jelaskan ciri ciri pemerintahan orde baru –
Pemerintahan Orde Baru adalah masa pemerintahan di Indonesia yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Masa ini ditandai dengan berbagai perubahan yang berdampak pada pembangunan berbagai sektor di Indonesia. Orde Baru adalah salah satu periode paling penting dalam sejarah Indonesia, karena pada masa itu terjadi banyak perubahan politik dan ekonomi yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Perubahan-perubahan tersebut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan Indonesia sebagai sebuah negara.
Ciri utama dari pemerintahan Orde Baru adalah ideologi Pancasila sebagai dasar ideologi untuk menciptakan stabilitas politik dan menjamin integrasi nasional. Pancasila mencakup lima sila yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ideologi ini menjadi landasan dalam pengambilan kebijakan, pembangunan, dan pengaturan hukum di Indonesia.
Selain ideologi Pancasila, ada beberapa hal lain yang menjadi ciri utama dari pemerintahan Orde Baru. Salah satu ciri utama adalah pengawasan ketat terhadap media. PemerintahOrde Baru mengambil beberapa tindakan untuk mengawasi media dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila. Selain itu, pemerintah Orde Baru juga melakukan intervensi dalam berbagai sektor ekonomi. Pemerintah memiliki kebijakan untuk mengatur dan mengontrol sektor-sektor penting seperti energi, minyak, dan lainnya. Hal ini dilakukan untuk menjamin stabilitas ekonomi dan untuk mencegah terjadinya inflasi yang berlebihan.
Selain itu, pemerintah Orde Baru juga mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini termasuk meningkatkan pendidikan, mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, dan memajukan sektor industri. Hal ini membantu Indonesia untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Pemerintahan Orde Baru juga dikenal dengan tindakan represifnya. Pemerintah melakukan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya aksi-aksi protes dan untuk memastikan bahwa ideologi Pancasila tetap dipegang teguh. Hal ini dapat dilihat dari berbagai tindakan yang diambil oleh pemerintah seperti penyegelan media, penggunaan kekerasan terhadap berbagai aksi protes, dan penahanan aktivis pemikiran.
Dengan demikian, ciri-ciri utama pemerintahan Orde Baru adalah ideologi Pancasila sebagai dasar ideologi, pengawasan ketat terhadap media, intervensi dalam berbagai sektor ekonomi, kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan tindakan represif. Dengan ciri-ciri tersebut, pemerintahan Orde Baru memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan Indonesia.
Rangkuman:
Penjelasan Lengkap: jelaskan ciri ciri pemerintahan orde baru
1. Ideologi Pancasila sebagai dasar ideologi untuk menciptakan stabilitas politik dan menjamin integrasi nasional.
Pemerintahan Orde Baru merupakan periode pemerintahan di Indonesia yang berkuasa selama 32 tahun, yaitu mulai dari tahun 1966 hingga 1998. Orde Baru adalah sebuah sistem politik yang dipimpin oleh presiden pertama Indonesia, Soeharto, yang menggantikan sistem demokrasi yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Orde Baru dianggap sebagai periode stabilitas politik, ekonomi dan sosial di Indonesia.
Salah satu ciri utama dari pemerintahan Orde Baru adalah Ideologi Pancasila sebagai dasar ideologi untuk menciptakan stabilitas politik dan menjamin integrasi nasional. Pancasila adalah pandangan hidup yang berisi lima prinsip dasar yang mencerminkan nilai-nilai moral dan religius yang dimiliki Indonesia. Ideologi ini dimaksudkan untuk menciptakan kesatuan dan persatuan semua suku bangsa di Indonesia dan menjamin keamanan politik dan stabilitas sosial.
Ideologi Pancasila juga dimaksudkan untuk menghilangkan aspek sektarianisme dan tribalisme. Dengan demikian, semua komponen masyarakat di Indonesia diharapkan dapat menjaga keutuhan nasional dan berintegrasi secara harmonis. Pancasila juga mengajarkan nilai-nilai demokrasi, persatuan dan kesatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan ketuhanan yang maha esa.
Selain itu, Pancasila juga mengajarkan nilai-nilai toleransi, persaudaraan, kejujuran, kerja keras, dan loyalitas. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat menjaga stabilitas politik, meningkatkan kualitas hidup, dan menjamin keamanan sosial. Dengan demikian, pemerintah Orde Baru berharap dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Pemerintah Orde Baru juga berkomitmen untuk menegakkan ideologi Pancasila melalui berbagai cara. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan memaksa pendidikan Pancasila di sekolah-sekolah dan membuat orang-orang yang menentang ideologi ini dianggap melanggar hukum. Pemerintah juga berkomitmen untuk menegakkan ideologi Pancasila melalui berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
Kesimpulannya, Ideologi Pancasila adalah salah satu ciri utama pemerintahan Orde Baru yang digunakan untuk menciptakan stabilitas politik dan menjamin integrasi nasional. Ideologi ini dipaksakan agar semua komponen masyarakat di Indonesia dapat menjaga keutuhan nasional dan berintegrasi secara harmonis. Dengan demikian, pemerintah berharap dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
2. Pengawasan ketat terhadap media untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila.
Orde Baru adalah politik, ekonomi, dan sosial yang berlaku di Indonesia sejak tahun 1966 hingga tahun 1998. Pemerintahan ini dipimpin oleh Presiden Soeharto dan berfokus pada penerapan Pancasila sebagai landasan ideologi. Di bawah Orde Baru, pemerintah menggunakan pengawasan ketat terhadap media untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila.
