi terpimpin kemudian diperkenalkan oleh Presiden Soekarno sebagai sebuah alternatif untuk mengatasi krisis politik yang dihadapi oleh Indonesia pada saat itu.
Meskipun demokrasi terpimpin dianggap sebagai solusi yang tepat pada saat itu, namun sistem ini juga memiliki banyak kelemahan. Salah satu kelemahan demokrasi terpimpin adalah kekuasaan yang sangat besar yang dimiliki oleh presiden. Kekuasaan yang besar ini dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, sistem ini juga kurang demokratis dalam hal melindungi hak-hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi.
Pada tahun 1966, demokrasi terpimpin dihapuskan dan digantikan dengan sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Meskipun demokrasi terpimpin hanya bertahan selama kurang dari satu dekade, namun sistem ini tetap menjadi bagian penting dari sejarah politik Indonesia.
3. Presiden Soekarno mencari alternatif sistem pemerintahan yang lebih efektif dan stabil.
Poin ketiga dalam penjelasan mengenai latar belakang munculnya demokrasi terpimpin adalah Presiden Soekarno mencari alternatif sistem pemerintahan yang lebih efektif dan stabil. Pada saat itu, sistem pemerintahan demokratis yang diterapkan di Indonesia belum mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat, seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan ketidakstabilan politik. Presiden Soekarno merasa bahwa kelemahan sistem demokratis tersebut adalah terlalu banyaknya partai politik yang saling bersaing dan perebutan kekuasaan yang terjadi di antara mereka. Hal ini menyebabkan pemerintahan menjadi lemah dan tidak stabil.
Oleh karena itu, Presiden Soekarno mencari alternatif sistem pemerintahan yang lebih efektif dan stabil. Ia melihat bahwa sistem demokrasi terpimpin dapat menjadi solusinya. Sistem ini memungkinkan presiden memiliki kekuasaan yang lebih besar dan dapat mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh negara.
Presiden Soekarno juga berpikir bahwa demokrasi terpimpin dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam sistem ini, presiden dipandang sebagai pemimpin yang dapat mempersatukan seluruh elemen masyarakat di dalam negeri dan juga memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional.
Namun, meskipun demokrasi terpimpin dapat memperkuat kekuasaan pemerintah dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, sistem ini memiliki kelemahan dalam hal melindungi hak-hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi. Hal ini menyebabkan demokrasi terpimpin akhirnya dihapuskan pada tahun 1966 dan digantikan dengan sistem pemerintahan yang lebih demokratis.
Sebagai kesimpulan, Presiden Soekarno mencari alternatif sistem pemerintahan yang lebih efektif dan stabil karena sistem pemerintahan demokratis yang diterapkan di Indonesia dianggap tidak efektif. Ia melihat bahwa demokrasi terpimpin dapat menjadi solusi untuk mengatasi krisis politik yang dihadapi oleh Indonesia pada saat itu. Meskipun demokrasi terpimpin memiliki kelebihan dalam memperkuat kekuasaan pemerintah, namun sistem ini juga memiliki kekurangan dalam hal melindungi hak-hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi.
4. Presiden Soekarno memiliki ideologi Nasionalisme, Agama, dan Komunisme (NAK) yang ingin diwujudkan.
Poin keempat dari tema “jelaskan latar belakang munculnya demokrasi terpimpin” adalah bahwa Presiden Soekarno memiliki ideologi Nasionalisme, Agama, dan Komunisme (NAK) yang ingin diwujudkan. Ideologi ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta mengedepankan nilai-nilai keagamaan dan sosialisme. Presiden Soekarno melihat bahwa demokrasi terpimpin dapat menjadi alat untuk mewujudkan ideologi NAK tersebut.
Ideologi NAK yang diprakarsai oleh Presiden Soekarno merupakan suatu ideologi yang memadukan tiga unsur penting, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme. Unsur-unsur tersebut dipadukan untuk menciptakan ideologi yang dapat membawa Indonesia menuju kemajuan dan kesejahteraan yang lebih baik. Presiden Soekarno melihat bahwa ideologi NAK adalah ideologi yang pas untuk diterapkan di Indonesia karena Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman budaya dan agama yang sangat kompleks.
Presiden Soekarno melihat bahwa demokrasi terpimpin dapat menjadi alat untuk mewujudkan ideologi NAK tersebut. Demokrasi terpimpin memungkinkan Presiden Soekarno untuk memimpin negara dengan tegas dan mengambil keputusan yang dianggap baik untuk negara, tanpa harus terlalu bergantung pada persetujuan dari parlemen atau lembaga lainnya. Dalam demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno memiliki kekuasaan yang sangat besar dan dianggap sebagai pemimpin yang mampu membawa negara ke arah yang lebih baik.
Namun, ideologi NAK dan demokrasi terpimpin juga mendapat kritik dari berbagai pihak. Beberapa pihak menilai bahwa ideologi NAK yang dipadukan dengan demokrasi terpimpin, cenderung mengabaikan hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi. Selain itu, sistem ini juga dianggap kurang transparan dan cenderung otoriter.
