Sebutkan Dan Jelaskan 3 Fungsi Dpr

sebutkan dan jelaskan 3 fungsi dpr –

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga legislatif di Indonesia yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemerintah dan juga bertanggung jawab dalam pembuatan undang-undang. DPR memiliki beberapa fungsi yang penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan menjaga hak-hak warga negara. Berikut adalah 3 fungsi DPR yang penting.

Pertama, fungsi DPR adalah membuat undang-undang. DPR berkewajiban untuk menyusun undang-undang yang akan diadopsi oleh pemerintah. Mereka juga dapat mengubah atau mengkaji ulang undang-undang yang telah ada. Undang-undang yang dibuat DPR akan menjadi acuan bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

Kedua, fungsi DPR adalah melakukan pengawasan terhadap pemerintah. DPR dapat mengawasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan juga mengawasi implementasi kebijakan-kebijakan tersebut. DPR juga berkewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah.

Ketiga, fungsi DPR adalah menjaga kepentingan rakyat. DPR memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat terjamin dan dapat dihormati. DPR juga harus menjaga agar rakyat mendapat hak-hak yang sama untuk mengakses pelayanan publik yang dijamin oleh undang-undang.

Dengan demikian, fungsi DPR yang paling penting adalah membuat undang-undang, melakukan pengawasan terhadap pemerintah, dan menjaga kepentingan rakyat. DPR merupakan lembaga penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan bahwa pemerintah dapat berjalan dengan baik. Semua fungsi DPR yang disebutkan di atas sangat penting untuk memastikan bahwa pemerintah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan rakyat mendapat hak-hak yang dijamin oleh undang-undang.

Penjelasan Lengkap: sebutkan dan jelaskan 3 fungsi dpr

1. Fungsi DPR yang paling penting adalah membuat undang-undang.

Fungsi DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat adalah menjadi wakil rakyat untuk mengambil bagian dalam pembuatan undang-undang. DPR memiliki berbagai fungsi yang sangat penting untuk mewakili rakyat dan memastikan bahwa undang-undang yang dibuat sesuai dengan keinginan rakyat. Fungsi DPR yang paling penting adalah membuat undang-undang. Artikel 22 UUD 1945 menyatakan bahwa DPR berhak untuk membuat undang-undang yang mengatur segala aspek kehidupan di Indonesia.

Kedua, fungsi DPR adalah memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas pemerintah. DPR bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan program pemerintah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. DPR juga berkewajiban untuk mengawasi pengeluaran anggaran pemerintah dan memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk tujuan yang telah disepakati.

Ketiga, fungsi DPR adalah mengontrol anggaran pemerintah. DPR memiliki hak untuk menyetujui atau menolak anggaran yang diajukan oleh pemerintah. DPR juga memiliki hak untuk mengatur dan mengontrol pengelolaan dana publik sesuai dengan kepentingan nasional.

Keempat, fungsi DPR adalah melakukan evaluasi atas pelaksanaan program-program pemerintah. DPR memiliki hak untuk meminta laporan tentang pelaksanaan program-program pemerintah dari setiap instansi pemerintah. DPR juga berkewajiban untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan program-program pemerintah untuk memastikan bahwa program-program tersebut berfungsi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Kelima, fungsi DPR adalah memberikan saran kepada pemerintah. DPR memiliki hak untuk memberikan saran kepada pemerintah mengenai berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat. DPR juga berkewajiban untuk memberikan masukan yang berguna kepada pemerintah untuk menentukan politik dan kebijakan yang tepat.

Fungsi DPR yang paling penting adalah membuat undang-undang. Undang-undang yang dibuat oleh DPR harus sesuai dengan kepentingan rakyat dan harus diperhatikan oleh semua pihak. Fungsi DPR yang lain adalah memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas pemerintah, mengontrol anggaran pemerintah, melakukan evaluasi atas pelaksanaan program-program pemerintah, dan memberikan saran kepada pemerintah. Seluruh fungsi DPR tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan memenuhi kepentingan rakyat.