Pengawasan ketat ini dilakukan melalui berbagai cara, termasuk penggunaan undang-undang, pembatasan hak asasi, dan pembatasan kebebasan pers. Pemerintah Orde Baru secara aktif mengendalikan informasi yang disampaikan melalui media. Pemerintah menggunakan berbagai macam instrumen untuk mengontrol isi media, termasuk Undang-Undang Penyiaran No. 32 tahun 2002, yang membatasi kebebasan media dan mengatur isi yang dapat dipublikasikan.
Selain itu, pemerintah juga menggunakan Kode Etik Jurnalistik sebagai alat untuk mengontrol isi media dan menegakkan ideologi Pancasila. Kode Etik Jurnalistik ini mengatur bagaimana jurnalis harus menangani berita yang berkaitan dengan ideologi Pancasila. Kode Etik Jurnalistik ini mengandung beberapa aturan, termasuk larangan untuk menyampaikan berita yang bertentangan dengan Pancasila dan larangan untuk melaporkan berita yang bersifat kontroversial atau menyebabkan fitnah.
Pemerintah Orde Baru juga menggunakan pembatasan lisensi dan pajak untuk mengontrol media. Pembatasan ini membuat media lebih mudah dikendalikan dan menghambat kebebasan pers. Pemerintah juga menggunakan berbagai cara untuk menekan jurnalis yang mencoba melaporkan berita yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Jurnalis yang melanggar aturan pemerintah akan didenda, dipecat, atau bahkan dihukum.
Pengawasan ketat terhadap media di bawah Orde Baru membuat media menjadi alat propaganda pemerintah. Isi media didominasi oleh berita yang mengutamakan kepentingan pemerintah dan yang mendukung ideologi Pancasila. Ini membatasi kebebasan pers dan menghambat konten yang lebih kritis.
Kesimpulannya, pemerintahan Orde Baru menggunakan pengawasan ketat terhadap media untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila. Hal ini dilakukan melalui berbagai instrumen, termasuk Undang-Undang Penyiaran, Kode Etik Jurnalistik, dan pembatasan lisensi dan pajak. Namun, alat-alat ini juga membatasi kebebasan pers dan menghambat konten yang lebih kritis.
3. Intervensi dalam berbagai sektor ekonomi untuk menjamin stabilitas ekonomi dan mencegah inflasi yang berlebihan.
Pemerintahan Orde Baru adalah periode pemerintahan yang berlangsung di Indonesia dari tahun 1966 hingga 1998. Orde Baru mengikuti periode Orde Lama dimana Presiden Soekarno merupakan pemimpinnya. Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto yang memegang kekuasaan selama 32 tahun. Orde Baru merupakan periode pemerintahan yang dominan dan autoriter di Indonesia.
Salah satu ciri utama dari pemerintahan Orde Baru adalah intervensi dalam berbagai sektor ekonomi untuk menjamin stabilitas ekonomi dan mencegah inflasi yang berlebihan. Intervensi pemerintah dalam sektor ekonomi ini merupakan bagian penting dari kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa Orde Baru.
Intervensi pemerintah dalam sektor ekonomi mencakup berbagai aspek, termasuk pengaturan suku bunga dan kurs mata uang, pengawasan perbankan dan pasar modal, pengaturan harga, pengawasan nilai tukar, dan pengawasan impor dan ekspor. Selain itu, pemerintah juga memiliki kebijakan fiskal dan moneternya sendiri.
Untuk menjamin stabilitas ekonomi, pemerintah Orde Baru menerapkan berbagai kebijakan, seperti pengawasan harga, pengaturan suku bunga, dan pengawasan nilai tukar. Pengawasan harga dilakukan untuk menstabilkan harga pasar dan mencegah inflasi. Tujuan utama dari pengaturan suku bunga adalah untuk mengontrol permintaan dan penawaran uang dalam perekonomian. Selain itu, pemerintah juga mengatur nilai tukar untuk mengontrol arus modal dalam negeri.
Selain itu, pemerintah juga menjalankan program untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti pembiayaan infrastruktur, pemberian bantuan kepada sektor industri, dan pemberian bantuan kepada petani dan nelayan. Program ini bertujuan untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan produktivitas.
Kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa Orde Baru berhasil membangun perekonomian Indonesia dan menciptakan stabilitas ekonomi. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan masalah, seperti ketidakadilan sosial, ketimpangan ekonomi, dan ketergantungan terhadap dana asing.