Secara keseluruhan, Presiden Soekarno memiliki ideologi Nasionalisme, Agama, dan Komunisme (NAK) yang ingin diwujudkan. Ideologi ini dianggap cocok untuk diaplikasikan di Indonesia yang memiliki keberagaman budaya dan agama yang sangat kompleks. Demokrasi terpimpin dipandang sebagai alat untuk mewujudkan ideologi NAK tersebut. Meskipun demokrasi terpimpin memiliki kelebihan dalam memperkuat kekuasaan pemerintah, namun sistem ini juga memiliki kekurangan dalam hal melindungi hak-hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi.
5. Indonesia sedang mencari cara untuk memperkuat perekonomian dan membangun infrastruktur yang lebih baik.
Poin kelima dari latar belakang munculnya demokrasi terpimpin adalah Indonesia sedang mencari cara untuk memperkuat perekonomian dan membangun infrastruktur yang lebih baik. Pada saat itu, Indonesia masih merupakan negara yang sedang berkembang dan memiliki banyak tantangan dalam memperkuat perekonomian dan membangun infrastruktur yang dapat menunjang pembangunan nasional. Oleh karena itu, Presiden Soekarno melihat bahwa demokrasi terpimpin dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan tersebut.
Presiden Soekarno melihat bahwa dengan sistem demokrasi terpimpin, pemerintah memiliki kekuasaan yang lebih besar untuk mengambil keputusan yang diperlukan untuk memperkuat perekonomian dan membangun infrastruktur. Dalam sistem ini, Presiden Soekarno dianggap sebagai pemimpin yang mampu membawa negara ke arah yang lebih baik. Ia memiliki kekuasaan yang besar untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tanpa terhalang oleh proses demokrasi yang berbelit-belit.
Salah satu kebijakan yang diambil oleh Presiden Soekarno dalam rangka memperkuat perekonomian dan membangun infrastruktur adalah dengan melaksanakan konsep “Ekonomi Terpimpin”. Konsep ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap negara-negara asing dalam hal ekonomi dan memperkuat sektor ekonomi nasional. Dalam konsep ini, pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam mengatur dan mengarahkan sektor ekonomi, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya alam.
Namun, implementasi konsep “Ekonomi Terpimpin” tidak selalu berhasil dan mendapat kritik dari beberapa kalangan. Banyak yang menilai bahwa konsep ini terlalu mengandalkan kekuasaan pemerintah dan mengabaikan peran swasta dalam memperkuat perekonomian. Kritik tersebut kemudian menjadi salah satu faktor yang menyebabkan sistem demokrasi terpimpin dihapuskan pada tahun 1966 dan diganti dengan sistem pemerintahan yang lebih demokratis.
6. Demokrasi terpimpin dipengaruhi oleh ideologi NAK dan peran Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang.
Poin keenam dari tema “Jelaskan Latar Belakang Munculnya Demokrasi Terpimpin” adalah “Demokrasi terpimpin dipengaruhi oleh ideologi NAK dan peran Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang.”
Ideologi Nasionalisme, Agama, dan Komunisme (NAK) yang diperkenalkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957 merupakan ideologi yang diharapkan bisa mengatasi krisis politik dan ekonomi yang melanda Indonesia pada saat itu. Ideologi NAK menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta mengedepankan nilai-nilai keagamaan dan sosialisme.
Presiden Soekarno melihat bahwa demokrasi terpimpin bisa menjadi alat untuk mewujudkan ideologi NAK tersebut. Dalam sistem demokrasi terpimpin, presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar dan dianggap sebagai pemimpin yang mampu membawa negara ke arah yang lebih baik. Presiden Soekarno ingin menggunakan kekuasaannya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta memperkuat perekonomian dan membangun infrastruktur yang lebih baik.
Selain itu, Indonesia pada saat itu juga sedang mencari cara untuk memperkuat perekonomian dan membangun infrastruktur yang lebih baik. Indonesia adalah negara yang sedang berkembang dan masih membutuhkan banyak pembangunan. Presiden Soekarno melihat bahwa demokrasi terpimpin bisa menjadi alat untuk mencapai tujuan tersebut, karena dengan sistem ini, pemerintah memiliki kekuasaan yang lebih besar untuk mengambil keputusan yang diperlukan untuk memperkuat perekonomian dan membangun infrastruktur.
Namun, penerapan demokrasi terpimpin juga memiliki kelemahan. Kekuasaan yang besar yang dimiliki oleh presiden dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, kekuasaan yang besar yang dimiliki oleh presiden juga dapat menghambat partisipasi politik dari rakyat dan mengurangi transparansi dalam pengambilan keputusan.
Meskipun demokrasi terpimpin telah ditiadakan pada tahun 1966 dan digantikan dengan sistem pemerintahan yang lebih demokratis, namun ideologi NAK yang diusung oleh Presiden Soekarno tetap mempengaruhi arah politik Indonesia. Ideologi NAK masih dianggap relevan dalam konteks Indonesia yang masih menghadapi banyak masalah seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan ketidakstabilan politik. Oleh karena itu, pemikiran dan ideologi Presiden Soekarno dan demokrasi terpimpin masih menjadi bahan diskusi dan kajian di kalangan akademisi dan politisi di Indonesia.