2. Fungsi DPR juga meliputi melakukan pengawasan terhadap pemerintah.

Fungsi DPR juga meliputi melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Pengawasan DPR sendiri merupakan proses yang memastikan bahwa pemerintah melaksanakan tugasnya dengan tepat dan menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Pengawasan DPR terhadap pemerintah juga berfungsi untuk mengontrol anggaran pemerintah, mengevaluasi kebijakan yang telah ditetapkan, dan memastikan bahwa pemerintah melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Pertama, DPR melakukan pengawasan terhadap anggaran pemerintah. DPR harus memastikan bahwa anggaran yang diberikan pemerintah digunakan secara efektif dan efisien. DPR juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anggaran yang diberikan digunakan untuk tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah. DPR juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemerintah menggunakan anggaran secara tepat dan tidak menghabiskan uang yang tidak perlu.

Kedua, DPR juga bertanggung jawab untuk mengevaluasi kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. DPR harus memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat mencapai tujuan yang diharapkan. DPR juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. DPR juga bertanggung jawab untuk mengevaluasi kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut efektif dan efisien.

Ketiga, DPR juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemerintah melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. DPR harus memastikan bahwa pemerintah melaksanakan tugas-tugasnya dengan tepat dan tidak mengabaikan hak-hak warga negara. DPR bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemerintah menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan bahwa hak-hak warga negara selalu dipenuhi.

Pengawasan DPR terhadap pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa pemerintah melaksanakan tugasnya dengan tepat dan menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. DPR harus memastikan bahwa anggaran yang diberikan pemerintah digunakan secara efektif dan efisien, bahwa kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat mencapai tujuan yang diharapkan, dan bahwa pemerintah melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Dengan melakukan pengawasan terhadap pemerintah, DPR dapat memastikan bahwa pemerintah menjalankan tugasnya dengan tepat dan hak-hak warga negara dipenuhi.

3. Fungsi DPR adalah menjaga kepentingan rakyat.

Fungsi DPR adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat dihormati dan dijaga. DPR adalah institusi yang mengatur pemerintahan, mengawasi kebijakan pemerintah, dan menentukan kebijakan politik yang akan diterapkan oleh pemerintah. Fungsi DPR juga mencakup memberikan kontrol dan pengawasan terhadap pemerintah yang berlaku. Di samping itu, DPR juga bertanggung jawab untuk memberikan pengakuan dan legitimasi terhadap pemerintah yang terpilih. Berikut ini adalah tiga fungsi DPR yang penting:

Pertama, fungsi DPR adalah mengawasi pemerintah. DPR bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemerintah melaksanakan tugas dan kebijakan yang menguntungkan rakyat. DPR memiliki wewenang untuk meneliti dan mengontrol pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kebijakan. Mereka juga memiliki hak untuk mengusulkan dan mengambil tindakan tentang berbagai kebijakan pemerintah.

Kedua, fungsi DPR adalah menetapkan kebijakan politik. DPR memiliki hak untuk menetapkan kebijakan politik untuk pemerintah untuk memastikan bahwa pemerintah melakukan hal-hal yang benar untuk rakyat. DPR mengawasi pelaksanaan kebijakan politik dan mengambil tindakan jika diperlukan.

Ketiga, fungsi DPR adalah menjaga kepentingan rakyat. DPR bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat dihormati dan dijaga. DPR memiliki hak untuk melakukan berbagai usaha untuk melindungi kepentingan rakyat. Mereka juga memiliki hak untuk mengusulkan dan mengambil tindakan terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang merugikan rakyat.

Fungsi DPR memiliki tujuan untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat tidak disingkirkan, dan bahwa pemerintah mengikuti standar yang sesuai. Dengan menjalankan fungsi-fungsi ini, DPR dapat memastikan bahwa pemerintah tidak melanggar hak asasi rakyat dan bahwa pemerintah mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi hak-hak mereka. Dengan demikian, fungsi DPR sangat penting untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat dihormati dan dijaga.

