jelaskan yang dimaksud hukum dasar yang tidak tertulis –
Hukum dasar yang tidak tertulis adalah prinsip-prinsip hukum yang tidak ada dalam undang-undang, tapi tetap berlaku dalam masyarakat. Hukum dasar yang tidak tertulis berlaku dalam masyarakat dalam bentuk tradisi, norma, nilai dan kebiasaan. Prinsip ini dikenal juga sebagai hukum konvensional atau hukum konvensional, yang berbeda dengan hukum yang berasal dari peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan yang bersifat mengikat.
Hukum dasar yang tidak tertulis termasuk prinsip-prinsip moral yang mendasari masyarakat. Ini meliputi nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, keadilan sosial, integritas, dan lainnya. Ini juga merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dijalankan di dalam masyarakat, seperti prinsip-prinsip hak milik, hak asasi manusia, hak asasi perempuan, hak keluarga, dan lainnya.
Hukum dasar yang tidak tertulis dipengaruhi oleh budaya dan nilai-nilai masyarakat. Prinsip-prinsip ini dapat berubah dari waktu ke waktu berdasarkan perubahan budaya masyarakat. Meskipun tidak tertulis, hukum dasar ini tetap merupakan bagian penting dari hukum yang berlaku di suatu negara.
Hukum dasar yang tidak tertulis juga menjadi dasar untuk hukum yang dibuat oleh pemerintah. Hukum yang dibuat oleh pemerintah harus mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum yang berlaku harus memastikan kesetaraan, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam masyarakat.
Hukum dasar yang tidak tertulis adalah sebuah konsep penting yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah, para pengacara, dan hakim ketika mengambil keputusan. Ini adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa pembuatan kebijakan dan hukum yang berlaku di dalam masyarakat tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan kebiasaan yang ada dan didukung oleh masyarakat. Dengan demikian, ini dapat memberikan perlindungan bagi hak asasi manusia.
Rangkuman:
Penjelasan Lengkap: jelaskan yang dimaksud hukum dasar yang tidak tertulis
-Pengertian hukum dasar yang tidak tertulis
Pengertian hukum dasar yang tidak tertulis adalah suatu konsep yang mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku di suatu negara, meskipun tidak tertulis dalam undang-undang. Prinsip-prinsip ini biasanya berasal dari tradisi, kebiasaan, dan filsafat yang berkembang dalam masyarakat dan telah diadopsi oleh pengadilan sebagai acuan untuk menafsirkan dan memutuskan persoalan hukum. Hukum dasar yang tidak tertulis ini berbeda dengan hukum yang tertulis, yang berarti bahwa undang-undang resmi mengatur kasus-kasus hukum yang ditangani oleh pengadilan.
Hukum dasar yang tidak tertulis mencakup prinsip-prinsip hukum yang berasal dari berbagai sumber seperti peraturan-peraturan masyarakat, tradisi, kebiasaan, dan filsafat. Prinsip-prinsip ini tidak tertulis dalam undang-undang, namun secara konsisten diadopsi oleh pengadilan sebagai acuan untuk memutuskan kasus-kasus hukum. Prinsip-prinsip ini biasanya berlaku sebagai hukum yang tidak ditulis, meskipun undang-undang mungkin telah mengakui keberlakuan atau keabsahannya.
Salah satu contoh hukum dasar yang tidak tertulis adalah prinsip hak asasi manusia. Meskipun hak asasi manusia belum ditentukan secara spesifik dalam undang-undang, prinsip-prinsip ini telah diadopsi oleh pengadilan dan diakui sebagai hukum yang berlaku di negara tersebut. Prinsip ini juga dapat menjadi acuan bagi pengadilan untuk memutuskan kasus yang berhubungan dengan hak asasi manusia.
Hukum dasar yang tidak tertulis banyak digunakan oleh pengadilan untuk memutuskan kasus hukum yang tidak spesifik dalam undang-undang. Prinsip-prinsip ini biasanya merupakan prinsip-prinsip yang diakui secara luas di masyarakat dan telah diadopsi oleh pengadilan sebagai acuan untuk menafsirkan hukum dan memutuskan kasus. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang dapat mendapatkan perlindungan hukum yang adil, meskipun tidak ada peraturan yang secara spesifik mencakup kasus mereka.