7. Demokrasi terpimpin memiliki kelebihan dalam memperkuat kekuasaan pemerintah, namun juga memiliki kekurangan dalam melindungi hak-hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi.
Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem pemerintahan yang diprakarsai oleh Presiden Soekarno pada akhir dekade 1950-an di Indonesia. Sistem ini diadopsi karena Indonesia mengalami krisis politik yang serius pada saat itu. Salah satu alasan krisis politik terjadi adalah karena sistem pemerintahan demokratis yang diterapkan di Indonesia saat itu dianggap tidak efektif.
Presiden Soekarno melihat kelemahan dari sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia dan mencari alternatif sistem pemerintahan yang lebih efektif dan stabil. Demokrasi terpimpin dipilih karena sistem ini memberikan kekuasaan yang besar kepada presiden untuk mengambil keputusan cepat dan tegas. Selain itu, demokrasi terpimpin juga dipengaruhi oleh ideologi Nasionalisme, Agama, dan Komunisme (NAK) yang ingin diwujudkan oleh Presiden Soekarno.
Selain itu, pada saat itu Indonesia sedang mencari cara untuk memperkuat perekonomian dan membangun infrastruktur yang lebih baik. Demokrasi terpimpin dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut karena membuka peluang bagi pemerintah untuk mengambil keputusan cepat dan efektif.
Demokrasi terpimpin dipengaruhi oleh ideologi NAK dan peran Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang. Ideologi NAK menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta mengedepankan nilai-nilai keagamaan dan sosialisme. Demokrasi terpimpin dianggap sebagai alat untuk mewujudkan ideologi NAK tersebut.
Meskipun demokrasi terpimpin memiliki kelebihan dalam memperkuat kekuasaan pemerintah, namun sistem ini juga memiliki kekurangan dalam melindungi hak-hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi. Kekurangan ini kemudian menjadi kritik yang dilontarkan oleh kalangan masyarakat dan politisi pada saat itu. Kritik tersebut semakin kuat terdengar setelah terjadinya peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965.
Oleh karena itu, demokrasi terpimpin dihapuskan pada tahun 1966 dandigantikan dengan sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Walaupun demokrasi terpimpin tidak berlangsung lama, namun sistem ini memberikan pengalaman penting bagi Indonesia dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih baik dan demokratis.
8. Demokrasi terpimpin dihapuskan pada tahun 1966 dan digantikan dengan sistem pemerintahan yang lebih demokratis.
Poin ketujuh dalam tema “jelaskan latar belakang munculnya demokrasi terpimpin” adalah “Demokrasi terpimpin memiliki kelebihan dalam memperkuat kekuasaan pemerintah, namun juga memiliki kekurangan dalam melindungi hak-hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi.” Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan di mana negara dipimpin oleh seorang presiden yang memiliki kekuasaan yang sangat besar dan dianggap sebagai pemimpin yang mampu membawa negara ke arah yang lebih baik. Sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangan dalam hal demokrasi dan hak asasi manusia.
Salah satu kelebihan dari demokrasi terpimpin adalah bahwa pemerintah memiliki kekuasaan yang lebih besar untuk membuat keputusan yang cepat dan tegas. Hal ini membuat pemerintah lebih efektif dalam mengambil kebijakan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh negara. Selain itu, sistem ini juga efektif dalam memperkuat kekuasaan pemerintah dan memperkuat persatuan bangsa.
Namun, demokrasi terpimpin juga memiliki kekurangan. Sistem ini dapat menghilangkan hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi. Karena presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar, maka keputusan yang diambil bisa saja tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Hal ini dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia, seperti kebebasan berkumpul, kebebasan berekspresi, dan kebebasan pers.
Ketidakdemokratisan demokrasi terpimpin membuat sistem ini tidak bisa bertahan lama. Pada tahun 1966, Presiden Soeharto menggulingkan Presiden Soekarno dan menghapuskan sistem demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin digantikan oleh sistem pemerintahan yang lebih demokratis, yaitu sistem pemerintahan parlementer.
Dalam sistem pemerintahan parlementer, kekuasaan tidak hanya ada di tangan satu orang, tetapi terbagi di antara beberapa lembaga pemerintah. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh perdana menteri, sedangkan kekuasaan legislatif dipegang oleh parlemen. Sistem pemerintahan parlementer memberikan kebebasan dan hak dalam proses politik dan demokrasi. Sistem ini juga mampu meminimalkan pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi.
Dalam kesimpulannya, kelebihan demokrasi terpimpin adalah memperkuat kekuasan pemerintah, memperkuat persatuan bangsa, dan mempercepat pengambilan keputusan. Namun, kekurangan demokrasi terpimpin adalah menghilangkan hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi. Sistem ini tidak bisa bertahan lama dan akhirnya digantikan oleh sistem pemerintahan yang lebih demokratis, yaitu sistem pemerintahan parlementer.