4. DPR berkewajiban untuk menyusun undang-undang yang akan diadopsi oleh pemerintah.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu dari dua lembaga yang menyusun legislatif di Indonesia. DPR adalah lembaga yang menjadi perwakilan rakyat dan bertanggung jawab untuk menyusun undang-undang yang akan diadopsi oleh pemerintah. DPR juga memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah dan mengawasi kinerja pemerintah.

Fungsi utama DPR adalah menyusun undang-undang yang akan diadopsi oleh pemerintah. Undang-undang yang disusun oleh DPR harus disetujui oleh pemerintah agar dapat diberlakukan. DPR juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap undang-undang yang disusunnya sesuai dengan konstitusi dan tidak bertentangan dengan hukum yang ada. DPR bertanggung jawab untuk menyelidiki dan mengawasi pemerintah, yang memungkinkan DPR untuk mengambil tindakan jika diperlukan. Hal ini juga memungkinkan DPR untuk memberikan masukan dan saran untuk pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih efektif.

Selain itu, DPR juga bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja pemerintah. DPR dapat mengawasi bagaimana pemerintah mengelola dan menggunakan anggaran yang diperolehnya. DPR juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemerintah melaksanakan kebijakan yang telah diambilnya. DPR juga dapat mengundang para pemimpin pemerintah untuk hadir di forum DPR untuk menjawab pertanyaan tentang kebijakan yang telah diambilnya.

DPR juga bertanggung jawab untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat. DPR menyediakan layanan berupa informasi, pelatihan, dan pelayanan lainnya yang diperlukan oleh masyarakat. DPR juga bertanggung jawab untuk menyediakan layanan untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan, seperti bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, dan lainnya.

Jadi, fungsi utama DPR adalah menyusun undang-undang yang akan diadopsi oleh pemerintah. DPR juga bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah dan mengawasi kinerja pemerintah. DPR juga bertanggung jawab untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Dengan fungsi-fungsi ini, DPR dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin bahwa kebijakan pemerintah adalah efektif dan bertanggung jawab.

5. DPR dapat mengawasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan juga mengawasi implementasi kebijakan-kebijakan tersebut.

Fungsi DPR adalah salah satu dari tiga cabang pemerintahan yang berperan penting dalam mengatur pemerintahan Indonesia. Fungsi DPR dibagi menjadi tiga, yaitu: legislatif, yudikatif, dan kontrol. Dalam artikel ini, akan dibahas tentang fungsi DPR yang terakhir, yaitu fungsi kontrol.

Kontrol adalah salah satu fungsi DPR yang penting. Fungsi ini adalah untuk memantau dan mengawasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan juga mengawasi implementasi kebijakan-kebijakan tersebut. Pemerintah harus menginformasikan kepada DPR tentang kebijakan-kebijakan yang diambil, dan DPR harus memverifikasi apakah kebijakan tersebut sesuai dengan hukum dan menguntungkan rakyat Indonesia.

DPR juga bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan-kegiatan pemerintah, seperti anggaran belanja, penganggaran, dan program pemerintah lainnya. DPR harus memastikan bahwa anggaran belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah benar-benar digunakan untuk tujuan yang telah ditentukan. DPR juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa program pemerintah yang dibuat untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia benar-benar berhasil dilaksanakan.

Selain itu, DPR juga bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat Indonesia. DPR harus mengevaluasi kinerja pemerintah dalam menyelesaikan masalah tersebut dan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada rakyat. DPR juga akan bertanggung jawab untuk memberi saran dan masukan kepada pemerintah tentang bagaimana masalah-masalah tersebut dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien.

Fungsi kontrol DPR juga meliputi pengawasan terhadap penggunaan hak-hak asasi manusia. DPR akan memastikan bahwa hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia tidak melanggar hak-hak asasi manusia yang telah ditetapkan oleh PBB. DPR juga akan memastikan bahwa semua hak-hak asasi manusia yang telah ditetapkan di Indonesia dihormati dan dilindungi.