Dengan demikian, hukum dasar yang tidak tertulis adalah prinsip-prinsip hukum yang diadopsi oleh pengadilan untuk memutuskan kasus hukum yang tidak spesifik dalam undang-undang. Prinsip-prinsip ini berasal dari berbagai sumber seperti peraturan-peraturan masyarakat, tradisi, kebiasaan, dan filsafat, dan diadopsi oleh pengadilan untuk memastikan bahwa setiap orang mendapatkan perlindungan hukum yang adil.
-Prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam hukum dasar yang tidak tertulis
Hukum dasar yang tidak tertulis adalah prinsip-prinsip hukum yang mengatur sistem hukum di sebuah negara. Prinsip-prinsip ini dapat berupa tradisi, nilai-nilai, norma-norma, atau konvensi yang diterima secara universal dan dijadikan dasar bagi sebuah sistem hukum. Prinsip-prinsip ini bersifat tidak tertulis karena mereka tidak ditulis dalam bentuk sebuah undang-undang atau peraturan. Mereka adalah sebuah konsep yang berkembang dan berubah seiring dengan perubahan situasi politik dan sosial.
Prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam hukum dasar yang tidak tertulis meliputi: 1) kedaulatan rakyat, 2) hak asasi manusia, 3) kedudukan hakim dan keadilan, 4) kebebasan beragama, 5) hak-hak pokok warga negara, 6) perlindungan hukum, 7) persamaan di hadapan hukum, 8) perlindungan pengadilan, 9) perlindungan hak milik, 10) perlindungan asuransi, 11) perlindungan kekayaan intelektual, 12) perlindungan terhadap korupsi, 13) perlindungan terhadap kekerasan, dan 14) perlindungan hak konsumen.
Kedaulatan rakyat adalah prinsip paling mendasar yang harus diikuti oleh sebuah negara. Prinsip ini menyatakan bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan bahwa mereka harus memilih pemimpin mereka secara bebas dan adil. Selain itu, rakyat juga memiliki hak untuk mengubah aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan keinginan mereka.
Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu dan bersifat universal. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk kebebasan, keadilan, dan perlindungan terhadap penindasan. Selain itu, prinsip ini juga menjamin bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengekspresikan pendapatnya secara bebas dan melakukan apa saja yang diinginkannya tanpa harus dibatasi oleh hukum.
Kedudukan hakim dan keadilan merupakan prinsip yang memastikan bahwa hakim dan jaksa harus bekerja secara adil dan independen. Prinsip ini juga menjamin bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan jaminan hukum dan perlindungan yang adil di depan pengadilan. Selain itu, prinsip ini juga menjamin bahwa hakim dan jaksa harus bekerja dengan transparansi dan tidak boleh terpengaruh oleh tekanan politik atau faktor lainnya.
Kebebasan beragama adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap orang memiliki hak untuk beragama tanpa adanya diskriminasi. Prinsip ini juga menjamin bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengekspresikan keyakinannya sesuai dengan kehendaknya. Selain itu, prinsip ini juga menjamin bahwa setiap orang memiliki hak untuk menentukan agamanya sendiri dan tidak boleh dipaksa untuk memeluk agama tertentu.
Hak-hak pokok warga negara adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, perlindungan bagi keluarganya, dan perlindungan terhadap kekerasan. Selain itu, prinsip ini juga menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mengakses hak-hak lainnya yang ditentukan oleh hukum dan undang-undang.
Perlindungan hukum adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya yang diatur oleh hukum. Prinsip ini juga menjamin bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengajukan gugatan jika merasa dirugikan oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku. Selain itu, prinsip ini juga menjamin bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya yang diatur oleh hukum.
Perlindungan pengadilan adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari pengadilan. Prinsip ini menjamin bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh hakim yang adil dan independen serta hak untuk memperoleh pembelaan yang baik dan adil di depan pengadilan. Selain itu, prinsip ini juga menjamin bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh informasi yang tepat dan akurat tentang hak-haknya yang diatur oleh hukum.
Perlindungan hak milik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap orang memiliki hak untuk memiliki hak milik pribadinya. Prinsip ini juga menjamin bahwa setiap orang memiliki hak untuk menggunakan, mengolah, dan menjual miliknya sendiri tanpa adanya diskriminasi. Selain itu, prinsip ini juga menjamin bahwa setiap orang memiliki hak untuk menjual atau menukar hak miliknya dengan yang lain tanpa adanya tekanan atau pemaksaan.