Kesimpulannya, intervensi pemerintah dalam sektor ekonomi menjadi salah satu ciri utama pemerintahan Orde Baru. Kebijakan ekonomi ini berhasil menciptakan stabilitas ekonomi, namun juga menimbulkan masalah seperti ketidakadilan sosial, ketimpangan ekonomi, dan ketergantungan terhadap dana asing.
4. Kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti meningkatkan pendidikan, mengurangi kemiskinan, dan memajukan sektor industri.
Kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu ciri pemerintahan Orde Baru. Pemerintah Orde Baru mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti meningkatkan pendidikan, mengurangi kemiskinan, dan memajukan sektor industri.
Pertama, Pemerintah Orde Baru berusaha untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Pemerintah mengimplementasikan berbagai program pendidikan, seperti penyediaan fasilitas sekolah yang lebih baik, peningkatan kualitas guru, dan peningkatan jumlah siswa yang terdaftar di sekolah. Pemerintah juga meningkatkan ketersediaan buku-buku dan materi pendidikan di sekolah. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan literasi masyarakat.
Kedua, Pemerintah Orde Baru berusaha untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. Pemerintah mengimplementasikan berbagai program untuk mengurangi kemiskinan, seperti meningkatkan pemberian bantuan sosial, meningkatkan ketersediaan pekerjaan, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang kurang mampu dan mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.
Ketiga, Pemerintah Orde Baru berusaha untuk memajukan sektor industri di Indonesia. Pemerintah mengimplementasikan berbagai program untuk meningkatkan kualitas produksi, seperti meningkatkan ketersediaan mesin produksi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan meningkatkan kualitas produk. Pemerintah juga mengimplementasikan program untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap produk-produk industri. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kualitas produk-produk industri dan memajukan sektor industri di Indonesia.
Kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu ciri pemerintahan Orde Baru. Pemerintah Orde Baru mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti meningkatkan pendidikan, mengurangi kemiskinan, dan memajukan sektor industri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan literasi masyarakat, dan memajukan sektor industri di Indonesia.
5. Tindakan represif untuk mencegah terjadinya aksi-aksi protes dan memastikan bahwa ideologi Pancasila tetap dipegang teguh.
Pemerintahan Orde Baru adalah periode pemerintahan di Indonesia yang berlangsung selama 32 tahun, berawal dari tahun 1966 hingga 1998. Pemerintahan ini ditandai dengan kesadaran dan penerapan ideologi Pancasila sebagai dasar dari semua kebijakan dan aksi pemerintah. Ideologi Pancasila merupakan sistem nilai yang mengatur Kehidupan di Indonesia, yang mengkombinasikan konsep keagamaan, politik, sosial dan budaya.
Salah satu ciri pemerintahan Orde Baru adalah tindakan represif yang dilakukan untuk mencegah terjadinya aksi-aksi protes dan meyakinkan bahwa ideologi Pancasila tetap dipegang teguh. Pemerintah Orde Baru secara aktif mencoba untuk mengendalikan masyarakat dengan menggunakan kekerasan untuk mencegah aksi-aksi protes dan menjaga sistem nilai Pancasila.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Orde Baru melakukan berbagai tindakan represif. Salah satu tindakan represif yang paling sering dilakukan adalah penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan. Aparat keamanan seringkali menggunakan kekerasan saat melakukan penangkapan terhadap para pengunjuk rasa dan demonstran yang menentang pemerintahan Orde Baru.
Pemerintah Orde Baru juga menggunakan berbagai tindakan hukum untuk mengontrol masyarakat dan mencegah aksi-aksi protes. Pemerintah Orde Baru menggunakan berbagai hukuman, seperti pidana penjara, hukuman denda, dan lainnya, untuk mempersempit ruang gerak para demonstran dan mencegah terjadinya aksi-aksi protes.
Selain itu, Pemerintah Orde Baru juga menggunakan berbagai instrumen politik untuk memastikan bahwa ideologi Pancasila tetap dipegang teguh. Pemerintah Orde Baru menggunakan berbagai kampanye untuk mempromosikan Pancasila dan menyebarkan propaganda untuk memastikan bahwa ideologi ini dihormati oleh semua orang di Indonesia.
Pemerintah Orde Baru juga menggunakan sistem kontrol sosial seperti monitooring media dan pembatasan lokasi demonstrasi untuk memastikan bahwa ideologi Pancasila tetap dipegang teguh. Pemerintah Orde Baru juga mengendalikan percakapan publik dengan melarang berbagai komentar dan pendapat yang bertentangan dengan Pancasila.
Dengan demikian, tindakan represif merupakan salah satu ciri pemerintahan Orde Baru yang digunakan untuk mencegah aksi-aksi protes dan memastikan bahwa ideologi Pancasila tetap dipegang teguh. Tindakan represif ini menggunakan berbagai instrumen politik, hukum, dan kontrol sosial seperti kekerasan, pidana penjara, kampanye, dan monitooring media.