Dalam fungsi kontrolnya, DPR juga bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja lembaga-lembaga pemerintah lainnya, seperti KPK, BPK, dan Kementerian Pertahanan. DPR akan memastikan bahwa lembaga-lembaga tersebut telah melakukan tugas-tugasnya dengan benar dan bahwa mereka telah melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian, fungsi kontrol DPR adalah untuk memastikan bahwa pemerintah dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya telah melakukan tugas-tugasnya dengan benar dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. DPR juga bertanggung jawab untuk mengawasi implementasi kebijakan-kebijakan pemerintah dan memastikan bahwa kebijakan tersebut menguntungkan rakyat Indonesia. Dengan mengawasi kebijakan dan implementasi kebijakan pemerintah, DPR berperan penting dalam menjaga kesejahteraan rakyat Indonesia.

6. DPR juga berkewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga yang terdapat dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia sebagaimana amanat UUD 1945, dan merupakan salah satu alat pemerintah yang berperan dalam menyelenggarakan kekuasaan legislatif di negeri ini. DPR memiliki tiga fungsi utama, yaitu: menyelenggarakan kekuasaan legislatif, menyelenggarakan pengawasan terhadap pemerintah, dan menyelenggarakan pembahasan atas isu-isu penting nasional.

Pertama, fungsi DPR adalah menyelenggarakan kekuasaan legislatif. Kekuasaan ini memungkinkan DPR untuk mengesahkan berbagai peraturan yang berlaku di Indonesia. DPR juga dapat mengusulkan undang-undang baru, mengubah undang-undang yang telah ada, dan memberikan amandemen terhadap undang-undang yang telah diberlakukan. Dengan demikian, DPR dapat berperan dalam mengatur dan mengatur kehidupan masyarakat Indonesia.

Kedua, fungsi DPR adalah menyelenggarakan pengawasan terhadap pemerintah. DPR memiliki hak untuk mengawasi berbagai aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dan memastikan bahwa pemerintah melakukan tugasnya dengan benar dan tepat. DPR juga dapat meminta informasi atau laporan dari pemerintah dan mengadakan rapat dengan pemerintah untuk membahas berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia.

Ketiga, fungsi DPR adalah menyelenggarakan pembahasan atas isu-isu penting nasional. DPR mengadakan rapat-rapat untuk membahas berbagai isu yang penting bagi Indonesia, seperti kebijakan ekonomi, isu sosial, isu politik, dan isu lingkungan. Selain itu, DPR juga memberikan saran kepada pemerintah tentang bagaimana cara menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di Indonesia.

Keempat, DPR juga berkewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah. DPR memiliki kewajiban untuk memonitor aktivitas pemerintah dan melaporkan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dilakukan agar masyarakat tahu bahwa pemerintah sedang menjalankan tugasnya dengan benar dan tepat. Dengan melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah, DPR dapat memastikan bahwa pemerintah benar-benar melakukan tugasnya dengan benar dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Fungsi DPR sebagai lembaga legislatif, pengawasan terhadap pemerintah, dan pembahasan atas isu-isu penting nasional merupakan sumber daya yang sangat berharga bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia. Dengan adanya fungsi-fungsi ini, pemerintah Indonesia dapat menjalankan tugasnya dengan benar dan tepat. Selain itu, DPR juga berkewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian, pemerintah dapat dipercaya oleh masyarakat Indonesia.

7. DPR memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat terjamin dan dapat dihormati.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu dari dua lembaga legislatif yang mengatur pemerintahan di Indonesia. DPR berperan sebagai badan legislatif yang bertanggung jawab dalam menetapkan undang-undang dan mengawasi kebijakan pemerintah. DPR juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat terjamin dan dapat dihormati.