Perlindungan asuransi adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan asuransi yang layak dan adil. Prinsip ini juga menjamin bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap kehilangan, kerusakan, atau kerugian yang disebabkan oleh peristiwa yang tidak terduga. Selain itu, prinsip ini juga menjamin bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan asuransi yang layak tanpa adanya diskriminasi.
Perlindungan kekayaan intelektual adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ide-ide dan karya-karya yang mereka hasilkan. Prinsip ini menjamin bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan atas hasil karya mereka dan juga hak untuk mengambil tindakan hukum jika ide atau karya mereka direproduks
-Bagaimana hukum dasar yang tidak tertulis dipengaruhi oleh budaya dan nilai-nilai masyarakat
Hukum dasar yang tidak tertulis merupakan prinsip-prinsip yang dianggap benar dan diakui oleh masyarakat sebagai dasar bagi pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah. Hukum dasar yang tidak tertulis berbeda dengan hukum yang tertulis seperti yang ditemukan dalam hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum administrasi. Hukum dasar yang tidak tertulis ini mencakup berbagai tingkat kesepakatan yang berlaku di masyarakat, dari aturan informal yang berlaku di sebuah keluarga sampai dengan norma-norma yang berlaku di seluruh masyarakat.
Hukum dasar yang tidak tertulis dipengaruhi oleh budaya dan nilai-nilai masyarakat. Budaya adalah sekumpulan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang telah diterima oleh masyarakat sebagai aturan-aturan yang berlaku. Budaya menentukan sejauh mana seseorang akan menghormati norma-norma yang berlaku di masyarakat. Norma-norma yang berlaku di masyarakat ditentukan oleh nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat. Nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat ditentukan oleh pandangan masyarakat tentang apa yang baik dan buruk. Nilai-nilai ini kemudian menjadi landasan bagi aturan-aturan yang berlaku di masyarakat.
Ketika seseorang melanggar hukum dasar yang tidak tertulis, mereka dapat dianggap melanggar nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat. Misalnya, di masyarakat tertentu, mencuri dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai kesopanan dan integritas. Akibatnya, orang-orang yang melakukan tindakan ini dapat menghadapi konsekuensi yang berasal dari masyarakat dan komunitasnya.
Hukum dasar yang tidak tertulis juga dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, tetapi hanya jika kebijakan-kebijakan ini sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Sebagai contoh, pemerintah mungkin memiliki kebijakan yang melarang kerumunan besar, tetapi jika nilai-nilai masyarakat menentang kebijakan ini, maka masyarakat mungkin akan menentang kebijakan tersebut.
Sebagai kesimpulan, hukum dasar yang tidak tertulis dipengaruhi oleh budaya dan nilai-nilai masyarakat. Hukum dasar yang tidak tertulis mencakup berbagai tingkat kesepakatan yang berlaku di masyarakat, dari aturan informal yang berlaku di sebuah keluarga sampai dengan norma-norma yang berlaku di seluruh masyarakat. Budaya dan nilai-nilai masyarakat menentukan sejauh mana seseorang akan menghormati norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ketika seseorang melanggar hukum dasar yang tidak tertulis, mereka dapat dianggap melanggar nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat.
-Fungsi hukum dasar yang tidak tertulis
Hukum dasar yang tidak tertulis adalah norma-norma yang berlaku di sebuah masyarakat namun tidak ditulis dalam undang-undang atau peraturan. Hukum dasar yang tidak tertulis ini terutama berasal dari tradisi, kebiasaan, dan nilai-nilai yang telah berkembang secara turun-temurun dalam masyarakat. Hukum dasar yang tidak tertulis ini berbeda dengan hukum dasar yang tertulis yang merupakan peraturan yang ditetapkan secara resmi oleh badan yang berwenang.
Fungsi hukum dasar yang tidak tertulis adalah untuk menciptakan dan memelihara stabilitas dalam masyarakat. Fungsi ini sesuai dengan filsafat hukum yang berfokus pada tujuan untuk menciptakan keadilan dan menjaga stabilitas sosial. Hukum dasar yang tidak tertulis juga memungkinkan masyarakat untuk bertahan dari waktu ke waktu dengan melestarikan nilai-nilai dan tradisi yang telah diterimanya.
Fungsi lain dari hukum dasar yang tidak tertulis adalah untuk menyediakan landasan bagi hukum dasar yang tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis dapat bertindak sebagai penyedia dasar yang diperlukan untuk mengesahkan aturan hukum tertulis yang berlaku. Ini penting karena hukum dasar yang tidak tertulis memiliki kekuatan yang cukup untuk mengatur perilaku masyarakat.
Selain itu, hukum dasar yang tidak tertulis juga dapat membantu untuk menyediakan keseimbangan antara hak-hak masyarakat dan kewajiban-kewajiban yang berlaku dalam masyarakat. Hukum dasar yang tidak tertulis ini dapat menyediakan keseimbangan antara hak-hak yang diberikan kepada masyarakat dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat.
Karena hukum dasar yang tidak tertulis ini berasal dari tradisi, kebiasaan, dan nilai-nilai yang telah berkembang secara turun-temurun dalam masyarakat, hukum dasar yang tidak tertulis memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang lebih besar daripada hukum dasar yang tertulis. Nilai-nilai ini membuat hukum dasar yang tidak tertulis lebih kuat daripada hukum dasar yang tertulis.
Kesimpulan
Hukum dasar yang tidak tertulis adalah norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tanpa harus ditulis dalam bentuk undang-undang atau peraturan. Fungsi hukum dasar yang tidak tertulis adalah untuk menciptakan dan memelihara stabilitas sosial, menyediakan dasar bagi hukum dasar yang tertulis, dan menyediakan keseimbangan antara hak-hak masyarakat dan kewajiban-kewajiban yang berlaku. Hukum dasar yang tidak tertulis juga memiliki nilai-nilai yang lebih tinggi daripada hukum dasar yang tertulis.
-Bagaimana hukum dasar yang tidak tertulis berperan dalam pembuatan kebijakan dan hukum yang berlaku
Hukum dasar yang tidak tertulis adalah aspek dari hukum yang tidak dinyatakan dalam peraturan hukum resmi. Hukum dasar ini memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan dan hukum yang berlaku, meskipun tidak secara langsung diatur dalam undang-undang atau hukum.
Hukum dasar yang tidak tertulis adalah prinsip dan nilai-nilai yang menjadi dasar bagi hukum yang dibuat. Ini melibatkan nilai seperti keadilan, persamaan, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Ini membentuk dasar bagi hukum yang berlaku di suatu wilayah dan diikuti oleh para pembuat kebijakan dan hakim.
Hukum dasar yang tidak tertulis berperan dalam pembuatan kebijakan dan hukum yang berlaku karena mereka memberikan pedoman bagi pembuat kebijakan dan hakim. Mereka memiliki tugas untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku mencerminkan nilai etika dan moral dari masyarakat.
Selain itu, hukum dasar yang tidak tertulis dapat menjadi pedoman untuk menyelesaikan masalah yang tidak tercakup oleh hukum yang ada. Juga, hukum dasar yang tidak tertulis dapat membantu hakim menyelesaikan kasus yang tidak diatur oleh hukum yang ada. Ini memungkinkan hakim untuk membuat keputusan yang tepat dan adil sesuai dengan nilai-nilai yang ada.
Hukum dasar yang tidak tertulis juga dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan negara-negara lain. Negara-negara dapat memutuskan untuk mengikuti hukum dasar yang tidak tertulis untuk memecahkan masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh hukum yang ada.
Hukum dasar yang tidak tertulis juga berperan penting dalam membantu menetapkan standar yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan negara-negara lain. Negara-negara dapat menggunakan hukum dasar yang tidak tertulis sebagai titik awal untuk memecahkan masalah yang dihadapi.
Dalam kesimpulan, hukum dasar yang tidak tertulis berperan penting dalam pembuatan kebijakan dan hukum yang berlaku. Ini menyediakan pedoman bagi para pembuat kebijakan untuk membuat kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai etika dan moral. Ini juga bermanfaat untuk menyelesaikan masalah yang tidak tercakup oleh hukum yang ada dan untuk membantu menyelesaikan masalah yang melibatkan negara-negara lain.