Fungsi utama DPR adalah untuk membuat undang-undang baru, mengubah dan mengkaji undang-undang yang sudah ada, mengawasi pertanggungjawaban pemerintah, dan menyelenggarakan pemungutan suara. Selain itu, DPR juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat terjamin dan dapat dihormati. Berikut ini adalah tiga fungsi utama DPR terkait hal ini:

Pertama, DPR memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemungutan suara tentang berbagai isu publik, baik yang diusulkan oleh pemerintah maupun yang diajukan oleh anggota DPR. Pemungutan suara ini bertujuan untuk mengetahui pandangan rakyat terhadap berbagai isu penting, dan DPR akan memastikan bahwa kepentingan rakyat harus dihormati.

Kedua, DPR memiliki hak untuk mengawasi kebijakan pemerintah yang dibuat. Dengan mengawasi kebijakan pemerintah, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan tersebut telah disusun dengan benar dan tidak mengabaikan kepentingan rakyat.

Ketiga, DPR juga memiliki kewenangan untuk mengkaji dan memberikan masukan tentang berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan mempertimbangkan pandangan rakyat, DPR dapat memastikan bahwa kepentingan rakyat terjamin dan dihormati dalam pembuatan kebijakan.

Dengan demikian, fungsi utama DPR adalah untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat terjamin dan dihormati dalam pembuatan kebijakan. Hal ini dicapai melalui pemungutan suara, pengawasan kebijakan pemerintah, dan pemberian masukan tentang berbagai kebijakan. Dengan fungsi-fungsi ini, DPR dapat memastikan bahwa kepentingan rakyat diakui dan dihormati dalam pembuatan kebijakan.

8. DPR juga harus menjaga agar rakyat mendapat hak-hak yang sama untuk mengakses pelayanan publik yang dijamin oleh undang-undang.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga negara di Indonesia yang melaksanakan fungsi kekuasaan legislatif. DPR memiliki tiga fungsi utama, yaitu mengesahkan undang-undang, mengawasi pelaksanaan undang-undang, dan mengawasi kebijakan pemerintah.

Pertama, DPR bertugas melakukan pengesahan undang-undang. Undang-undang adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan bersama sebagai masyarakat. DPR memiliki wewenang untuk melakukan pengesahan atas undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Setelah undang-undang disahkan, maka undang-undang tersebut dapat diterapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah.

Kedua, DPR memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang. DPR memiliki wewenang untuk memeriksa pelaksanaan undang-undang yang telah disahkan. DPR memiliki hak untuk menyelidiki apakah undang-undang telah dilaksanakan dengan benar atau tidak. Jika DPR menemukan bahwa undang-undang tersebut tidak dilaksanakan dengan benar, maka DPR dapat mengambil langkah tindakan untuk mengoreksi pelaksanaan undang-undang tersebut.

Ketiga, DPR juga memiliki tugas untuk mengawasi kebijakan pemerintah. DPR memiliki wewenang untuk memeriksa apakah kebijakan yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. DPR juga memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan atas kebijakan yang diambil oleh pemerintah. DPR juga dapat mengambil langkah tindakan apabila kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak sesuai dengan undang-undang.

Selain ketiga fungsi utama di atas, DPR juga bertugas untuk menjaga agar rakyat mendapat hak-hak yang sama untuk mengakses pelayanan publik yang dijamin oleh undang-undang. DPR memiliki kewenangan untuk memeriksa pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah dan mengambil tindakan apabila pelayanan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. DPR juga memiliki tugas untuk memastikan bahwa rakyat diberikan pelayanan yang sama tanpa pandang bulu. DPR juga dapat mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan yang diperlukan agar rakyat bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fungsi utama DPR adalah mengesahkan undang-undang, mengawasi pelaksanaan undang-undang, dan mengawasi kebijakan pemerintah, serta menjaga agar rakyat mendapat hak-hak yang sama untuk mengakses pelayanan publik yang dijamin oleh undang-undang. Dengan melakukan fungsi-fungsi tersebut, DPR dapat memastikan bahwa undang-undang yang berlaku diterapkan dan dilaksanakan dengan baik dan bahwa rakyat mendapat hak-hak yang sama untuk mengakses pelayanan publik.